Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Ini tujuan Pulau Seribu bangun tanggul di Pulau Harapan

    Ini tujuan Pulau Seribu bangun tanggul di Pulau Harapan

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) membangun tanggul di sisi selatan Pantai Ambalat, Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi gelombang pasang hingga ancaman abrasi atau pengikisan tanah akibat ombak.

    “Tanggul ini dibangun sepanjang 80 meter dengan lebar 80 sentimeter yang terbuat dari material kubus masif yang disusun,” kata Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu Mustajab di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, tanggul ini merupakan tindak lanjut dari usulan masyarakat di daerah setempat yang disalurkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun ini.

    Ia menambahkan warga membutuhkan tanggul ini untuk melindungi wilayah daratan dari ancaman gelombang pasang dan terkikis ombak laut abrasi.

    Pekerjaan ini sudah dimulai dari awal Oktober 2025 dan ditargetkan rampung Desember 2025 dan saat ini proses pembangunan masih mencapai 30 persen dari total pembangunan.

    “Semoga dengan adanya tanggul ini dapat membuat warga lebih merasa aman dan nyaman,” kata dia.

    Ia mengaku ada kendala dalam pembangunan terjadi seperti beberapa hari lalu cuaca tengah kurang baik, sehingga petugas mengalami kendala saat pelangsiran kubus dan membuat pengerjaan menjadi lambat.

    Dirinya menjelaskan setelah selesai susunan kubis masif ini akan dilanjutkan dengan pengecoran lalu dicat agar menarik.

    Sementara itu, Lurah Pulau Harapan, Muhammad Nuralim mengatakan sisi selatan pantai ini merupakan jalan perbatasan antara Pulau Harapan dan Pulau Kelapa sehingga keberadaan tanggul ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

    “Mudah-mudahan tanggul ini mampu melindungi daratan pulau dan menjadi pembatas antar darat dan laut,” kata dia.

    Sebelumnya Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu melakukan sosialisasi pembangunan tanggul dan pemecah ombak (breakwater) di tiga kelurahan yang ada di kabupaten tersebut dengan biaya mencapai Rp82,48 miliar.

    “Saat ini kami lakukan sosialisasi rencana pembangunan tanggul dan ‘breakwater’ di tiga kelurahan,” kata Kepala Seksi Pantai Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu, Wahyu Maulana.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau pelopor pemberdayaan ekonomi dalam ajang Indonesia Kita Award sebagai hasil upaya menggenjot investasi dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    “Penghargaan ini memberikan semangat bagi kami sebagai pemerintah dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Selasa.

    Dengan penghargaan ini, kata dia, membuktikan bahwa langkah Pemprov Jateng dalam memperkuat investasi dan menciptakan lapangan kerja, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi di provinsi ini pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal.

    Besaran investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp29,27 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp36,86 triliun.

    Ia menyebutkan bahwa capaian tersebut diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa.

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III (Juli-September) 2025 sebesar 5,37 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,04 persen.

    Jika dilihat secara kuartal ke kuartal (Q-to-Q), kata dia, ekonomi Jateng tumbuh 1,12 persen, sementara ekonomi Jateng secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2025 tumbuh 5,21 Persen (C-to-C)

    Menurut dia, capaian itu tak lepas dari upaya koloborasi dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lainnya.

    “Membangun suatu daerah itu tidak bisa mengandalkan APBD atau pendapatan asli daerah (PAD), itu hanya 15 persen. Sedangkan 85 persen adalah investasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar,” katanya.

    Maka dari itu, Pemprov Jateng terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.

    Selain itu juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, link and match pendidikan dengan industri, serta program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja.

    Saat ini ada tujuh kawasan industri di Jateng, meliputi Kendal Industrial Park (KEK Kendal), Grand Batang City, Batang Industrial Park, Wijaya Kusuma Industrial Park, Jatengland Industrial Park, Kawasan Industri Candi, dan Bukit Semarang baru (BSB).

    Tidak hanya itu, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru untuk mendukung investasi di wilayah masing-masing.

    Beberapa daerah seperti Cilacap, Kebumen, Sragen, Semarang, dan lainnya sudah mulai menyiapkan lahan untuk kawasan industri atau kawasan ekonomi baru.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga diminta manfaatkan pemutihan sanksi pajak-BBNKB

    Warga diminta manfaatkan pemutihan sanksi pajak-BBNKB

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta August Hamonangan meminta warga untuk memanfaatkan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) karena ini meringankan.

    “Adanya program pemutihan ini, seharusnya bisa menjadi insentif bagi warga Jakarta untuk membayar pajak dan BBNKB,” kata August di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, program dari Polda Metro Jaya berupa pemutihan denda yang diselenggarakan dari 10 November sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dimanfaatkan warga.

    August menilai bahwa program tersebut merupakan kesempatan bagi Jakarta untuk menarik pembayaran pajak dari pengguna kendaraan bermotor yang jumlahnya cukup banyak.

    “Jika mengacu pada data Polri, maka terdapat lebih dari 24 juta unit kendaraan bermotor yang berkeliaran di Jakarta. Dengan kata lain, 15,04 persen kendaraan di Indonesia berada di kota Jakarta ini,” ujarnya.

    Jumlah tersebut kata dia, merupakan potensi besar bagi pendapatan pajak di Ibu Kota. Sehingga, hal itu perlu dikejar secara serius dengan cara disosialisasikan secara masif kepada masyarakat bahwa kini ada kesempatan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa denda.

    August mendorong agar warga Jakarta memanfaatkan momentum ini untuk menunaikan tanggung jawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena penting bagi pemasukan kas daerah.

    “Saya berharap warga juga bisa antusias mengikuti program ini dan membayarkan pajak kendaraan bermotor. Kita perlu ingat bahwa pajak kita ini penting untuk pembangunan,” katanya.

    Sebelumnya, pemutihan atau penghapusan sanksi pajak dan sanksi bea balik nama (BBN) untuk kendaraan Jakarta mulai dibuka pada Senin (10/11).

    “Info bagi wajib pajak kendaraan Jakarta, program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak dan sanksi BBN kendaraan bermotor terhitung mulai 10 November sampai dengan 31 November 2025,” demikian tertera dalam unggahan akun X (Twitter) @TMCPolda Metro.

    Adapun khusus pelayanan pemutihan untuk hari Sabtu dan Minggu dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring).

    “Melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal),” tulis unggahan tersebut.

    Program ini menjadi angin segar bagi para pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak, karena memberikan kesempatan untuk melunasi kewajiban tanpa dikenai denda.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementrans beri penghargaan relawan yang gugur usai melaksanakan tugas

    Kementrans beri penghargaan relawan yang gugur usai melaksanakan tugas

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) –

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) beri penghargaan gelar Patriot Transmigrasi bagi seorang relawan asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang meninggal dunia setelah melaksanakan tugasnya bersama Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi 11.

    Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Sidoarjo, Selasa, menyatakan bahwa relawan bernama Abdul Rohid tersebut meninggal dunia pada 10 November 2025 setelah melaksanakan tugasnya di kawasan Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah.

    “Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Almarhum Abdul Rohid merupakan Anggota Tim Ekspedisi Patriot 11 yang melakukan riset pemetaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah,” kata Iftitah.

    Menurutnya, almarhum Rohid yang merupakan mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) lebih memilih untuk bergabung dengan ekspedisi tersebut pada Agustus lalu, dibandingkan mengikuti wisuda yang sejatinya dilaksanakan pada bulan September lalu.

    Iftitah berkata, semangat Rohid dalam memberikan kontribusi nyata bagi negara tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh generasi muda di Indonesia.

    Dalam upacara pemberian penghargaan gelar Patriot Transmigrasi di Sidoarjo, Selasa (11/11) sore tersebut, Iftitah juga menyatakan Kementrans akan memenuhi seluruh keinginan dan cita-cita Rohid yakni memastikan adik perempuan almarhum yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas untuk dapat menempuh pendidikan sarjana di masa mendatang.

    Iftitah memastikan yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan secara penuh dari pemerintah yang bekerja sama dengan ITS. Selain itu Iftitah juga memastikan pihaknya akan memberikan baju batik terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan guna dapat digunakan pada momen wisuda Rohid yang dijadwalkan pada Maret 2026 mendatang.

    “Kami pastikan akan memberi bantuan berupa beasiswa bagi adik perempuan korban hingga selesai pendidikan sarjana. Kami juga akan memberikan batik terbaik bagi orang tua dan saudara korban agar digunakan pada wisuda almarhum pada Maret 2026 mendatang,” kata Iftitah.

    Iftitah turut menegaskan bahwa program Ekspedisi Patriot Transmigrasi Kementrans merupakan salah satu upaya lembaga dalam melaksanakan pemerataan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan melalui pendistribusian SDM unggul dan terpilih tersebut menuju 154 daerah transmigrasi di seluruh Indonesia.

    Selain upacara pemberian penghargaan Patriot Transmigrasi tersebut, pihak kampus juga menyerahkan ijazah almarhum kepada keluarga sekaligus menyerahkan secara simbolis gelar sarjana bagi almarhum.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal sebesar Rp300 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja baik pada upaya penanganan stunting untuk tahun anggaran 2025.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 November 2025.

    “Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp300 miliar,” demikian bunyi putusan kedua KMK 330/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.

    Nilai insentif tahun ini lebih rendah Rp475 miliar bila dibandingkan insentif tahun lalu yang mencapai Rp775 miliar.

    Selain dari segi nominal, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah pada tahun ini, dengan rincian 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.

    Sedangkan, pada KMK 353/2024 yang diteken oleh eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

    Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif di antaranya Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sementara untuk kabupaten, di antaranya Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) seluruh sarana perkeretaapian untuk memastikan kesiapan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Banyak item yang diperiksa bersama dan harus sesuai Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api,” kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan dalam keterangannya, Selasa.

    Ramp check tersebut merupakan langkah krusial untuk menjamin kelaikan operasi armada kereta api sebelum memasuki salah satu periode angkutan puncak tersibuk dalam setahun yakni angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

    “Outcome ramp check itu adalah pelayanan terhadap penumpang yang andal dan taktis, sehingga dapat tercipta perjalanan yang aman, lancar, dan terkendali selama masa Natal dan Tahun Baru,” tuturnya.

    Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif mencakup dua aspek utama yakni administratif dan teknis. Dari sisi administratif, tim inspektor memverifikasi kelengkapan dokumen sarana, meliputi identitas sarana, kelengkapan dokumen pemeriksaan terakhir (checksheet), hingga validitas tanda lulus uji kelaikan.

    Sementara dari aspek teknis, fokusnya adalah pada fungsi vital yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang, sehingga tim menyisir secara detail berbagai komponen, mulai dari sistem pengereman, fungsi sistem pencahayaan, peralatan komunikasi, hingga kondisi roda dan komponen rangka bawah.

    Sementara Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung inspeksi keselamatan itu demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Kami mendukung penuh kegiatan ramp check yang dilakukan oleh rekan-rekan DJKA. Ini adalah wujud kolaborasi kami untuk memastikan standar tertinggi keselamatan transportasi bagi penumpang,” katanya.

    Cahyo menekankan bahwa inspeksi itu memiliki makna humanis yang mendalam, bukan sekadar prosedur teknis, sehingga inspeksi itu bukan sekadar memeriksa baut dan fungsi mesin.

    “Itu adalah tentang jaminan kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan setiap penumpang yang bepergian selama masa Natal dan Tahun Baru baik untuk berlibur atau berkumpul dengan keluarga merasa aman, tenang, dan dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat,” ujarnya.

    Ia mengatakan kegiatan ramp check itu diharapkan dapat memastikan 100 persen kelaikan seluruh sarana di Daop 9 Jember, sehingga mampu mewujudkan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang selamat, aman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan kereta api.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ledakan SMAN 72, KPAI beri pendampingan pada terduga pelaku

    Ledakan SMAN 72, KPAI beri pendampingan pada terduga pelaku

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia memastikan untuk memberikan pendampingan kepada terduga pelaku atau anak berkonflik dengan hukum (ABH) pada kasus peledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11).

    “Tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah pendampingan hukum dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan persidangan nanti,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Margaret menjelaskan juga, memastikan ABH ini terhindari dari perlakuan yang tidak manusiawi dan juga apa yang dilakukan tentu berperspektif kepada anak.

    “Tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum,” katanya.

    Selain itu, Margaret juga menyampaikan catatan terkait situasi kejadian ini, yang pertama adalah bagaimana upaya peningkatan perlindungan dan keamanan anak di lingkungan satuan pendidikan.

    “Di satuan pendidikan mesti memastikan bahwa anak-anak di sana bisa belajar, bisa berinteraksi, tidak mendapatkan kekerasan harus mampu dipastikan seperti itu,” katanya.

    Margaret juga menyampaikan dari kasus ini, pihaknya akan kembali melakukan upaya penguatan implementasi sekolah ramah anak dan implementasi secara optimal.

    “Yang berada di satuan pendidikan, tidak boleh abai terkait kesehatan mental anak-anak dan tidak boleh hanya fokus pada bagaimana kegiatan belajar berlangsung tetapi juga perlu melakukan perhatian atau pengawasan terkait aktivitas anak ketika di luar jam belajar,” katanya.

    Selanjutnya, menurut Margaret, anak-anak tentu membutuhkan adanya dukungan kuat dari semua yang berada di lingkungan terdekatnya terutama keluarga, orang tua dan juga termasuk lingkungan terdekat di satuan pendidikan.

    “Kita selalu menyampaikan, mari melakukan upaya penguatan pengawasan kepada aktivitas anak-anak kita di tidak hanya di dunia nyata tapi juga termasuk aktivitas di dunia siber atau media sosial anak,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat dilakukan pada tahun 2028 atau lebih cepat.

    “Sesuai arahan kita memprediksi bahwa pada tahun 2028 atau lebih cepat bisa dilakukan mandatori E10,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Eniya mengatakan, program mandatori bioetanol bertujuan untuk mengurangi impor bensin yang cukup tinggi.

    Pada saat tahun 2023, Kementerian ESDM mendorong adanya uji pasar (market trial) bioetanol oleh Pertamina. Pertamina melakukan market trial sejak 2023 dengan mencampurkan 5 persen etanol ke beberapa SPBU.

    Saat ini sudah ada BBM ramah lingkungan berbasis bioetanol 5 persen yang sudah dijual di 146 SPBU, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

    “Seperti yang kami sampaikan bahwa pentahapan mandatori untuk etanol ini dikeluarkan nantinya sebagai turunan dari Peraturan Menteri ESDM 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati menjadi keputusan menteri,” kata Eniya.

    Menurut dia, terdapat sejumlah tantangan terkait bioetanol mulai dari ketersediaan bahan baku dan adanya keterbatasan insentif. Kemudian tantangan dalam fluktuasi harga dari minyak nabati juga sangat berpengaruh, isu lingkungan dan deforestasi juga menjadi satu hal yang harus dicermati.

    Lalu infrastruktur produksi dan distribusi, keterbatasan dari fasilitas di terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga perlu dipertimbangkan, moda angkutnya yang memenuhi persyaratan termasuk fasilitas pendukung kapal jika pada suatu saat nanti ada pabrik bahan bakar nabati, lalu dari situ harus dikirimkan ke seluruh Indonesia.

    Di samping itu tantangan teknologi yang mana diperlukan adanya kesiapan teknologi yang dapat memproses secara efisien, dan sekaligus untuk menurunkan biaya produksi.

    Hal ini dikarenakan dari bahan baku yang ada, jika terjadi kompetisi dengan bahan pangan, bahan baku pupuk dan lain sebagainya, maka ini membuat tentunya industri bahan bakar nabati akan sulit berkembang. Pasar global juga menjadi satu atensi, karena adanya kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dan sebagainya.

    “Dari sini kami memberikan satu gambaran, bahwa dalam pelaksanaannya nanti tentunya perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk pelaksanaan dari tantangan dan sinergi dari pelaksanaan program bahan bakar nabati ini,” ujar Eniya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara: Redenominasi rupiah tak akan pengaruhi investasi nasional

    Danantara: Redenominasi rupiah tak akan pengaruhi investasi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menilai rencana redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut.

    Dony mengatakan, kebijakan pemerintah selalu melalui proses pertimbangan yang matang dan bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga para pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir terhadap dampak yang mungkin timbul.

    “Oh saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Tentu sudah ada kajian yang mendalam, nggak usah dikhawatirkan,” kata Donny ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan soal redenominasi rupiah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap iklim investasi nasional.

    Menurutnya, setiap langkah strategis yang diambil pemerintah, termasuk redenominasi, merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

    Ia juga menilai, pemerintah tentu tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa perhitungan matang, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan investasi dalam negeri.

    “Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik, nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

    Danantara memastikan tidak sedikitpun merasa khawatir terhadap kebijakan tersebut karena percaya setiap langkah pemerintah selalu berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

    “Oh nggak sama sekali, sama sekali nggak (khawatir) karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan yang mendalam, semuanya pasti sudah dipikirkan dengan baik,” kata Dony.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perluas penerapan manajemen risiko pembangunan nasional

    Pemerintah perluas penerapan manajemen risiko pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mendorong penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) secara lebih luas untuk memastikan kebijakan pembangunan mampu beradaptasi dengan ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

    Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Prakosa Grahayudiandono, menyebutkan pendekatan manajemen risiko akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Penerapan manajemen risiko pembangunan nasional, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.

    “Untuk itu kebijakan pembangunan bangsa ke depan perlu adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat kita. Karena manajemen risiko tentu tidak bisa satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor,” katanya dalam Diskusi Publik “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan”.

    Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Sadar Risiko Nasional 2025, yang akan diperingati pada 15 Desember 2025.

    Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) Dimas Syailendra Ranadireksa menjelaskan, kegiatan tersebut digelar bersama sejumlah mitra lintas sektor, untuk memperkuat budaya sadar risiko di tengah masyarakat.

    Kesadaran risiko, menurut dia perlu dipandang sebagai langkah reaktif terhadap krisis, sehingga penting adanya perubahan pola pikir masyarakat dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”,dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko.

    Terkait pendekatan pengurangan risiko dia mencontohkan di bidang transportasi penggunaan helm dan sabuk pengaman, di kesehatan mengkonsumsi makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital sadar soal proteksi data.

    Dalam konteks kesehatan publik, melalui pendekatan “harm reduction” atau pengurangan bahaya sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko yang lebih realistis.

    Melalui forum ini Dimas menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media dalam memperkuat budaya sadar risiko nasional. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan inovasi.

    Sementara itu Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti Hamid mengatakan peran data statistik juga perlu menjadi perhatian dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial-ekonomi.

    “Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan, dan sulit bagi pemerintah melegitimasi kebijakan. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama untuk membangun literasi data sendiri,” ujarnya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.