Jumat, 8 November 2024 05:57 WIB
Ilustrasi – Warga berjalan di tengah cuaca terik di kawasan Bundaran HI, Jakarta. ANTARA FOTO/Fauzan/aww/am
BMKG menyebutkan lima wilayah Jakarta akan cerah berawan pukul 07.00 WIB dengan suhu 26 derajat Celcius.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Sejumlah berita terpopuler pada Jumat pagi yang menarik untuk disimak….Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler pada Jumat pagi yang menarik untuk disimak mulai dari Bahlil Lahadalia umumkan susunan lengkap pengurus Golkar tanpa adanya nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hingga Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah. Berikut rangkuman berita selengkapnya:
1. Bahlil umumkan susunan lengkap pengurus Golkar tanpa nama Jokowi
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, mengumumkan susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029 yang jumlahnya kurang lebih 150 orang dan tanpa nama nama Presiden Ke-7 Joko Widodo. Selengkapnya di sini.
2. Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi pada Kamis
Gunung Lewotobi Laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali erupsi pada Kamis ini. Selengkapnya di sini.
3. Proyek LRT Jakarta raih rekor MURI pembangunan struktur tercepat
Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B meraih Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) kategori “Uji Coba Kereta Layang Tercepat” dan “Konstruksi Rancang Bangun Struktur Stasiun LRT Tercepat” di Indonesia. Selengkapnya di sini.
4.Dipicu kecelakaan, ratusan warga Tangerang hadang dan rusak truk PIK 2
Ratusan masyarakat Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, merusak dan memblokir jalan yang menyebabkan 100 lebih angkutan kendaraan tambang proyek pembangunan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 tidak dapat melintas dan menyebabkan kemacetan. Selengkapnya di sini.
5.Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 merupakan langkah strategis untuk menyatukan para pengambil keputusan dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Selengkapnya di sini.
Pewarta: Indriani
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Doakan kami tetap amanah dan istiqomah dalam membangun BantenSerang (ANTARA) – Calon Gubernur Provinsi Banten nomor urut 1 Airin Rachmi Diany meminta kepada masyarakat untuk dapat memilih sesuai dengan hati nurani di Pilkada serentak 2024.
“Menggerakkan hati masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih sesuai dengan hati nurani nya masing-masing. Karena satu suara sangat berarti untuk Banten,” kata Airin saat debat kedua Pilkada Banten, diikuti secara daring di Serang, Kamis.
Airin juga meminta doa kepada seluruh masyarakat agar tetap istiqomah dengan tujuan ikut dalam Pilkada Gubernur Banten sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat agar selalu bersama memberikan kebermanfaatan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Doa-doa yang diberikan tentunya menjadi penguat bagi saya dan Pak Ade, tentu tantangan nya tidak mudah dalam pilkada ini tapi sekali lagi semoga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nurani nya masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi mengatakan Airin-Ade berkeinginan untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita pendiri Banten. Bagaimana melayani rakyat dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi keluhan rakyat didengarkan dan diberikan solusi terbaik.
“Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dan Banten maju bersama. Doakan kami tetap amanah dan istiqomah dalam membangun Banten,” katanya.
Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotismeJakarta (ANTARA) – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengingatkan generasi muda akan pentingnya memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November dengan meneruskan perjuangan mereka di era digital.
“Generasi muda harus dapat mewakili semangat para pahlawan dalam dunia digital. Saya berharap agar mereka dapat terus menginspirasi dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa di tengah kemajuan zaman. Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan, melainkan ajakan untuk terus menyambung semangat juang para pahlawan bangsa di era modern ini,” ujar Irfan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, menggunakan teknologi dengan bijak untuk membangun persatuan, patriotisme, dan cinta tanah air merupakan bagian dari menghargai jasa pahlawan.
“Dunia digital itu tanpa batas, dua sisi, tinggal bagaimana anak-anak Gen Z kita ini dibekali pengetahuan agar tidak mengabaikan nilai-nilai positif dari teknologi. Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotisme,” ujarnya.
Baca juga: 15 ucapan keren untuk memperingati Hari Pahlawan 2024
Dia pun menantang generasi muda untuk menunjukkan rasa cinta kepada NKRI dan kebanggaan terhadap Tanah Air dengan memulai dari hal-hal sederhana, seperti menghafal Pancasila hingga mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam dunia digital.
Dia juga mengajak masyarakat untuk meresapi prinsip cinta Tanah Air sebagian dari iman (hubbul wathan minal iman) sebab menurutnya keduanya tidak bisa dipisahkan.
“Kalau negara Indonesia kacau, lalu bagaimana rakyatnya akan melaksanakan ibadah? Beriman berarti mencintai Tanah Air, tidak hanya tanah tempat kita hidup, tetapi juga tanah tempat para pahlawan berjuang dan gugur,” ucapnya.
Dia lantas berkata,”Tanpa persatuan, keamanan, dan kestabilan, bangsa ini tidak akan mampu mendukung kebutuhan rakyatnya.”
Baca juga: Meutia Hatta ajak sebarkan pemikiran dan sikap teladan para pahlawan
Dia kemudian menyinggung pula soal fenomena “pahlawan kesiangan”, yakni mereka yang memanipulasi sejarah dan mengaku-ngaku sebagai pahlawan demi popularitas dan kepentingan pribadi.
“Zaman berganti, tentu kita harus memiliki sumber yang akurat agar siapa pun yang mau memutar balikkan sejarah harus membaca secara keseluruhan. Memahami sejarah secara utuh adalah penting untuk menghindari penyesatan informasi yang dapat merusak pemahaman generasi muda tentang perjuangan dan nilai-nilai para pahlawan,” lanjutnya.
Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu pun mengingatkan bahwa seluruh anak bangsa bukan hanya harus menjadi pahlawan bagi bangsa, melainkan juga bagi diri sendiri dalam mencapai kemerdekaan fisik maupun non-fisik.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Meskipun Indonesia telah merdeka, perjuangan menjaga kesatuan bangsa belum selesai. Mengingat ungkapan Soekarno, jika dulu musuh datang dari luar, maka kini tantangannya berada di dalam diri kita sendiri,” kata dia.
Baca juga: Kenapa Surabaya dijuluki “Kota Pahlawan”? Ini sejarahnya
Baca juga: Mensos: Pahlawan tulus berjuang mengutamakan kepentingan bangsa
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Kapal selam Angkatan Laut Rusia B-588 Ufa untuk pertama kalinya sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, dalam rangka kunjungan persahabatan (port visit).
Di Surabaya, pengawak kapal selam Ufa itu bakal mengikuti sejumlah kegiatan dengan prajurit TNI AL, khususnya dari Satuan Kapal Selam Komando Armada II TNI AL, di antaranya berkunjung ke Monumen Nanggala, kunjungan kehormatan ke pejabat TNI AL setempat (courtesy call), diskusi bertukar pengalaman dan wawasan mengenai kapal selam (SMEE), berolahraga bersama, santap malam bersama, dan tur berkeliling Kota Surabaya.
Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Kolonel Laut (P) Edy Setyawan di Dermaga Jamrud Utara, Kamis, mengucapkan selamat datang kepada kapal selam Ufa dan kapal tunda penyelamat (tug salvage) Angkatan Laut Rusia Alatau.
Kolonel Edy, saat membacakan sambutan Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Arya Delano, menyatakan TNI AL berharap kunjungan dua kapal Rusia ke Surabaya itu dapat meningkatkan kerja sama terutama di bidang kapal selam.
Di lokasi yang sama, Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Yuliys Azz Zaenal menyampaikan kunjungan kapal selam Ufa dan kapal tunda penyelamat Alatau merupakan bagian dari rangkaian Latihan Bersama (Latma) Orruda 2024 yang diikuti oleh Angkatan Laut Rusia dan TNI AL. Walaupun demikian, kapal selam Rusia hanya dijadwalkan untuk sandar, dan tidak mengikuti rangkaian latihan fase laut (sea phase).
“Ini kali pertama kapal selam Rusia port visit di Indonesia,” kata Dansatsel Koarmada II.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov, dalam acara penyambutan itu, mengucapkan terima kasih atas sambutan TNI AL kepada Ufa dan Alatau.
Dia juga berharap kunjungan persahabatan itu dapat memperkuat kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia ke depannya.
Latma Orruda 2024 merupakan latihan kombatan pertama kali yang digelar oleh TNI AL dan Angkatan Laut Rusia di Surabaya pada 4-8 November 2024. Latihan itu terdiri atas dua fase utama, yaitu fase pangkalan (harbour phase) pada 4-6 November, dan fase laut pada 7-8 November.
Dalam latihan fase laut itu, yang merupakan tahapan puncak Latma Orruda 24, TNI AL mengerahkan dua kapal perangnya, KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan KRI Frans Kaisiepo-368, kemudian helikopter antikapal selam AS565 MBe Panther.
Sementara itu, Angkatan Laut Rusia mengerahkan dua korvetnya, RFS Gromky dan RFS Aldar Tsydenzhapov, satu fregat RFS Rezkiy, satu kapal medium tanker-nya RFS Pechenga, dan satu helikopter KA-27.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, saat acara pembukaan Latma Orruda 24 di Surabaya, Senin (4/11), menjelaskan tujuan utama latihan bersama itu untuk meningkatkan kemampuan prajurit angkatan laut dua negara dalam operasi keamanan maritim (maritime security).
“Keamanan maritim itu sangat penting dimana pun bagi negara mana pun di laut, dan kita mestinya bisa saling menjaga, menghormati setiap kedaulatan di wilayah masing-masing,“ kata Pangkoarmada RI.
Baca juga: PAL: Proyek kapal selam dengan Prancis lompatan industri maritim RI
Baca juga: KSAL sebut jumlah kapal selam TNI AL belum memadai
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.
Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:
1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;
2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;
4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;
5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;
6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;
7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;
8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;
9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;
10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;
Kepartaian
11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;
12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;
13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;
Hubungan Antar Lembaga
14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;
15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;
Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;
17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;
Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;
19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;
20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;
21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;
22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;
Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;
25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas
Fungsi Elektoral 1
26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;
27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;
28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;
29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;
30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;
31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;
32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;
33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;
Fungsi Elektoral 2
34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;
35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;
36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;
37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;
38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;
39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;
40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;
41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;
42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;
43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;
44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;
45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;
46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;
47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;
48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;
49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;
Kesekjenan
50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;
51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;
52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;
53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;
54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy
55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;
56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah
57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;
58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;
59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;
60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;
Bendahara Umum
Bendahara Umum: Sari Yuliati;
Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;
Sekretaris
Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;
Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;
Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;
Dewan Etik: Muhammad Hatta;
Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;
Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;
Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;
Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;
Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.
Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029
Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertimbangkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.
“Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.
RUU Narkotika dan KUHAP merupakan dua dari delapan RUU yang diusulkan oleh ICJR.
Adapun enam RUU lainnya yang diusulkan oleh ICJR meliputi RUU Advokat; RUU Penyadapan; RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah; RUU 12/2011 jo UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan RUU 23/2004 tentang Pemerintah Daerah; RUU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); serta RUU Bantuan Hukum.
“Usulan RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar prolegnas 2024–2029, long list,” kata Habiburokhman.
Lebih lanjut, Komisi III DPR juga menyatakan akan mengundang ICJR dalam setiap pembahasan RUU di Komisi III DPR RI sebagai bentuk dari partisipasi bermakna.
Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan bahwa usulan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.
Ia juga sudah meminta kepada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk merumuskan lebih lanjut soal rancangan dan naskah akademik KUHAP tersebut.
Ia berharap agar pada akhir tahun 2024, Komisi III DPR RI dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, lanjut dia, Komisi III akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk ICJR.
“Kami perlu masukan, pas teman-teman (ICJR) mengajukan permohonan RDPU ini tentang hal yang sama, yaitu di antaranya tentang KUHAP,” kata Habiburokhman.
Baca juga: Menggaungkan lagi RUU Narkotika sebagai solusi sesaknya penjara
Baca juga: Kemenkes: RUU tidak menyamakan perlakukan tembakau dengan narkotika
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) –
Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah ingin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuat pemetaan (mapping) terkait potensi-potensi desa, sehingga program yang dibuat Pemerintah Indonesia tepat sasaran.
Menurut pria yang kerap disapa Ijeck itu, ekonomi nasional tidak semata-mata hanya mengharapkan datangnya investor dan masuknya investasi untuk bidang industri, tetapi juga pembangunan ekonomi berasal dari desa.
“Jadi semuanya ini yang terpenting adalah bagaimana pemetaan negara terhadap wilayah mana, daerah mana dengan komoditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman di situ atau produk-produk desa tersebut,” kata Ijeck saat menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Mendes PDT Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, pemetaan itu penting agar menjadikan Indonesia swasembada pangan bisa tercapai, dengan wilayah dan komoditas tanaman secara spesifik dari masing-masing daerah.
Sebab, pemetaan merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional, mulai dari rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Lebih lanjut Ijeck mengatakan, terkadang pembangunan jangka panjang menengah nasional dengan daerah baik itu provinsi kabupaten kota tidak linear.
Ia menambahkan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah pertanian subur berubah menjadi kawasan permukiman bahkan kawasan industri dengan pengembangan kota.
“Inilah yang kami minta haruslah dari pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana peraturan-peraturan tentang RTRW daerah untuk tidak semuanya kita serahkan nantinya kepada daerah, agar penopang sandang pangan seperti desa-desa subur tadi tidak berubah fungsi,” ujar dia.
Ijeck menilai, pendampingan dari pusat yang dilakukan Kemendes PDT, tidak bisa berjalan sendiri sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia.
Oleh sebab itu, pemetaan desa penting dilakukan sehingga dia mendorong agar sistem bisa terintegrasi.
Selain itu, Ijeck juga menyoroti kehidupan petani yang sangat memprihatinkan dan masih sangat sedikit peningkatan kualitas hidup.
Ditambah lagi, banyaknya petani yang terlilit utang dan parahnya hal tersebut terkait dengan rentenir.
“Sampai hari ini faktanya tidak banyak petani yang menjadi sukses dan tidak kaya, tangan mereka yang kotor, badan petani yang berkeringat tetapi yang kaya itu tengkulak (penampungnya) dan petani di desa itu dari sektor permodalan sudah banyak yang terlilit utang kepada rentenir, sehingga hal itu harus menjadi perhatian,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 tersebut.
Ijeck juga berharap, di antara banyaknya daerah yang perlu dikembangkan, Kepulauan Nias bisa menjadi salah satu target realisasi program Kemendes PDT, terkait ketahanan pangan yang bersumber dari desa.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024.
Langkah ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.
“Terutama kesiapan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak dan akselerasi seluruh program untuk mendukung terwujudnya Asta Cita Kabinet Merah Putih,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat
Kegiatan ini digelar untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo. Hal ini sebagaimana tema yang diusung, yakni “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”.
Adapun pelaksanaan pilkada menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut. Bima menjelaskan narasumber yang hadir sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ini penting dilakukan agar proses demokrasi dapat berjalan baik, aman, tertib, jujur, dan adil. Selain itu perlunya melakukan mitigasi potensi konflik yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2024.
Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan secara khusus kepada daerah yang hingga saat ini belum menyelesaikan kebutuhan anggaran pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hal ini dilakukan dengan membentuk desk pilkada di daerah masing-masing.
Sebagai informasi, gelaran ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Forum ini juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Baca juga: Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP
Baca juga: Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita
Baca juga: Menko PMK ajak Pemda bersinergi tuntaskan Asta Cita
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.
“Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Namun, dia mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. “Tapi insyaallah, nanti di hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.
Selain itu, Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah, termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.
“Pilkada dilakukan secara serentak se-Indonesia di hari yang sama seperti Pemilu 2024 kemarin,” tegas Afifuddin.
Dirinya menekankan jika terdapat pelanggaran dan kecurangan selama pilkada berlangsung, maka tindakan tegas akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia merinci Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
“Jumlah yang luar biasa, maka jangan sampai kita sia-siakan momentum pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” tambahnya.
Sementara itu, Plh. Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan forum konsolidasi untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.
Sebagai pengawas pemilu, Lolly menambahkan Bawaslu telah memetakan kerawanan pemilihan di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, serta menganalisisnya hingga menjadi pemetaan kerawanan tingkat nasional.
“Kalau kita bicara soal Bawaslu maka perspektifnya adalah melakukan pencegahan supaya orang tidak melakukan pelanggaran,” jelas Lollym
Ia juga menjelaskan terkait kerawanan kampanye, aspek yang perlu diperhatikan meliputi keamanan dan ketertiban, penggunaan fasilitas negara, serta kampanye di tempat ibadah.
Menurutnya, seluruh tahapan pilkada harus dianggap penuh dengan potensi kerawanan agar Bawaslu tetap waspada. Selain itu, distribusi logistik harus dipastikan tepat waktu.
“Keamanan gudang logistik supaya tidak ada yang rusak atau tidak ada yang hilang, termasuk kesesuaian spek yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Baca juga: KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun
Baca juga: Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024