Category: Antaranews.com

  • Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disaJakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil di Nusa Tenggara Barat pada 4-6 November 2024 menjadi salah satu cara mewujudkan Astacita.

    Rakornas II Dukcapil Tahun 2024 mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.

    “Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Plh. Dirjen Dukcapil) Kemendagri Handayani Ningrum, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Selain itu, dia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan turunan dari delapan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2045.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa memasuki awal RPJMN 2024-2045, penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang signifikan.

    Menurut dia, salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional dalam memantapkan tata kelola pemerintahan, desentralisasi, dan proses demokratisasi.

    Sementara itu, dia juga mengatakan bahwa acara tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjabarkan empat pilar Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi I DPR apresiasi Kemenkomdigi berantas judi online di internal

    Komisi I DPR apresiasi Kemenkomdigi berantas judi online di internal

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI mengapresiasi komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pemberantasan judi daring atau online dengan menindak tegas oknum di lingkungan internal kementerian yang ikut terlibat.

    “Apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan Kementerian Komunikasi dan Digital atas tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital kepada para pegawai di lingkungan internal Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktik judi online,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

    Hal itu disampaikannya saat membacakan salah satu butir kesimpulan rapat kerja perdana Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Komisi I DPR RI juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melanjutkan komitmen pemberantasan judi online dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga lainnya.

    Di samping itu, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas dukungan kampanye damai Pilkada 2024 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal monitoring, pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio (SRF), dan dukungan logistik pengamanan ruang digital.

    “Serta memastikan transparansi informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024 sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 sehingga berjalan tertib, aman, dan damai,” ujarnya.

    Selain itu, Komisi I DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan anggota Komisi I DPR RI dalam perbaikan kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital ke depannya.

    Rapat perdana Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kali ini beragendakan dua pembahasan, yakni rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kemenkomdigi.

    Namun, pembahasan dalam rapat kemudian ikut menyinggung pula soal kasus judi daring atau online yang turut melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi di dalamnya, sebagaimana yang menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir.

    Baca juga: Komisi X dorong pemerintah evaluasi kebijakan soal kesejahteraan dosen
    Baca juga: Waka Komisi I harap Kemenkomdigi optimalisasi pelayanan publik digital
    Baca juga: Anggota DPR: Benahi ketimpangan faskes untuk skrining kesehatan gratis

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PANRB sebut penataan kelembagaan KKIP diperlukan

    Menteri PANRB sebut penataan kelembagaan KKIP diperlukan

    Kemandirian industri pertahanan ini diharapkan dapat didorong dengan peningkatan ekosistem industri pertahanan melalui kolaborasi bersama swasta.Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memandang perlu penataan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

    “SDM (sumber daya manusia) aparatur juga perlu ditata agar KKIP makin kuat dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan,” ujar Menteri PANRB Rini saat bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua KKIP Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman di Jakarta, Selasa.

    Menurut Rini, butuh penataan kelembagaan dan SDM agar KKIP dapat mewujudkan visi kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) dalam negeri yang maju.

    Pada kesempatan itu, Ketua KKIP Dudung mengatakan bahwa membangun kemandirian industri pertahanan keamanan nasional menjadi visi KKIP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

    Jenderal TNI Purn. Dudung juga memandang perlu kemandirian industri pertahanan dalam negeri agar peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai seperti yang kerap kali disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan.

    Baca juga: Dudung Abdurachman jelaskan tugasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden
    Baca juga: Profil Dudung Abdurachman, Ketua KKIP dan penasihat pertahanan RI 1

    Ia mengemukakan bahwa saat ini industri pertahanan Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan seperti keterbatasan teknologi, SDM yang kompeten dalam teknologi industri pertahanan, anggaran, hingga masih bergantungnya pada impor untuk pemenuhan alpahankam.

    “Kemandirian industri pertahanan ini diharapkan dapat didorong dengan peningkatan ekosistem industri pertahanan melalui kolaborasi bersama swasta dan menggalakkan UMKM sehingga kita tidak bergantung pada impor,” kata mantan KSAD ini.

    Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden, Jenderal TNI Purn.​​​​​​​ Dudung ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua KKIP.

    Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP, Ketua KKIP adalah Presiden.

    Selanjutnya, Ketua Harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, dan Wakil Ketua Harian KKIP adalah menteri bidang badan usaha milik negara.

    Adapun revisi Perpres Nomor 59/2013 sempat dibahas dalam rapat oleh Tim Pelaksana KKIP pada hari Selasa (30/1).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah RI beri bantuan kesehatan untuk negara Fiji

    Pemerintah RI beri bantuan kesehatan untuk negara Fiji

    ANTARA – Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut yaitu Kepala Staf (Kas Koarmada III) Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto bersama  Dubes RI untuk Fiji Dupito D. Simamora menyerahkan bantuan kesehatan berupa obat-obatan dari Pemerintah RI untuk Negara Fiji, Senin (4/11). Bantuan tersebut sebagai visi negara sahabat dalam membawa misi kemanusiaan. (Azhfar Muhammad Robbani/Satrio Giri Marwanto/Farah Khadija)

  • TNI AU gelar simulasi pertahanan siber dalam latihan Angkasa Yudha

    TNI AU gelar simulasi pertahanan siber dalam latihan Angkasa Yudha

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU menggelar simulasi pertahanan siber dalam latihan Angkasa Yudha yang digelar di Seskoau, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/11)

    Dari siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa latihan itu dilakukan guna memperkuat pertahanan siber TNI AU dari serangan asing.

    Dijelaskan dalam siaran pers tersebut, latihan itu disimulasikan dengan skenario tiga jaringan sistem Komando Operasi Udara mengalami gangguan akibat serangan siber.

    Serangan siber itu membuat terputusnya jaringan komunikasi pemberitaan antara satuan TNI AU.

    “Di samping itu, salah satu aplikasi sistem informasi TNI AU juga diserang melalui celah keamanan yang memungkinkan penyerang mengakses akun-akun pengguna tanpa otorisasi serta menguasai server sistem informasi tersebut dari jarak jauh,” seperti dikutip siaran pers tersebut.

    Dalam kondisi ini, para personel diminta untuk bertindak cepat dalam menangani serangan siber tersebut. Beragam langkah harus dilakukan dengan cepat dan tepat guna mengembalikan jaringan komunikasi internal yang sebelumnya diretas.

    Para personel juga didukung oleh teknologi yang mumpuni untuk menangkal serangan siber dari asing tersebut.

    Baca juga: TNI AU perkuat pertahanan siber melalui latihan Angkasa Yudha

    Baca juga: Budi Gunawan: Kita bangun sinergisitas untuk perkuat pertahanan siber

    Baca juga: Penguatan pertahanan siber-koordinasi lembaga mampu jaga stabilitas

    “Latihan uji siber dirancang untuk menguji kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks,” seperti dikutip siaran pers tersebut.

    Dengan beragam upaya dan dukungan teknologi, para personel pun akhirnya berhasil menanggulangi peretasan tersebut dan mengembalikan sistem jaringan TNI AU.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan memperkuat pertahanan siber TNI AU melalui latihan Angkasa Yudha 2024.

    “Ya jadi siber kita menggunakan semua kekuatan yang ada kita miliki, software maupun hardware yang kita miliki,” kata Tonny dalam jumpa pers usai membuka latihan bersama Angkasa Yudha di lapangan Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Menurut Tonny, pertahanan siber menjadi salah satu unsur penting lantaran saat ini peperangan bukan hanya menggunakan kekuatan fisik melainkan serangan informasi dan peretasan jaringan.

    Dengan memperkuat kekuatan siber, Tonny yakin Indonesia dapat menangkal serangan informasi dan peretasan dari negara asing.

    Tonny melanjutkan, dalam latihan tersebut pihaknya akan membuat skema penyerangan siber dan bagaimana cara untuk menanggulanginya.

    “Kita juga bekerja sama dengan BSSN, jadi nanti akan ada skenario skenario bagaimana siber kita, IT kita diserang kemudian bagaimana kita juga melatih untuk menyerang kembali,” ujar dia.

    Dengan pelatihan di bidang siber ini, Tonny yakin kekuatan siber TNI AU akan semakin kuat dalam menangkal serangan dari negara lain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPR bertemu Ketua Parlemen Chili bahas kepemimpinan perempuan

    Ketua DPR bertemu Ketua Parlemen Chili bahas kepemimpinan perempuan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Parlemen Chili Karol Cariola Oliva di Congreso Nacional de Chile, Valparaiso, Chili, Senin waktu setempat, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mempromosikan isu kepemimpinan perempuan.

     

    Puan pun berharap, DPR dan parlemen Chili dapat kembali melanjutkan kerja sama bilateral sebagai sarana dialog mengenai berbagai isu penting serta semakin memperkuat hubungan Indonesia-Chili.

    “Sebagai sesama pemimpin parlemen perempuan, kita dapat berdialog untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di bidang politik di negara kita, dan di dunia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan ini, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi, Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez, dan Dubes LBBP RI untuk Chili Muhammad Anshor.

    Adapun pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Chili ini merupakan kunjungan kerja ke luar negeri Puan yang pertama setelah dilantik kembali sebagai Ketua DPR RI. Hubungan diplomatik Indonesia dan Chili sendiri telah berlangsung selama 59 tahun dan terus berkembang secara dinamis.

    Menjelang peringatan 60 tahun hubungan bilateral, DPR ingin menciptakan momentum positif agar hubungan kedua negara semakin erat. Kepada Ketua Parlement Chili, Puan mengungkap Indonesia baru saja memiliki kabinet pemerintahan dan keanggotaan DPR baru untuk periode 2024-2029.

    “Tentunya, saya akan mendorong pemerintah baru ini untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara di Amerika Selatan, termasuk Chili ini,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia-Chili telah berkembang pesat di bidang ekonomi dan perdagangan, sosial budaya, mitigasi bencana, pariwisata, dan pendidikan. Menurut dia, hubungan yang baik ini terbentuk juga dari kunjungan antar parlemen, pertukaran pelajar dan misi budaya.

    “Saya mendorong parlemen kedua negara untuk memberikan dukungan bagi berbagai inisiatif meningkatkan hubungan kedua negara,” katanya.

    Selain itu, menurutnya kokohnya hubungan bilateral antar-negara memerlukan dukungan parlemen. Sebab parlemen memiliki kewenangan dan dapat menentukan kerja pemerintah dalam negara demokrasi.

    DPR RI sendiri telah memiliki Grup Kerja Sama Antarparlemen Indonesia–Chile (GKSB) pada periode 2019-2024. Ia berharap periode DPR periode saat ini dapat kembali melanjutkan grup kerja sama bilateral itu sebagai sarana dialog mengenai berbagai isu penting serta semakin mempererat hubungan Indonesia-Chili.

    “Saya senang bahwa dalam Parlemen Chili telah membentuk Grupos Interparlamentarios Chile-Indonesia. Kita dapat bertukar pikiran tentang pelaksanaan tugas parlemen di bidang legislatif, anggaran dan pengawasan,” kata dia.

    Untuk itu, Puan pun mengundang Ketua Parlemen Chili, Karol Cariola Oliva untuk berkunjung ke Indonesia.

    Sementara itu, Karol Cariola Oliva bersama Puan pun berbincang mengenai perkembangan politik dan sosial di Indonesia, terutama setelah adanya pergantian pemerintahan dan periode DPR yang baru.

    “Dan selamat kepada Ibu Puan Maharani sudah terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai ketua DPR,” kata Karol Cariola Oliva.

    Sebagai informasi, Puan akan menghadiri P20 ke-10 di Brasilia, Brasil yang digelar pada 6-8 November mendatang. P20 atau Parliament 20 adalah forum pimpinan parlemen negara-negara G20 yang merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
    Baca juga: Ketua DPR: Kerja sama global perlu diarahkan pada keuangan dan moneter
    Baca juga: Ketua DPR: RI angkat isu pembangunan hijau dan keadilan vaksin di G20

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Qodari berencana sumbangkan lahan sukseskan program tiga juta rumah

    Qodari berencana sumbangkan lahan sukseskan program tiga juta rumah

    Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendahJakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai bentuk dukungan bagi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Qodari menyebut program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan.

    “Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Qodari melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang telah memulai upaya merealisasikan gagasan besar Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta unit rumah per tahun selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan.

    Langkah itu, kata Qodari, dimulai dengan menyumbangkan lahan pribadi Maruarar untuk membangun perumahan rakyat.

    Menurut dia, langkah Maruarar tersebut perlu didukung dan dijadikan contoh bagi semua pihak yang memiliki kemampuan dalam berkontribusi untuk negara, menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya dukung langkah yang telah dimulai oleh Pak Maruarar Sirait dalam mewujudkan program tiga juta rumah Prabowo-Gibran yang diawali dengan contoh yang bagus, yakni menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Kota Tangerang. Itu langkah yang progresif dan patut dijadikan contoh bagi kalangan pengusaha swasta dalam mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Qodari.

    Ia menyampaikan tanah yang akan disumbangkannya itu seluas 14.765 meter persegi terletak di Jalan Soekarno III, Menteng, Kota Palangka Raya.

    “Saya dan adik saya mau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah untuk membangun perumahan rakyat. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang digerakkan oleh Bang Ara (Maruarar Sirait),” ucap Qodari.

    Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengusaha swasta dalam pencapaian target program tersebut. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Baca juga: Tiga juta rumah jadi program serius yang sarat tantangan

    Baca juga: Menteri PKP ajak pengusaha besar sukseskan program tiga juta rumah

    Baca juga: Program tiga juta rumah untuk membangun manusia Indonesia berkualitas

    Lebih lanjut, Qodari mengatakan program pembangunan tiga juta rumah juga perlu didukung secara gotong royong, baik melalui sumbangan tanah maupun kontribusi dalam bentuk jasa dan lainnya.

    Oleh karena itu, Qodari mengajak para pengusaha swasta untuk tergerak hatinya mengikuti langkah Maruarar Sirait dalam mendukung pembangunan rumah bagi rakyat.

    “Bang Ara sudah memulai gerakan dengan contoh yang baik dengan menyumbangkan tanahnya dan saya juga ikut menyumbang. Semoga ke depan para pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka,” ujarnya.

    Ia menilai pentingnya membangun gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat agar menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk membangun tiga juta rumah sangat besar sehingga langkah gotong royong dianggap tepat.

    “Semoga gerakan yang sudah dimulai oleh Bang Ara bisa dicontoh oleh para pengusaha swasta sehingga nanti ke depannya akan berbondong-bondong memberikan bantuan,” harap Qodari.

    Ia menjelaskan pembangunan tiga juta rumah merupakan visi Prabowo-Gibran yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

    Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

    Ia mengharapkan dengan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan, program tiga juta rumah bisa terealisasi tepat waktu, sekaligus memberikan dorongan positif bagi sektor konstruksi nasional.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Pilkada serentak, KPU RI ajak semua pihak cegah politik uang

    Jelang Pilkada serentak, KPU RI ajak semua pihak cegah politik uang

    ANTARA – Menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024, KPU RI mengajak berbagai pihak untuk ikut aktif menghentikan praktik politik uang selama masa kampanye. Hal itu dikatakan Anggota KPU RI Idham Holik saat dijumpai di Jakarta, Selasa (5/11). (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Farah Khadija)

  • Kemendagri pastikan ketersediaan blangko KTP-e jelang Pilkada 2024

    Kemendagri pastikan ketersediaan blangko KTP-e jelang Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Handayani Ningrum mengatakan pihaknya telah memastikan ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Hal itu disampaikan Ningrum sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan identitas yang sah dan KTP elektronik merupakan hak penduduk dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, terutama dalam waktu dekat ini untuk memastikan partisipasi maksimal pada Pilkada Serentak 2024.

    “Tidak ada alasan Dinas Dukcapil di daerah untuk tidak mencetak KTP elektronik bagi penduduk yang sudah merekam dan dinyatakan print ready record. Tidak ada alasan untuk berlama-lama atau mengundur waktu pencetakan dengan alasan tidak ada blangko. Setelah print ready record langsung cetak sehingga dipastikan setiap yang sudah punya hak pilih terfasilitasi hak suaranya pada pilkada serentak yang tidak lama lagi. Ini sebagai salah satu tanggung jawab kita menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” kata Ningrum dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pada tahun 2024 ini pengadaan blangko KTP elektronik telah mencapai 25,9 juta keping. “Berulang ditekankan bahwa tidak ada lagi ada alasan apa pun bagi Dukcapil untuk tidak memberikan atau mencetakkan KTP elektronik penduduk yang diperlukan untuk menggunakan hak suara mereka,” ujarnya.

    Baca juga: Kemendagri ajukan pergeseran anggaran untuk blanko KTP-El

    Dia menekankan Dukcapil berkomitmen untuk menyediakan semua sumber daya terkait tugas dan kewenangan untuk memastikan setiap warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih.

    Dalam upaya memastikan akurasi dan keandalan data kependudukan, Dukcapil juga terus mengembangkan teknologi pemrosesan data, termasuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerapan pengenalan wajah.

    Ningrum menjelaskan penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses verifikasi identitas, tetapi juga mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

    “Kami terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap data yang kami miliki dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Ningrum.

    Baca juga: Asalkan ada blankonya, warga Jakarta buat KTP sehari jadi

    Dia menjelaskan penguatan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga menjadi salah satu strategi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan.

    Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 6.668 lembaga, yang mencakup akses data hingga lebih dari 15 miliar kali. Ini mencerminkan tingginya kebutuhan serta kepercayaan publik terhadap data yang disediakan.

    “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Dukcapil berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersediaan blangko KTP elektronik serta meningkatkan kualitas layanan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

    Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dukcapil berharap dapat menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Baca juga: Dukcapil Sangihe usulkan penambahan 4.000 blanko KTP-el ke Kemendagri

    Di lain sisi, ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses demokrasi.

    Ia juga berharap setiap penduduk yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya sehingga terwakili secara adil dan akurat.

    Rakornas ini juga menjadi momentum bagi Dukcapil untuk mempertegas komitmennya dalam menyediakan data kependudukan yang presisi dan dapat diandalkan.

    Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi, Dukcapil bertekad menjadikan Pilkada 2024 sebagai momen untuk memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Ia juga menyadari semakin banyak tantangan yang harus dihadapi.

    “Dengan langkah-langkah yang kami ambil, kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi, dan kami akan memastikan bahwa semua kebutuhan administrasi kependudukan dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Ningrum.

    Baca juga: Dukcapil Jaksel kejar rekam 1.875 KTP Elektronik untuk pemilih pemula
    ​​​​​​​Baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat rekam KTP elektronik 307.807 jiwa

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka Komisi I harap Kemenkomdigi optimalisasi pelayanan publik digital

    Waka Komisi I harap Kemenkomdigi optimalisasi pelayanan publik digital

    Kita harus waspada penggunaan-penggunaan teknologi, termasuk AI, terhadap niat-niat yang tidak baik.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono berharap Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat ini dapat mengoptimalisasi pelayanan publik berbasis digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

    “Kami sangat-sangat berharap Ibu dan tim bisa mendorong dan menjadi support bagi pemerintah ke depan untuk memberikan pelayanan-pelayanan berbasis digital dan bisa menggunakan teknologi yang ada,” kata Budisatrio Djiwandono dalam rapat kerja perdana Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Budi mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat guna mewujudkan terciptanya pemerintahan digital.

    “Kami menyambut sangat baik tentang pemerintah digital. Kami harap Ibu dan tim benar-benar bisa menangkap semua peluang yang kita bisa. Insyallah ke depan nanti mengharapkan public services atau layanan publik khusus dari pemerintahan ini bisa mengoptimalisasi perangkat-perangkat dan teknologi yang ada dan available sekarang,” ujarnya.

    Ia lantas mencontohkan Kemenkomdigi dapat memanfaatkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna mengoptimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat luas di Tanah Air.

    “Kita melihat dampak-dampak positif dari penggunaan artificial intelligence sudah bisa melihat perkiraan cuaca untuk memitigasi perubahan iklim yang begitu pesat, bisa membantu juga dalam hal pelayanan kesehatan publik,” ucapnya.

    Baca juga: Pemuda penggerak ekonomi kreatif di Era Society 5.0
    Baca juga: Dirut Pos Indonesia: AI sebagai kunci peningkatan produktivitas

    Meski demikian, dia mengingatkan akan tantangan dan dampak dari perkembangan teknologi untuk diwaspadai sebagai ekses dari penggunaannya.

    Ia juga menyinggung bahwa materi the future of AI pernah didapat oleh para calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan Kabinet Merah Putih saat mengikuti pembekalan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10).

    “Kita berada di dalam suatu era revolusi yang terbaru dan saya rasa kalau kita melihat trajectory-nya ke depan ini peluangnya begitu besar, memang tantangannya banyak, dan kita harus waspada penggunaan-penggunaan teknologi, termasuk AI, terhadap niat-niat yang tidak baik,” katanya.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini berharap perkembangan teknologi apabila dimanfaatkan secara baik pada akhirnya mampu membantu untuk menghantarkan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kalau kita melihat potensinya untuk membantu pembangunan Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045, saya rasa ini peluangnya cukup baik dan saya harap Ibu bersama jajaran bersama tim bisa menangkap benar peluang ini,” ucap dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024