Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah optimistis bahwa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) akan lebih cepat naik kelas menjadi industri kecil dan menengah (IKM) dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Siti, dalam rilis pers di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta sinergi yang kuat antara Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian, maka perhatian terhadap UMKM akan semakin terfokus.

    Dia berpendapat bahwa sinergi juga perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan perlindungan bagi UMKM, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

    “Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal,” ujarnya.

    Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

    Data ASEAN Investment Report 2022 menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 65,5 juta UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Angka ini semakin menguat pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 61 persen terhadap PDB.

    Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM, menurutnya, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, dan pemasaran. Namun, dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi.

    Ia menambahkan aspek regulasi dan implementasinya juga penting. Sebagai contoh, dalam konteks pemasaran, UMKM perlu beradaptasi dengan era digital dengan mengadopsi strategi pemasaran digital.

    “Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia, kata Siti.

    Baca juga: Program Rumah BUMN dinilai dapat lahirkan UMKM “go global”

    Baca juga: Kementerian BUMN: Belanja produk UMKM mencapai Rp47 triliun

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS catat inflasi bulanan 0,80 persen pada Oktober 2024

    BPS catat inflasi bulanan 0,80 persen pada Oktober 2024

    Jumat, 1 November 2024 13:03 WIB

    ANTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara bulanan pada Oktober 2024 mencapai 0,80 persen. Inflasi pada Oktober memutus rantai deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. (Sanya Dinda Susanti/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Produksi beras Januari-Oktober 2024 di Lebak surplus 26 bulan 

    Produksi beras Januari-Oktober 2024 di Lebak surplus 26 bulan 

    Lebak (ANTARA) –

    Produksi beras periode Januari sampai Oktober 2024 di Kabupaten Lebak, Banten surplus 308.588 ton dan mencukupi selama 26 bulan ke depan dengan penduduk 1,4 juta jiwa.

     

    Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar di Lebak, Jumat, mengatakan selama ini kebutuhan konsumsi pangan di daerah itu relatif terpenuhi ketersediaan beras, bahkan surplus sampai 26 bulan ke depan.

     

    Produksi beras dari Januari sampai Oktober 2024 sebanyak 415.867 ton,dan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Lebak 143.038 ton per tahun atau rata-rata 11.920 ton per bulan.

     

    Sedangkan, beras yang terserap dari Januari sampai Oktober 2024 sebanyak 107.279 ton, sehingga surplus 308.588 ton dan mencukupi 26 bulan ke depan dengan penduduk 1,4 juta jiwa.

     

    “Kami mengapresiasi kerja keras petani di tengah kemarau itu produksi beras surplus melalui pompanisasi,” katanya.

     

    Ia juga mengatakan produksi palawija dapat menyumbangkan kedaulatan pangan masyarakat dari Januari – awal November 2024 sebanyak 25.967 ton terdiri dari jagung 17.524 ton, kacang hijau 67 ton, kedelai 326 ton, kacang tanah 686 ton,ubi kayu 5.625 ton,ubi jalar 1.738 ton.

     

    Produksi pangan tersebut, selain dapat memenuhi ketersediaan pangan

    dipastikan dapat menggulirkan perputaran uang hingga miliaran rupiah di tingkat pedesaan sehingga dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

     

     

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintahJakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Diskusi Nasional dan Pameran bertajuk “Optimasi Pasar Pengadaan Produk Riset dan Inovasi Pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Jumat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian menyebut pihaknya memiliki peran hulu-hilir pada kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Iptekin).

    “Dari sisi hulu, BRIN berperan sebagai penyedia inventor riset dan teknologi (expertise),” katanya di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Kemristek perkuat komersialisasi produk inovasi melalui e-katalog

    Sedangkan pada sisi tengah, kata Hendrian, BRIN berperan sebagai jembatan pemanfaatan, baik dalam bentuk produk komersial maupun non-komersial dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan.

    Adapun dari sisi hilir, kata dia, BRIN mendorong pemanfaatan produk hasil riset dan inovasi untuk penggunaan internal BRIN dan afirmasi pemanfaatan riset dan inovasi pada sektor pemerintah, bisnis, akademik, dan masyarakat.

    “Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah,” ujarnya.

    Baca juga: BRIN buka peluang mitra industri manfaatkan fasilitas riset

    Dalam kesempatan yang sama Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih mendukung adanya upaya kerja sama dalam bidang inovasi produk dalam negeri, antara industri dan BRIN, yang dapat diperoleh di dalam e-Katalog LKPP.

    Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk inovasi merupakan salah satu kebijakan untuk membangun innovation demand side.

    “Dibangunnya e-Katalog khusus produk inovasi akan sangat membantu kemudahan transaksi, sehingga membangkitkan permintaan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan produksi,” tuturnya.

    Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah

    Pewarta: Sean Filo Muhamad
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi: Ada staf ahli Kementerian Komdigi terlibat judi online

    Polisi: Ada staf ahli Kementerian Komdigi terlibat judi online

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    “Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menjelaskan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

    Saat ini pihaknya sedang melakukan penggeledahan di sebuah ruko Jalan Rose Garden, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa penyidik Kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judi daring (online).

    “Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” kata Trunoyudo kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

    Namun dia belum merinci detail pegawai Komdigi yang diperiksa terkait kasus judi daring itu. “Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Karena itu, tunggu hasilnya dari penyidik,” katanya.

    Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan komitmennya dalam pemberantasan judi online di Indonesia dan menyatakan kooperatif, mendukung dan mengikuti langkah hukum atas pemeriksaan dari Polri terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum atas pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online dan menginstruksikan jajarannya lainnya agar kooperatif apabila dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” tegas Meutya dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (31/10).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS Jatim catat Nilai Tukar Petani pada Oktober turun 0,26 persen

    BPS Jatim catat Nilai Tukar Petani pada Oktober turun 0,26 persen

    Surabaya (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Zulkipli menyatakan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2024 adalah sebesar 111,32 atau turun 0,26 persen dibandingkan September 2024.

    “NTP Oktober mencapai 111,32 atau turun 0,26 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 111,61,” katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Zulkipli menuturkan kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (lt) turun 0,02 persen yaitu 135,71 sementara indeks harga yang dibayarkan petani (lb) naik 0,24 persen yaitu 121,91.

    Turunnya harga yang diterima petani disebabkan turunnya harga komoditas jagung, tembakau, cabai merah, dan telur burung puyuh karena beberapa wilayah sudah mulai terjadi panen sehingga stok menjadi banyak.

    Sedangkan naiknya indeks harga bayar petani didorong oleh kenaikan harga komoditas bawang merah, tomat sayur, kacang panjang, dan cabai rawit.

    “Seperti tomat sayur itu harganya naik 4,32 persen sedangkan harga bawang merah naik lebih dari 10 persen,” ujar Zulkipli.

    NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani dan menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

    NTP juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga petani.

    Apabila dilihat dari subsektor, penurunan terdalam terjadi pada NTP Tanaman Pangan (NTPP) yaitu 1,03 persen atau 113,17 dari 114,35 sementara penurunan lain terjadi di NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yaitu 0,28 persen atau 114,34 dari 114,66 serta NTP Peternakan (NTPT) yaitu 0,35 persen atau 103,67 dari 104,03.

    Baca juga: Pengertian nilai tukar petani dan cara menghitungnya

    Untuk subsektor lain yang mengalami kenaikan adalah NTP Hortikultura (NTPH) yaitu sebesar 3,73 persen dan NTP Perikanan (NTP-PI) 0,39 persen.

    Sementara itu, penurunan turut terjadi terhadap Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada September 2024 yaitu 0,10 persen dibandingkan September 2024.

    Baca juga: BPS catat Jatim alami inflasi 0,15 persen pada Oktober 2024

    Hal itu disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani (lt) yaitu 0,02 persen atau 135,71 sedangkan indeks biaya produksi dan barang modal (BPPM) naik sebesar 0,08 persen atau 118,59.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Serang salurkan pupuk bagi petani demi jaga ketahanan pangan

    Polres Serang salurkan pupuk bagi petani demi jaga ketahanan pangan

    “Bantuan pupuk, pestisida dan bibit jagung ini diberikan kepada tiga kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Budi Makmur di Kecamatan Kopo,”Serang (ANTARA) – Polres Serang menyalurkan pupuk berikut bibit tanaman jagung dan pestisida bagi kelompok tani Gapoktan Budi Makmur di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, demi mewujudkan ketahanan pangan.

    “Bantuan pupuk, pestisida dan bibit jagung ini diberikan kepada tiga kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Budi Makmur di Kecamatan Kopo,” kata Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, di Serang, Jumat.

    Ia mengatakan pembinaan serta pemberian bantuan bibit jagung, pestisida dan pupuk ini dalam rangka mensukseskan program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden dan Kapolri.

    “Bantuan berupa bibit jagung inj sebanyak 100 kg serta pestisida merupakan CSR dari perusahaan. Sedangkan pupuk kompos 500 kantong atau 5 ton adalah produksi Kades Tegal Maja dan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kragilan,” katanya.

    Selain memberikan bibit jagung, pupuk dan pestisida, Kapolres juga memberikan bingkisan sembako kepada para petani. Serta bantuan uang tunai untuk pengelolaan lahan kepada Ketua Gapoktan.

    “Besar harapan saya, bantuan yang diberikan ini dapat meningkatkan swasembada pangan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Kapolres mengungkapkan apresiasi kepada pemuda Desa Rancasumur yang mau ikut bertani untuk mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan.

    “Saya mengapresiasi kepada pemuda di Desa ini yang masih mau bertani. Dan apabila terdapat suatu permasalahan terhadap pertanian agar segera berkoordinasi dengan pihak Muspika Kopo dan Polres Serang,” ucapnya.

    Ia berharap gerakan ini dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ketahanan pangan serta menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas pangan melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal.

    “Saya berharap gerakan ketahanan pangan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan lahan serta sumber daya lokal,” tandasnya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus memprioritaskan penyelamatan ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut raksasa tekstil itu dinyatakan pailit.

    “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa penyelamatan karyawan itu termasuk memastikan regulasi dan fasilitas dari Pemerintah terjamin oleh mereka.

    “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Puan berharap sengketa dagang perusahaan tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut dapat segera diselesaikan. Dia berharap pula Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.

    “Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” katanya.

    Menurut dia, Pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

    “Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas, serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucapnya.

    Dia meminta Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pendampingan bagi para pekerja Sritex merespons status terbaru yang disandang perusahaan tekstil tersebut.

    Namun apabila PHK massal tak dapat dihindari, lanjut dia, Pemerintah harus memastikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK dapat diberikan tanpa ada hambatan.

    Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu mencakup gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai program BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya,” tuturnya.

    Program itu, tambah dia, diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para karyawan yang kehilangan pekerjaan dengan menyediakan tunjangan sementara, serta pelatihan untuk mencari pekerjaan baru.

    “Kalau bisa bantu juga fasilitasi penyaluran pekerja yang terkena PHK ke tempat-tempat kerja baru. DPR tentunya akan ikut memberi pengawalan,” katanya.

    Selain itu, dia mengingatkan Pemerintah agar memberikan bantuan yang efektif, menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out (dana talangan) untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.

    “Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka, di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” paparnya.

    Dia mengingatkan bahwa potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

    “Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan, namun memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Disperindag: 150 produk UMKM Biak bersertifikat halal

    Biak (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hingga November 2024 telah mendampingi sebanyak 150 hasil produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

     

    ” Kami memastikan setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal 150 produk UMKM Biak sudah terpenuhi,” harap Kepala Disperindag Biak Numfor Yubelius Usior di Biak, Jumat.
     

    Diakuinya, terhitung sejak 18 Oktober 2024, kewajiban bersertifikat halal secara resmi diberlakukan bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

    Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
     

    Diakuinya, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal, menurut dia, harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
     

    Ketentuan ini, lanjut dia, untuk yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
     

    Usior berharap, jajaran Disperindag Biak Numfor senantiasa memberikan tenaga pendamping pengurusan sertifikat halal sehingga dapat membantu pelaku UMKM di daerah ini.
     

    Dia menyebut, ketika sertifikat halal ditetapkan bagi produk UMKM maka dapat menjamin kenyamanan dan kehalalan untuk konsumen.

     

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sulsel Siap ramaikan Made in Indonesia Expo 2025 di Arab Saudi

    Sulsel Siap ramaikan Made in Indonesia Expo 2025 di Arab Saudi

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung dan siap meramaikan penyelenggaraan Made in Indonesia Expo 2025 yang akan digelar untuk kedua kalinya di Riyadh-Arab Saudi, pada April 2025.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel Abd Aziz Bennu dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan Pemprov telah menggelar sosialisasi Made in Indonesia Expo 2025 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, sebagai bentuk keseriusan menyambut agenda tersebut.

    “Kehadiran kita pada sosialisasi ini adalah bukti komitmen dan tekad bersama dalam mendorong kemajuan produk-produk lokal Indonesia, khususnya Anjungan Sulawesi Selatan yang akan dipamerkan pada Made in Indonesia Expo 2025 Riyadh, Arab Saudi,” ucapnya.

    Kegiatan Made in Indonesia Expo ini, kata Aziz, bertujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Arab Saudi dan negara-negara teluk serta negara di Timur Tengah umumnya, meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi dan negara di Kawasan Teluk ke Indonesia, dan meningkatkan investasi Arab Saudi ke Indonesia.

    Aziz mengatakan, dalam kegiatan nanti Pemerintah Provinsi Sulsel akan ikut berpartisipasi dengan turut menampilkan produk-produk Sulsel untuk diperkenalkan ke perdagangan internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.

    “Mengapa Sulawesi Selatan ikut berpartisipasi? Karena Arab Saudi sebagai pintu gerbang ke Timur Tengah memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif tujuan ekspor produk-produk Indonesia,” ujarnya.

    Aziz mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa dan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita sebesar 34,4 juta dolar AS pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 28,2 juta dolar AS untuk 2021 (dilaporkan oleh CEIC Data), maka tidak heran jika Arab Saudi menjadi target pasar ekspor negara-negara lain di dunia.

    Masyarakat Arab Saudi, lanjutnya, juga gemar berwisata, terutama wisata alam bersama keluarga. Diperkirakan lebih dari 4 juta warga Arab Saudi berwisata ke manca negara setiap tahun. Sementara kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia masih sangat rendah.

    Ia menuturkan, sejak tahun 2019, kunjungan wisman Arab Saudi ke Indonesia tidak lebih dari 160.000 orang/tahun. Rata-rata lama menginap wisman Arab Saudi 13,88 hari per kedatangan dengan rata-rata pengeluarannya 1.706,01 dolar AS.

    Melihat potensi ini maka Indonesia berpeluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Arab Saudi melalui promosi paket wisata dan keindahan alam Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dengan adanya Anjungan Sulawesi Selatan.

    Aziz menambahkan, dengan VISI 2030, Arab Saudi memandang kekayaan negara tidak hanya terletak pada sumber daya alam melainkan sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, kerjasama bidang ketenagakerjaan dengan Arab Saudi akan semakin terbuka.

    Sebelumnya, kegiatan Made in Indonesia Expo pertama sukses digelar di Jeddah Exhibition and Convention Center, Jeddah – Arab Saudi, pada November 2018 lalu dan diikuti 125 peserta dengan transaksi senilai 14 juta dolar AS atau setara dengan Rp200 miliar, dan dihadiri 13 ribu pengunjung.

    Baca juga: Belasan negara buka kerja sama perjalanan wisata di Makassar

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024