Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • OJK: Dana pasar modal terhimpun Rp159,19 triliun per Oktober 2024

    OJK: Dana pasar modal terhimpun Rp159,19 triliun per Oktober 2024

    “Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positifJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan dana pasar modal Indonesia terhimpun sebanyak Rp159,19 triliun per Oktober 2024.

    “Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp159,19 triliun di mana Rp4,66 triliun diantaranya merupakan fundraising dari 30 emiten baru,” kata Friderica dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Friderica menuturkan nilai kapitalisasi pasar modal tercatat sebesar Rp12.719 triliun atau naik 1,33 persen month-to-date (mtd) dan 9,02 persen year-to-date (ytd).

    Pasar saham domestik per 29 Oktober 2024 menguat sebesar 1,05 persen mtd ke level 7.606,6 atau secara ytd meningkat 4,59 persen. Sementara investor non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp9,5 triliun mtd, namun masih tercatat net buy sebesar Rp40,14 triliun ytd.

    Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi Indonesia Composite Bond Index (ICBI) melemah 1,1 persen mtd atau naik 4,62 persen ytd ke level 391,9. Investor non-residen obligasi korporasi mencatatkan net sell sebesar Rp0,1 triliun mtd atau Rp2,66 triliun ytd.

    Di industri pengelolaan investasi, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp855,89 triliun, naik 1,52 persen mtd atau 3,78 persen ytd pada 29 Oktober 2024 dengan reksa dana tercatat net subscription sebesar Rp7,54 triliun mtd dan net redemption sebesar Rp5,26 triliun ytd.

    Untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF), sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 25 Oktober 2024, telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 650 penerbit efek, 166.515 pemodal dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar Rp1,26 triliun.

    Lebih lanjut Friderica mengatakan pada bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Oktober 2024, tercatat 90 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 614.454 ton CO2 equivalent dengan akumulasi nilai sebesar Rp37,09 miliar.

    Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang pasar modal, sejak 25 September 2024 sampai dengan Oktober 2024, OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total denda sebesar Rp2,7 miliar kepada dua pihak dan dua manajer investasi.

    Sedangkan dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri pasar modal, OJK juga sedang menyusun beberapa ketentuan di antaranya RPOJK pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek, RPOJK pengembangan dan penguatan emiten dan perusahaan publik, serta beberapa peraturan di bidang pengelolaan investasi.

    Baca juga: Analis rekomendasikan saham pilihan perdagangan untuk Rabu
    Baca juga: OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan RI terjaga baik

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mendukung rencana pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang politik, khususnya undang-undang kepemiluan, dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    “Karena pada dasarnya, banyak aturan di dalamnya yang seharusnya sama seperti pemilihan legislatif semua sama kan di setiap tingkatan,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Lia juga menyoroti kesamaan aturan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut dia, usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengatur pemilihan legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan secara lebih terintegrasi.

    Sejak dirinya masih menjadi bagian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berbagai undang-undang pemilu telah diusulkan untuk digabung dalam satu kodifikasi undang-undang.

    Lia juga menyoroti benang merah antara Undang-Undang Partai Politik dengan UU Pemilu. Ia mengatakan banyak aturan di partai politik yang berkaitan dengan aturan di Undang-Undang Pemilu.

    “Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif,” ucap dia.

    Dengan demikian, ia sepakat terhadap usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    Adapun delapan undang-undang yang akan direvisi dengan metode omnibus law, yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode omnibus law.

    Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

    Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

    Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

    Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PU: Infrastruktur SDA penting untuk dukung swasembada pangan

    Menteri PU: Infrastruktur SDA penting untuk dukung swasembada pangan

    infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung target swasembada pangan dan, oleh karenanya, terus kita lanjutkanJakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan infrastruktur sumber daya air (SDA) sangat penting untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional.

    “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung target swasembada pangan dan, oleh karenanya, terus kita lanjutkan. Kita bisa lihat misalkan dari bendungan, bendung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder dan tersier hingga langsung ke sawah-sawah,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA, seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

    Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Jaringan Irigasi Komering di Bendung Perjaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, Kamis (31/10).

    Baca juga: Menteri PU minta renovasi Stadion Bumi Sriwijaya dikerjakan cermat

    Baca juga: Menteri PU tekankan pembangunan IKN sambil prioritas swasembada pangan

    Kunjungan Menteri Dody tersebut juga untuk memastikan bahwa Bendung Perjaya beserta jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier, dapat berfungsi dengan baik.

    Menteri Dody menyampaikan Kementerian PU merencanakan untuk melakukan peremajaan Bendung Perjaya beserta saluran irigasinya, mengingat usia bendung sudah sekitar 30 tahun.

    “Kita berharap bisa berkelanjutan tidak hanya jangka pendek, namun juga ke depannya. Tentunya dalam mendukung sektor pertanian di Sumatera Selatan dan Lampung,” kata Dody.

    Daerah Irigasi (DI) Komering memiliki potensi untuk mengairi lahan pertanian seluas 124.000 ha. Sementara saat ini layanan air untuk daerah irigasi baru mencakup 74.600 ribu ha dan sisanya masih bersifat tadah hujan.

    Menteri Dody berharap dengan selesainya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang berada di wilayah hulu DI Komering nantinya menambah pasokan air pada jaringan irigasi Komering untuk lahan pertanian seluas 34.800 hektare (ha).

    “Ini upaya untuk meningkatkan Indeks tanam kita, Indeks tanam sekarang 1,78, lalu dengan Bendungan Tiga Dihaji akan meningkat menjadi 2,8 atau 2,9. Tentunya semua untuk mendukung pertanian,” kata Dody.

    Bendungan Tiga Dihaji dibangun untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering, khususnya pada musim kemarau yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering.

    Dengan kapasitas tampung 140 juta m3 dan luas genangan 577 hektare, Bendungan Tiga Dihaji akan menyuplai 34.800 ha pada DI Komering dengan cakupan lahan pertanian seluas 74.500 ha.

    Selain untuk irigasi, Bendungan Tiga Dihaji juga memberikan manfaat untuk konservasi sumber daya Air, pengendalian banjir 39,5 persen pada debit banjir periode ulang 50 tahun, pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 1 m3/detik, pembangkit listrik sebesar 4×10 MW, dan destinasi pariwisata lokal, serta prasarana olahraga air. Saat ini progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji sebesar 66 persen dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026.

    Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo komitmen lanjutkan pembangunan infrastruktur

    Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo sambangi Kementerian PUPR

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pimpinan DPR tampung usulan pembentukan UU Omnibus Law Pemilu-Parpol

    Pimpinan DPR tampung usulan pembentukan UU Omnibus Law Pemilu-Parpol

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa pihaknya menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law yang mengatur soal pemilihan umum (pemilu) hingga partai politik (parpol).

    Menurut dia, DPR RI bisa saja mengajukan suatu undang-undang untuk dibahas.

    Namun, menurutnya, hal itu harus dibicarakan dulu dengan pemerintah.

    “Nanti dibicarakan mana usulan yang layak untuk ditindaklanjuti, mana yang tidak. Sekali lagi UU harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, pembahasan undang-undang itu bakal ditentukan oleh Badan Legislasi DPR RI atau Komisi II DPR RI.

    Nantinya, kata dia, dua alat kelengkapan dewan itu bakal melakukan sinkronisasi dengan pemerintah.

    Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies pun mengatakan bahwa UU yang juga bakal mengatur partai politik itu perlu dikaji, meliputi kajian sosial, politik, budaya dan sebagainya.

    “Jadi ini kan baru masuk kemarin, kita akan pelajari semua terkait dengan rancangan UU,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertimbangkan wacana revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law.

    Rincian delapan UU yang bakal direvisi dengan metode omnibus law itu meliputi UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Ia menjelaskan wacana ini merupakan opsi untuk memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu mendiskusikannya lebih lanjut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Parigi Moutong cetak ulang surat suara Pilkada 2024

    KPU Parigi Moutong cetak ulang surat suara Pilkada 2024

    Palu (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mencetak ulang surat suara setelah ada tambahan satu pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar hasil sengketa Pilkada 2024.

    “Saat ini kami sedang menyusun desain surat suara dan secepatnya dikirim ke percetakan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong Ariyana dihubungi dari Kota Palu, Jumat.

    Dia mengemukakan saat ini peserta Pilkada Parigi Moutong berjumlah lima pasangan calon, dari sebelumnya empat pasangan calon, setelah adanya putusan PTTUN Makassar.

    ​​​Lima pasangan calon itu adalah nomor urut 1 Badrun Nggai-Muslih (Bagus), nomor urut 2 Moh Nur Dg Rahmatu-Arman (Membara), nomor urut 3 M. Nizar Rahmati-Ardi (Bersinar), nomor urut 4 Erwin Burase-Abdul Sahid (Cerdas), dan nomor urut 5 Amrullah Almahdali-Ibrahim Hafid yang ditetapkan sebagai pasangan calon kelima hasil PTTUN.

    Ariyana mengatakan penambahan satu pasangan calon sudah menjadi konsekuensi KPU sebagai penyelenggara teknis untuk menjalankan putusan PTTUN dan kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

    Keputusan tersebut menganulir Keputusan KPU Nomor 1512 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

    Mengenai surat suara tang telanjur tercetak, Ariyana mengatakan KPU dengan disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Parigi Moutong akan melakukan pemusnahan.

    “Diupayakan secepatnya, mengingat waktu pemungutan suara tinggal 26 hari ke depan. Setelah dicetak, surat suara dikirim ke gudang untuk proses sortir dan pelipatan,” tutur Ariyana.

    Debat publik kedua Pilkada Parigi Moutong pada Kamis (31/10) diikuti lima pasangan calon, sementara debat pertama sebelumnya diikuti empat pasangan calon.

    Sebelumnya, PTTUN Makassar, Sulawesi Selatan, mengabulkan gugatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Amrullah Almahdali dan Ibrahim Hafid untuk Pilkada Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.

    “Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong Tahun 2024,” demikian salinan putusan PTTUN Makassar yang dilihat di Palu, Senin (28/10).

    Baca juga: PTTUN Makassar kabulkan gugatan Amrullah-Ibrahim pada Pilkada Parimo

    Selain itu, putusan itu memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

    Kemudian, PTTUN Makassar juga memerintahkan kepada pihak KPU Parigi Moutong untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Amrullah dan Ibrahim sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

    Gugatan Amrullah-Ibrahim terkait penetapan KPU Kabupaten Parimo Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Dalam SK penetapan tersebut, Amrullah-Ibrahim dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024.

    Baca juga: KPU Parigi Moutong pilih Durimo jadi maskot Pilkada 2024

    Pewarta: Mohamad Ridwan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR bakal tindaklanjuti Putusan MK Nomor 168 soal UU Ketenagakerjaan

    DPR bakal tindaklanjuti Putusan MK Nomor 168 soal UU Ketenagakerjaan

    Pimpinan DPR RI juga bakal menyampaikan hal itu ke Badan Legislasi DPR RI dan komisi terkait

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan Pimpinan DPR RI bakal menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait soal permintaan kepada DPR RI untuk membuat Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan yang baru.

    “Kita harus lihat konteksnya, konteksnya seperti apa, dan apa undang-undang seperti apa yang harus kita gol-kan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, pihaknya pun perlu membicarakan terlebih dahulu mengenai poin-poin dalam putusan tersebut. Menurutnya, Pimpinan DPR RI juga bakal menyampaikan hal itu ke Badan Legislasi DPR RI dan komisi terkait.

    Selain itu, permintaan untuk pembentukan UU tersebut juga perlu mempertimbangkan terhadap program pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Baca juga: Pimpinan DPR: UU Kesehatan solusi tingkatkan kualitas rumah sakit

    Menurut dia, pembentukan undang-undang tidak hanya melibatkan legislatif saja, melainkan juga perlu persetujuan antara Pemerintah dan DPR, termasuk pembentukan undang-undang juga harus ada kajian akademis.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi(MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    MK memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk merampungkan UU Ketenagakerjaan yang baru. MK juga mengingatkan agar pembuatan UU tersebut harus melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja maupun buruh.

    Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di semua jenis jabatan yang tersedia.

    Selain itu, jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Menteri PANRB-Menaker bahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas penguatan kebijakan di lingkup ketenagakerjaan.

    Saat ini, pemerintah sedang fokus pada pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih.

    “Kita mendiskusikan bagaimana penguatan-penguatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk disesuaikan dengan AstaCita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu turut dibahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk melakukan penguatan terhadap penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Untuk itu, dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI).

    Pembentukan Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI itu diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pelindungan PMI secara end to end.

    Menurut dia, hal tersebut berdampak pada penataan fungsi penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri kepada Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI.

    Rini mengatakan Kementerian PANRB siap mendukung penguatan tata kelola kelembagaan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan dari Presiden tersebut.

    “Tentunya tugas Kementerian PANRB membantu Pak Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan arahan-arahan dari Bapak Presiden, dan membantu Bapak Menaker untuk bisa menyelesaikan strategi yang sudah disampaikan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan aspirasi dan apresiasi kepada Kementerian PANRB. Ia berharap dari hasil diskusi tersebut didapatkan pemahaman yang sejalan khususnya terkait transformasi organisasi.

    “Kami berterima kasih sekali kepada Ibu Menteri. Seperti yang disampaikan, kami mendiskusikan arahan dari Pak Presiden terkait dengan Astacita, kita punya misi punya program strategis dan kita pastikan bahwa terkait tentang transformasi organisasi, reformasi organisasi, dan seterusnya itu kita inline dengan apa yang disiapkan oleh Kementerian PANRB, dan hasil diskusi Alhamdulillah kita memiliki kesatuan pemahaman bagaimana organisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkas Yassierli.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 diperpanjang sampai 14 November

    Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 diperpanjang sampai 14 November

    Melihat antusiasme yang begitu tinggi dari insan pers dalam mengikuti PLN Journalist Award, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi para jurnalis yang belum sempat mengirimkan karyanya. Kami memperpanjang batas waktu pendaftaran hingga 14 NoJakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memperpanjang masa pendaftaran PLN Journalist Award (PJA) 2024, yang semula berakhir pada 31 Oktober 2024, menjadi 14 November 2024.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perpanjangan masa pendaftaran dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi para jurnalis untuk mengirimkan karya terbaiknya dalam PJA 2024.

    “Melihat antusiasme yang begitu tinggi dari insan pers dalam mengikuti PLN Journalist Award, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi para jurnalis yang belum sempat mengirimkan karyanya. Kami memperpanjang batas waktu pendaftaran hingga 14 November,” ujar Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Darmawan menyampaikan PLN Journalist Award 2024 merupakan wadah untuk mengapresiasi jurnalis yang memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi hingga pelosok negeri.

    Dengan tema “Salurkan Energi Bersih, Wujudkan Kolaborasi”, PLN telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp480 juta bagi para pemenang PJA 2024.

    “Kegiatan ini adalah bentuk penghargaan PLN kepada para jurnalis yang konsisten mendukung penyebaran informasi mengenai sektor energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Darmawan.

    Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa kompetisi PJA 2024 terbagi dalam enam kategori, yaitu: karya tulis hard news, feature, audio visual, video berita, foto cerita, dan foto tunggal.

    “Kami menyiapkan total hadiah Rp480 juta untuk tiga pemenang di setiap kategori. Pendaftaran masih tersisa dua pekan, sehingga kami mengajak seluruh jurnalis di Indonesia untuk ikut serta,” kata Gregorius.

    Adapun ketentuan kompetisi ini adalah peserta harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai jurnalis, baik tetap maupun lepas (freelance), dan bekerja di media massa lokal, nasional, cetak, daring, atau televisi.

    Gregorius menegaskan bahwa tidak ada biaya pendaftaran dan peserta yang berminat dapat langsung mengisi formulir melalui tautan yang disediakan serta melengkapi berkas yang dibutuhkan.

    “Karya jurnalistik yang didaftarkan harus telah dipublikasikan antara 1 Januari 2024 hingga 14 November 2024. Batas waktu pengiriman karya diperpanjang hingga 14 November 2024, pukul 23.59 WIB,” jelasnya.

    Informasi lebih lanjut terkait PJA 2024 bisa mengakses tautan berikut: https://web.pln.co.id/pln-journalist-award-2024.

    Baca juga: Listrik, energi bersih, dan upaya menuju nol emisi di Bumi Pertiwi
    Baca juga: PLN melistriki 69 dusun terpencil di Riau sepanjang 2024
    Baca juga: Dari gelap terbitlah terang dan sehat berkat PLN
     

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Digitalisasi perluas penetrasi pasar global produk rotan Cirebon

    Digitalisasi perluas penetrasi pasar global produk rotan Cirebon

    Cirebon (ANTARA) –

    Di tengah derasnya arus modernisasi, kerajinan rotan di Cirebon, Jawa Barat, tetap bertahan dan beradaptasi, menjadi simbol tradisi yang mampu bersaing di pasar luar negeri.

     

    Hal inilah yang diamini oleh Fera. Pengusaha asal Tegalwangi, Cirebon, yang berhasil membuktikan bahwa produk kerajinan rotan dapat bersaing di era digital.

     

    Sejak beberapa tahun terakhir, perempuan ini aktif memanfaatkan berbagai platform digital seperti website dan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya.

     

    Fera, misalnya, menggunakan media sosial sebagai etalase virtual yang memamerkan keindahan rotan Cirebon kepada calon konsumennya.

     

    Setiap produk dipajang lewat unggahannya  sehingga pelanggan seakan dapat merasakan tekstur dan keindahannya seolah-olah sedang menyentuhnya langsung.

     

    Promosi di kanal digital menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan karya-karyanya.

     

    Selain itu, melalui sentuhan kreatifnya juga, ia dapat mengubah persepsi masyarakat tentang produk rotan yang selama ini dianggap monoton dan kurang inovatif.

     

    Dengan memadukan unsur klasik dan modern, produk-produk buatannya berhasil memikat hati konsumen, baik di dalam maupun luar negeri.

     

    “Zaman sekarang di era media sosial, mereka (konsumen) banyak yang senang dengan hal-hal klasik tetapi modern. Jadi kerajinan rotan kami kombinasikan dengan bahan lain untuk menghasilkan produk estetik,” ujarnya kepada ANTARA.

     

    Produk yang dibuatnya meliputi furnitur, perabotan rumah tangga, hingga aksesori, dengan paduan warna yang memanjakan mata.

    Fera (kiri) bersama suaminya saat menunjukkan produk rotan buatannya di Cirebon, Jawa Barat. ANTARA/Fathnur Rohman

    Sebagai pengusaha yang sudah berkecimpung di industri ini sejak lama, Fera pun merasakan dampak positif dari eksposur di ruang digital.

     

    Berkat strategi pemasaran yang tepat, produk-produk rotan buatannya menembus pasar internasional. Negara-negara seperti India, Afrika, Malaysia, dan Arab Saudi menjadi tujuan ekspor utamanya.

     

    Pelanggan dari berbagai belahan benua itu  terpukau dengan keindahan dan kualitas produk-produk rotan asal Cirebon.

     

    Produk kerajinan rotan miliknya bisa diekspor sebanyak enam sampai tiga kali dalam setahun, dengan jumlah pengiriman sekitar 40–60 feet.

     

    Banyak dari pelanggan mancanegara ini menemukan produk Fera berkat ulasan positif dan rating bintang lima yang diberikan konsumen sebelumnya hingga mereknya muncul teratas saat mereka mencarinya di internet.

     

    Di puncak penjualannya, Fera mengakui bisa mendapatkan omzet yang menjanjikan yakni sekitar Rp300 juta per bulan.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tomat dan emas perhiasan sumbang inflasi tertinggi di NTB

    Tomat dan emas perhiasan sumbang inflasi tertinggi di NTB

    emas perhiasan menyumbang inflasi sebesar 0,07 persen. Sedangkan, komoditas tomat menyumbang inflasi hingga 0,17 persenMataram (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka inflasi bulan ke bulan di Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 0,09 persen pada Oktober 2024.

    Kepala BPS Nusa Tenggara Barat Wahyudin mengatakan pembentuk inflasi tertinggi adalah tomat dan emas perhiasan.

    “Sekarang harga emas lagi naik Rp1,5 juta per gram,” ujar Wahyudin di Mataram, Jumat.

    Harga emas Antam yang dipantau melalui laman Logam Mulia bertengger pada angka Rp1,45 juta per gram pada 1 Oktober 2024.

    Kemudian, harga emas bergerak naik mencapai Rp1,56 juta per gram pada 31 Oktober 2024. Itu adalah harga emas tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Sepanjang Oktober 2024, harga emas Antam telah naik sebesar 7,92 persen atau sekitar Rp115 ribu per gram.

    Kepala BPS Nusa Tenggara Barat Wahyudin menuturkan komoditas emas perhiasan menyumbang inflasi sebesar 0,07 persen. Sedangkan, komoditas tomat menyumbang inflasi hingga 0,17 persen.

    Musim pancaroba atau peralihan kemarau ke hujan membuat banyak tanaman tomat mati yang membuat pasokan menurun. Harga tomat di pasar tradisional, seperti Pasar Kebon Roek di Kota Mataram hari ini menembus harga Rp20 ribu per kilogram.

    Selain tomat dan emas perhiasan, komoditas yang juga menyumbang inflasi di Nusa Tenggara Barat adalah beras sebesar 0,06 persen, bawang merah 0,03 persen, dan sigaret kretek tangan 0,03 persen.

    Adapun komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi adalah ikan layang atau ikan benggol sebesar 0,08 persen, udang basah 0,04 persen, ikan tongkol 0,04 persen, pisang 0,03 persen, dan cabai rawit 0,03 persen.

    Baca juga: BPS beri sinyal ekonomi daerah tumbuh melambat di NTB

    Baca juga: Pisang jadi penyumbang inflasi di NTB

    Baca juga: BPS: Impor NTB Agustus 2024 meningkat 59,28 persen

    Baca juga: Penjualan kapal dongkrak nilai ekspor non tambang di NTB

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024