Category: Antaranews.com

  • KAI dan agen perjalanan kolaborasi majukan pariwisata Indonesia

    KAI dan agen perjalanan kolaborasi majukan pariwisata Indonesia

    Salah satu kerja sama yang sukses dengan travel agent adalah menyelenggarakan rombongan wisata dari anak sekolah ketika hari kerjaJakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkolaborasi dengan agen perjalanan (travel agent) memajukan pariwisata Indonesia dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi wisatawan dalam menjelajahi destinasi-destinasi unggulan di tanah air.

    “Salah satu kerja sama yang sukses dengan travel agent adalah menyelenggarakan rombongan wisata dari anak sekolah ketika hari kerja. Dimana KAI memberikan diskon menarik ketika perjalanan rombongan dilaksanakan pada hari kerja tersebut,” kata Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    KAI menggelar Travel Agent Gathering 2024 di Jakarta, untuk memberikan apresiasi kepada para agen perjalanan atas kerja samanya dalam peningkatan jumlah penumpang kereta api melalui tiket rombongan, khususnya rombongan wisata.

    Hadis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para agen perjalanan atas kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini.

    “Semoga kerja sama yang sudah terjalin dengan baik akan terus meningkat, khususnya dalam upaya memajukan sektor pariwisata Indonesia melalui perjalanan dengan transportasi kereta api,” ujar Hadis.

    Baca juga: KAI Wisata raih penghargaan di Travel Agent Gathering 2024

    Baca juga: KAI tutup 7 perlintasan sebidang di sejumlah lokasi di Sumatera Utara

    VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan saat ini KAI melayani tiket KA rombongan dengan minimal pemesanan 10 kursi untuk kelas Eksekutif dan 20 kursi untuk kelas Ekonomi dan Bisnis.

    Ia menyebutkan bahwa saat ini KAI juga menyediakan pemesanan tiket rombongan melalui web groupbooking.kai.id yang dapat memesan minimal 10 kursi untuk semua kelas.

    “KAI juga memiliki portal web https://groupbooking.kai.id/ untuk proses booking tiket rombongan. Portal tersebut dapat melayani tiket rombongan keluarga, perusahaan, agen, sekolah, universitas dan komunitas,” ungkap Anne.

    Para travel agent dapat memanfaatkan pemesanan tiket rombongan melalui portal web https://groupbooking.kai.id/ dengan beragam keunggulan antara lain, calon penumpang dapat memilih kursi sesuai dengan keinginan secara mandiri.

    Kedua, para mitra bisa memesan dengan dua metode yaitu booking only (pembayaran uang muka 25 persen) atau dengan book and payment. Ketiga, terdapat pilihan transaksi pembayaran bisa dengan banyak Virtual Account Bank.

    Keempat, lanjut Anne, mitra mendapatkan fee atas setiap transaksi yang diakumulasikan dalam sebulan.

    “Saat ini KAI terus berupaya melakukan pengembangan seperti fitur pembayaran dengan kartu kredit, fitur perubahan nama penumpang, serta tarif khusus pemesanan pada groupbooking.kai.id,” tambah Anne.

    Anne mengatakan pada kegiatan tersebut KAI juga memberikan apresiasi kepada 10 Travel Agent dengan pemesanan tiket rombongan terbanyak yaitu KAI Wisata, Wiyata Tour and Travel, Fata Tour, Panorama JTB Tours, L-JC Tour and Travel, PT Safar Berkah Bersama, Prambanan Indah Tour, Line Tour and Travel, Airlangga Travel, serta FGA Tour and Travel.

    KAI berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi yang erat dengan agen perjalanan dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan kereta api rombongan.

    “Melalui berbagai program menarik seperti diskon khusus dan penawaran paket wisata yang kompetitif, KAI ingin mendorong lebih banyak kelompok termasuk sekolah dan perusahaan, untuk merasakan pengalaman bepergian bersama dengan kereta api,” kata Anne.

    Baca juga: Realisasi BBM subsidi bagi KAI Daop 1 capai 71,23 persen per September

    Baca juga: Kereta Api Perintis Sulsel angkut 431.325 penumpang hingga September

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS: Jateng alami inflasi 0,19 persen pada Oktober 2024

    BPS: Jateng alami inflasi 0,19 persen pada Oktober 2024

    Selain itu juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,76 persen yang disebabkan harga emas perhiasanSemarang (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat tingkat inflasi di provinsi tersebut yang mencapai sebesar 0,19 persen (month to month) pada Oktober 2024, dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,18.

    Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih, di Semarang, Jumat, menyampaikan bahwa penyumbang utama inflasi Oktober 2024 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,46 persen, terutama karena kenaikan harga daging ayam ras dan bawang merah.

    “Selain itu juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,76 persen yang disebabkan harga emas perhiasan. Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,38 persen,” katanya.

    Ia menyebutkan bahwa lima komoditas dengan andil inflasi secara bulanan terbesar di Jateng, yaitu daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, bawang merah, dan kopi bubuk.

    Kenaikan harga lima komoditas itu terjadi di sembilan kota IHK, meliputi Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Wonogiri, Rembang, Kudus, Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Semarang.

    Untuk komoditas daging ayam ras dengan andil terbesar inflasi terjadi di Purwokerto sebesar 0,09 persen, kenaikan bahan bakar rumah tangga dan bawang merah dengan andil inflasi terbesar di Wonogiri sebesar 0,08 dan 0,09 persen, serta emas perhiasan andil terbesar di Kota Semarang sebesar 0,06 persen.

    “Kopi bubuk berturut-turut selama hampir tiga bulan mengalami kenaikan dari 9 kota IHK, andil terbesar ada di Wonosobo, Kudus, dan Surakarta,” kata Endang.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengatakan bahwa tingkat inflasi bulanan Jateng pada Oktober sebesar 0,19 persen atau meningkat dibandingkan September 2024 sebesar 0,05 persen.

    Menurut dia, inflasi Jateng pada Oktober 2024 masih di bawah jangkauan yang ditetapkan, yakni 2,5 persen.

    “Yang menjadi penyebab inflasi Jateng masih dari makanan, minuman, juga sigaret. Mudah-mudahan dampak di lapangan atau terhadap masyarakat tidak terlalu signifikan,” katanya.

    Baca juga: BPS: Jateng alami deflasi 0,07 persen pada Agustus
    Baca juga: BPS: Inflasi Jateng selama Juni 2024 capai 2,22 persen

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menghindari perangkap Boba Factor di tengah kelesuan ekonomi   

    Menghindari perangkap Boba Factor di tengah kelesuan ekonomi  

    Jakarta (ANTARA) – Dalam 5 bulan terakhir, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Meski kondisi ekonomi melemah, perilaku konsumtif justru semakin menonjol. Tiket konser ludes terjual, gadget premium diburu, antrean panjang untuk produk seperti boneka Labubu hingga produk-produk mewah kecil yang sebenarnya tidak diperlukan tetap ramai dibeli.

    Fenomena ini sering disebut sebagai “boba factor”, yakni sebuah istilah yang menggambarkan pola konsumsi impulsif untuk mencari pelarian dari tekanan ekonomi atau emosi, tanpa disadari oleh pelakunya. Seperti meminum boba yang manis di awal tetapi menyisakan risiko kesehatan jangka panjang, boba factor menjelaskan perilaku konsumtif yang sekilas menyenangkan namun menyimpan potensi bahaya finansial bagi individu yang tidak menyadari dampaknya.

    Belanja impulsif adalah perilaku membeli barang atau jasa tanpa perencanaan sebelumnya, sering kali terjadi oleh dorongan emosional sesaat. Perilaku ini dapat dipicu antara lain oleh promosi yang menggoda, pengaruh emosional seperti stres, kebahagiaan semu, dan rasa bosan. Misalnya adalah perasaan gengsi atau khawatir tertinggal tren kekinian yang sering disebut FOMO dan YOLO yaitu pandangan bahwa hidup hanya sekali, sehingga mempengaruhi seseorang untuk menikmati momen saat ini tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang.

    Boba factor menonjol sebagai pola konsumsi impulsif di mana seseorang mengeluarkan uang untuk kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Banyak pelaku boba factor sering tidak menyadari bahwa kepuasan instan dari perilaku konsumtif ini dapat membawa konsekuensi serius bagi stabilitas finansial mereka.

    Mirip dengan sensasi instan dari minuman manis, perilaku ini memberikan kepuasan sementara, tetapi mengarah pada risiko jangka panjang yang berpotensi membahayakan stabilitas keuangan. Tanpa disadari, banyak Gen Z saat ini mengalokasikan dana untuk membeli barang-barang mewah kecil atau affordable luxury, seperti gadget, aksesori branded, dan produk kecantikan, yang mereka anggap “sekadar hiburan” di tengah tekanan ekonomi.

    Menurut survei Inventure 2024, sekitar 34 persen Gen Z bahkan menggunakan pinjaman online untuk memenuhi hasrat belanja ini. Alih-alih menabung atau mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok, mereka cenderung menggunakan dana pinjaman demi kepuasan instan. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap konsekuensi jangka panjang yang bisa memicu masalah keuangan di masa mendatang.

    Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2024 menunjukkan bahwa kelompok usia 19 hingga 34 tahun, yang mencakup Gen Z dan milenial, menyumbang 37,17 persen dari total kredit macet pinjaman online. Dengan total outstanding pinjaman online sebesar Rp69,39 triliun pada Juli 2024, dan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) sebesar 2,53 persen, nilai kredit macet mencapai sekitar Rp1,75 triliun. Ini berarti Gen Z dan milenial berkontribusi sekitar Rp650 miliar dalam kredit macet tersebut.

    Fenomena boba factor juga memiliki kaitan dengan konsep “lipstick effect,” di mana ketika ekonomi sedang menurun, banyak orang cenderung membeli barang-barang mewah kecil untuk merasa nyaman.

    Dalam konteks Gen Z di Indonesia, lipstick effect terlihat pada pola pembelian barang-barang seperti gadget atau produk kecantikan yang terjangkau namun tetap bernilai kemewahan. Tekanan dari media sosial juga berperan besar dalam memengaruhi perilaku ini, karena gaya hidup mewah yang sering kali terlihat di platform digital mendorong banyak pengguna untuk merasa “harus ikut” dalam tren tersebut. Akibatnya, mereka mengeluarkan uang untuk barang-barang yang tidak diperlukan demi memenuhi ekspektasi sosial, tanpa menyadari dampaknya pada keuangan.

    Agar tidak terperangkap dalam boba factor, yang dampaknya kerap kali terselubung, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan.

    Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh El Barka, salah satu jurnal bereputasi nasional di bidang ekonomi dan bisnis Islam, menunjukkan bahwa nilai etis dan literasi keuangan dapat secara efektif mengurangi perilaku konsumtif ini. Riset ini menemukan bahwa Gen Z yang memiliki pemahaman etis yang kuat lebih mampu menahan godaan berbelanja berlebihan, menunjukkan pentingnya integrasi etika dalam literasi keuangan untuk membentuk kebiasaan finansial yang lebih sehat.

    Dengan pendekatan “sadari, terima, dan perbaiki,” seseorang dapat mengubah kebiasaan belanja yang boros menjadi lebih bijak.

    Langkah pertama, “Sadari, berarti menyadari bahwa belanja impulsif atau boba factor bukanlah solusi untuk mengatasi stres atau tekanan emosional. Dengan memahami dampak negatif dari perilaku ini, seseorang bisa lebih bijak dalam membedakan kebutuhan nyata dari sekadar keinginan.

    Langkah berikutnya adalah “Terima”. Menerima kondisi ekonomi yang tidak pasti membantu seseorang fokus pada kebutuhan esensial. Konsep hidup sederhana, seperti disarankan oleh pengusaha multinasional Heppy Trenggono, menyarankan agar masyarakat membeli barang yang fungsinya sama tetapi dengan harga yang paling terjangkau atau kemudian lebih dikenal dengan istilah “hiduplah semurah mungkin”, prinsip tersebut adalah cara agar dapat menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi ekonomi saat ini.

    Langkah terakhir, “Perbaiki”, mengharuskan seseorang untuk membuat batasan pengeluaran yang jelas. Metode seperti Eisenhower Matrix yang menguatkan pendapat Imam Syafi’i dapat diterapkan untuk memetakan prioritas kebutuhan, membantu seseorang fokus pada kebutuhan yang penting dan paling mendesak, sehingga tidak mudah tergoda oleh pembelian impulsif yang sebenarnya tidak diperlukan.

    Di tengah perkembangan media sosial yang semakin masif, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi pengaruh dari tren konsumsi di platform digital. Bukan hanya konsumen, tetapi media sosial dan platform belanja daring juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mempromosikan gaya hidup mewah yang bisa memicu boba factor. Konten edukatif tentang literasi keuangan dan hidup sederhana sebaiknya lebih banyak dihadirkan, agar masyarakat lebih mampu membedakan kebutuhan esensial dengan keinginan konsumtif.

    Selain itu, edukasi finansial yang berkesinambungan juga perlu terus diperkuat, khususnya di kalangan Gen Z. Dengan pemahaman finansial yang baik, mereka akan dapat mengelola pengeluaran secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh iklan atau unggahan media sosial yang mendorong perilaku belanja impulsif. Kebijakan pembatasan akses pinjaman online juga perlu diperhatikan, mengingat banyaknya Gen Z yang beralih ke pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka.

    Untuk mencegah terjebaknya masyarakat dalam boba factor, penting untuk membangun kesadaran finansial dan memiliki nilai etis yang kuat. Dengan pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki,” seseorang dapat mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Beberapa metode ini dapat diharapkan membantu masyarakat Indonesia mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil meski di tengah ketidakpastian ekonomi.

    *) Baratadewa Sakti Perdana adalah praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM

    Copyright © ANTARA 2024

  • Garuda buka penerbangan via Halim menuju tiga kota di Indonesia 

    Garuda buka penerbangan via Halim menuju tiga kota di Indonesia 

    Tangerang (ANTARA) – Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) resmi mengoperasikan kembali penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju tiga kota besar di Indonesia sebagai upaya meningkatkan pelayanannya.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Jumat menyampaikan bahwa penambahan layanan rute Bandara Halim menuju tiga kota besar yaitu Surabaya, Medan dan Padang, Sumatra Barat.

    “Mulai hari ini, 1 November 2024 sudah berlaku, peresmian pengoperasian penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ditandai dengan pelepasan penerbangan perdana rute Halim Perdanakusuma – Surabaya (GA-330) yang mengangkut 157 penumpang,” katanya.

    Menurutnya, dengan dioperasikannya penerbangan perdana Garuda Indonesia dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini sejalan dengan langkah korporasi dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial.

    Di mana, lanjutnya, lokasi bandara yang cukup strategis dekat dari pusat kota Jakarta ini diharapkan dapat memberikan preferensi lebih luas bagi khususnya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang kerap melakukan perjalanan bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanannya dalam menentukan opsi transportasi penerbangannya.

    “Dengan mengacu rata-rata pergerakan penumpang domestik dari Halim Perdanakusuma di tahun 2023 mencapai hingga 3,7 juta penumpang, kami optimis hadirnya rute ini akan membawa layanan penerbangan dari dan menuju Jakarta yang semakin beragam terutama untuk para pelaku perjalanan bisnis yang bekerja di area Jakarta dan sekitarnya,” katanya.

    Ia mengatakan, penerbangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini masing-masing rute selanjutnya akan tersedia 1x setiap harinya dengan mengoperasikan armada Boeing 737-800NG yang berkapasitas 162 penumpang, dengan konfigurasi kursi 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi.

    Adapun untuk penerbangan GA-330 menuju Surabaya dijadwalkan berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 13.10 LT (local time) dan tiba di Bandara Internasional Juanda pada pukul 14.40 LT. Selanjutnya, penerbangan GA-331 menuju Halim Perdanakusuma (GA-331) akan berangkat dari Surabaya pukul 15.30 LT dan dijadwalkan tiba pukul 17.00 LT.

    Kemudian, penerbangan rute Halim Perdanakusuma menuju Medan dengan nomor penerbangan GA-180 akan diberangkatkan pukul 06.15 LT dan dijadwalkan tiba pukul 08.40 LT. Sebaliknya, penerbangan GA-181 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Kualanamu pukul 09.40 LT dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.10 LT.

    Sementara itu, penerbangan menuju Padang akan dilayani dengan GA-166 yang berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 17.45 LT dan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pukul 19.35 LT, untuk penerbangan sebaliknya akan dilayani dengan GA-163 yang dijadwalkan berangkat dari Padang pukul 17.15 LT dan tiba di Halim Perdanakusuma pukul 19.15 LT.

    “Ketersediaan layanan penerbangan dari Jakarta ini kami harapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan perekonomian nasional melalui _multiplier effect_ dengan peran Garuda Indonesia yang menghadirkan lebih banyak opsi penerbangan khususnya menuju Surabaya, Medan, dan Padang sebagai salah satu kota-kota yang mendukung akselerasi perekonomian nasional,” ungkap dia.

    Baca juga: Garuda Indonesia perkuat Ebitda berkelanjutan usai restrukturisasi
    Baca juga: RUPSLB GMF Aero Asia setujui ‘right issue’ Rp25 per saham
    Baca juga: Garuda: Pemilihan kursi di atas 48 jam sebelum terbang dikenakan biaya
     

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • KemenPANRB-BKN akselerasi pengisian jabatan ASN di masa transisi

    KemenPANRB-BKN akselerasi pengisian jabatan ASN di masa transisi

    Kementerian/lembaga yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan akselerasi/percepatan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di masa transisi setelah terjadi pergeseran/penambahan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga.

    “Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pascakabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini, kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi ini salah satu aspek yang penting. Sementara dari aspek penetapan kelembagaan, Kementerian PANRB bersama Kementerian/lembaga saat ini juga tengah menyelesaikannya.

    Tidak hanya dari sisi SDM, sebagai pembina pelayanan publik, Kementerian PANRB juga tengah mengidentifikasi layanan-layanan utama yang akan disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan yang ada.

    Sementara itu Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyampaikan dukungan terkait urgensi percepatan pengisian jabatan ASN di masa transisi ini.

    “Kami mengucapkan terima kasih, diundang untuk bisa membahas terkait pengisian jabatan khususnya pada instansi Kabinet Merah Putih,” ujar Haryomo.

    Menurutnya, pembahasan tersebut hampir sama dengan yang dituangkan di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN, khususnya terkait pengisian jabatan manajerial. Ia juga menyampaikan bahwa nantinya BKN akan bekerja sama terkait pendataan data struktur jabatan.

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menuturkan bahwa organisasi yang terdampak harus dijembatani dan difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi mereka yang terdampak dari kebijakan pemerintah.

    Dia menjelaskan ada tiga kelompok dari kementerian/lembaga yang terdampak, yakni kementerian/lembaga yang berubah; kementerian/lembaga yang baru; dan kementerian/lembaga yang tetap.

    “Kementerian/lembaga yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi,” ungkap Aba.

    Selanjutnya, jabatan-jabatan yang bisa diisi tersebut awalnya hanya manajerial, namun, untuk jabatan non-manajerial juga akan dipikirkan. Aba menjelaskan alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN yang terdiri dari penetapan SOTK; pemetaan kebutuhan pengisian jabatan; dan pengisian jabatan.

    Adapun hal yang perlu diperhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin; unsur pelaksana; dan unsur pengawas.

    Untuk diketahui unsur pembantu pemimpin yakni Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian/Sekretariat Kementerian Koordinator (kementerian asal) yang memberikan dukungan administrasi kepada kementerian baru atau hasil pemecahan dalam hal penggunaan SDM, penyusunan anggaran, layanan umum, dan tata kelola organisasi, sambil menunggu penyelesaian proses pengalihan secara penuh.

    Sementara pada unsur pelaksana yaitu Direktorat Jenderal/ Deputi yang melaksanakan tugas teknis dan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing yang bersesuaian dengan tugas fungsi kementerian baru atau hasil pemecahan.

    Pada unsur pengawas yakni Inspektorat Jenderal/Inspektorat (kementerian asal) yang melaksanakan audit transisi terhadap pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri/Menteri Koordinator yang baru terbentuk.

    Lebih lanjut tekankan bahwa pengisian jabatan ASN diutamakan bagi pemangku jabatan (PNS) saat ini yang berasal dari kementerian/lembaga induk.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK: 202 PUJK ganti kerugian konsumen Rp193,29 miliar per Oktober 2024

    OJK: 202 PUJK ganti kerugian konsumen Rp193,29 miliar per Oktober 2024

    terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan dengan total kerugian Rp193,29 miliarJakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan sebanyak 202 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) mengganti total kerugian konsumen mencapai Rp193,29 miliar dalam periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2024.

    “Sepanjang tahun sampai dengan 28 Oktober 2024 terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan dengan total kerugian Rp193,29 miliar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Jumat.

    Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Friderica menuturkan dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, dalam periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2024 OJK telah memberikan sanksi, yakni 238 surat peringatan tertulis kepada 165 PUJK, enam surat perintah kepada enam PUJK, dan 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

    Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) pada periode Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

    Pada periode itu, OJK juga menerima informasi 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

    Baca juga: OJK hentikan 2.742 entitas keuangan ilegal per Oktober 2024

    Baca juga: OJK: Jumlah investor kripto naik jadi 21,27 juta

    Selanjutnya, OJK telah meminta pemblokiran melalui satuan kerja pengawas bank untuk memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

    Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas Pasti juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 995 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    Dalam rangka memastikan kepatuhan PUJK terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dan pelindungan konsumen.

    Berdasarkan hasil pengawasan OJK baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, hingga 28 Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada enam PUJK.

    Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

    Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 PUJK di sektor perbankan, sektor perusahaan pembiayaan, sektor pergadaian, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

    Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung atau tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.

    Baca juga: OJK segera memfinalisasi POJK SIPELAKU cegah fraud di sektor keuangan

    Baca juga: Piutang pembiayaan multifinance September 2024 capai Rp501,78 triliun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemen-PANRB dukung penguatan tata kelola organisasi Kementerian PKP

    Kemen-PANRB dukung penguatan tata kelola organisasi Kementerian PKP

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penguatan pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/10).

    Kementerian PANRB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Astacita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Kementerian PKP memiliki target menyediakan tiga juta rumah sehingga diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah, cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

    Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar untuk mencapai target itu adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

    Sejumlah rekomendasi diberikan Menteri PANRB kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

    “Tata kelola dan struktur yang ada di Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” kata Rini.

    Hadir dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di Kementerian PKP.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK: Minat pelaku sektor keuangan terhadap “sandbox” tetap tinggi

    OJK: Minat pelaku sektor keuangan terhadap “sandbox” tetap tinggi

    Tingginya permintaan konsultasi ini mengonfirmasi adanya antusiasme dari calon penyelenggara ITSK dan inovator untuk memanfaatkan peluang dan bergabung dalam sandbox OJKJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyatakan minat penyelenggara Inovasi Teknologis Sektor Keuangan (ITSK) terhadap regulatory sandbox tetap tinggi.

    Sandbox atau ruang uji coba/pengembangan inovasi merupakan sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi yang disediakan oleh OJK untuk menilai kelayakan dan keandalan ITSK.

    Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024 di Jakarta, Jumat, dia menjelaskan OJK menerima 121 permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox sejak penerbitan POJK 3/2024 hingga Oktober 2024.

    Dari jumlah tersebut, terdapat 61 pihak yang telah menyampaikan formulir konsultasi, 54 diantaranya telah dilakukan konsultasi, dan 6 dalam antrian konsultasi.

    “Tingginya permintaan konsultasi ini mengonfirmasi adanya antusiasme dari calon penyelenggara ITSK dan inovator untuk memanfaatkan peluang dan bergabung dalam sandbox OJK,” kata Hasan.

    Hingga saat ini, setelah membandingkan dengan kriteria kelayakan dan melihat kesiapan mereka untuk melakukan uji coba, terdapat dua penyelenggara ITSK dengan model bisnis dari aset keuangan digital dan aset kripto yang lulus menjadi peserta sandbox OJK.

    “Masih ada empat permohonan lainnya yang sedang dalam antrean dan kami kaji untuk masuk ke sandbox,” tambahnya.

    Dia yakin kondisi itu mencerminkan penyelenggaraan sandbox di OJK bukan hanya untuk menguji inovasi baru, tetapi juga menjadi strategi untuk mengidentifikasi dan mengadopsi model bisnis ITSK yang diharapkan terus memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di masa depan.

    Strategi itu juga memungkinkan OJK mendorong lebih banyak inovasi dari pelaku industri teknologi di sektor keuangan, termasuk keuangan digital dan aset kripto, agar berkembang dalam kerangka regulasi yang jelas.

    Juga, memastikan perlindungan konsumen, mitigasi risiko, penerapan market conduct yang baik, dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

    “Kami di OJK terus mendukung pengembangan inovasi teknologi di sektor keuangan dengan mengedepankan aspek keamanan, transparansi, dan keberlanjutan,” tutur Hasan.

    Baca juga: OJK terima 162 peminatan dari calon peserta “regulatory sandbox”
    Baca juga: OJK sebut ada tujuh calon peserta ‘regulatory sandbox’ per Agustus

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Potensi produksi beras Jabar tertinggi di tingkat Nasional

    Potensi produksi beras Jabar tertinggi di tingkat Nasional

    ANTARA – Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menyebutkan Jabar memiliki potensi produksi beras tertinggi di tingkat nasional periode Oktober-Desember 2024 yang mencapai 1,16 juta ton. Pemprov Jabar pun direkomendasikan untuk menjaga program pupuk dan pompanisasi pertanian berjalan lancar agar produksi beras optimal. (Dian Hardiana/Fahrul Marwansyah/Farah Khadija)

  • OJK hentikan 2.742 entitas keuangan ilegal per Oktober 2024

    OJK hentikan 2.742 entitas keuangan ilegal per Oktober 2024

    Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegalJakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan atau memblokir 2.742 entitas keuangan ilegal dalam kurun 1 Januari hingga 28 Oktober 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan jumlah entitas keuangan ilegal yang diblokir tersebut terdiri dari 242 penawaran investasi ilegal dan 2.500 pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal,” kata Friderica dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Sejak 2017 sampai dengan 28 Oktober 2024, total 10.891 entitas keuangan ilegal yang dihentikan OJK, yang terdiri dari 1.460 investasi ilegal, 9.180 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal.

    Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, dari 1 Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

    Friderica menuturkan dari total tersebut, 13.020 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 840 pengaduan terkait investasi ilegal.

    Dari aspek layanan konsumen, hingga 28 Oktober 2024 OJK telah menerima 332.590 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 26.881 pengaduan.

    Dari jumlah pengaduan tersebut, 9.412 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 10.215 dari industri financial technology, 5.731 dari perusahaan pembiayaan, 1.162 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

    Baca juga: Perusahaan pembiayaan dukung edukasi tentang layanan keuangan digital
    Baca juga: Praktisi tekankan pentingnya UU fintech tekan pinjol ilegal

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024