Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • TII: KPU dan Bawaslu harus berani tegakkan PKPU terkait lembaga survei

    TII: KPU dan Bawaslu harus berani tegakkan PKPU terkait lembaga survei

    Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan KPU dan Bawaslu harus berani menegakkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, khususnya terkait pelaksanaan survei atau jajak pendapat oleh lembaga survei selama pemilu dan pilkada.

    “Terutama Pasal 23 hingga Pasal 25 yang mengatur peran Bawaslu dalam menampung aduan masyarakat dalam kegiatan survei dan menindaklanjutinya dengan rekomendasi ke KPU,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Arfianto menjelaskan dalam PKPU tersebut diatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang untuk memberi sanksi kepada lembaga survei yang terbukti melakukan pelanggaran etik setelah dilakukan penilaian terlebih dahulu.

    “KPU dapat memberikan sanksi berupa peringatan atau mencabut sertifikat terdaftar sebagai lembaga survei dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada,” ujarnya.

    Baca juga: KPU DKI ajak masyarakat cermat dalam membaca hasil survei

    Arfianto menjelaskan hal itu merespons polemik di masyarakat dalam melihat hasil survei Pilkada 2024 yang berbeda-beda dari tiap lembaga survei.

    Menurut ia, hasil survei menggambarkan kecenderungan pilihan pemilih pada saat periode survei dilakukan. Selain itu, hasil survei juga bukan hasil akhir dari suatu pemilihan.

    Perbedaan hasil survei bisa saja terjadi sepanjang survei dilakukan sesuai kaidah ilmiah, seperti pengambilan sampel merepresentasikan jumlah dan karakteristik populasi, pertanyaan survei tidak menggiring ke arah kandidat tertentu, serta mempublikasikan margin kesalahan (margin of error).

    Baca juga: Survei Pramono-Rano naik, cak Lontong: Ini bukti nyata ke masyarakat

    “Pentingnya publikasi margin of error untuk menunjukkan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pengambilan sampel dari sebuah hasil survei. Dari ketiga hal ini diharapkan masyarakat dapat menilai hasil survei yang objektif,” katanya.

    Selain kaidah ilmiah yang perlu dipenuhi, Arfianto menegaskan bahwa lembaga survei juga harus mengikuti PKPU Nomor 9 Tahun 2022, terutama Pasal 20 ayat (3).

    Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa lembaga survei perlu menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU. Laporan dimaksud mencakup, di antaranya informasi mengenai status badan hukum, sumber dana, metodologi yang digunakan, hingga hasil surveinya.

    Baca juga: TII: Kesiapan penyelenggara penting untuk sukseskan Pilkada 2024
    Baca juga: Poltracking Indonesia keluar dari keanggotaan Persepi

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus cacar air, DKI tetap sosialisasi PHBS untuk waspada dini

    Kasus cacar air, DKI tetap sosialisasi PHBS untuk waspada dini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada warga, sekolah, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk waspada dini terhadap kasus baru cacar air seperti di Tangerang Selatan belum lama ini.

    “Sosialisasi kepada ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) melalui pertemuan virtual kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan warga sekolah serta para kader untuk meningkatkan gerakan PHBS,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Ani merinci sosialisasi itu meliputi imbauan membawa peralatan makan dan mandi secara pribadi, menerapkan etika batuk, penggunaan masker jika sedang sakit.

    Selain itu, imbauan agar masyarakat segera mengakses layanan kesehatan apabila menjumpai gambaran gejala cacar air. Ini agar mereka mendapatkan segera penanganan dan menjalani isolasi mandiri di rumah.

    Di sisi lain, kata Ani, Dinkes DKI juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kewaspadaan Dini Penyakit Kaki Tangan dan Mulut (Hand Foot and Mouth Disease/HFMD), Cacar Air, dan Gondongan pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di DKI Jakarta.

    Lalu, berbicara kasus, hingga berita ini ditulis, Dinkes DKI belum memberikan data terkini atau tren kasus cacar air di Jakarta.

    Sementara itu, pakar kesehatan yang juga Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 Prof. Tjandra Yoga Aditama mengimbau orang tua agar mewaspadai apabila anak mengalami gejala diduga cacar air.

    Lalu, kata dia, segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Imbauan serupa juga ditujukan pada guru dan pengelola sekolah.

    “Perlu waspada jika ada satu atau dua atau tiga anak di kelas yang muncul dengan gejala-gejala serupa dan segera mengkoordinasikan dengan puskesmas atau petugas kesehatan yang ada,” katanya.

    Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, cacar air ditandai gejala antara lain demam ringan, sakit kepala, penurunan nafsu makan, nyeri tenggorokan dan rasa pegal pada badan dan ruam pada bagian kulit.

    Penyebab cacar air yakni virus varicella yang bisa menular dengan cepat. Infeksi virus ini bisa menyebar melalui udara saat penderita batuk atau bersin dan kontak langsung dari lendir, air ludah, atau cairan dari luka lepuh.

    Langkah pencegahan dalam menghindari terjadinya cacar air adalah dengan menjaga imunitas tubuh, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan menjalani vaksinasi cacar air.

    Pada Oktober lalu, sebanyak 53 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kota Tangerang Selatan terkena cacar air. Sementara itu, merespon munculnya kasus cacar air di Tangerang, Kementerian Kesehatan pun berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) Kewaspadaan Penyakit Cacar Air dan Gondongan.

    SE tersebut diterbitkan untuk seluruh Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024 yang mengusung tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Astacita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah

    Rakornas ini juga dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemda dan pemerintah pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo.

    “Untuk itu izinkan untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahan kepada kepala daerah dan seluruh jajaran Forkopimda, sekaligus pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi kabupaten/kota,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain berisi arahan Presiden Prabowo, Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih yang terbagi ke dalam empat panel.

    Masing-masing panel membahas isu strategis, misalnya pada panel pertama yang membahas “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien”.

    Pembicara pada sesi ini, yaitu Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Jaksa Agung; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan; serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kemudian panel kedua membahas “Kebijakan Nasional Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”. Isu ini akan dibahas oleh sejumlah narasumber, yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Menko Bidang Pangan; Menko Bidang Perekonomian; serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Selanjutnya panel ketiga membahas “Program Unggulan Pemerintah Pusat” dengan narasumber, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Kepala Badan Gizi Nasional; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta Menteri Pertanian.

    Lalu, untuk panel keempat yaitu membahas “Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pilkada Serentak yang Aman dan Damai”. Adapun pembicara pada sesi ini, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); Kapolri; dan Panglima TNI.

    “Diharapkan melalui kegiatan ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak (Presiden) yang akan dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan sekaligus pimpinan instansi vertikal provinsi,” ujarnya.

    Pada acara Rakornas ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini juga dihadiri oleh KPU dan Bawaslu, baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024
    Baca juga: Mendagri minta pemda jaga stabilitas inflasi jelang Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri: Pembangunan ASN penting untuk pemerintahan yang efisien

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo tegas tak segan tindak pimpinan kedapatan korupsi

    Presiden Prabowo tegas tak segan tindak pimpinan kedapatan korupsi

    Bogor (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 bahwa dirinya tidak segan untuk menindak pimpinan di tingkat pusat ataupun daerah yang kedapatan korupsi.

    “Beliau konsisten sekali menyampaikan ini dalam banyak hal, menyampaikan supaya tidak korupsi, jangan korupsi, dan beliau tidak akan segan-segan. Kalau masih tetap melakukan korupsi maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai pengarahan Presiden Prabowo dalam Rakornas 2024 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Hasan menyebutkan dalam arahan Presiden kepada para pimpinan daerah disampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya sehingga tidak ada alasan Indonesia tidak menjadi kaya.

    Salah satu cara untuk menjaga kekayaan itu ialah dengan menjaga perilaku tidak korupsi sehingga setiap sumber daya yang dimiliki dapat bermanfaat bagi masyarakat.

    Baca juga: Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran

    Baik itu sumber daya berupa anggaran maupun berupa sumber daya alam keduanya dinilai perlu dikelola dengan efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat luas.

    “Oleh sebab itu, semuanya harus bekerja keras, tidak hanya bekerja keras, tapi juga harus efisien, juga harus lepas dari korupsi. Nah ini penekanan dari beliau itu,” kata Hasan.

    Hal ini juga sejalan dengan pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dalam acara diskusi panel di Rakornas 2024 menegaskan penegakan hukum dan pemberantasan terhadap tindak korupsi menjadi salah satu fokus Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Baca juga: Presiden: Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Burhanuddin menyebutkan bahwa hal itu tertuang dalam Astacita poin tujuh yang berisi pesan penguatan reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    Ia pun mengajak para kepala daerah yang ada di Rakornas 2024 tersebut untuk bisa menjaga visi tersebut dengan menjadi contoh bagi para bawahannya agar cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 bisa tercipta.

    “Jadi, seorang pimpinan di daerah atau dimanapun, seorang pimpinan unit kerja kalau pimpinannya bersih yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela.Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok ,ingat itu,” tegas Burhanuddin.

    Baca juga: Prabowo rombak struktur organisasi Kemenkeu
    Baca juga: Jaksa Agung: Pemimpin harus berintegritas untuk cegah korupsi
    Baca juga: Jaksa Agung: Setelah penindakan harus ada perbaikan sistem

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi I DPR yakin Trump terus melanjutkan hubungan dengan RI 

    Komisi I DPR yakin Trump terus melanjutkan hubungan dengan RI 

    “Presiden Jokowi telah melakukan gebrakan berbagai hal, dan akan dilanjutkan dan ditingkatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran ini,”Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yakin bahwa Donald Trump yang telah terpilih dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) dan akan menjadi Presiden Ke-47 AS akan terus melanjutkan hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.

    Menurut dia, Trump sebelumnya merupakan sosok yang sudah dekat dengan Indonesia, khususnya dengan pemerintahan terdahulu. Dia pun mengucapkan selamat kepada Trump setelah terpilih kembali menjadi Presiden AS.

    “Presiden Jokowi telah melakukan gebrakan berbagai hal, dan akan dilanjutkan dan ditingkatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa DPR akan semakin proaktif dalam mengembangkan kapasitas bangsa dengan lebih terbuka kepada pihak luar. Menurut dia, urusan kemanusiaan juga menjadi salah satu topik yang diangkat.

    Selain itu, pihaknya juga akan terus memastikan kerja sama investasi di berbagai bidang dapat berjalan dengan baik hingga target-target domestik Indonesia bisa tercapai.

    “Perdamaian dan kemajuan kemanusiaan di forum-forum internasional juga terus kita kawal,” kata dia.

    Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump diproyeksikan memenangi Pemilihan Presiden AS 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana wakil presiden, Kamala Harris.

    Berdasarkan pantauan data hitung cepat dari Fox News hingga 6 November sore waktu Jakarta, Trump diprediksi memenangi Pilpres AS dan menjadi Presiden ke-47 AS usai mendapat 277 suara elektoral, melewati ambang batas 270 suara elektoral yang diperlukan untuk menang Pilpres AS.

    Negara bagian yang menentukan kemenangan Trump tersebut adalah Wisconsin, yang memiliki 10 suara elektoral dan menjadi negara ketiga yang berbalik mendukung Trump dalam pilpres kali ini. Negara bagian tersebut memberikan suara mereka ke Joe Biden pada Pilpres 2020.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo tegas tak segan tindak pimpinan kedapatan korupsi

    Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memberikan arahan terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.

    Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis itu, Hasan mengatakan bahwa Presiden tidak menyentuh pembahasan soal Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

    “Presiden sama sekali tidak ada arahan soal pilkada. Sama sekali enggak ada arahan beliau soal pilkada dan tidak menyentuh sama sekali soal pilkada,” kata Hasan Nasbi menegaskan dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Hasan menjelaskan bahwa Presiden hanya memberikan arahan umum, seperti pada rapat kabinet paripurna bersama para menteri dan kepala lembaga di Kantor Presiden, Rabu (6/11) lalu.

    Senada dengan itu, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai mengatakan Presiden Prabowo tidak membahas terkait pilkada serentak dan keputusan upah minimum provinsi (UMP).

    “Presiden tidak menyentuh dua agenda itu, pilkada serentak maupun upah minimum regional, UMP, tetapi itu dijelaskan oleh Menko yang lain khususnya Menko Politik dan Keamanan,” kata Velix.

    Velix menjelaskan bahwa pengarahan soal pilkada disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, namun lebih mengkhususkan pada pengamanan agar suasana politik Indonesia tetap stabil, aman dan damai.

    Velix menambahkan bahwa Presiden memberi arahan terkait bagaimana menjaga kekayaan aset negara dan mengelola APBN yang lebih berkualitas.

    Adapun Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 mengambil tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga juga menjadi narasumber, seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan; Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Baca juga: Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran
    Baca juga: Prabowo tegas kabinetnya perlu efisiensi dinas untuk program prioritas
     

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,”Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang diinput. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    “Kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekap mobile yang dipegang oleh KPPS,” ujarnya.

    Betty menyebutkan KPU juga melakukan perbaikan Sirekap terhadap marker pada kolom dan baris formulir hasil suara yang nantinya akan memudahkan konversi lebih cepat ke Sirekap Web.

    Selain itu, KPU memperbarui arsitektur aplikasi dengan penambahan di beberapa bagian ujung formulir serta perubahan pada kotak angka.

    “Kotak angka yang seperti kalkulator itu kami hapus sama sekali, sehingga OCR dan OMR lebih fokus pada karakter,” jelas Betty.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.

    Pasalnya, perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu lalu.

    Sebelumnya, Rabu (8/5), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita Pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan, karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden tegaskan semua anggaran negara harus untuk kepentingan rakyat

    Presiden tegaskan semua anggaran negara harus untuk kepentingan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menekankan seluruh anggaran negara dibiayai oleh rakyat, sehingga harus ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

    Demikian disampaikan Prabowo dalam arahannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Kamis.

    “Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai menghadiri acara tersebut di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut Bima Arya, Kepala Negara pada kesempatan itu lebih memfokuskan arahannya terhadap efisiensi uang negara.

    “Jadi, Presiden sampaikan bahwa kita (pemerintahan) semua dibiayai oleh uang rakyat. Jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak tepat sasaran,” jelasnya.

    Dia menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mencoba memfasilitasi acara Rakornas Pemerintah Daerah dan Pusat, untuk mempertemukan Presiden dengan semua pembuat keputusan.

    Dalam arahannya Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 merupakan langkah strategis untuk menyatukan para pengambil keputusan dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang, kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan,” kata Presiden membuka Rakornas di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Kepala Negara mengapresiasi inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito Karnavian karena menyelenggarakan forum yang melibatkan peserta lebih dari 5.000 orang tersebut.
    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat
    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah
    Baca juga: Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Open house dan show unit Rusunawa Pasar Rumput

    Open house dan show unit Rusunawa Pasar Rumput

    Jumat, 1 November 2024 18:44 WIB

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers saat “open house” dan “show unit” di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan “open house” rusun tersebut guna memudahkan para calon penghuni untuk dapat memilih unit rusun yang akan disewa. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Sejumlah calon penghuni melihat fasilitas hunian saat “show unit” di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan “open house” rusun tersebut guna memudahkan para calon penghuni untuk dapat memilih unit rusun yang akan disewa. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Seorang warga mengecek ruangan kamar saat “show unit” di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan “open house” rusun tersebut guna memudahkan para calon penghuni untuk dapat memilih unit rusun yang akan disewa. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

  • Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran

    Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran

    “Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran, untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” kata Bima Arya usai menghadiri acara tersebut di Sentul, Kamis.Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam arahannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Kamis.

    “Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran, untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” kata Bima Arya usai menghadiri acara tersebut di Sentul, Kamis.

    Menurut Bima Arya, ada laporan bahwa potensi negara yang luar biasa banyak hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan dan bisa dihemat.

    Presiden, menurutnya, menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

    “Dan beliau pun memerintahkan kepada seluruh aparat, TNI, Polri, dan semua, untuk solid, untuk bersatu, untuk mengawal semua program-program, agar sampai kepada rakyat,” kata Bima Arya.

    Bima Arya juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto menyampaikan laporan-laporan yang diterima dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ada hal-hal yang seharusnya bisa dihemat, ada hal-hal yang bisa ditindak. Jadi beliau menyatakan ingin merangkul semua, untuk menyelamatkan uang negara, beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum, kira-kira begitu,” jelasnya.
    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat
    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah
    Baca juga: Wamendagri: Daerah harus evaluasi Perda KTR demi kesehatan masyarakat

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Livia Kristianti
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024