Category: Antaranews.com

  • Jakbar proaktif lakukan perekaman KTP-el dan aktivasi IKD pelajar

    Jakbar proaktif lakukan perekaman KTP-el dan aktivasi IKD pelajar

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat bertindak proaktif dengan memberikan pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhadap ratusan siswa SMK YMIK Joglo, Kembangan, Selasa.

    Layanan itu ditujukan khusus bagi pelajar di wilayah Jakarta Barat yang berusia 16-17 tahun.

    “Layanan ini sasar para siswa untuk perekaman KTP elektronik dan siswa yang telah memiliki KTP dan ingin melakukan aktivasi identias kependudukan digital (IKD),” kata Kepala Sektor Dukcapil Kembangan, Lisa Anggraini di Jakarta, Selasa.

    Lisa menjelaskan, pihaknya mengerahkan sebanyak enam petugas untuk memberikan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) siswa SMA YMIK Joglo, Kembangan.

    “Layanan dimulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB,” kata dia.

    Dalam layanan jemput bola tersebut, petugas berhasil melakukan perekaman KTP-el terhadap sebanyak 76 siswa, dan aktivasi IKD terhadap 145 siswa.

    “Kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari. Masih ada siswa yang belum mengikuti layanan karena masih magang,” ujar dia.

    Ia menambahkan, program jemput bola ini dilakukan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, terutama siswa sekolah dan percepatan kepemilikan administrasi kependudukan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Kopdes Merah Putih jadi solusi atasi fluktuasi harga cabai

    Mentan: Kopdes Merah Putih jadi solusi atasi fluktuasi harga cabai

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi solusi mengatasi fluktuasi harga cabai melalui fasilitas cold storage yang menjaga pasokan stabil saat panen dan paceklik.

    “Ini solusi ke depan adalah kalau Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih sudah jalan, itu kan punya cold storage. Jadi kalau panen puncak masuk di penyimpanan. kemudian kalau off season kita keluarin,” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Mentan menyampaikan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai kondisi harga komoditas cabai yang saat ini menyentuh angka sekitar Rp50 ribuan per kilogram di pasaran.

    Mengenai hal itu, Amran menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan harga cabai yang belakangan mulai naik dan memastikan langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan.

    Menurutnya harga cabai yang kini mencapai sekitar Rp50 ribu per kilogram masih tergolong dinamis karena sebelumnya harga sempat berada di angka rendah, bahkan pernah mencapai Rp3 ribu per kilogram.

    Amran menjelaskan, solusi jangka panjang untuk mengatasi fluktuasi harga cabai adalah dengan memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang memiliki fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage.

    Dengan adanya fasilitas tersebut, hasil panen cabai saat musim puncak dapat disimpan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan kembali saat musim paceklik untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

    Ia menambahkan, kenaikan harga cabai saat ini juga dipengaruhi faktor cuaca, terutama tingginya curah hujan yang berdampak pada distribusi hasil panen dari sentra produksi ke berbagai wilayah.

    “Ini mungkin karena sekarang kondisi distribusinya, karena hujan kan,” beber Amran.

    Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, dilansir di Jakarta, Selasa (11/11) sekitar pukul 22.42 WIB, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp39.950 per kilogram (kg).

    Kemudian harga cabai merah besar mencapai Rp57.900 per kg, cabai merah keriting Rp54.950 per kg, dan cabai rawit hijau Rp36.650 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar siapkan lahan 65 hektar untuk TPU

    Jakbar siapkan lahan 65 hektar untuk TPU

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menyiapkan dua lokasi aset lahan seluas 65 hektar di wilayah Kamal dan Pegadungan, Kalideres, untuk menjadi Tempat Pemakaman Umum (TPU).

    “Kita ketahui ini lahan aset kita. Kira-kira seluas 65 hektar yang belum kita manfaatkan. Kita amankan, kita rapihkan keseluruhannya. Nanti peruntukannya, Insyaallah untuk kekurangan kebutuhan makam yang ada,” ujar Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim, saat melakukan peninjauan aset Pemprov DKI Jakarta di RW 07 Kamal, Kalideres, Selasa.

    Firman mengatakan, penataan dua lahan itu akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, lantaran di dalamnya berdiri ratusan bangunan semi permanen.

    “Pelaksanaannya selama sebulan. Nanti ada sosialisasi, setelah itu baru kita aksi. Insyaallah, kita tak perlu membongkar, kalau nanti masyarakat sendiri yang membongkarnya,” kata Firman.

    Ia meminta kepada lurah dan camat untuk melakukan tahapan sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    Sementara itu, Lurah Kamal, Edi Sukarya mengatakan, pihaknya akan mensosialisasikan sekaligus pendataan warga yang tinggal di lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Lahan aset Pemprov DKI Jakarta ini berada di wilayah RW 07, Kelurahan Kamal. Di dalamnya terdapat sekitar 104 penghuni. Meski begitu kami, akan melakukan sosialisasi terkait rencana pemerintah mengembalikan fungsi lahan untuk pemakaman,” kata dia.

    Selain di wilayah Kamal, Pemkot Jakarta Barat juga meninjau aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 32 hektar di lingkungan RW 04, 05 dan 08, Kelurahan Pegadungan.

    Lurah Pegadungan Anugerah Sholiha Susilo mengatakan, lahan itu dimanfaatkan warga untuk kelompok tani Hisbul Waton.

    “Kalau di wilayah Pegadungan, dipakai buat areal pertanian, luasnya kurang lebih 32 hektar,” ujar Anugerah.

    Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukan.

    Diketahui, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur, Kalideres menjadi satu-satunya di Jakarta Barat yang masih bisa menerima pemakaman baru.

    Berdasarkan data Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat pada akhir September 2025, TPU Tegal Alur masih menyediakan 1.314 petak lahan makam siap pakai.

    Rinciannya tersedia 1.250 petak lahan siap pakai di Blok Islam dan 64 di Blok Kristen.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat diminta hormati proses hukum kasus pengadaan mesin jahit

    Masyarakat diminta hormati proses hukum kasus pengadaan mesin jahit

    Jakarta (ANTARA) – Pemuda Cinta Tanah Air (PITA) meminta agar publik menghormati proses hukum dan tidak terburu-buru menghakimi terkait penggeledahan di Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin jahit senilai Rp9 miliar.

    “Kita mendukung upaya Kejaksaan untuk menegakkan hukum, tetapi jangan sampai opini publik atau pemberitaan media justru melangkahi proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ketua Umum PITA Ervan Purwanto di Jakarta, Selasa.

    Ervan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum.

    Selain itu, Ervan menambahkan, pengadaan mesin jahit yang kini tengah diperiksa sejatinya merupakan bagian dari program padat karya pasca pandemi COVID-19.

    Program tersebut ditujukan untuk membantu pelaku UMKM dan masyarakat terdampak agar kembali memiliki penghasilan melalui kegiatan ekonomi produktif.

    “Program ini awalnya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi. Jadi jangan sampai tujuan baik program padat karya dicemari oleh dugaan penyimpangan atau opini negatif sebelum proses hukum tuntas,” jelas Ervan.

    Ervan juga menilai bahwa proses pengadaan di lapangan kerap menghadapi tantangan administratif dan teknis, terutama pada masa percepatan pemulihan ekonomi.

    Oleh karena itu, Ervan menilai penting bagi aparat penegak hukum untuk berhati-hati agar proses pemeriksaan tidak mengorbankan reputasi orang atau institusi yang belum tentu bersalah.

    “Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus ditindak tegas. Tapi kalau ternyata tidak ada bukti kuat, nama baik pihak yang diperiksa juga harus dipulihkan. Keadilan itu dua arah,” tegas Ervan.

    Lebih lanjut, PITA mendorong agar pemerintah daerah lebih transparan dalam membuka data pengadaan dan penerima manfaat program padat karya, sehingga potensi kecurigaan publik dapat diminimalisir.

    “Transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik tidak luntur. Semua proses harus bisa diaudit dan dibuka ke publik,” ucap Ervan.

    Apalagi, bagi Ervan pemberantasan korupsi tidak boleh dipisahkan dari perlindungan terhadap keadilan dan niat baik kebijakan publik.

    “Pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat hanya bisa terwujud jika hukum dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab,” ujar Ervan.

    Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jaktim untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin jahit senilai Rp9 miliar.

    “Tadi penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik dari Kejari terkait pengadaan mesin jahit dengan total Rp9 miliar lebih,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh di Kantor Kejari Jakarta Timur, Senin (10/11).

    Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidikan atas kegiatan pengadaan mesin jahit dan senar yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024.

    Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti dari kantor tersebut.

    Beberapa dokumen yang diambil untuk sementara berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), komputer, Unit Pemrosesan Pusat (Central Processing Unit/CPU), dan beberapa dokumen lainnya.

    Selain itu, Adri menjelaskan, proyek pengadaan mesin jahit itu diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta.

    Untuk wilayah Jakarta Timur sendiri, pengadaan mencakup sekitar 3.000 unit mesin jahit yang dipesan melalui salah satu distributor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Penyidik akan menetapkan tersangka jika sudah memenuhi minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia, Australia perkuat kemitraan agribisnis lewat A-SEABX

    Indonesia, Australia perkuat kemitraan agribisnis lewat A-SEABX

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Australia memperkuat kemitraan agribisnis melalui Australia–Southeast Asia Business Exchange (A-SEABX) ke-3 yang digelar di Jakarta pada 10–11 November.

    Menurut rilis pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada Selasa (11/11), delegasi dari 29 perusahaan agribisnis Australia berpartisipasi dalam acara tersebut, yang juga bertepatan dengan kunjungan perwakilan Infant Nutrition Council.

    “Besarnya kekuatan delegasi ini mencerminkan pentingnya sektor agribisnis bagi Australia dan Indonesia,” kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier melalui keterangan pers tersebut.

    Pertukaran bisnis tersebut, kata dia, menyoroti kemampuan Australia untuk mendukung salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan kembali komitmen Australia sebagai mitra dagang dua arah yang tepercaya.

    Selama berada di Indonesia, para delegasi menunjukkan kapasitas mereka di sektor pertanian dan pangan, memperdalam pemahaman terhadap permintaan serta potensi investasi yang terus meningkat, berinteraksi dengan regulator dan pelaku industri, serta menjajaki peluang komersial lainnya.

    “Australia dan Indonesia memiliki hubungan agribisnis yang kuat dan berkelanjutan,” kata Profesor Jennifer Westacott AC, Australia’s Business Champion for Indonesia, yang juga memimpin delegasi.

    “Kemitraan yang lebih erat antara kedua negara akan mendukung produktivitas agribisnis dan ketahanan pangan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu rantai pasok agribisnis yang lebih produktif, tangguh, dan aman,” ujarnya.

    Dengan memfasilitasi hubungan langsung antara pemangku kepentingan dan pelaku bisnis, misi tersebut bertujuan mengubah komitmen tingkat tinggi menjadi kemitraan nyata yang menguntungkan petani, produsen, pengolah, dan konsumen di kedua negara.

    Diversifikasi perdagangan dan investasi dinilai dapat meningkatkan kemakmuran bersama serta membuka peluang bagi bisnis Australia dan Indonesia untuk tumbuh.

    “Perusahaan agribisnis dan agripangan Australia dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mendukung prioritas ini,” tambah Westacott.

    A-SEABX merupakan program unggulan pemerintah Australia untuk mengembangkan perdagangan dua arah antara Australia dan Asia Tenggara melalui misi bisnis sektoral dan berbagai inisiatif lain.

    Program pertukaran bisnis itu menyediakan platform untuk meningkatkan kesadaran atas peluang bisnis dan investasi, berinteraksi dengan perwakilan pemerintah serta industri, dan melakukan pencocokan bisnis guna membangun kemitraan yang lebih baik antara Indonesia dan Australia.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Anton Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung pembangunan peternakan ayam nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein hewani bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, skema pembangunan peternakan tersebut tengah dikaji secara menyeluruh dan akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian terkait.

    “Ini kan terutama sekali untuk ketahanan pangan dan apalagi dengan MBG kita membutuhkan banyak protein,” kata Dony ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat melalui peningkatan produksi ayam yang berkelanjutan dan efisien.

    “Karena itu pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini,” ujarnya.

    Dony menegaskan, Danantara akan melaksanakan penugasan pembangunan peternakan ayam ini dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik agar hasilnya optimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menuturkan rencana pembangunan peternakan ayam tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh, namun Danantara memastikan pelaksanaannya akan segera dimulai setelah seluruh aspek infrastruktur dan regulasi ditetapkan bersama pemerintah.

    “(Dimulai kapan pembangunannya?), ini sedang dikaji, mungkin segera mungkin. (Infrastrukturnya apa saja?) ini sedang kita kaji,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    “Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun, kita akan buat di seluruh Indonesia,” katanya setelah Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (7/11).

    Ia mengatakan langkah besar itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendukung program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Rencana pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

    Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upaya cegah banjir, warga Cakung Barat usulkan pembangunan embung

    Upaya cegah banjir, warga Cakung Barat usulkan pembangunan embung

    Jakarta (ANTARA) – Warga Jalan Pool PPD RT 02/RW 07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan embung atau waduk kecil sebagai langkah antisipasi banjir di kawasan mereka.

    “Meskipun dalam beberapa tahun terakhir genangan sudah berkurang, warga menilai keberadaan embung tetap penting sebagai pengendali tata air di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut,” kata salah satu warga Cakung Barat Jainal di Jakarta, Selasa.

    Warga yang bekerja di bengkel sekitar lokasi itu mengatakan, selama tiga tahun terakhir wilayahnya memang sudah tidak lagi dilanda banjir besar.

    Namun, Jainal menilai muncul persoalan baru berupa debu tebal dan lalu lintas truk berat yang melintas setiap hari.

    “Kalau banjir sih sudah tidak ada, sudah berkurang banyak. Tapi sekarang debu yang parah banget, bikin sesak. Dulu kendaraan belum banyak, sekarang truk lalu-lalang terus, ditambah orang suka buang puing di pinggir jalan,” jelas Jainal.

    Menurut Jainal, meski saluran air dan drainase sudah diperbaiki sejak adanya rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional, warga tetap berharap agar embung dibangun untuk memastikan kawasan tetap aman dari risiko banjir musiman.

    “Kalau mau dibangun waduk atau embung, saya setuju banget. Cuma harus lihat juga lahannya. Di sini kan tanahnya sudah padat, tapi kalau bisa direalisasikan, bagus banget buat warga,” ucap Jainal.

    Warga berharap, Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi ini melalui survei lapangan dan penetapan lokasi embung.

    Mereka juga meminta pengawasan terhadap aktivitas pembuangan puing liar serta lalu lintas truk berat di sepanjang jalan yang menimbulkan debu tebal.

    Meskipun kondisi lingkungan sudah lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, warga menegaskan pembangunan embung tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kestabilan tata air.

    Terutama menghadapi musim penghujan dan peningkatan pembangunan di wilayah Cakung Barat.

    “Kalau bisa pemerintah cepat realisasikan embung. Sekarang sih aman, tapi siapa tahu nanti banjir balik lagi kalau pembangunan makin banyak,” kata Jainal.

    Sementara itu, warga lama yang memiliki warung nasi di kawasan tersebut Nuraini (61) menilai pembangunan embung lebih mendesak dibanding proyek rumah sakit.

    “Kalau bisa, embung dulu deh dibangun biar tidak banjir. Rumah sakit nanti aja. Soalnya kalau banjir datang, semua kena dampaknya,” ucap Nuraini.

    Menurut Nuraini, proyek konstruksi besar yang tengah berjalan di sekitar wilayah Cakung Barat berpotensi mengubah aliran air dan mengurangi daya resap tanah, sehingga embung menjadi solusi penting untuk pengendalian air hujan.

    Bahkan beberapa petugas PPSU Kelurahan Cakung Barat juga membenarkan bahwa pembahasan soal pembangunan embung telah menjadi agenda di tingkat kelurahan.

    “Sekarang pembangunan makin banyak, air hujan kan butuh tempat resapan. Kalau tidak, nanti balik lagi banjir seperti dulu,” ucap Nuraini.

    Hal senada disampaikan oleh Ketua RT 02/RW 07, Ahmad Nur atau yang akrab disapa RT Enung.

    Enung menjelaskan, saat ini wilayahnya memang sudah terbebas dari banjir, namun pembangunan embung tetap masuk dalam rencana tata ruang bersama proyek pelebaran jalan dan pembangunan Rumah Sakit Internasional.

    “Dulu sempat ada rapat di kelurahan, pembahasan soal akses ke rumah sakit dan rencana embung. Jadi nanti jalur kendaraan akan diatur ulang supaya enggak padat. Pelebaran jalan juga sudah masuk rencana,” jelas Enung.

    Menurut Enung, pekerjaan penguatan turap kali di RT 09 juga merupakan bagian dari upaya besar penataan kawasan agar lebih tertata dan tahan terhadap potensi banjir di masa depan.

    “Kalau dari petanya sih nanti bagus. Ada turap, ada embung, ada pelebaran jalan juga. Cuma memang sekarang warga paling mengeluh soal debu karena banyak truk dan proyek,” ujar Enung.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara bersama pemerintah berbagi peran tangani utang Whoosh

    Danantara bersama pemerintah berbagi peran tangani utang Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan Danantara bersama pemerintah akan berbagi peran dalam menangani utang Kereta Cepat atau Whoosh secara terukur.

    Ia menegaskan, sebagaimana dijelaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa Whoosh telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian, sehingga langkah penanganan utang tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi modern tersebut.

    “Masalah mengenai restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tentu melibatkan pemerintah (dan) Danantara,” kata Donny ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Dikatakannya, Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.

    “Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara terutama sekali berkaitan operasional Whoosh,” jelasnya.

    Sementara itu, pemerintah akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung jalannya layanan kereta cepat tersebut.

    “Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” bebernya.

    Menurutnya Whoosh telah membawa dampak ekonomi nyata terutama mendukung pergerakan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah yang sebelumnya memakan waktu panjang.

    “Whoosh ini kan memberikan manfaat yang banyak terutama sekali buat perekonomian kita dan juga buat angkutan massal,” katanya.

    Danantara berharap layanan Whoosh semakin diminati masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional yang efisien dan profesional.

    “Jadi kami bertanggung jawab terhadap operasional Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” kata Dony.

    Diberitakan sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala Negara akan bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Api Cepat atau Whoosh.

    Pernyataan itu dikemukakan Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11) saat ditanya awak media terkait tanggapannya atas beban utang proyek Whoosh.

    “Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG prakirakan sebagian besar wilayah Jakarta berawan pada Rabu

    BMKG prakirakan sebagian besar wilayah Jakarta berawan pada Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta berawan pada hari Rabu (12/11).

    BMKG melalui laman resmi https://www.bmkg.go.id/ mencatat kondisi berawan terjadi di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

    Adapun wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan ringan.

    Berikut prakiraan cuaca masing-masing wilayah antara lain, Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 27 hingga 27 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 82 hingga 85 persen.

    Kota Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 73 hingga 94 persen.

    Kota Jakarta Utara diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 74 hingga 91 persen.

    Kota Jakarta Barat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 76 hingga 94 persen.

    Kota Jakarta Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 74 hingga 97 persen.

    Selanjutnya, Kota Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 70 hingga 95 persen.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @info.bmkg.

    Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.