Category: Antaranews.com

  • Kemendag: Revisi aturan Minyakita siap masuk harmonisasi draf

    Kemendag: Revisi aturan Minyakita siap masuk harmonisasi draf

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat sudah final dan menunggu jadwal rapat koordinasi harmonisasi draf.

    Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, dalam rapat pengendalian inflasi daerah dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan pembahasan perubahan tata kelola minyak goreng telah selesai di level kementerian/lembaga.

    Selain itu, Kemendag juga sudah melakukan dengar pendapat umum atau public hearing untuk mendapat masukan dari akademisi.

    “Kami udah melaksanakan public hearing sekitar 10 hari yang lalu, sekaligus juga di dalam rakor pengendalian inflasi ini juga kami anggap sebagai public hearing, karena kami menyampaikan bahwa rencana finalisasi permendag tersebut sudah final. Saat ini, kami sedang menunggu agenda jadwal pembahasan harmonisasi draf,” ujar Nawandaru

    Nawandaru menyampaikan proses harmonisasi tersebut akan dilakukan di Kementerian Hukum.

    Nantinya, Kementerian Hukum yang akan memimpin untuk mengundang kementerian/lembaga terkait guna membahas setiap pasalnya secara rinci.

    “Jadi nanti dari Kementerian Hukum yang akan take lead untuk mengundang kementerian lembaga terkait untuk membahas pasal per pasal hingga pada finalnya perlu penyelesaian,” katanya.

    Dalam perubahan Permendag 18/2024, terdapat lima poin utama yang ditekankan, yakni pemerintah akan mendorong sebagian distribusi Minyakita melalui distributor BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD.

    Kedua, fokus distribusi Minyakita untuk mengisi pasar rakyat.

    Menurut Nawandaru, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

    Ketiga, mengoptimalkan atau mendukung beberapa program pemerintah seperti gerakan pasar murah, bantuan pangan, serta pendistribusian dan pengisian pasokan di koperasi desa merah putih.

    Keempat, pemberian insentif domestic market obligation (DMO) yang lebih tepat sasaran.

    Pemberian insentif saat ini dinilai tidak efektif untuk meningkatkan pemerataan distribusi Minyakita ke seluruh pelosok Indonesia.

    Insentif akan diarahkan untuk meningkatkan distribusi Minyakita ke pasar rakyat melalui BUMN.

    Terakhir, penguatan pengawasan dan pengenaan sanksi.

    Dukungan pengawasan dan pemberian sanksi akan ditingkatkan untuk mencegah adanya penyelewengan yang berakibat pada terganggunya ketersediaan pasokan dan harga.

    Salah satunya, opsi penangguhan persetujuan ekspor dan/atau pembekuan persetujuan ekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Astra tegaskan komitmen dukung pembangunan rumah layak huni

    Astra tegaskan komitmen dukung pembangunan rumah layak huni

    Bandung (ANTARA) – PT Astra International menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui program pembangunan rumah layak huni (RLH) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro mengungkapkan bahwa perusahaannya memulai pembangunan 250 unit rumah layak huni di dua wilayah binaan Desa Sejahtera Astra yakni 165 unit di Banyumas, Jawa Tengah, dan 85 unit di Garut, Jawa Barat.

    “Program ini ditargetkan akan dikembangkan hingga mencapai 1.000 unit rumah bagi masyarakat penerima manfaat,” kata Djony dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jabar, Selasa.

    Djony mengatakan pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas dampak sosial di masyarakat.

    “Bagi Astra, penyediaan hunian adalah langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan generasi penerus,” kata dia.

    Ia mengungkapkan pembangunan rumah layak huni ini diawali dengan kegiatan groundbreaking pada 20 Agustus 2025, sebagai penanda dimulainya proyek di dua wilayah binaan Astra tersebut.

    “Kami berharap rumah ini menjadi pusat ketahanan keluarga dan akselerator masa depan yang lebih baik. Kami percaya dengan kolaborasi aktif dari semua elemen bangsa, kesejahteraan sosial yang merata dapat tercapai,” ujarnya.

    Djony mengatakan selain dukungan pembangunan fisik, Astra juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pembangunan.

    “Kami mengundang seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi aktif demi terciptanya kesejahteraan sosial yang merata,” ujar dia.

    Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki, menumbuhkan semangat gotong royong, serta meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan.

    “Semangat kami dalam mendukung program rumah layak huni ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia,” katanya.

    Astra merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan 302 anak perusahaan, ventura bersama, serta entitas asosiasi, dan didukung lebih dari 190.000 karyawan.

    Perusahaan memiliki rekam jejak kontribusi publik dan sosial yang baik melalui empat pilar, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan serta sembilan yayasan yang turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian dunia ketika berbicara dalam World Peace Forum ke-9 yang dihelat di Jakarta.

    Ibas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa, tetapi masyarakat hidup dalam persatuan.

    “Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa, namun kami berdiri sebagai satu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berkomitmen menjembatani perbedaan demi perdamaian dan kemanusiaan,” kata dia.

    Indonesia, imbuh Ibas, terus mengedepankan politik luar negeri “seribu teman, nol musuh” sebagai bentuk diplomasi aktif dan terbuka terhadap semua pihak.

    Ia menekankan pentingnya menjadikan dialog antarbangsa tidak hanya sebagai ajang pertukaran ide, tetapi juga sebagai dasar aksi nyata untuk mengatasi tantangan global, seperti disinformasi, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga ketidakadilan sosial.

    Di sisi lain, Ibas juga mengutarakan urgensi memperkuat nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bersama, termasuk Pancasila, moderasi beragama, serta nilai-nilai budaya ketimuran yang menekankan harmoni dan tanggung jawab.

    World Peace Forum ke-9 dengan tema “Considering Wasatiyyat and Tionghoa for Global Collaboration” dibuka pada Senin (10/11). Pembukaan berlangsung di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Ibas turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan World Peace Forum sebagai momentum memperkuat kerja sama antarbangsa demi mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

    “Mari kita bangun dunia yang berlandaskan kepercayaan, keadilan, dan harmoni. Indonesia siap menjadi jembatan peradaban dan mitra perdamaian bagi dunia,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerja yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

    Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

    “Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Zulhas di sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) percepatan pembangunan gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) itu dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan perwakilan Menteri Keuangan.

    Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik.

    “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leader-nya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

    “Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksikan 34,77 juta ton (gabah setara beras), bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

    Ia menambahkan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

    “Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen.

    Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk hadir dalam rapat pembahasan strategi penyelamatan kebijakan industri baja nasional bersama legislator di Senayan.

    Nurdin, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyayangkan ketidakhadiran Mendag Budi Santoso pada rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan sejumlah kementerian/lembaga yang berlangsung Senin (10/11).

    “Kita mengapresiasi kehendak luar biasa dari Presiden. Ini bukan sekadar urusan bisnis baja, tapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dan menghargai produk dalam negeri,” katanya.

    Menurut ia, baja merupakan bagian dari urat nadi pembangunan industri infrastruktur dan manufaktur yang kini menjadi penopang daya saing nasional sehingga kehadiran Mendag dalam pembahasan penyelamatan ini sangat krusial.

    “Menteri itu pembantu presiden, sedangkan DPR, secara konstitusi, setara dengan presiden. Jadi, ketika DPR mengundang, apalagi membahas kebijakan penting seperti industri baja, minimal wamen (wakil menteri) yang hadir,” tuturnya.

    Nurdin mengatakan kehadiran pejabat setingkat menteri bukan semata soal protokoler, melainkan bagian dari penghormatan terhadap fungsi representasi rakyat.

    “Tidak mudah duduk di sini, kami memperjuangkan suara rakyat. Jadi, kalau kebijakan yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada industri baja, DPR akan menegaskan posisinya,” ujarnya.

    Terlebih, kondisi industri baja nasional sedang menghadapi tekanan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, produksi baja Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 18 juta ton, menempatkan Indonesia di posisi ke-14 di dunia.

    Namun, utilisasi kapasitas nasional baru menyentuh 52,7 persen, sementara kebutuhan baja dalam negeri pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 19,3 juta ton, sebagian besar masih dipenuhi dari impor murah, terutama asal China.

    Di tengah kondisi seperti itu, Komisi VI DPR meminta Mendag turun langsung. “Tanpa keberpihakan nyata pemerintah, industri baja nasional akan terus tergerus di negara sendiri,” imbuh Nurdin.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjaminan KUR Askrindo tembus Rp1.096 triliun per September 2025

    Penjaminan KUR Askrindo tembus Rp1.096 triliun per September 2025

    Jakarta (ANTARA) – Akumulasi volume pertanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), mencapai Rp1.096 triliun untuk periode 2007 hingga September 2025.

    Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran mengatakan pertanggungan itu melibatkan 35,8 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

    “Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Askrindo dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi sektor UMKM,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam periode yang sama, posisi keuangan KUR Askrindo juga menunjukkan performa positif, di mana total aset tercatat sebesar Rp15,4 triliun per September 2025.

    Sementara ekuitas perusahaan tercatat sebesar Rp14 triliun, outstanding pertanggungan Rp99,5 triliun, serta gearing ratio mencapai 7,09 kali.

    “Kinerja ini mencerminkan kapasitas Askrindo yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program KUR secara nasional,” jelasnya.

    Menurut Fankar, program KUR mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

    Berdasarkan hasil analisis data dari IFG Progress, kabupaten yang memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi, yakni mencapai 7,2 persen untuk penerima KUR pertama, 5,7 persen untuk penerima berulang, dan 8,5 persen bagi wilayah yang memanfaatkan KUR serta kredit komersial.

    Melihat data tersebut, Askrindo meyakini dukungan pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

    Askrindo pun berusaha hadir sebagai perusahaan asuransi dan lembaga penjamin sekaligus mitra pertumbuhan bagi UMKM.

    Fankar menuturkan pihaknya berupaya memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang.

    Hingga sejauh ini, Askrindo telah menjalin kerja sama dengan 26 bank penyalur KUR dan memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui program pemberdayaan atau pendampingan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembangunan 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen pemerintah memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia.

    “Dengan respons cepat pemerintah, maka akan dibangun segera 100 gudang-gudang yang tersebar nanti di sentra-sentra produksi badi dan gabah yang kemarin sulit atau terkendala karena tidak punya gudang,” kata Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan itu usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, dan Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

    “Hari ini kita menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok, soal pangan tidak ada tawar-menawar,” ujar Zulhas.

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan (Menteri Pertanian), itu produksi kita luar biasa, dari 30 juta ton menurut BPS menjadi 34,77 juta ton berarti kenaikannya 13 persen. Nah, tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung,” tegasnya.

    Ia menuturkan pula bahwa tidak boleh masyarakat dan petani dirugikan karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri.

    “Karena dulu gudang Bulog itu bukan bertambah tapi berkurang, oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” bebernya.

    Adapun pembangunan gudang tersebut akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    “Ini jawaban terhadap kebutuhan petani padi dan gabah,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin yakin RI segera jadi empat besar produsen keramik dunia

    Kemenperin yakin RI segera jadi empat besar produsen keramik dunia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini Indonesia dalam waktu dekat mampu menjadi empat besar produsen keramik global, mengingat pertumbuhan sektor tersebut terus mengalami kenaikan yang signifikan.

    ‎”Dengan kapasitas produksi sebesar 625 juta meter persegi per tahun, Indonesia saat ini berada di posisi lima besar produsen keramik dunia. Kami optimistis, dengan dukungan investasi dan kebijakan yang tepat, Indonesia akan mampu naik menjadi empat besar dunia dalam waktu dekat,” ujar Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Taufiek Bawazier dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

    ‎Dijelaskan dia, pada triwulan II tahun 2025, sektor semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam tumbuh 10,07 persen secara tahunan (year on year/YoY), yang merupakan salah satu subsektor dengan kinerja terbaik di manufaktur nonmigas.

    ‎Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, lanjut dia, total realisasi investasi di sektor keramik mencapai Rp20,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.000 orang. Saat ini, total nilai investasi sektor keramik telah mencapai Rp224 triliun, yang turut menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja di berbagai segmen rantai produksi.

    ‎”Prospek industri keramik nasional ke depan masih sangat menjanjikan. Peningkatan pembangunan infrastruktur, properti, dan konstruksi menjadi faktor pendorong utama. Apalagi tingkat konsumsi keramik kita masih sekitar 2,2 meter persegi per kapita lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Artinya, ruang pertumbuhan pasar domestik masih sangat luas,” ucap dia lagi.

    ‎Untuk mewujudkan Indonesia menjadi empat besar produsen keramik dunia, kata dia Kemenperin juga menyiapkan sejumlah kawasan industri strategis di wilayah Batang, Kendal, dan Semarang, yang memiliki lokasi dekat pelabuhan utama, jaringan jalan tol, serta infrastruktur gas yang memadai.

    ‎Kawasan-kawasan tersebut juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor domestik maupun asing.

    ‎Lebih lanjut, pada Senin (10/11/2025), disampaikannya, Indonesia melalui Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyelenggarakan The 32nd World Ceramic Tiles Forum (WCTF) 2025 di Yogyakarta.

    ‎Forum internasional yang dihadiri delegasi dari berbagai negara ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kekuatan industri keramik nasional.

    ‎Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyampaikan, kinerja utilisasi produksi nasional Januari hingga Oktober 2025 berada di angka 72,5 persen, angka ini naik dari semester I 2025 yang mencapai 71 persen.

    ‎”Asaki memproyeksikan hingga akhir tahun 2025 utilisasi keramik mencapai 73 persen, menunjukkan arah perbaikan dan pertumbuhan dibanding tahun 2024,” katanya.

    Kata Edy, industri keramik tengah menghadapi beberapa tantangan yaitu suplai gas, lonjakan impor, serta suplai bahan baku keramik seperti clay dan feldspar yang mayoritas berasal dari Jawa Barat.

    ‎Adapun produsen terbesar keramik di dunia yaitu, China, India, Italia, Spanyol, dan Indonesia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,”

    Ibu Kota Nusantara (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal target IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028,

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” kata Rifqinizamy dalam pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa.

    Rifqinizamy menambahkan, IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia, baik dari sisi fisik maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

    Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 sendiri telah memicu perdebatan. Menurut pakar hukum tata negara, istilah ini mungkin digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari sempat menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan jika fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah rampung.

    Pertemuan tiga hari 10-12 November 2028 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, ini menjadi momen penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan IKN.

    Agenda ini juga mencakup Konsinyering Komisi II DPR RI dan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap pembangunan IKN yang terus menunjukkan progres signifikan.

    Para peserta juga berkesempatan menginap di kawasan Rusun ASN IKN, yang disebut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman.

    Rangkaian acara ditutup pada 12 November dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI dan rapat seluruh gubernur se-Indonesia.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga Sumbagsel datangkan kapal tanker BBM di Bengkulu

    Pertamina Patra Niaga Sumbagsel datangkan kapal tanker BBM di Bengkulu

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mendatangkan kapal tanker untuk memastikan penyaluran BBM di Bengkulu dalam kondisi aman.

    Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya terus melakukan optimalisasi penyaluran BBM ke seluruh SPBU di wilayah Bengkulu agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

    “Kami telah melakukan build up stok dengan kapal tanker, yang membawa 2.000 kiloliter Pertalite dan 1.000 kiloliter Pertamax untuk memastikan ketersediaan BBM di wilayah Bengkulu tetap aman,” sebutnya.

    Menurut dia, kapal pengangkut BBM juga telah tiba di pelabuhan, yang akan disalurkan melalui Fuel Terminal (FT) Pulau Baai guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bengkulu dan sekitarnya.

    Rusminto menyampaikan bahwa Pertamina terus memantau kondisi lapangan dan memastikan suplai BBM berjalan dengan lancar.

    “Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bengkulu. Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan terkendali,” ujarnya.

    Dalam menjaga kelancaran distribusi, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta institusi terkait.

    Di lapangan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga menambah petugas pengatur antrean (marshall) guna memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat saat melakukan pengisian BBM.

    Rusminto menambahkan Pertamina juga telah menginstruksikan seluruh SPBU di wilayah Bengkulu untuk tetap melayani masyarakat selama stok BBM masih tersedia, serta memastikan pelayanan dilakukan dengan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta memastikan pembelian dilakukan di lembaga penyalur resmi perusahaan.

    “Langkah ini penting untuk menjaga penyaluran BBM berkualitas yang tepat sasaran dan berkeadilan,” sebut Rusminto.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.