Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pemprov Papua minta asosiasi logistik dorong kemandirian ekonomi lokal

    Pemprov Papua minta asosiasi logistik dorong kemandirian ekonomi lokal

    Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) setempat agar mendorong kemandirian ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Bumi Cenderawasih.

    Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Papua Cyfrianus Y. Mambay di Jayapura, Selasa, mengatakan penguatan sistem logistik merupakan kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong terwujudnya Papua yang produktif serta berdaya saing tinggi.

    “Oleh sebab itu kami Pemprov Papua meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Papua dapat menciptakan program-program terkait kemandirian ekonomi lokal,” katanya.

    Menurut Cyfrianus, untuk itu ALFI Papua harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang mendorong kemandirian daerah dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda Papua.

    “Pada Kamis (6/11) Pemprov Papua menghadiri Musyawarah Wilayah Ke-III DPW ALFI Papua di mana kami meminta agar fokus pada kemandirian ekonomi lokal karena dampaknya akan luar biasa,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi atas terselenggara forum tersebut dan menilai sektor logistik memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Papua.

    “Tanpa sistem logistik yang efisien, distribusi barang dan hasil produksi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi pun berjalan lambat,” katanya.

    Dia menambahkan apalagi hal ini sejalan dengan visi transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis, yang menempatkan sektor logistik sebagai bagian dari pilar Papua Produktif.

    “Kami pemerintah daerah terus berupaya memperkuat konektivitas antar wilayah melalui perbaikan infrastruktur pelabuhan, jalan, dan bandara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin-BPJPH pacu sertifikasi halal beri nilai tambah manufaktur

    Kemenperin-BPJPH pacu sertifikasi halal beri nilai tambah manufaktur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kolaborasi untuk memacu sertifikasi halal produk industri yang mampu memberikan nilai tambah manufaktur lebih besar terhadap ekonomi nasional.

    ‎Kolaborasi tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan BPJPH di Jakarta, Selasa.

    ‎”Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan, memperkuat tata kelola yang efisien dan akuntabel, serta mengakselerasi peningkatan daya saing produk halal nasional,” ucap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita usai penandatanganan MoU.

    ‎Kerjasama ini menjadi landasan koordinasi dan kolaborasi antara Kemenperin dan BPJPH dalam berbagai ruang lingkup, meliputi pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di sektor perindustrian, fasilitasi JPH bagi industri kecil menengah (IKM), serta pembentukan dan pengembangan kawasan industri halal.

    ‎Selanjutnya, penguatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggaraan JPH di bidang perindustrian, pertukaran dan integrasi data, serta promosi, publikasi, sosialisasi, dan edukasi.

    ‎Ruang lingkup lainnya kata dia yakni, perluasan akses pasar domestik dan ekspor produk halal nasional, serta penguatan ekosistem industri halal nasional.

    ‎”Kolaborasi yang semakin erat ini juga akan mempercepat proses sertifikasi halal di sektor industri, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produk manufaktur Indonesia dan memperbesar kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional,” ucapnya lagi.

    ‎Dalam konteks kerja sama Kemenperin-BPJPH, pengawasan jaminan produk halal tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan dalam memastikan transformasi industri nasional menuju kepatuhan halal yang menyeluruh dan berdaya saing global.

    ‎Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, halal merupakan sebuah ekosistem yang mampu memacu daya saing industri.

    ‎Banyak negara di dunia sudah menerapkan prinsip halal dalam industrinya, sehingga potensi pengembangan sektor itu cukup besar.

    ‎Disampaikan dia, saat ini pihaknya sudah mampu memproses sebanyak 10.147 sertifikat halal per hari, yang diharapkan mampu memacu industri domestik.

    ‎”Sehingga makin optimis jumlah angka makanan halal dan minuman halal makin meningkat, dan itu tandanya bahwa selain fesyen, food and beverage pun kita akan menjadi nomor satu,” ucapnya.

    ‎Kemenperin mencatat pada periode 2023–2024, Indonesia merupakan negara peringkat pertama investasi terbesar di sektor industri halal dengan nilai 1,6 miliar dolar AS.

    ‎Adapun total nilai investasi sektor industri halal, dari lima besar negara investasi halal terbesar yaitu, Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Maroko, dan Malaysia tercatat sebesar 5,8 miliar dolar AS.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah serta menjadi solusi konkret atas keluhan petani terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan.

    “Hari ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok,” kata Zulhas sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun. Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Tahapan tersebut kini tengah diurus secara paralel agar proses penugasan dapat berjalan sesuai aturan tanpa menghambat pelaksanaan program strategis di lapangan. Mekanisme itu juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” tuturnya.

    Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan respons cepat dari pemerintah, pembangunan 100 gudang itu diharapkan mampu memperlancar rantai pasok, meningkatkan daya serap hasil panen, dan menyejahterakan petani di seluruh Indonesia.

    “Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita, belum lahan baru, irigasi, bibit unggul, belum sekarang pupuk dapat diskon 20 persen. Jadi ini persiapan, kemarin (gudang Bulog) kurang, belum cukup sih, (pembangunan) 100 gudang Bulog ini minimal bertahap,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas: Indonesia bisa jadi jembatan untuk terciptanya perdamaian dunia

    Ibas: Indonesia bisa jadi jembatan untuk terciptanya perdamaian dunia

    “Kemajuan sejati terjadi ketika kita bekerja bersama, baik di bidang pendidikan, budaya, teknologi hijau, hingga pembangunan ekonomi yang inklusif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Indonesia harus berperan sebagai jembatan peradaban dunia dalam upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan kolaborasi global.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pidato pembuka World Peace Forum ke-9, yang digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, dengan tema “Indonesia as a Bridge of Civilizations: From Dialogue to Global Collaboration, Strengthening Values and Creating Harmony” seperti dikutip siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    “Kemajuan sejati terjadi ketika kita bekerja bersama, baik di bidang pendidikan, budaya, teknologi hijau, hingga pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Ibas dalam siaran pers tersebut.

    Menurut Ibas, Indonesia memiliki modal kuat dalam menerapkan konsep memelihara perdamaian antar umat.

    Modal kuat itu muncul dari suasana harmonis dan sikap toleransi antar umat beragama, suku dan ras yang telah terjalin di Indonesia hingga saat ini.

    “lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kata dia.

    Melalui politik luar negeri “Seribu Kawan, Tanpa Musuh” (Thousand Friends, Zero Enemy), Indonesia berperan aktif sebagai jembatan antara Utara dan Selatan, Timur dan Barat, Dunia Islam dan Dunia Barat.

    “Kami tidak mengklaim punya semua jawaban, tapi kami berkomitmen untuk terus belajar, berbagi, dan berjalan bersama komunitas global menuju perdamaian dan saling pengertian,” tutur Ibas.

    Ibas melanjutkan, status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Indonesia juga mendukung untuk penguatan Wasatiyyat Islam (Islam yang moderat, adil, dan penuh kasih sayang) sebagai agenda global.

    Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah membahas hal ini dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal OKI di Jeddah pada Desember 2024.

    “Dunia membutuhkan Islam yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Islam yang menumbuhkan harapan, bukan perpecahan,” tegasnya.

    Dengan status negara muslim yang mampu memelihara kerukunan penduduk dengan lintas ras, agama dan budaya, Ibas yakin Indonesia dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan perdamaian dunia

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: Revisi aturan Minyakita siap masuk harmonisasi draf

    Kemendag: Revisi aturan Minyakita siap masuk harmonisasi draf

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat sudah final dan menunggu jadwal rapat koordinasi harmonisasi draf.

    Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, dalam rapat pengendalian inflasi daerah dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan pembahasan perubahan tata kelola minyak goreng telah selesai di level kementerian/lembaga.

    Selain itu, Kemendag juga sudah melakukan dengar pendapat umum atau public hearing untuk mendapat masukan dari akademisi.

    “Kami udah melaksanakan public hearing sekitar 10 hari yang lalu, sekaligus juga di dalam rakor pengendalian inflasi ini juga kami anggap sebagai public hearing, karena kami menyampaikan bahwa rencana finalisasi permendag tersebut sudah final. Saat ini, kami sedang menunggu agenda jadwal pembahasan harmonisasi draf,” ujar Nawandaru

    Nawandaru menyampaikan proses harmonisasi tersebut akan dilakukan di Kementerian Hukum.

    Nantinya, Kementerian Hukum yang akan memimpin untuk mengundang kementerian/lembaga terkait guna membahas setiap pasalnya secara rinci.

    “Jadi nanti dari Kementerian Hukum yang akan take lead untuk mengundang kementerian lembaga terkait untuk membahas pasal per pasal hingga pada finalnya perlu penyelesaian,” katanya.

    Dalam perubahan Permendag 18/2024, terdapat lima poin utama yang ditekankan, yakni pemerintah akan mendorong sebagian distribusi Minyakita melalui distributor BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD.

    Kedua, fokus distribusi Minyakita untuk mengisi pasar rakyat.

    Menurut Nawandaru, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

    Ketiga, mengoptimalkan atau mendukung beberapa program pemerintah seperti gerakan pasar murah, bantuan pangan, serta pendistribusian dan pengisian pasokan di koperasi desa merah putih.

    Keempat, pemberian insentif domestic market obligation (DMO) yang lebih tepat sasaran.

    Pemberian insentif saat ini dinilai tidak efektif untuk meningkatkan pemerataan distribusi Minyakita ke seluruh pelosok Indonesia.

    Insentif akan diarahkan untuk meningkatkan distribusi Minyakita ke pasar rakyat melalui BUMN.

    Terakhir, penguatan pengawasan dan pengenaan sanksi.

    Dukungan pengawasan dan pemberian sanksi akan ditingkatkan untuk mencegah adanya penyelewengan yang berakibat pada terganggunya ketersediaan pasokan dan harga.

    Salah satunya, opsi penangguhan persetujuan ekspor dan/atau pembekuan persetujuan ekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Astra tegaskan komitmen dukung pembangunan rumah layak huni

    Astra tegaskan komitmen dukung pembangunan rumah layak huni

    Bandung (ANTARA) – PT Astra International menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui program pembangunan rumah layak huni (RLH) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro mengungkapkan bahwa perusahaannya memulai pembangunan 250 unit rumah layak huni di dua wilayah binaan Desa Sejahtera Astra yakni 165 unit di Banyumas, Jawa Tengah, dan 85 unit di Garut, Jawa Barat.

    “Program ini ditargetkan akan dikembangkan hingga mencapai 1.000 unit rumah bagi masyarakat penerima manfaat,” kata Djony dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jabar, Selasa.

    Djony mengatakan pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas dampak sosial di masyarakat.

    “Bagi Astra, penyediaan hunian adalah langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan generasi penerus,” kata dia.

    Ia mengungkapkan pembangunan rumah layak huni ini diawali dengan kegiatan groundbreaking pada 20 Agustus 2025, sebagai penanda dimulainya proyek di dua wilayah binaan Astra tersebut.

    “Kami berharap rumah ini menjadi pusat ketahanan keluarga dan akselerator masa depan yang lebih baik. Kami percaya dengan kolaborasi aktif dari semua elemen bangsa, kesejahteraan sosial yang merata dapat tercapai,” ujarnya.

    Djony mengatakan selain dukungan pembangunan fisik, Astra juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pembangunan.

    “Kami mengundang seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi aktif demi terciptanya kesejahteraan sosial yang merata,” ujar dia.

    Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki, menumbuhkan semangat gotong royong, serta meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan.

    “Semangat kami dalam mendukung program rumah layak huni ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia,” katanya.

    Astra merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan 302 anak perusahaan, ventura bersama, serta entitas asosiasi, dan didukung lebih dari 190.000 karyawan.

    Perusahaan memiliki rekam jejak kontribusi publik dan sosial yang baik melalui empat pilar, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan serta sembilan yayasan yang turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian dunia ketika berbicara dalam World Peace Forum ke-9 yang dihelat di Jakarta.

    Ibas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa, tetapi masyarakat hidup dalam persatuan.

    “Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa, namun kami berdiri sebagai satu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berkomitmen menjembatani perbedaan demi perdamaian dan kemanusiaan,” kata dia.

    Indonesia, imbuh Ibas, terus mengedepankan politik luar negeri “seribu teman, nol musuh” sebagai bentuk diplomasi aktif dan terbuka terhadap semua pihak.

    Ia menekankan pentingnya menjadikan dialog antarbangsa tidak hanya sebagai ajang pertukaran ide, tetapi juga sebagai dasar aksi nyata untuk mengatasi tantangan global, seperti disinformasi, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga ketidakadilan sosial.

    Di sisi lain, Ibas juga mengutarakan urgensi memperkuat nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bersama, termasuk Pancasila, moderasi beragama, serta nilai-nilai budaya ketimuran yang menekankan harmoni dan tanggung jawab.

    World Peace Forum ke-9 dengan tema “Considering Wasatiyyat and Tionghoa for Global Collaboration” dibuka pada Senin (10/11). Pembukaan berlangsung di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Ibas turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan World Peace Forum sebagai momentum memperkuat kerja sama antarbangsa demi mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

    “Mari kita bangun dunia yang berlandaskan kepercayaan, keadilan, dan harmoni. Indonesia siap menjadi jembatan peradaban dan mitra perdamaian bagi dunia,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerja yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

    Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

    “Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Zulhas di sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) percepatan pembangunan gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) itu dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan perwakilan Menteri Keuangan.

    Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik.

    “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leader-nya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

    “Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksikan 34,77 juta ton (gabah setara beras), bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

    Ia menambahkan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

    “Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen.

    Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk hadir dalam rapat pembahasan strategi penyelamatan kebijakan industri baja nasional bersama legislator di Senayan.

    Nurdin, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyayangkan ketidakhadiran Mendag Budi Santoso pada rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan sejumlah kementerian/lembaga yang berlangsung Senin (10/11).

    “Kita mengapresiasi kehendak luar biasa dari Presiden. Ini bukan sekadar urusan bisnis baja, tapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dan menghargai produk dalam negeri,” katanya.

    Menurut ia, baja merupakan bagian dari urat nadi pembangunan industri infrastruktur dan manufaktur yang kini menjadi penopang daya saing nasional sehingga kehadiran Mendag dalam pembahasan penyelamatan ini sangat krusial.

    “Menteri itu pembantu presiden, sedangkan DPR, secara konstitusi, setara dengan presiden. Jadi, ketika DPR mengundang, apalagi membahas kebijakan penting seperti industri baja, minimal wamen (wakil menteri) yang hadir,” tuturnya.

    Nurdin mengatakan kehadiran pejabat setingkat menteri bukan semata soal protokoler, melainkan bagian dari penghormatan terhadap fungsi representasi rakyat.

    “Tidak mudah duduk di sini, kami memperjuangkan suara rakyat. Jadi, kalau kebijakan yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada industri baja, DPR akan menegaskan posisinya,” ujarnya.

    Terlebih, kondisi industri baja nasional sedang menghadapi tekanan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, produksi baja Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 18 juta ton, menempatkan Indonesia di posisi ke-14 di dunia.

    Namun, utilisasi kapasitas nasional baru menyentuh 52,7 persen, sementara kebutuhan baja dalam negeri pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 19,3 juta ton, sebagian besar masih dipenuhi dari impor murah, terutama asal China.

    Di tengah kondisi seperti itu, Komisi VI DPR meminta Mendag turun langsung. “Tanpa keberpihakan nyata pemerintah, industri baja nasional akan terus tergerus di negara sendiri,” imbuh Nurdin.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjaminan KUR Askrindo tembus Rp1.096 triliun per September 2025

    Penjaminan KUR Askrindo tembus Rp1.096 triliun per September 2025

    Jakarta (ANTARA) – Akumulasi volume pertanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), mencapai Rp1.096 triliun untuk periode 2007 hingga September 2025.

    Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran mengatakan pertanggungan itu melibatkan 35,8 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

    “Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Askrindo dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi sektor UMKM,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam periode yang sama, posisi keuangan KUR Askrindo juga menunjukkan performa positif, di mana total aset tercatat sebesar Rp15,4 triliun per September 2025.

    Sementara ekuitas perusahaan tercatat sebesar Rp14 triliun, outstanding pertanggungan Rp99,5 triliun, serta gearing ratio mencapai 7,09 kali.

    “Kinerja ini mencerminkan kapasitas Askrindo yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program KUR secara nasional,” jelasnya.

    Menurut Fankar, program KUR mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

    Berdasarkan hasil analisis data dari IFG Progress, kabupaten yang memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi, yakni mencapai 7,2 persen untuk penerima KUR pertama, 5,7 persen untuk penerima berulang, dan 8,5 persen bagi wilayah yang memanfaatkan KUR serta kredit komersial.

    Melihat data tersebut, Askrindo meyakini dukungan pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

    Askrindo pun berusaha hadir sebagai perusahaan asuransi dan lembaga penjamin sekaligus mitra pertumbuhan bagi UMKM.

    Fankar menuturkan pihaknya berupaya memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang.

    Hingga sejauh ini, Askrindo telah menjalin kerja sama dengan 26 bank penyalur KUR dan memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui program pemberdayaan atau pendampingan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.