Category: Antaranews.com

Pertamina perkuat layanan tanggap darurat energi pasca banjir Sumatera

Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,

Jakarta (ANTARA) – Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memperkuat layanan tanggap darurat energi untuk memastikan distribusi BBM, LPG hingga avtur tetap berjalan guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir serta longsor di wilayah Sumatera.

“Upaya tanggap darurat dilakukan melalui jalur darat, laut, hingga udara, guna menjaga layanan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, perusahaan bergerak cepat untuk mengamankan distribusi energi. Pihaknya menerapkan semua jalur distribusi untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses BBM, LPG, dan Avtur.

“Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” ujar Mars Ega.

Untuk jalur darat, Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai penguatan logistik, di antaranya mobilisasi 66 Awak Mobil Tangki (AMT) lintas pulau, pengoperasian 36 mobil tangki BBM tambahan, serta pengiriman 30 unit skid tank LPG untuk memperlancar pendistribusian LPG di wilayah terdampak.

Kondisi infrastruktur yang terdampak mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak.

Bersama TNI Angkatan Udara, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dan Avtur melalui pesawat Hercules dan pesawat perintis ke Sibolga, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai dukungan atas proses evakuasi dan percepatan pemulihan wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.

Pertamina Patra Niaga juga mengirimkan BBM dan LPG melalui jalur laut untuk menjangkau masyarakat terdampak di Aceh. Sebanyak 9 skid tank LPG dan 4 armada mobil tangki BBM turut dikirimkan ke Aceh dalam rangka memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi di seluruh wilayah.

“Situasi darurat ini menuntut kami bekerja cepat sebagai upaya dalam pemulihan energi di Sumatera. Distribusi energi adalah tulang punggung pemulihan masyarakat. Kami pastikan semua lini bergerak dan saling terhubung, baik darat, laut, maupun udara. Pertamina Patra Niaga all out untuk mendukung pemulihan Sumatera,” tegas Mars Ega.

Sebagai bentuk dukungan kepada semua pihak dan layanan publik, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan kanal layanan informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait distribusi energi dan penanganan kondisi darurat.

Untuk lembaga dan instansi dapat menghubungi 0822-7692-9620 dan untuk masyarakat umum dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 21:05
Pertamina perkuat layanan tanggap darurat energi pasca banjir Sumatera

Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,

Jakarta (ANTARA) – Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memperkuat layanan tanggap darurat energi untuk memastikan distribusi BBM, LPG hingga avtur tetap berjalan guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir serta longsor di wilayah Sumatera.

“Upaya tanggap darurat dilakukan melalui jalur darat, laut, hingga udara, guna menjaga layanan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, perusahaan bergerak cepat untuk mengamankan distribusi energi. Pihaknya menerapkan semua jalur distribusi untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses BBM, LPG, dan Avtur.

“Operasional SPBU bertahap sudah berangsur normal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” ujar Mars Ega.

Untuk jalur darat, Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai penguatan logistik, di antaranya mobilisasi 66 Awak Mobil Tangki (AMT) lintas pulau, pengoperasian 36 mobil tangki BBM tambahan, serta pengiriman 30 unit skid tank LPG untuk memperlancar pendistribusian LPG di wilayah terdampak.

Kondisi infrastruktur yang terdampak mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak.

Bersama TNI Angkatan Udara, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dan Avtur melalui pesawat Hercules dan pesawat perintis ke Sibolga, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai dukungan atas proses evakuasi dan percepatan pemulihan wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.

Pertamina Patra Niaga juga mengirimkan BBM dan LPG melalui jalur laut untuk menjangkau masyarakat terdampak di Aceh. Sebanyak 9 skid tank LPG dan 4 armada mobil tangki BBM turut dikirimkan ke Aceh dalam rangka memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi di seluruh wilayah.

“Situasi darurat ini menuntut kami bekerja cepat sebagai upaya dalam pemulihan energi di Sumatera. Distribusi energi adalah tulang punggung pemulihan masyarakat. Kami pastikan semua lini bergerak dan saling terhubung, baik darat, laut, maupun udara. Pertamina Patra Niaga all out untuk mendukung pemulihan Sumatera,” tegas Mars Ega.

Sebagai bentuk dukungan kepada semua pihak dan layanan publik, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan kanal layanan informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait distribusi energi dan penanganan kondisi darurat.

Untuk lembaga dan instansi dapat menghubungi 0822-7692-9620 dan untuk masyarakat umum dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 21:05
BSI perluas layanan syariah di Jabar lewat gedung baru Tasikmalaya

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meresmikan Gedung BSI Tasikmalaya untuk mendorong penetrasi pasar keuangan syariah di wilayah Jawa Barat.

“Kami melihat potensi besar dalam pengembangan ekosistem halal, UMKM, dan ekonomi kreatif di wilayah ini. BSI berkomitmen menyediakan layanan dan pendampingan terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

BSI Tasikmalaya berlokasi di Jl.Otto Iskandardinata, Tasikmalaya, dengan fasilitas Kantor Layanan Gadai, Kantor Layanan Prioritas, Safe Deposit Box (SDB), Function Hall, dan musala.

Gedung ini mengusung konsep bangunan hijau (green building) yang dirancang dengan fitur-fitur ramah difabel, seperti akses jalan dan transportasi vertikal yang memudahkan pergerakan, toilet khusus difabel, serta ATM dengan fitur braille untuk memudahkan nasabah tunanetra.

“Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan layanan perbankan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya,” tambah Grandhis.

Melalui kehadiran gedung ini, BSI berharap dapat menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk peningkatan akses pembiayaan UMKM, serta edukasi dan literasi keuangan syariah.

Gedung ini juga diharapkan dapat menjadi hub untuk bagi para pelaku usaha, generasi muda, dan masyarakat luas untuk mengenal lebih dekat layanan dan peluang ekonomi syariah.

BSI pun menargetkan gedung baru ini dapat mendorong kontribusi Jawa Barat dalam penguatan ekosistem halal nasional.

Sebagai informasi, aset BSI Tasikmalaya mencapai Rp1,3 triliun hingga kuartal III-2025, tumbuh 15 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dana pihak ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp1,1 triliun atau naik 17 persen (yoy). Sedangkan pembiayaan mencapai Rp1,1 triliun atau naik 11,30 persen (yoy).

Saat ini, terdapat lima kantor cabang BSI di Tasikmalaya dengan e-channel sebanyak 41 ATM, 118 EDC Merchant, dan 4.101 QRIS yang dapat mendukung transaksi keuangan masyarakat setempat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 21:05
Kementerian PU: Akses Tarutung – Sibolga sudah terbuka 38 Km

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan hingga 4 Desember 2025 akses Tarutung–Sibolga sepanjang 38 km sudah berhasil dibuka.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur teknis Kementerian PU bergerak bersama dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali jalur-jalur yang sempat terputus dan menjaga kelancaran distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.

“Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman. Kementerian PU akan terus menambah dukungan alat berat dan personel sesuai kebutuhan, serta bekerja erat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah agar penanganan berlangsung efektif,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, dan berbagai unsur teknis lainnya terus mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara sejak 23 November 2025.

Intensitas hujan sangat tinggi yang terjadi hampir sepekan mencapai 118 mm/hari di wilayah Sibolga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan akses transportasi di lebih dari 40 kecamatan.

Salah satu penanganan terbesar dilakukan pada ruas Tarutung–Sibolga–Barus sepanjang 64 km, yang sempat terputus akibat longsor besar di lebih dari 30 titik. Hingga 4 Desember 2025 sepanjang 38 km akses sudah berhasil dibuka. Penanganan difokuskan pada titik longsor besar di KM 38–39.

Kendala utama adalah tidak tersedianya ruang pembuangan material longsoran, serta banyaknya kendaraan besar yang tertimbun sehingga pekerjaan harus dilakukan secara hati-hati dan estafet.

Kementerian PU memastikan penanganan darurat akan terus dilakukan hingga seluruh akses vital kembali berfungsi. Koordinasi intensif dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 21:03
Kencana Energi Lestari ditunjuk PLN kembangkan PLTS Tobelo 10 MW

Jakarta (ANTARA) – PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) ditunjuk oleh PT PLN (Persero) sebagai pemenang tender pengadaan listrik Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Photovoltaic Tobelo.

Proyek yang dimenangkan ini berkapasitas 10 Mega Watt (MW) dengan dukungan sistem baterai 8,4 Mega Watt per Hour (MWh), yang dibangun di Kecamatan Tobelo Utara, Halmahera Utara, Maluku Utara.

Direktur Keuangan KEEN Giat Widjaja dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan proyek ini merupakan milestone baru karena menjadi proyek PLTS pertama perseroan yang akan memiliki Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dengan PLN.

“Dengan dimilikinya footprint KEEN sebagai pengembang PLTS, perseroan optimis dapat meraih lebih banyak peluang dalam tender-tender PLTS di masa mendatang, serta terus memperluas pengembangan usaha ke jenis energi baru terbarukan (EBT) dari sumber lainnya,” ujar Giat.

Perseroan merencanakan konstruksi PLTS Tobelo dimulai pada kuartal II-2026, dengan estimasi durasi pembangunan selama 18 bulan, yang mana setelah beroperasi secara komersial, diharapkan dapat menambah produksi listrik perseroan sekitar 20,4 GWh per tahun.

Selaras pencapaian tersebut, perseroan tengah berpartisipasi dalam sejumlah tender proyek IPP lainnya di berbagai wilayah Indonesia, dengan total kapasitas mencapai 180 MW.

Giat optimistis perseroan dapat memenangkan tender-tender tersebut, didukung oleh pengalaman perusahaan dalam mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan serta rekam jejak penyelesaian proyek yang solid.

“Jika proyek-proyek ini berhasil dimenangkan, kami akan semakin berkontribusi signifikan terhadap upaya nasional dalam memperluas bauran energi terbarukan serta mempertegas posisi KEEN sebagai salah satu pemimpin di sektor energi terbarukan Indonesia,” ujar Giat

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 20:57
AMPG gelar Diklat Satgas Tanggap Bencana bantu korban bencana Sumatera

“Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumny

Jakarta (ANTARA) – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Satgas Tanggap Bencana untuk mencetak relawan terampil yang siap diterjunkan langsung dalam misi kemanusiaan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.

Satgas yang telah digembleng dalam diklat ini dipersiapkan untuk melakukan rotasi personel di lapangan, menggantikan tim pendahulu yang telah bekerja keras sejak awal bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumnya sudah kelelahan dan perlu ditarik,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya usai membuka Diklat Satgas dan Tanggap Bencana PP AMPG di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan persiapan taktis untuk respons darurat.

Kegiatan ini adalah langkah konkret menindaklanjuti instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Selain kesiapan sumber daya manusia melalui diklat, Partai Golkar juga memastikan dukungan logistik dan pendanaan yang kuat untuk operasi kemanusiaan ini.

Bantuan miliaran rupiah telah disiapkan untuk tahap lanjutan, melengkapi inisiatif para kader di daerah yang telah bergerak mandiri mendirikan posko bantuan.

“Untuk bantuan dari DPP saja, tahap pertama sebesar Rp 3 miliar sudah berjalan. Sekarang sudah terkumpul sekitar Rp 4,7 miliar lagi yang akan segera kita salurkan. Di luar itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI terutama dari dapil terdekat dan terdampak sudah membuka posko masing-masing, dan kita backup untuk penyaluran bantuannya,” ujar Sarmuji.

Sementara itu, Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus menyatakan bahwa hasil dari diklat ini akan langsung diimplementasikan awal pekan depan. Sebanyak 150 personel satgas terlatih akan diberangkatkan untuk misi pemulihan hingga akhir Desember, dengan fokus khusus pada rehabilitasi fasilitas umum menjelang hari besar keagamaan.

“Insyaallah hari Senin kita akan berangkatkan lagi sekitar 150 orang, dan mereka akan berada di lokasi sampai 20 Desember. Kami juga akan membersihkan rumah-rumah ibadah. Sebentar lagi masyarakat akan mempersiapkan Natal dan Tahun Baru, jadi kita akan membantu pembersihan gereja dan juga masjid,” kata Said Aldi.

Dalam diklat tersebut, para peserta dibekali berbagai kemampuan teknis lapangan yang krusial. Materi pelatihan dirancang agar relawan tidak hanya hadir, tetapi mampu bekerja efektif membuka akses di daerah terisolir dan mendirikan fasilitas darurat bagi pengungsi sesuai arahan pimpinan partai.

“Untuk pelatihan, sifatnya dasar: bagaimana membuka dapur umum, membersihkan puing, menyelamatkan diri dan orang lain, serta membantu di tempat-tempat yang masih berisiko runtuh. Ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar,” tuturnya

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 19:51
Komisi V DPR bebaskan kementerian terkait atur anggaran untuk bencana

Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana

Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI menyatakan telah membebaskan kementerian terkait yang menjadi mitra komisi untuk mengatur anggaran internalnya secara lebih fleksibel untuk kepentingan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Sumatera.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan sejumlah mitra terkait itu antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Badan SAR Nasional (Basarnas). Dengan begitu, kementerian dan lembaga itu bisa mengutak-atik anggaran di internalnya tanpa perlu persetujuan DPR.

“Komisi V sudah membebaskan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas untuk menggunakan dana di internal untuk melakukan perputaran antar direktorat jenderal atau antar deputi,” kata Lasarus saat diwawancarai usai sebuah acara forum diskusi di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, kementerian-kementerian itu boleh mengutak-atik anggaran tersebut asalkan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Menurut dia, hal itu dilakukan demi mempermudah birokrasi agar mitigasi bencana dilakukan secara cepat.

Sejauh ini, dia mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional atau tidak merupakan kewenangan pemerintah. Dia menilai status bencana nasional perlu ditetapkan jika dampak bencana meluas, banyak korban, dan pemerintah kewalahan menangani.

“Tapi mari kita lihat. Sampai hari ini masih ada beberapa titik yang belum bisa terbuka,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa Komisi V DPR RI akan meninjau lokasi bencana pada Rabu (10/12) untuk meninjau kondisi wilayah-wilayah yang aksesnya terputus. Menurut dia, hal itu akan menjadi bahan untuk penganggaran bagi wilayah-wilayah tertentu yang butuh diprioritaskan.

“Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 19:35
TNI kerahkan KRI Bontang bawa 2.000 ton solar ke titik banjir Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kolonel Laode Mohammad Holib mengatakan TNI AL telah mengerahkan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bontang (907) untuk membawa 2.000 ton bahan bakar solar ke wilayah banjir di Sumatera.

“Jadi, rencana akan membawa 2.000 ton bahan bakar (solar) ke daerah operasi,” kata Laode saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

Laode menjelaskan solar tersebut disalurkan guna memenuhi kebutuhan bahan bakar genset yang menjadi sumber listrik di lokasi bencana.

Tidak hanya untuk kebutuhan genset, solar itu juga nantinya akan disalurkan ke KRI yang berada di sekitar titik banjir untuk digunakan sebagai bahan bakar.

Laode mengatakan hingga saat ini beberapa KRI masih bertugas mengantar bantuan logistik ke wilayah Sibolga, Nias hingga kawasan Aceh seperti Lhokseumawe dan Aceh Tamiang.

Dengan adanya bantuan solar tersebut, Laode yakin aktivitas KRI dapat berjalan maksimal dan warga di titik lokasi banjir bisa mendapatkan arus listrik yang cukup.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, telah mengerahkan dua KRI rumah sakit untuk bersiaga di dua titik bencana Banjir di wilayah Sumatera yakni di Aceh dan Sumatera Utara.

Penempatan KRI rumah sakit itu dilakukan agar para korban banjir bisa mendapatkan layanan medis secara cepat dan layak.

“Rencana akan nanti siaga di Lhokseumawe. Sebelumnya akan mampir di Aceh Tamiang. Kemudian, ada satu kapal rumah sakit lagi di Sibolga,” kata dia, saat jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12).

Ia menjelaskan, semua kapal perang rumah sakit tersebut dilengkapi dengan petugas medis, peralatan medis, dan beberapa pasukan pendukung lain.

Tidak hanya memberikan layanan medis saja, dia mengatakan pihaknya juga akan mengerahkan satu KRI khusus untuk menyalurkan bantuan bahan bakar ke setiap titik bencana banjir.

“Mungkin akan ditambah satu KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang untuk mendukung bahan bakar di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk diesel generator,” kata dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 19:35
Anggota DPR minta pemerintah gerak cepat perbaiki rumah korban banjir

“Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,”

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bergerak cepat memperbaiki kerusakan rumah korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Zigo menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan percepatan pemulihan rumah warga yang terdampak karena kondisi bencana yang dia lihat saat turun langsung ke daerah terdampak menjadi persoalan paling mendesak setelah kebutuhan air bersih.

“Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Zigo juga memaparkan data kerusakan rumah berdasarkan laporan sementara dari pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut.

“Rumah yang hanyut lebih kurang 428 unit, rusak berat 1.301 unit, rusak sedang 1.429 unit, dan rusak ringan 1.302 unit. Total warga terdampak lebih kurang 37.406 rumah,” jelasnya.

Langkah percepatan itu, menurut Zigo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga Kementerian PKP perlu mempercepat penanganan yang terukur.

Selain itu, kata Zigo, Kementerian PKP perlu menyiapkan skema percepatan meski APBN 2026 telah ditetapkan dan mengusulkan agar rumah-rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya pernah dibangun kembali diusulkan jika kini masuk kategori terdampak berat.

Selain itu, Zigo juga mengingatkan target pembangunan tiga juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pembangunan di kawasan rawan bencana dapat menggagalkan target tersebut.

“Fakta di lapangan menunjukkan banyak perumahan dibangun di kawasan rawan bencana. Ini perlu evaluasi agar target yang kita tetapkan tidak sia-sia,” ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait menanggapi dorongan tersebut. Ia menyatakan kementeriannya siap meninjau ulang aturan BSPS bagi korban bencana serta menegaskan perlunya kebijakan khusus bagi daerah yang mengalami kerusakan masif.

“Dalam kondisi force majeure seperti sekarang, menurut saya perlu ada kebijakan khusus. Kalau yang kena bencana, saya ubah aturannya. Bisa dapat BSPS lagi walaupun belum 10 tahun,” kata Maruarar.

Maruarar pun menyampaikan bahwa pendekatan kemanusiaan menjadi dasar kebijakan kementerian, terutama bagi masyarakat di wilayah yang tengah menghadapi bencana besar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 19:31
Soal Reformasi Polri, Ombudsman ingatkan catatan laporan masyarakat

Ketika masyarakat memang tidak mempercayai ini berbahaya sekali sebab banyak persoalan di masyarakat kemudian harusnya lapor polisi, tetapi tidak lapor polisi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih mengingatkan tentang catatan laporan masyarakat terkait layanan/pelayanan kepolisian supaya diperhatikan dalam agenda Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Perlu saya sampaikan, data laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman dalam lima tahun terakhir bahwa Ombudsman menerima kurang lebih 3.308 laporan terkait dengan pelayanan kepolisian,” kata Najih saat diskusi publik bertajuk Reformasi Polri dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sejumlah isu yang dilaporkan masyarakat, yaitu penyalahgunaan kewenangan di dalam laporan-laporan terkait dugaan malaadministrasi, lemahnya pengawasan, hingga ketidakmerataan kualitas layanan dari pusat hingga daerah.

Menurut Najih, harapan publik terhadap Polri pada dua dekade pascareformasi semakin tinggi dari waktu ke waktu, terutama tuntutan akan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan hak asasi manusia.

“Namun, kita masih belum sepenuhnya harapan itu bisa dipenuhi oleh kepolisian itu sendiri,” kata dia.

Kondisi tersebut dinilai semakin menuntut perubahan mendasar, terlebih jika dikaitkan dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

“Termasuk reformasi di sektor keamanan yang harus adaptif terhadap tantangan kejahatan digital, misalnya, kejahatan terorganisasi, ancaman lintas negara, ancaman disintegrasi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks,” kata Najih.

Untuk itu, Ombudsman berharap reformasi kepolisian tidak hanya dimaknai sebagai kebutuhan internal di kepolisian semata, tetapi juga kebutuhan publik yang lebih luas agar masyarakat dapat merasakan layanan yang humanis, profesional, modern, dan akuntabel.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan setidaknya ada tiga masalah utama dari laporan masyarakat terkait kepolisian, yakni krisis kepercayaan publik, budaya birokrasi dan lemahnya pengawasan, serta beban kerja berlebihan.

Menurut dia, ketika masyarakat tidak percaya, mereka enggan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, keputusan dan tindakan kepolisian akan selalu dicurigai publik, sekalipun hal itu telah dianggap benar.

“Ketika masyarakat memang tidak mempercayai ini berbahaya sekali sebab banyak persoalan di masyarakat kemudian harusnya lapor polisi, tetapi tidak lapor polisi,” katanya mengingatkan.

Selain itu, Ombudsman menilai, budaya birokrasi Polri menyebabkan pelaporan, penanganan, pengaduan, serta pemeriksaan internal menjadi panjang dan terkesan tidak transparan.

Kondisi ini, menurut Ombudsman, berpotensi menurunkan akuntabilitas yang pada akhirnya berdampak langsung pada menurunnya efektivitas dan legitimasi kinerja Polri.

“Dalam beberapa kesempatan, saya juga merasakan langsung betapa teman-teman di Ombudsman ini tidak mudah untuk mengakses informasi dari proses penyidikan, penyelidikan, yang menjadi kepentingan kami dalam menindaklanjuti laporan,” tuturnya.

Johanes juga mengatakan beban kerja aparat penegak hukum cenderung berlebihan. Terkait hal ini, Ombudsman menyoroti celah penyalahgunaan ketika aparat memiliki kekuasaan besar dan fungsi yang kompleks tanpa dibarengi kontrol yang kuat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 19:25