Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Sumsel targetkan groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat pada 2026

    Sumsel targetkan groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat pada 2026

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin pada 2026.

    Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan setelah melalui tahapan panjang mulai dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penetapan lokasi (penlok), hingga serah terima lahan, kini proyek strategis nasional (PSN) tersebut memasuki tahap pembentukan konsorsium untuk pengelolaan dan pembangunan.

    Pembangunan pelabuhan itu, menurut dia, merupakan proyek yang diprakarsai oleh daerah, untuk itu ditunjuk BUMD PT Sumsel Energi Gemilang (SEG), BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumsel. SEG akan berkolaborasi dengan tiga perusahaan besar yakni PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU).

    Sehingga, ia mengatakan pemerintah provinsi menargetkan peletakan batu pertama Pelabuhan Tanjung Carat dapat dilakukan pada kuartal pertama 2026.

    “Kalau Pelabuhan Baru di Tanjung Carat ini sudah jadi, maka Pelabuhan Boom Baru akan ditutup. Esensi dari pemindahan ini adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya warga Kota Palembang,” katanya.

    Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Boom Baru yang berada di pusat kota. Pemindahan kegiatan pelabuhan ke Tanjung Carat diharapkan mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Selain itu, karena ini pelabuhan samudera dan internasional, maka komoditas ekspor dari Sumsel tidak akan lagi ‘lari’ ke pelabuhan lain. Brand Sumsel bisa kembali kuat,” ujar dia.

    Setelah Pelabuhan Boom Baru resmi ditutup, menurut dia, Pemprov Sumsel bersama Pemerintah Kota Palembang dan pemilik lahan akan membahas pemanfaatan kawasan tersebut.

    “Kemungkinan besar akan digunakan untuk fasilitas publik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas sebagai pembina pemerintah daerah bukanlah hal mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

    “Negara kita adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Kepulauan terbesar di dunia, dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Belum lagi urusan DPRD, jadi ini cukup kompleks,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito mengatakan perbedaan karakter dan kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas tata kelola pemerintahan juga bervariasi. Ada daerah yang sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik, ada pula yang masih perlu banyak pembinaan.

    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tetapi, ini adalah tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Mendagri, Tito menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Terlebih, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.

    “Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pembinaan, sinergi, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus terus diperkuat agar seluruh wilayah mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

    Kerja keras Tito dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan kategori Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang bergengsi “Indonesia Kita Award”.

    Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Ajang “Indonesia Kita Award” merupakan bentuk penghargaan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jatim gagas desa wisata edukatif perjuangan Marsinah

    Pemprov Jatim gagas desa wisata edukatif perjuangan Marsinah

    Misalnya ada suvenir-suvenir yang terkait dengan pesan-pesan seorang Marsinah, sebenarnya itu kan bisa sederhana

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggagas pengembangan desa wisata edukatif perjuangan buruh di Nganjuk, sebagai bentuk penghormatan terhadap Marsinah, buruh pabrik arloji yang baru dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

    “Sebenarnya ini kan sudah mulai ya menjadikan desa di mana Marsinah berproses kemudian permakamannya di sana itu sebenarnya sudah diinisiasi menjadi destinasi wisata edukatif. Tapi kan kalau sebuah desa wisata tentu kelengkapan-kelengkapannya itu ya harus di-assessment,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat tasyakuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Marsinah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

    Khofifah meminta Bupati Nganjuk Marhaen serta kepala desa agar bangunan heroisme itu tetap akan tumbuh.

    Mantan Menteri Sosial itu juga menegaskan bahwa pembangunan desa wisata ini harus mempertahankan ruh perjuangan Marsinah.

    “Meskipun itu mungkin tambahan wisata, mungkin taman, mungkin mobil odong-odong dan seterusnya kelengkapan-kelengkapan sebagai sebuah destinasi wisata tentu harus ada,” katanya.

    Tapi bawa semangat heroisme kepada siapa pun yang ke sana itu harus tetap tumbuh.

    “Misalnya ada suvenir-suvenir yang terkait dengan pesan-pesan seorang Marsinah, sebenarnya itu kan bisa sederhana tapi mereka pula ada semangat dari pesan-pesan seorang Marsinah,” lanjutnya.

    Kakak kandung Marsinah, Marsini menyatakan keluarga mendukung penuh rencana tersebut.

    Ia berharap rumah masa kecil Marsinah di Nganjuk dapat dijadikan museum kecil agar kisah perjuangan sang pahlawan tetap hidup.

    “Masih ada rumah tempat kami tinggal bersama nenek. Tempat itu bisa dijadikan museum kecil agar cerita Marsinah tidak hilang. Semoga nanti bisa dijaga, bukan digeser atau diwariskan ke yang lain. Kami ingin itu jadi tempat belajar,” kata Marsini.

    Bupati Nganjuk Marhaen menyambut baik rencana pengembangan desa wisata tersebut. Ia menilai Marsinah merupakan sosok pejuang hak asasi manusia (HAM) yang lahir dari kalangan masyarakat kecil.

    “Pahlawan yang biasanya berangkat dari pejuang, tokoh agama, ini dari wong cilik, istilah saya kaum marhaen. Dari keluarga kecil. Bekerjanya buruh, perempuan. Pejuang HAM,” ujarnya.

    Dia berharap Marsinah meninggal husnul khotimah dan kita bisa meneruskan api perjuangannya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

    Dalam kunjungan itu, Menkeu memantau proses pemeriksaan barang secara langsung dengan mencocokkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fisik barang.

    “Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Purbaya juga memeriksa pengoperasian kontainer scanner yang baru digunakan sekitar dua minggu lalu. “Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” tambahnya.

    Lewat pemantauan ini, Menkeu ingin memastikan pelaksanaan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional.

    Sementara itu, kunjungan di KBLBC Kelas II Surabaya berfokus pada peninjauan fasilitas laboratorium.

    Menkeu menyatakan KBLBC Kelas II Surabaya merupakan salah satu unit pendukung teknis yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai.

    Dalam konteks itu, KBLBC mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    KBLBC Kelas II Surabaya kini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang responsif gender, guna memastikan bahwa seluruh pegawai dapat mengakses, menggunakan, dan merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa diskriminasi.

    Purbaya pun mengapresiasi jajaran Bea dan Cukai atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama di tengah meningkatnya tantangan global.

    “Untuk teman-teman Bea dan Cukai, semangat. Anda ada di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

    Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

    “Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.

    Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

    Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

    Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

    Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

    Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

    Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

    Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Ambon ikuti PKPD di Singapura

    Wali Kota Ambon ikuti PKPD di Singapura

    Pemimpin pelayan adalah pemimpin yang mengubah rasa kemalangan orang yang dipimpinnya menjadi rasa bahagia, damai, dan sukacita

    Ambon (ANTARA) – Wali Kota Ambon, Maluku, Bodewin M. Wattimena, menjadi salah satu dari 25 kepala daerah di Indonesia yang mengikuti Program Kepemimpinan Pemerintahan Daerah (PKPD) II di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

    “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan kepala daerah agar lebih inovatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Bodewin, di Ambon, Selasa.

    Melalui partisipasinya dalam kegiatan tersebut, Bodewin berharap dapat menerapkan berbagai praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan publik di Kota Ambon menjadi lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

    Bodewin juga menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kegiatan internasional tersebut.

    “Kesempatan yang luar biasa bagi kami 25 Kepala Daerah yang mengikuti PKPD II, bisa berkunjung dan berdiskusi di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura. Semoga bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

    Bodewin mengatakan pengalaman tersebut membuka wawasan baru mengenai strategi pemerintahan yang efisien dan berbasis teknologi.

    Ia menegaskan bahwa inovasi tidak hanya berarti digitalisasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Setiap inovasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan sekadar formalitas administrasi,” jelasnya.

    Bodewin berkomitmen untuk membagikan ilmu dan pengalaman dari PKPD II kepada jajaran Pemerintah Kota Ambon. Dengan begitu, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih sinergis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan Kota Ambon yang lebih nyaman, maju, dan berdaya saing.

    Ia juga menambahkan tentang makna kepemimpinan yang melayani dengan hati yang tulus, sebagaimana kasih seorang ibu yang tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih, sehingga semua orang di sekitar kita merasakan kedamaian.

    “Pemimpin pelayan adalah pemimpin yang mengubah rasa kemalangan orang yang dipimpinnya menjadi rasa bahagia, damai, dan sukacita,” ucapnya.

    Pesan tersebut menggambarkan filosofi kepemimpinan yang dipegang Bodewin — memimpin dengan ketulusan dan pelayanan hati, bukan sekadar menjalankan jabatan.

    Dengan semangat itu, Bodewin berharap hasil pembelajaran dari PKPD II dapat diimplementasikan di Ambon untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI: Tiket kereta api periode libur Natal 2025 sudah dapat dipesan

    KAI: Tiket kereta api periode libur Natal 2025 sudah dapat dipesan

    Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta

    Palembang (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional (Divre) III Palembang, Sumatera Selatan, menyebutkan tiket kereta api jarak jauh untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan.

    Manajer Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Selasa, mengatakan tiket kereta api jarak jauh periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan oleh masyarakat. Sesuai dengan kebijakan KAI, bahwa pemesanan tiket KA jarak jauh dapat dipesan mulai H-45 keberangkatan.

    Pemesanan tiket untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, serta channel penjualan resmi tiket KA lainnya yang telah bekerjasama dengan KAI. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk memastikan kembali tanggal dan waktu keberangkatan, serta stasiun tujuan.

    “Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu dan stasiun tujuan, agar tidak salah jadwal, karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api,” katanya.

    Ia menjelaskan pemesanan tiket yang dapat dilakukan untuk keberangkatan hingga H-45, di mana untuk masa libur panjang di tanggal keberangkatan 24, 25 dan 26 Desember 2025 sudah dapat dipesan mulai tanggal 11 November 2025.

    Sedangkan, untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2025 dan seterusnya pemesanan baru dapat dilakukan tanggal 12 November 2025.

    “Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta,” jelasnya.

    Pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Divre III Palembang mengoperasikan KA Bukit Serelo Relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP), KA Ekspres Rajabasa relasi Kertapati – Tanjung karang (PP) dan KA komersial Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP) dengan menyiapkan rata-rata 2.880 tempat duduk setiap hari nya.

    Jumlah tersebut dapat berubah, apabila pada masa libur Natal dan tahun baru tiket untuk KA Bukit Serelo, KA Ekspres Rajabasa dan KA Sindang Marga ada gerbong tambahan.

    Tarif tiket kereta api Sindang Marga/ KA komersial di masa Natal dan tahun baru tetap mengacu pada ketentuan Tarif Batas Bawah (TBB) – Tarif Batas Atas (TBA), sedangkan tiket untuk KA Public Service Obligation (PSO), yaitu KA Bukit Serelo dan KA Ekspres Rajabasa tarifnya tetap sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Natal dan tahun baru , masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 0811-2223-3121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

    “KAI berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui perjalanan kereta api yang aman dan nyaman,” kata Aida.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waketum NasDem: Revisi UU Pemilu dalam kajian internal partai

    Waketum NasDem: Revisi UU Pemilu dalam kajian internal partai

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan partainya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lewat kajian internal.

    “Itu kan nanti dibicarakan, akan kita tindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi itu pada saat pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Saan usai acara HUT Ke-14 Partai NasDem di Jakarta, Selasa.

    Selama ini, menurut dia, Partai NasDem selalu mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tujuh persen terkait revisi UU Pemilu.

    Ia mengatakan pembahasan UU Pemilu itu juga akan didiskusikan lebih lanjut dengan fraksi-fraksi dan partai-partai di DPR.

    “Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen karena memang juga terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu belum dimulai,” ujarnya.

    Revisi UU Pemilu, kata Saan, masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. Untuk itu, Partai NasDem saat ini sedang dalam tahap pengkajian revisi UU tersebut.

    “Misalnya kayak NasDem, tentu NasDem melakukan kajian terkait dengan nanti revisi Undang-Undang Pemilu. Poin-poin apa saja yang nanti NasDem sampaikan, akan tawarkan kepada fraksi-fraksi yang lain dan tentu juga dengan pemerintah,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Prolegnas Tahun 2026.

    Menurut dia, Komisi II DPR pun akan menjadi pihak yang menginisiasi pembahasan itu. Dengan dibahas pada 2026, menurut dia, DPR memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan penyusunan RUU tersebut.

    “Kita akan bisa lebih fokus, kita akan bisa lebih memperbincangkan secara lebih mendalam soal perubahan undang-undang pemilu tersebut,” kata Zulfikar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden pimpin rapat di Halim sebelum bertolak ke Australia

    Presiden pimpin rapat di Halim sebelum bertolak ke Australia

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Selasa (11/11) bertolak ke Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Ada sejumlah agenda yang akan dijalani Presiden dalam kunjungan itu, termasuk bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Sebelum bertolak Presiden juga sempat memimpin rapat dan memberikan arahan kepada jajarannya. (Aria Cindyara/Suci Nurhaliza/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.