ANTARA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut investasi Kabupaten Temanggung hingga September 2024 mencapai Rp1,7 triliun, dari target tahunan senilai Rp2 triliun. Pemerintah daerah optimistis target tersebut dapat tercapai pada akhir tahun 2024.(Firman Eko Handy/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Category: Antaranews.com
-

Komunitas wisata jalan kaki buka rute baru, ajak edukasi sejarah
Senin, 11 November 2024 14:09 WIB
ANTARA – Komunitas sosial Kultara membuka rute baru tur wisata jalan kaki ke Puri Pemecutan. Wisata jalan kaki ini memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menyusuri kawasan bersejarah Gajah Mada termasuk Puri Pemecutan. (Rita Laura/Denno Ramdha Asmara/Nabila Anisya Charisty)
-

DJPb Sultra ungkap masih ada 22 desa yang belum terima dana desa
ANTARA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kanwil DJPb Sultra) menyebut masih ada 22 desa di Sulawesi Tenggara yang belum mendapatkan penyaluran atau alokasi dana desa untuk tahap II tahun 2024 dari pemerintah pusat. Terdiri dari Kabupaten Kolaka 10 desa, Kolaka Utara 6 desa, Konawe Kepulauan 5 desa dan Kabupaten Konawe Selatan 1 desa. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)
-

Menteri ATR siap mendukung pengadaan lahan untuk kebutuhan TNI
kerja sama pengadaan lahan untuk kebutuhan-kebutuhan TNI mendatang, seperti kebutuhan perumahan prajurit, manakala TNI butuh tempat latihan, manakala TNI butuh pangkalan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid siap mendukung pengadaan lahan untuk kebutuhan TNI.
“Ya kerja sama pengadaan lahan untuk kebutuhan-kebutuhan TNI mendatang, seperti kebutuhan perumahan prajurit, manakala TNI butuh tempat latihan, manakala TNI butuh pangkalan,” ujar Nusron di Jakarta, Senin.
Hal tersebut dirinya sampaikan usai melakukan Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (11/11).
Kementerian ATR/BPN juga diminta untuk menyisir lahan-lahan yang perlu disiapkan bagi kebutuhan TNI tersebut dengan baik.
“Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan dengan baik,” kata Nusron.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput diprioritaskan untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah.
Maruarar menyampaikan bahwa penghunian Rusun Pasar Rumput juga akan diprioritaskan untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah.
Dirinya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa banyak guru yang bekerja di Jakarta tetapi tinggalnya di luar Jakarta, maka dari itu mereka perlu diprioritaskan untuk bisa menghuni Rusun Pasar Rumput.
Selain itu juga Rusun Pasar Rumput perlu diprioritaskan bagi personel TNI-Polri yang berpangkat rendah, karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang merupakan mantan Kapolri mengetahui betul bahwa para personel berpangkat rendah jarang berpindah-pindah tugas.
Maruarar menambahkan, dirinya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa banyak guru yang bekerja di Jakarta tetapi tinggalnya di luar Jakarta, maka dari itu mereka perlu diprioritaskan untuk bisa menghuni Rusun Pasar Rumput.
Tarif sewa Rusun Pasar Rumput sendiri kemudian diturunkan dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024 -

Upaya UMKM Kepri menembus pasar ekspor
Tanjungpinang (ANTARA) – Perlahan tapi pasti, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk dapat menembus pasar ekspor mulai menunjukkan hasil yang positif.
Berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura yang berjarak sekitar satu sampai dua jam perjalanan menggunakan kapal laut, membuat produk-produk UMKM dari Kepri sangat berpeluang untuk diekspor ke negara tetangga.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) Kepri Riky Rionaldi mengakui bahwa ekspor produk UMKM di daerah Kepri dalam beberapa waktu terakhir mulai aktif kembali setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Meskipun ekspor yang dilakukan masih secara kolektif, satu kontainer beramai-ramai dan secara kuantitas pun relatif kecil, tapi hal ini bisa menjadi motivasi yang bagus bagi pelaku UMKM lainnya dalam menjajal pasar ekspor.
UMKM berorientasi ekspor di Kepri dominan berkedudukan di Kota Batam. Dari 100-an pelaku UMKM berpotensi ekspor yang masuk dalam database Diskop dan UKM Kepri, terdapat sekitar 30 sampai 40 UMKM yang telah mengekspor produk-produk mereka ke luar negeri, di antaranya ke negeri jiran Malaysia.
Produk yang diekspor meliputi makanan atau cemilan ringan dengan bahan baku nangka, pisang tanduk, dan rengginang. Selain itu, ada pula produk fashion seperti pakaian kurung khas Melayu yang dijahit pelaku UMKM di Kepri.
Ekspor itu mulai rutin dilakukan, ada yang satu bulan sekali atau dua bulan sekali dengan nilai ekspor produk yang mencapai ratusan juta rupiah per sekali ekspor.
Guna mendukung kegiatan ekspor produk UMKM, Diskop dan UMKM Kepri telah merangkul beberapa praktisi ekspor yang mayoritas warga keturunan Melayu di Malaysia. Mereka menjadi perantara ekspor produk UMKM dari Kepri ke negara tetangga tersebut.
Upaya itu dilakukan karena ekspor produk UMKM Kepri tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka memerlukan kerja sama dengan praktisi atau perantara yang lebih memahami seluk-beluk pasar ekspor di Malaysia, seperti Johor Bahru, Kuala Lumpur serta Malaka.
Diskop dan UKM Kepri terus melakukan pendampingan guna memberikan literasi hukum dengan menyiapkan advokasi ketika melakukan perjanjian kerja sama tersebut.
Go digital
Peran UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat penting. Pemerintah dan masyarakat perlu mengambil peran untuk membantu UMKM semakin tumbuh dan berkembang. UMKM terbukti mampu memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik bruto sebesar 61,1 persen, penyerapan tenaga kerja 97,1 persen, dan ekspor 14,4 persen.
Anggota DPRD Kepri Wahyudin menilai banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendorong UMKM supaya terus berkembang, antara lain dengan membantu pelaku UMKM mengenal platform digital sebagai sarana promosi, pemasaran, dan manajemen mutu produk. Dengan bertransformasi ke dunia digital, produk-produk dan layanan UMKM lokal bisa lebih dikenal serta menjangkau pasar yang lebih luas termasuk diekspor.
Untuk memanfaatkan platform digital ini, mereka bisa disubsidi pemerintah dengan menyediakan aplikasi-aplikasi bisnis, termasuk menyediakan marketplace bagi UMKM lokal Kepri, mengingat salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kepri saat ini adalah akses pasar dan modal.
Produk UMKM Kepri masih perlu didorong untuk melakukan promosi digital di semua platform media sosial. Pelaku UMKM Kepri perlu dibantu dan dukungan berupa platform digital gratis, riset, pelatihan pemasaran, hingga marketplace. Perbankan nasional hingga korporasi besar dapat mendukung pengembangan usaha kecil menengah di Kepri melalui kemudahan akses permodalan dan pendampingan usaha melalui pelatihan dan pendampingan manajerial.
Kepri sebagai daerah maritim memiliki banyak produk UMKM dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Beberapa produk UMKM andalan Kepri di antaranya fesyen, kriya, dan aneka makanan khas hasil laut. Produk-produk itu pun diyakini tak hanya bisa masuk pasar domestik, tapi juga pasar ekspor,, khususnya ke negara terdekat Singapura dan Malaysia. Pelaku UMKM Kepri untuk menuju “go digital” agar semakin berkembang pada masa-masa mendatang.
Stimulus UMKM
Sektor UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Lebih dari 99 persen unit usaha di tanah air merupakan pelaku usaha mikro. Pada tahun 2023, ada sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, sementara di Kepri tercatat ada 146.638 ribu pelaku UMKM yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.
Adapun sebarannya, di Kota Batam 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen).
Jumlah pelaku UMKM di Kepri berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, setelah pandemi COVID-19. Pemerintah daerah terus bekerja keras mendorong UMKM naik kelas, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Ada banyak program dan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku UMKM guna mendorong pengembangan usahanya, baik dari segi permodalan, pemasaran hingga pembiayaan.
Plt Gubernur Kepri Marlin Agustina mengemukakan bahwa dari segi permodalan, Pemprov Kepri sejak tahun 2022 telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) guna penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur dan persyaratan yang mudah. Pelaku UMKM yang mengakses KUR di BRKS hanya membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung pemprov melalui dana APBD.
Pada tahun 2024, total pinjaman yang dianggarkan pada APBD Kepri sebesar Rp1 miliar, dengan plafon pinjaman sekitar Rp40 juta untuk masing-masing pelaku UMKM.
Seiring tingginya antusias UMKM mengakses pinjaman modal usaha itu, Pemprov Kepri akhirnya kembali menambah anggaran sebesar Rp400 juta pada APBD Perubahan 2024. Dengan demikian, total anggaran pinjaman modal usaha tanpa bunga sepanjang tahun ini sebesar Rp1,4 miliar.
Selanjutnya, Pemprov Kepri juga memberi peluang pemasaran produk UMKM masuk platform ekosistem digital E-Katalog melalui pendaftaran produk dan mempromosikannya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan barang dan jasa, di mana pemerintah daerah wajib mengalokasikan 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk produk dalam negeri.
Sebagai contoh, ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas di Pemprov Kepri membutuhkan pengadaan konsumsi (makan dan minum) sesuai spesifikasi, mereka tinggal melihat produk UMKM yang tersedia di marketplace.
Selain itu, ada pula kebijakan menyangkut keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta, tidak dikenakan bayar pajak atau bebas pajak.
Pemprov Kepri memastikan pembinaan terhadap UMKM terus dilakukan melalui program-program inovatif, seperti bantuan hibah sarana prasarana usaha serta berbagai pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM semakin berdaya saing dan melek teknologi digital agar mereka mampu memperluas pasar, khususnya pasar ekspor.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024 -

Garuda akan kedatangan empat pesawat baru dari Lebanon dan Australia
Semua nyewa. Kita kan leasing semua, jadi ya bayar sewa, nggak ada yang beli
Jakarta (ANTARA) –
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra memastikan bahwa perseroan akan kedatangan empat pesawat baru pada akhir tahun 2024 ini.
Ia memastikan bahwa satu pesawat akan datang pada pekan ini yang berasal dari Lebanon, dan sisanya sekitar dua atau tiga pesawat akan berasal dari tempat penyimpanan pesawat Alice Springs di Australia.
“Satu dari Lebanon. Sama dari Alice Springs yang di Australia yang gurun tempat naruh pesawat-pesawat itu, kalau nggak salah tiga atau dua gitu,” ujar Irfan saat sesi doorstop di Kawasan Bandara International Soekarno Hatta, Jakarta, Senin.
Ia menyebut bahwa ke empat pesawat tersebut nanti statusnya adalah sewa dari pihak ketiga, bukan pembelian.
“Semua nyewa. Kita kan leasing semua, jadi ya bayar sewa, nggak ada yang beli kita,” ujar Irfan.
Irfan berharap kehadiran empat pesawat tersebut nantinya dapat meningkatkan pelayanan perseroan pada periode libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mendatang.
“Mudah-mudahan menjelang akhir tahun (tiba), sehingga bisa memastikan pelayanan menjelang libur Nataru (Natal dan Tahun Baru),” ujar Irfan.
Per Oktober 2024, total jumlah pesawat yang dioperasikan oleh Grup Garuda Indonesia sebanyak 96 pesawat, atau berkurang sebanyak satu pesawat dibandingkan sebanyak 97 pesawat pada periode September 2024.
Adapun, rinciannya yaitu sebanyak 56 pesawat dioperasikan oleh Garuda Indonesia dan sebanyak 40 pesawat dioperasikan oleh Citilink.
Per Oktober 2024, perseroan mencatatkan net income senilai 18,11 juta dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan sebelumnya tercatat rugi bersih senilai 82,86 juta dolar AS pada periode sama tahun 2023.
Capaian net income GIAA disebabkan oleh adanya perubahan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 menjadi PSAK 107.
PSAK 73 merupakan standar pembukuan transaksi sewa pada beban operasi, sedangkan PSAK 107 adalah standar akuntansi untuk akad ijarah yang digunakan dalam pembiayaan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024 -

Pemkot Jayapura panen raya padi wujudkan ketahanan pangan di Papua
ANTARA – Guna mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Jayapura melakukan panen raya padi di lahan seluas 15 hektar di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Senin (11/11). Penjabat Wali Kota Jayapura Chiristian Sohilait menegaskan agar warga memanfaatkan lahan pertanian di wilayah setempat dan tidak dialihfungsikan demi mencapai ketahanan dan kemandirian pangan. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Farah Khadija)
-

Garuda Indonesia raih laba 18,11 juta dolar AS per Oktober 2024
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membukukan laba bersih atau net income senilai 18,11 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada periode Oktober 2024, dibandingkan sebelumnya tercatat rugi bersih senilai 82,86 juta dolar AS pada periode sama tahun 2023.
Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra dalam Public Expose di Kawasan Bandara International Soekarno Hatta, Jakarta, Senin, menjelaskan capaian net income GIAA disebabkan oleh adanya perubahan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 menjadi PSAK 107.
Ia menjelaskan, capaian net income itu masih berasal dari sebesar 10 persen lessor (penyewa pesawat) yang menyetujui PSAK 107, dari total seluruh pesawat sewaan di bawah perseroan.
“Ini sudah 10 persen setuju. Sebesar 10 persen jumlah pesawat ya,” ujar Irfan.
Apabila semua lessor (penyewa pesawat) menyetujui penerapan PSAK 107, ia optimistis bahwa ke depan ekuitas perseroan dapat berbalik positif dibandingkan posisi negatif saat ini.
“Per kemarin Oktober 2024 kita bukukan (PSAK 107) langsung bisa positif, 10 persen dari list total pesawat. Berarti, nanti ke depan pun juga, kalau semuanya sudah setuju kita udah langsung positif, ekuitas kita positif,” ujar Irfan.
PSAK 73 merupakan standar pembukuan transaksi sewa pada beban operasi, sedangkan PSAK 107 adalah standar akuntansi untuk akad ijarah yang digunakan dalam pembiayaan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.
Dalam PSAK 73, biaya sewa pesawat akan dimasukkan sebagai beban operasional, sementara itu dalam PSAK 107 biaya sewa pesawat akan akan menjadi cash basis.
Per Oktober 2024, Garuda Indonesia membukukan pendapatan senilai 2,84 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 16,13 persen (yoy) dibandingkan sebelumnya senilai 2,44 miliar dolar AS.
Pada periode ini, EBITDA perseroan tercatat senilai 780,34 juta dolar AS atau meningkat sebesar 13,82 persen (yoy) dibandingkan senilai 685,60 juta dolar AS pada periode sama tahun sebelumnya.
Kemudian, operating result perseroan tercatat senilai 310,40 juta dolar AS per Oktober 2024 atau meningkat 19,69 persen (yoy) dibandingkan senilai 249,30 juta dolar AS pada periode sama tahun sebelumnya.


