Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Bank INA hadirkan layanan setor-tarik tunai di seluruh gerai Indomaret

    Bank INA hadirkan layanan setor-tarik tunai di seluruh gerai Indomaret

    Fitur setor dan tarik tunai di Indomaret ini adalah salah satu langkah untuk memastikan nasabah bisa mengakses layanan perbankan dengan mudah.Jakarta (ANTARA) – PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) melalui layanan Binadigital menghadirkan fitur setor dan tarik tunai di seluruh gerai Indomaret di Indonesia.

    “Fitur setor dan tarik tunai di Indomaret ini adalah salah satu langkah untuk memastikan nasabah bisa mengakses layanan perbankan dengan mudah. Gerai Indomaret sangat mudah ditemukan di kegiatan sehari-hari, seperti di kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Kami ingin memberikan layanan yang lebih inklusif dan memudahkan kebutuhan sehari-hari masyarakat,” ujar Wakil Direktur Utama Bank INA Yulius Purnama Junaedi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jumat.

    Pengguna Binadigital dikatakan dapat menikmati layanan setor dan tarik tunai pada lebih dari 22 ribu gerai Indomaret seluruh tanah air.

    Nasabah disebut cukup menggunakan menu “setor/tarik” yang ada di aplikasi Binadigital untuk melakukan transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai di Indomaret tanpa harus membawa kartu ATM/debit. Fitur ini dinilai memudahkan pengguna untuk mengakses uang tunai di lokasi-lokasi yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau, terutama di wilayah dengan akses layanan perbankan terbatas.

    Selain itu, pihaknya juga telah meluncurkan kartu ATM/debit Binadigital yang dapat diakses di ATM seluruh Indonesia, dan tabungan deposito yang bisa dibuka secara langsung melalui aplikasi. Melalui layanan kartu ATM/debit Binadigital, kata dia lagi, Bank INA telah memperluas akses nasabah untuk melakukan transaksi tarik tunai pada lebih dari 90 ribu mesin ATM seluruh Indonesia.

    “Binadigital sudah meluncurkan pula produk deposito dengan suku bunga menarik dan bersaing. Nasabah dapat membuka tabungan deposito dengan mudah melalui aplikasi dengan jangka waktu penempatan mulai dari 14 hari hingga tiga bulan dengan suku bunga hingga 6 persen per tahun. Semua proses tersebut dapat dilakukan langsung melalui aplikasi secara digital, tanpa perlu datang ke kantor fisik Bank INA,” katanya.

    Adapun layanan lain yang dihadirkan yaitu bebas biaya admin dan gratis transfer ke semua bank menggunakan BI-Fast.

    “Satu tahun kehadiran Binadigital menunjukkan bahwa kami tidak hanya ingin menjadi aplikasi perbankan biasa, tetapi juga ingin menjadi solusi keuangan yang memberikan akses kemudahan bagi masyarakat. Kami terus berinovasi untuk memastikan fitur-fitur kami bermanfaat dalam keseharian pengguna,” ujar Yulius pula.
    Baca juga: Bank INA hadirkan kartu debit untuk fasilitasi pengguna Bina Digital
    Baca juga: Bank INA buka kantor cabang pembantu di BSD

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi: Rayuan investasi bodong meningkat menjelang akhir pekan

    Akademisi: Rayuan investasi bodong meningkat menjelang akhir pekan

    Meningkat menjelang ‘weekend’ karena kan bank itu tutup sehingga kalau uang sudah masuk maka akan susah dan lama kembaliSurabaya (ANTARA) – Dosen sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik, Mahasiswa dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Wisnu Wibowo menyatakan rayuan investasi bodong cenderung meningkat saat menjelang akhir pekan.

    “Meningkat menjelang weekend karena kan bank itu tutup sehingga kalau uang sudah masuk maka akan susah dan lama kembali,” katanya dalam Media Gathering BNI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Wisnu menjelaskan akhir pekan menjadi waktu sasaran memberi rayuan kepada masyarakat lantaran faktor adanya perbankan yang libur cukup panjang sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan uangnya kembali.

    Selain itu, ia menuturkan masyarakat cenderung dalam keadaan yang sudah lelah saat menjelang akhir pekan sehingga sangat berpotensi terjebak penasaran investasi bodong.

    Baca juga: BEI raih penghargaan dari OJK program pencegahan investasi bodong

    Baca juga: Satgas pasti OJK blokir 2.741 entitas ilegal Januari-September 2024

    Terlebih, investasi bodong selalu menjanjikan keuntungan yang besar sehingga akan mudah menyasar masyarakat yang sedang membutuhkan dana.

    Wisnu menjelaskan beberapa rayuan yang sering ditawarkan oleh pelaku investasi bodong di antaranya adalah adanya imbal hasil yang di luar batas kewajaran dalam waktu singkat.

    Oleh sebab itu, masyarakat harus mengetahui ciri-ciri investasi bodong termasuk mengenai penekanan utama pada perekrutan, tidak dijelaskan cara mengelola investasi, tidak dijelaskan underlying usaha, serta tidak mempunyai struktur perusahaan.

    Ciri-ciri lainnya adalah kegiatan menyerupai money game atau skema ponzi sehingga dapat mengakibatkan kegagalan pengembalian dana nasabah yang diinvestasikan.

    Baca juga: Kemenkumham dan BEI sosialisasikan upaya pencegahan investasi bodong

    Baca juga: OJK tutup 10.890 investasi bodong hingga pinjol ilegal

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cegah penimbunan, Dinkopdag Temanggung awasi pendistribusian MinyaKita

    Cegah penimbunan, Dinkopdag Temanggung awasi pendistribusian MinyaKita

    ANTARA – Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Temanggung, Jawa Tengah mengawasi distribusi dan ketersediaan MinyaKita di toko modern maupun pasar tradisional, Jumat (1/11). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi aksi penimbunan minyak goreng kemasan bersubsidi tersebut,  pasca kenaikan harga eceran tertinggi (HET) dari Rp14.000 menjadi Rp15.700.(Firman Eko Handy/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • OJK sebut 14 penyelenggara P2P lending belum penuhi kewajiban ekuitas

    OJK sebut 14 penyelenggara P2P lending belum penuhi kewajiban ekuitas

    Dari 14 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetorJakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan per Oktober 2024, terdapat 14 dari 97 penyelenggara peer- to-peer (P2P) lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar.

    “Dari 14 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat.

    Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Agusman menuturkan terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) per September 2024, terdapat 6 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal minimum Rp100 miliar.

    OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum tersebut, baik berupa injeksi modal dari pemegang seham maupun dari investor strategis yang kredibel termasuk pengembalian izin usaha.

    Selain itu, selama Oktober 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 19 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

    Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya atau Investree karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 serta kinerja yang memburuk dan telah mengganggu operasional serta pelayanan kepada masyarakat.

    OJK juga mencabut izin usaha PT Rindang Sejahtera Finance karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

    Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri PVML ,OJK telah menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang akan memperkuat landasan hukum serta kerangka pengaturan dan pengawasan bagi OJK.

    OJK juga sedang menyusun beberapa ketentuan di sektor PVML antara lain, Rancangan POJK (RPOJK) penerapan manajemen risiko bagi PVML, RPOJK tentang pengawasan, status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan PVML, dan RPOJK tentang tata kelola yang baik bagi PVML.

    Baca juga: OJK beri sanksi 48 perusahaan pembiayaan selama September 2024
    Baca juga: OJK cabut izin usaha 66 penyelenggara fintech P2P lending

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • PSI targetkan menang pada Pilkada wilayah Banten 

    PSI targetkan menang pada Pilkada wilayah Banten 

    kita akan menangkan satu putaran untuk Pilgub Jakarta yang mengusung Pak Ridwan Kamil-Suswono

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menargetkan untuk memenangi calon kepala daerah dukungannya di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Banten pada Pilkada serentak 2024.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI), Kaesang Pangarep dalam kunjungan safari politik di Kabupaten Tangerang, Jumat.

    “Tentu untuk target kita harus menang semua, termasuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Lebak, Pandeglang, bahkan Gubernur yang kami usung harus menang,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, bahwa partainya akan mendukung secara penuh terhadap para calon kepala daerah yang telah diusungnya pada Pilkada serentak tahun ini.

    Bahkan, dalam upaya untuk menang dan mensukseskan perhelatan pesta demokrasi daerah tersebut dirinya turun langsung sebagai membantu mengampanyekan para kadernya yang ikut sebagai peserta Pilkada.

    “Termasuk juga kita akan menangkan satu putaran untuk Pilgub Jakarta yang mengusung Pak Ridwan Kamil-Suswono,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menegaskan bawah partainya sampai saat ini masih berkomitmen untuk mendukung pasangan calon gubernur yakni Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta, meski ada isu terkait kadernya yang telah mendukung pasangan Pranomo-Rano.

    “Untuk itu sudah dijawab oleh Ketua DPW PSI Jakarta, saya rasa itu sudah tegas,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk Pilkada Kabupaten Tangerang dirinya akan mendukung calon bupati-wakil bupati Zulkarnain-Lerru yang maju lewat jalur independen.

    Pada agenda kunjungan ke Kabupaten Tangerang, Ketum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia ini melaksanakan bagi-bagi susu, roti dan buku tulis gratis kepada anak sekolah di daerah itu.

    Kaesang juga melakukan ramah tamah dengan Abuya Abah Entoh di Pondok Pesantren Al – Istiqlaliyyah di Pasar Kemis. Dan dilanjutkan dengan pengecekan program bedah rumah di Desa Daru Jalan Sarwani, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengakhiri tahun politik, tetap mewaspadai politik uang dan netralitas

    Mengakhiri tahun politik, tetap mewaspadai politik uang dan netralitas

    Kota Bogor (ANTARA) – Pentas politik nasional tahun 2024 yang sempat diharu biru oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berhasil diakhiri secara baik oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak mereka dilantik pada 20 Oktober 2024 dan membentuk pemerintahan Kabinet Merah Putih sebagai simbol persatuan.

    Kini tinggal agenda kontestasi politik tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah serentak, yang dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Pilkada bakal digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi dari 38 provinsi di Tanah Air, 415 kabupaten dari 416 kabupaten, dan 93 kota dari 98 kota di Indonesia.

    Tahun 2024 ini menjadi tahun yang untuk pertama kalinya, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada)

    Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, rakyat pemilih di 38 provinsi di Tanah Air, kecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal memilih gubernur dan wakil gubernur yang mereka inginkan, termasuk di empat provinsi baru yakni di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, yang baru pertama kalinya menyelenggarakan pilkada di tahun ini.

    Berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, rakyat pemilih juga akan mencoblos calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, sedangkan di satu kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu yang masuk di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak menyelenggarakan pilkada karena kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD Jakarta.

    Rakyat pemilih juga akan menentukan siapa wali kota dan wakil wali kota yang layak memimpin di 93 dari 98 kota di Indonesia, sedangkan di lima kota administratif, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, yang masuk di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak menyelenggarakan pilkada karena kepala daerahnya ditunjuk oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD Jakarta.

    Akankah tahun politik 2024 di Tanah Air ini berakhir berakhir baik? Pastilah setiap orang yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berharap tahun politik berakhir dengan baik, tidak justru menimbulkan kericuhan atau bahkan perpecahan sesama anak bangsa?

    Komisi pemilihan umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota telah bertekad menyelenggarakan pemilu yang damai. Bahkan secara seragam di tiap provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, KPU mewajibkan setiap pasangan peserta pemilu, baik dari calon independen maupun calon yang diusung partai politik, setelah ditetapkan dan menjelang dimulainya masa kampanye, mereka bersama-sama membacakan ikrar atau deklarasi pemilu damai.

    Deklarasi pemilu damai berisi empat butir, yakni pertama, akan melaksanakan Pemilu 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kedua, akan mematuhi dan mentaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku serta menyelesaikan permasalahan pemilu tahun 2024 sesuai dengan koridor hukum. Ketiga, menolak upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian serta tidak menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Keempat menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif.

    Tahun 2024 menjadi ujian besar bagi stabilitas politik di Indonesia, dengan akhir masa jabatan para gubernur, bupati, dan wali kota bertepatan dengan tahapan pemilu dan pilkada.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Video Prabowo akan selenggarakan program bedah rumah hingga bantuan UMKM, benarkah?

    Video Prabowo akan selenggarakan program bedah rumah hingga bantuan UMKM, benarkah?

    Jakarta (ANTARA/JACX)- Sebuah unggahan di platform TikTok menarasikan Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan program bedah rumah, bantuan biaya sekolah, serta bantuan UMKM.

    Unggahan tersebut sudah ditonton sebanyak 500.000 kali dan dibagikan sebanyak 60.000 kali.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut :

    “Halo semuanya. Dimulai hari ini kita akan mengadakan program membantu rakyat seperti bedah rumah, biaya sekolah, dan usaha UMKM syaratnya follow akun baru bapak yang ini dan bagikan sebanyak-banyaknya nanti Tim bapak yang akan memilih siapa yang berhak mendapatkannya terima kasih

    Salam sejahtera bagi kita semua
    #indonesia #indonesiamaju #programindonesiapintar #fyp #prabowosubianto #bantuanpemerintah #bantuansosial

    Tangkapan layar unggahan video TikTok menarasikan Prabowo Subianto akan mengadakan program bedah rumah, bantuan biaya sekolah, serta bantuan usaha UMKM. Faktanya video tersebut merupakan hasil rekayasa menggunakan AI (ANTARA/HO-Tiktok)

    Penjelasan :

    Tangkapan layar hasil deteksi video Presiden Prabowo yang menyebutkan akan mengadakan program bedah rumah, bantuan biaya sekolah, serta bantuan UMKM. (ANTARA/HO-Tiktok)

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, video tersebut merupakan hasil buatan kecerdasan buatan atau AI. ANTARA menggunakan laman AI detector Hive Moderation untuk mendeteksi video dan suara Prabowo dalam unggahan tersebut. Hasilnya 99,5 persen video tersebut merupakan rekayasa buatan AI.

    Sebelumnya, Prabowo-Gibran memang memiliki yang disebut Program 3 Juta Rumah. Program pembangunan satu juta apartemen per tahun di perkotaan yang diusulkan Prabowo-Gibran tersebut, diperkirakan akan mendukung generasi milenial dan Gen Z dalam memperoleh hunian terjangkau di perkotaan.

    Klaim : Prabowo mengadakan program bedah rumah, bantuan biaya sekolah, serta bantuan UMKM

    Rating : Hoaks

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo patuhi putusan MK terkait judical review UU Cipta Kerja

    Apindo patuhi putusan MK terkait judical review UU Cipta Kerja

    Kami juga mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi iniJakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang telah diputuskan pada 31 Oktober 2024.

    Melalui keterangan resmi Apindo yang dikutip di Jakarta pada Jumat, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan bahwa pihaknya memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja atau buruh dan kepentingan dunia usaha.

    “Namun, kami juga mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini,” ujar Bob.

    Bob menyampaikan, perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak besar pada konsumsi domestik.

    Menurutnya, kondisi ini secara langsung mempengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional.

    Dalam situasi ini, kata Bob, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian.

    Stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

    Tanpa kepastian ini, disebut Bob membuat Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan mempengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.

    Saat ini, Apindo akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan.

    “Kami juga mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini,” katanya.

    Sementara itu, terkait dengan proses penetapan Upah Minimum untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapan upah minimum untuk 2025 masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK No.168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.

    Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah, bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum 2025.

    Apindo berharap, dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

    Menurut Bob, kebijakan yang adaptif dan proporsional memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Baca juga: Apindo dorong pengusaha dan pekerja dialog soal kenaikan upah
    Baca juga: Airlangga bertemu dengan asosiasi pengusaha guna bahas UMP 2025

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi: Penyusunan omnibus law politik tak boleh terburu-buru

    Akademisi: Penyusunan omnibus law politik tak boleh terburu-buru

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mengingatkan bahwa penyusunan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law tidak boleh terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

    “Setiap perubahan atau revisi undang-undang harus diperhitungkan juga risiko atau dampaknya,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Lia merujuk pada penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law. Menurut dia, undang-undang tersebut kurang melibatkan kajian yang mendalam, maupun dampak jangka panjang dan jangka pendek.

    Pada saat UU Cipta Kerja dibuat, kata dia, masukan masyarakat terutama buruh dan NGO lingkungan kalah dengan kepentingan industri.

    “Lebih kuat kepentingan bisnis dan industri karena memang tujuan awal UU Ciptaker itu kan untuk meningkatkan ekonomi,” ucap Lia.

    Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dalam merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law tersebut.

    Selain itu, Lia juga memberi catatan penting bahwa revisi undang-undang tersebut harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat.

    Sejatinya, merevisi undang-undang dengan metode omnibus law merupakan langkah yang baik untuk mengintegrasikan berbagai regulasi.

    Undang-undang yang tersebar, lanjut Lia, membuat koordinasi di lapangan dalam pengimplementasian undang-undangnya menjadi tumpang tindih antara satu departemen, antarkementerian, atau antara pemerintah daerah.

    “Jangan mengulangi kesalahan lama, mengubah undang-undang secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam,” ucapnya.

    Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode omnibus law.

    Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

    Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

    Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

    Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR minta jaksa jelaskan kasus Tom Lembong agar Prabowo tak tertuduh

    DPR minta jaksa jelaskan kasus Tom Lembong agar Prabowo tak tertuduh

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kejaksaan Agung menjelaskan kepada publik secara jelas dan detil terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Tom Lembong sebagai tersangka agar tak ada tuduhan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan tanpa ada penjelasan yang rinci, pengusutan kasus Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik.

    “Secara umum pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintah,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sejauh ini, dia pun menilai bahwa konstruksi hukum kasus tersebut masih cukup sumir atau abstrak dimata publik. Sebagai ketua komisi hukum di DPR RI, dia mengaku banyak pihak yang bertanya kepada dirinya terkait kasus itu.

    “Banyak yang bertanya kepada saya apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai mengkriminalkan kebijakan,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum.

    Sebelumnya pada Selasa (29/10), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015–2016.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

    Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024