Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah agresif untuk memastikan perekonomian nasional tumbuh lebih cepat pada periode mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Marwan merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025.
“Namun, di balik catatan positif ini, kita juga perlu mencermati bahwa momentum pertumbuhan mulai melambat, dan butuh langkah yang lebih agresif untuk memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas pada kuartal IV 2025,” kata Marwan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.
Marwan mengatakan angka tersebut patut diapresiasi karena Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di atas lima persen di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan tekanan geopolitik kawasan.
Menurutnya, capaian itu menunjukkan ketahanan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dijalankan pemerintah.
Ia menerangkan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari 4,96 persen menjadi 4,89 persen pada kuartal III 2025.
Marwan menilai perlambatan itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, masih tertekan oleh inflasi pangan yang berada di atas tiga persen.
Padahal, menurut dia, konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Oleh karena itu, penguatan daya beli prioritas utama pemerintah di kuartal IV 2025,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak langsung pada rakyat kecil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program tersebut memberikan dorongan langsung pada konsumsi rumah tangga.
“Kebijakan ini diyakini dapat menambah persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” ucap Marwan.
Lebih lanjut, Marwan mendorong peningkatan investasi yang melambat dari 6,99 persen menjadi 5,04 persen. Menurutnya,, langkah cepat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempercepat penanaman modal baru.
Marwan menilai, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, agro-processing, pertanian modern, teknologi digital, dan energi baru terbarukan.
Menurutnya, pendekatan seperti itu akan membuat investasi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi alat pemerataan kesejahteraan nasional.
“Pemberian insentif pada tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal akan menciptakan efek ganda, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan wilayah,” ucapnya.
Marwan juga menilai realisasi proyek infrastruktur yang tertunda perlu dipercepat, khususnya di sektor yang mempunyai efek propaganda tinggi seperti transportasi logistik, energi bersih, dan konektivitas antarwilayah.
Menurut dia, pemerintah daerah juga harus diberikan dorongan dalam penggunaan dana transfer pusat dengan sistem insentif berbasis kinerja.
“Dengan begitu, belanja pemerintah menjadi instrumen efektif menjaga momentum pertumbuhan di kuartal akhir tahun,” ujarnya.
Ia setuju bahwa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal IV 2025 bukan hal mudah. Namun, menurutnya, dengan sinergi kebijakan yang solid antara fiskal, moneter, dan sektor riil, sasaran tersebut bukanlah mimpi.
Marwan mencontohkan kolaborasi antara Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen dan langkah pemerintah yang terus menjaga stabilitas harga dan memperkuat jaring pengaman sosial akan menjadi pondasi kokoh untuk akselerasi pertumbuhan di akhir tahun.
“Namun, yang paling penting, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ini inklusif dan berkeadilan yaitu ketika rakyat bisa merasakan hasilnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja yang layak, dan harga yang stabil,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
