Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • KRI Teluk Hading purnatugas setelah 30 tahun perkuat TNI AL

    KRI Teluk Hading purnatugas setelah 30 tahun perkuat TNI AL

    Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Hading-538 purnatugas setelah berlayar selama 30 tahun memperkuat armada TNI Angkatan Laut khususnya untuk operasi-operasi angkutan laut militer.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan kapal perang yang beroperasi sejak 1994 itu nonaktif sejak Kamis (31/10).

    “Upacara penurunan bendera ular-ular perang KRI Teluk Hading-538 dilaksanakan di Dermaga Layang, Markas Komando Lantamal VI Makassar,” kata Kadispenal.

    Baca juga: TNI AL: KRI Teluk Hading buatan Jerman dan laik berlayar

    Upacara penghormatan terakhir kepada KRI Teluk Hading di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, dipimpin oleh Inspektur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Kunto Tjahjono.

    Laksma Kunto, dalam sambutannya, menjelaskan KRI Teluk Hading telah bertugas melampaui batas usia pakainya, dan banyak berjasa bagi bangsa dan negara dalam berbagai tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

    Dia menyebut prajurit TNI AL pengawak KRI Teluk Hading pasti merasa berat menerima status kapal yang nonaktif, tetapi mereka patut berbangga.

    “Terdapat rasa bangga manakala para prajurit KRI Teluk Hading-538 ini dapat mengantar dan melepas KRI Teluk Hading-538 sampai pada pengabdian yang terakhir,” kata Inspektur Kolinlamil.

    Selepas upacara, eks komandan KRI Teluk Hading, Letkol Laut (P) Benny Yumanta juga resmi berpindah jabatan menjadi perwira senior di Staf Perencanaan Kolinlamil.

    KRI Teluk Hading-538 merupakan kapal berjenis Frosch yang dibangun pada 1977 oleh VEB Peenerweft, Wolgast, Jerman Timur. Kapal itu resmi memperkuat TNI AL pada 1994, dan aktif berdinas sebagai kapal angkut Tank Frosch (ATF) di bawah kendali Kolinlamil sejak 1996.

    Dalam rentang waktu 30 tahun, KRI Teluk Hading menjadi andalan untuk mengangkut pasukan dari markas ke wilayah operasi, di antaranya para pasukan yang ditugaskan ke daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian pasukan yang ditugaskan ke daerah-daerah terluar di perbatasan RI-Australia dan di Papua. KRI Teluk Hading juga kerap digunakan untuk operasi kemanusiaan, termasuk mengangkut bantuan untuk korban bencana alam, misalnya korban gempa di Lombok dan banjir di Banjarmasin.

    Kapal perang itu pada 2023 sempat terbakar saat berlayar di perairan sekitar Makassar, Sulawesi Selatan, saat menjalankan tugas mengangkut pasukan ke daerah operasi. Aksi penyelamatan cepat dilakukan dan saat itu seluruh penumpang dan kru kapal selamat.

    Baca juga: KRI Teluk Hading bawa bantuan TNI AL untuk korban banjir Kalsel
    Baca juga: KRI Teluk Hading terbakar di Perairan Selayar
     

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK: Pendanaan jangka panjang industri perbankan tetap solid

    OJK: Pendanaan jangka panjang industri perbankan tetap solid

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pendanaan jangka panjang industri perbankan ke depan, tetap solid.

    “Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 222,64 persen dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) di level 129,50 persen, mengindikasikan ketahanan likuditas jangka pendek dan pendanaan jangka panjang industri perbankan ke depan yang solid,” kata Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Dian menuturkan ketahanan perbankan juga tetap kuat untuk memitigasi risiko di tengah ketidakpastian global. Hal itu tercermin dari permodalan atau rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada di level tinggi dan meningkat, yaitu sebesar 26,85 persen dibandingkan Agustus 2024 sebesar 26,69 persen.

    Pada September 2024, pertumbuhan kredit perbankan masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,85 persen year on year (yoy) mencapai Rp7.579,25 triliun.

    Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 12,26 persen, diikuti oleh kredit konsumsi 10,88 persen, sedangkan kredit modal kerja 10,01 persen.

    Ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 12,80 persen year on year (yoy). Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,43 persen, sementara kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga tetap tumbuh sebesar 5,04 persen.

    OJK meminta perbankan dan pelaku industri di sektor lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya (PVML) untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola dan manajemen risiko, antara lain dengan menyusun strategi peningkatan kuantitas dan kualitas penyaluran kredit UMKM dengan memperluas jangkauan sumber dana dan pemanfaatan teknologi informasi.

    Baca juga: OJK nilai kreditur masih bisa atasi potensi kerugian dari utang Sritex
    Baca juga: OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi
    Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen
     

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Latihan pratugas MTF UNIFIL rampung, 120 prajurit siap ke Lebanon

    Latihan pratugas MTF UNIFIL rampung, 120 prajurit siap ke Lebanon

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 120 prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL merampungkan latihan pratugas yang merupakan tahapan wajib untuk dilewati sebelum mereka diberangkatkan ke Lebanon pada Desember 2024.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada II TNI Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan latihan pratugas yang berlangsung selama 30 hari itu resmi ditutup dalam upacara di Dermaga Madura, Markas Komando Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/10).

    “Upacara penutupan latihan pratugas itu dipimpin oleh Wakil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI Dody Muhtar Taufik mewakili Komandan PMPP Mayjen TNI Taufik Budi Santoso,” kata Kadispen Koarmada II.

    Baca juga: KRI SIM-367 latihan pratugas di Laut Jawa jelang berangkat ke Lebanon

    Dalam upacara itu, Wakil Komandan PMPP TNI mengucapkan selamat kepada 120 prajurit TNI Angkatan Laut yang berhasil menyelesaikan latihan pratugas mereka.

    “Saya menghargai semangat, keseriusan, dan kesungguhan kalian dalam mengikuti Latihan Pratugas ini sehingga proses latihan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan,” kata Wakil Komandan PMPP.

    Dia kemudian menginstruksikan para prajurit yang bakal bertugas bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan.

    Dia juga memerintahkan mereka untuk mempelajari dan memahami seluruh rencana kontingensi yang telah dipersiapkan khususnya jika nanti mereka menghadapi situasi darurat.

    Latihan pratugas untuk Satgas MTF TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-P/UNIFIL berlangsung selama 30 hari sejak awal bulan lalu di Surabaya, Jawa Timur.

    Dalam rangkaian latihan, para prajurit menerima pembekalan sejumlah materi, dan latihan praktik fase pangkalan (harbour phase), dan latihan fase laut (sea phase) bersama dua alutsista yang akan bertugas bersama mereka, yaitu KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan helikopter AS565 MBe Panther HS-1306 dari Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal).

    Baca juga: KRI SIM-367 bersiap jelang penugasan bersama MTF UNIFIL di Lebanon

    Satgas MTF yang saat ini dipersiapkan oleh TNI AL itu terdiri atas prajurit TNI AL dari pengawak kapal perang, perwira penerbang, perwira penerangan, perwira psikologi, perwira bidang intelijen, perwira kesehatan, prajurit dari Komando Pasukan Katak (Kopaska), penyelam, pilot heli, dan kru helikopter (aircrew).

    Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL itu akan melanjutkan tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-O/UNIFIL yang saat ini masih bertugas bersama KRI Diponegoro-365 di Beirut, Lebanon.

    Dari markas Koarmada II, Surabaya, KRI Sultan Iskandar Muda nantinya berlayar ke Jakarta, kemudian ke Batam, Sri Lanka, Oman, Mesir, dan tiba di tujuan Beirut, Lebanon.

    Maritime Task Force (MTF) merupakan salah satu satuan yang bernaung di bawah kendali Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    Selain MTF, TNI juga mengirim pasukannya untuk bergabung dengan satuan-satuan lain UNIFIL yang mencakup Satgas Batalyon Mekanis (INDOBATT), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.

    Sebagian besar prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL beroperasi di darat, sedangkan Satgas MTF menjalankan tugasnya di laut.

    Baca juga: TNI pastikan KRI Diponegoro tetap patroli di Beirut bersama MTF UNIFIL
    Baca juga: TNI benarkan prajuritnya di UNIFIL kena serangan Israel di Lebanon
    Baca juga: Prajurit TNI AL di Lebanon latihan kontijensi antisipasi kedaruratan

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK nilai kreditur masih bisa atasi potensi kerugian dari utang Sritex

    OJK nilai kreditur masih bisa atasi potensi kerugian dari utang Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa kemampuan kreditur masih cukup memadai untuk mengatasi potensi kerugian akibat utang PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk yang dinyatakan pailit minggu lalu.

    Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada 21 Oktober lalu. Perusahaan tekstil tersebut kini tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

    Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat, menuturkan bahwa total utang Sritex per September 2024 mencapai Rp14,64 triliun, terdiri dari Rp14,42 triliun kepada 27 bank serta Rp220 miliar kepada tiga perusahaan pembiayaan.

    “Cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen. Nah, ini saya kira sudah cukup memadai ya untuk mem-back up potensi kerugian kepada kreditur,” ucapnya.

    Ia mengatakan bahwa lembaga pembiayaan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek keamanan perkreditan, termasuk juga mengenai kemampuan debitur untuk membayar, sebelum memberikan pembiayaan kepada perusahaan tersebut.

    “Kemacetan kredit dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi ya, sehingga memang prudential regulation atau ketentuan kehati-hatian dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran pemerintahannya mencari solusi agar Sritex dapat tetap beroperasi dan para pegawainya tidak terkena PHK.

    “Arahan beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10).

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah membahas langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah guna menyelamatkan Sritex, baik ketika kasasi yang diajukan Sritex dikabulkan maupun jika kasasi tersebut ditolak.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Baca juga: Airlangga ungkap cara pemerintah selamatkan Sritex
    Baca juga: Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex
    Baca juga: Pengamat: Restrukturisasi bisa jadi solusi selamatkan Sritex
     

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu RI minta jajaran daerah cek kembali DPT Pilkada 2024

    Bawaslu RI minta jajaran daerah cek kembali DPT Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty meminta jajaran di daerah untuk mengecek kembali daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024, meskipun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Lolly menjelaskan DPT bisa berubah dari memenuhi menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) akibat berpindah domisili ataupun meninggal dunia.

    Sementara itu, dia mengatakan berdasarkan proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 terdapat 327 orang yang belum bisa dinyatakan akurat, terdiri dari 253 pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT, dan 74 pemilih memenuhi syarat (MS) tetapi belum masuk ke dalam DPT.

    Ia menjelaskan bahwa pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT tersebar dalam sembilan provinsi, sedangkan yang MS tetapi belum masuk ke dalam DPT terdapat di lima provinsi.

    “327 ini memang sedikit dibandingkan 203 juta pemilih, tetapi mereka tetaplah suara. Mereka tetap punya hak konstituen,” ujar Lolly.

    Dia mendorong jajarannya di daerah untuk intensif melihat data, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti KPU, kelurahan atau desa, untuk memastikan status memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak.

    Selain itu, dia juga meminta jajarannya untuk aktif memublikasikan perkembangan terbaru mengenai DPT.

    “Sayang kalau hanya karena tidak mendapat informasi, hak pilih menjadi hilang maka sebagai pengawas pemilu, kita harus aktif, termasuk soal DPT,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Ingatkan KPU untuk melakukan publikasi secara masif. Kita pun melakukan edukasi secara masif.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyidik OJK tuntaskan 131 perkara di sektor jasa keuangan

    Penyidik OJK tuntaskan 131 perkara di sektor jasa keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan penyidik OJK menuntaskan sebanyak 131 perkara di sektor jasa keuangan per Oktober 2024.

    “Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 30 Oktober 2024, penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara yang terdiri dari 105 perkara perbankan, lima perkara pasar modal,” kata Mirza dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Total 131 perkara tersebut terdiri dari 105 perkara perbankan, lima perkara pasar modal,, 20 perkara bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) dan satu perkara di sektor lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya (PVML).

    Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 117 perkara diantaranya 108 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (in kracht) dan sembilan perkara masih dalam tahap kasasi.

    Di sisi lain, Mirza menuturkan dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan syariah, OJK mengarahkan fokus pengembangan perbankan syariah selama tahun 2024-2025 pada lima area.

    Lima area tersebut meliputi konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah pada ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan peran bank syariah pada pengembangan UMKM.

    Guna mengembangkan produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional, OJK meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah yaitu, Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

    OJK juga memperkuat aliansi strategis dalam ekosistem keuangan syariah dengan berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyelenggarakan Ijtima’ Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2024 di Jakarta.

    Untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, OJK telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2024 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, dan kegiatan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) pada Oktober 2024 di DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah sebagai bagian dari BIK sekaligus memperingati Hari Santri 2024.

    Kemudian, telah dilakukan juga peluncuran EPIKS pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berlokasi di Pondok Pesantren Raudhatul Azhar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

    Dalam rangka meningkatkan peran lembaga jasa keuangan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, OJK menyelenggarakan kegiatan sinergi keuangan asuransi syariah bekerja sama dengan pelaku industri dan civitas akademika di Bandar Lampung.

    Selain itu, dilakukan juga training of community terkait dengan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah yang dilakukan kepada mahasiswa dari berbagai universitas di Bandar Lampung.

    Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen
    Baca juga: OJK: 202 PUJK ganti kerugian konsumen Rp193,29 miliar per Oktober 2024
    Baca juga: OJK hentikan 2.742 entitas keuangan ilegal per Oktober 2024

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembangJakarta (ANTARA) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyatakan akan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui koperasi.

    Melalui penyaluran dana bergulir, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memperkuat permodalan koperasi, khususnya koperasi produktif.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM siap mengalokasikan sebagian besar dana bergulir untuk membiayai koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    “Kami melihat potensi besar pada koperasi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Supomo.

    Lebih lanjut, Supomo menjelaskan bahwa LPDB-KUMKM telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan koperasi produktif melalui beberapa pengembangan ekosistem.

    Salah satunya adalah program piloting untuk membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan secara bisnis. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi yang biayai tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang.

    Menurut Supomo, dengan membangun ekosistem yang kuat, LPDB-KUMKM berharap dapat meningkatkan daya saing koperasi produktif sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

    Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Sementara itu, untuk koperasi simpan pinjam, LPDB-KUMKM juga telah memberikan perhatian terutama pasca pandemi Covid-19 lalu ketika koperasi simpan pinjam membutuhkan likuiditas tambahan.

    “Kami juga telah menjalankan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam yang memiliki anggota di sektor produktif, terutama yang belum terlayani oleh perbankan,” jelas Supomo.

    Itu dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang sudah memiliki akses ke perbankan maupun yang belum.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM yang bernaung di bawah koperasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambah Supomo.

    Baca juga: Wamenkop akan perkuat peran LPDB-KUMKM untuk koperasi sektor produksi
    Baca juga: Pemerintahan baru harus tingkatkan kualitas pengelolaan koperasi
    Baca juga: Menkeu harap LPDB-KUMKM jaga eksistensi koperasi demi ekonomi bangsa

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Program 100 hari kerja Menpar: Wujudkan pariwisata 5.0

    Program 100 hari kerja Menpar: Wujudkan pariwisata 5.0

    ANTARA – Menteri Pariwisata Widi Yanti Putri memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menyusun informasi pariwisata terkini sebagai langkah awal program 100 hari kerjanya. Dengan konsep Tourism 5.0, pariwisata Indonesia akan dihadirkan melalui pemasaran digital dan travel assistance berbasis AI. (Nabila Anisya Charisty/Erlangga Bregas Prakoso/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

  • OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKMJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa rencana penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM dapat dilakukan jika utang tersebut tetap tidak terbayar meski telah dilakukan restrukturisasi.

    “Hal (hapus tagih) tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan atau lembaga jasa keuangan non-bank milik negara dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” kata Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    “Pada prinsipnya, UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung peraturan tersebut, mengingat pemberian akses pembiayaan kepada UMKM merupakan hal yang penting dalam meningkatkan ketahanan perekonomian nasional.

    Dian menuturkan bahwa undang-undang tersebut juga mengatur bahwa kerugian penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut bukan merupakan kerugian negara, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan iktikad dan prinsip tata kelola yang baik.

    “Jadi, memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM, demikian UU P2SK mengaturnya,” ucapnya.

    Pihaknya pun berharap bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang kini tengah disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK itu dapat memperjelas mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa rancangan peraturan mengenai mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut kini sedang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan.

    “Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta assessment cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” katanya.

    Pihaknya pun berharap peraturan tersebut segera selesai, mengingat UU P2SK sudah diterbitkan hampir dua tahun yang lalu, yakni pada 12 Januari 2023, dan kondisi para pelaku UMKM saat ini membutuhkan perhatian lebih agar dapat bersaing dengan berbagai produk impor di pasaran.

    “OJK siap mendukung kebijakan ini.dimaksud dan tentu kami sendiri juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hal itu,” imbuh Mahendra.

    Baca juga: Soal hapus utang, Wamenkop usulkan kredit diberikan melalui koperasi
    Baca juga: Dirut BRI: Himbara tunggu rencana hapus utang UMKM
    Baca juga: BNI: Penerapan HAKI jadi agunan akan dongkrak pangsa pasar perbankan

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    ANTARA – Realisasi investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Banten hingga triwulan III mencapai Rp83,44 triliun atau sebesar 85 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp97 triliun untuk tahun ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti pada Jumat (1/11), mengatakan banyaknya investasi yang masuk di Banten saat ini didominasi petrokimia dan farmasi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 115 ribu orang. (Susmiatun Hayati/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)