Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Bea Cukai Jateng catat denda ultimum remedium 2025 capai Rp34 miliar

    Bea Cukai Jateng catat denda ultimum remedium 2025 capai Rp34 miliar

    Kudus (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat pembayaran denda dari penanganan kasus rokok ilegal melalui mekanisme ultimum remedium selama periode Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp34 miliar.

    Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jateng dan DIY Khoirul Hadziq di Kudus, Kamis, mengatakan tren penyelesaian perkara rokok ilegal melalui pendekatan ultimum remedium terus meningkat selama beberapa periode terakhir.

    “Jumlah kasus rokok ilegal yang ditempuh melalui jalur restorative justice cenderung meningkat. Ultimum remedium yang dulu hanya sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar, tahun ini sudah mencapai Rp34 miliar,” ujarnya.

    Kebijakan ultimum remedium merupakan asas dalam hukum pidana yang menyatakan sanksi pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga sebelum menjatuhkan hukuman pidana, negara perlu mengutamakan penyelesaian melalui cara lain seperti sanksi administratif, perdata, atau upaya non-pidana

    Khoirul Hadziq mengakui penyumbang terbesar denda yang terbayarkan dari penanganan kasus oleh Kanwil DJBC Jateng, sedangkan Bea Cukai Kudus sekitar Rp2,25 miliar guna memulihkan penerimaan negara.

    Ia mengungkapkan sepanjang 2025 Bea Cukai Jawa Tengah-DIY telah menindak sekitar 137 juta batang rokok ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan hingga persidangan, sementara sisanya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

    “Untuk wilayah Kudus saja, penindakan mencapai sekitar 9,5 juta batang rokok ilegal. Sementara secara keseluruhan di Jawa Tengah, tren penangkapan meningkat tajam. Jika sebelumnya kenaikan hanya sekitar 10 juta batang per tahun, dalam dua tahun terakhir rata-rata naik hingga 20 juta batang per tahun,” ujarnya.

    Khoirul menambahkan ratusan kasus rokok ilegal telah ditangani Bea Cukai, baik melalui penyelidikan maupun penyidikan. Sebagian besar kasus berskala kecil, seperti peredaran di warung-warung dengan penanggung jawab yang jelas, diselesaikan melalui denda administratif sebagai bentuk keadilan restoratif.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Corin gandeng petani lewat program mitra tani, perluas guna alsintan

    Corin gandeng petani lewat program mitra tani, perluas guna alsintan

    Jakarta (ANTARA) – PT Corin Mulia Gemilang melalui Divisi PT Maxxi Tani Teknologi memperkuat kemitraan dengan petani di berbagai daerah melalui program mitra tani sebagai upaya memperluas pemakaian alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

    “Maxxi Tani ini kami hadirkan supaya petani tidak hanya membeli alat, tapi juga mendapatkan pendampingan langsung di lapangan agar alatnya produktif dan hasilnya maksimal,” kata Direktur PT Corin Mulia Gemilang Hari Prabowo kepada ANTARA, Kamis.

    Hari menjelaskan, program kemitraan tersebut menawarkan beberapa skema kerja sama, mulai dari jasa tanam, jasa semprot, hingga jasa panen. Selain itu, tersedia pula skema paket lengkap, di mana PT Maxxi Tani Teknologi menangani seluruh proses dari tanam hingga panen, dengan pembayaran dilakukan setelah masa panen selesai.

    Menurut dia, model kemitraan itu dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing petani. Petani dapat memilih skema yang paling relevan dengan kondisi lahan dan kapasitas finansial mereka.

    Saat ini, jumlah mitra petani yang bergabung dalam program tersebut mencapai sekitar 500 mitra formal dan mencakup lebih dari 240 ribu petani di sekitar 3.000 desa. Wilayah jangkauan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Hari menyebutkan luas lahan yang telah dikelola melalui program ini mencapai 30 ribu hektare pada tahun ini dan ditargetkan meningkat menjadi 50 hingga 60 ribu hektare pada tahun depan.

    “Kalau dibandingkan dengan total luas lahan pertanian nasional, angka ini memang masih kecil. Tapi kami terus tambah setiap tahun karena peluangnya masih sangat besar,” ujar dia.

    Corin sendiri memproduksi berbagai alsintan unggulan seperti drone sprayer, combine harvester, dan rice transplanter.

    Produk tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja petani serta menekan biaya produksi.

    Alsintan produksi Corin memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar 25 persen.

    Pemenuhan TKDN itu dinilai penting dalam memperkuat industri lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

    Hari menambahkan, perluasan titik pemakaian alsintan akan terus dilakukan seiring meningkatnya minat petani dan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk rencana pengembangan alsintan untuk komoditas tebu guna mendukung swasembada gula.

    Perusahaan juga memastikan setiap mitra mendapatkan pendampingan teknis agar penggunaan alsintan berlangsung optimal dan berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani/Farika Khotimah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker imbau perusahaan lakukan WFA selama 29-31 Desember

    Menaker imbau perusahaan lakukan WFA selama 29-31 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja agar dapat Work From Anywhere (WFA/kerja dari mana saja) selama 29-31 Desember 2025.

    WFA atau Flexible Working Arrangement (FWA) adalah sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan produktivitas.

    “Kami mengimbau perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan kebijakan flexible working arrangement atau yang mungkin yang lebih umum work from anywhere,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Pemerintah baru saja memberikan fleksibilitas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk WFA selama 29-31 Desember 2025 untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Untuk sisa tahun 2025, telah disepakati antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menpan-RB yang memutuskan hari libur pada 25 Desember (Natal), 26 Desember (cuti bersama), dan 1 Januari 2026 (tahun baru).

    Tanggal di sela-sela itu kemudian diputuskan pemerintah untuk melakukan WFA bagi ASN.

    Kebijakan WFA dikhususkan untuk ASN, dari pusat hingga daerah, termasuk para pegawai negara di lingkungan Mabes TNI dan Polri. Karena itu, Menaker mengharapkan memberikan kesempatan serupa kepada para pekerja melakukan WFA.

    “Sedang kita siapkan surat edaran yang segera nanti kita akan sampaikan,” ungkapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga TBS Sumbar periode III 15-21 Desember 2025 Rp3.549 per kilogram

    Harga TBS Sumbar periode III 15-21 Desember 2025 Rp3.549 per kilogram

    Padang (ANTARA) – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra di Provinsi Sumatera Barat periode III 15-21 Desember 2025 untuk usia tanaman 10-20 tahun mengalami kenaikan menjadi Rp3.549 per kilogram.

    Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Kamis (17/12/2025), harga TBS periode III 15-21 Desember 2025 itu mengalami kenaikan dibandingkan harga periode II 8-14 Desember 2025 Rp3.526,33 per per kilogram.

    Penetapan harga itu berdasarkan rapat Tim Satuan Tugas Perumus Harga Tandan Buah Segar Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Rabu, 17 Desember 2025.

    Sementara itu harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) periode III Desember 2025 di Sumbar untuk umur tanaman 10-20 tahun disepakati senilai Rp14.231,76 atau mengalami kenaikan dari periode II Desember 2025 Rp14.169,74 per kilogram. Selain itu harga inti sawit Rp11.117,94 per kilogram serta harga cangkang Rp17,08 per kilogram.

    Indeks K untuk periode ini 93,46 persen.

    Penetapan harga TBS tersebut ditetapkan dan dihitung berdasarkan kontrak penjualan CPO dan PK (Palm Kernel) dihitung menggunakan rumus sesuai Permentan dan Pergub 28 tahun 2020 serta dianalisa oleh Tim Penetapan harga TBS Provinsi Sumatera Barat kemudian diusulkan dan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar pada 17 Desember 2025.

    Penetapan harga TBS, CPO dan PK sesuai dengan usia tanaman menggunakan tabel rendemen yang ada ada di dalam Pergub dan Permentan serta disepakati oleh seluruh tim penetapan Harga TBS Provinsi Sumbar.

    Penetapan harga TBS, CPO dan inti sawit sesuai dengan usia tanaman yang disepakati oleh tim Satgas Perumus Harga TBS Sumbar.

    Penetapan harga TBS Sumbar ini berlaku di seluruh koperasi unit desa (KUD) yang bermitra dengan perusahaan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

    Harga CPO/PK perusahaan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang. Harga TBS di atas sudah termasuk tambahan harga cangkang Rp17,08 per kilogram.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri fleksibilitas bagi ASN untuk WFA selama 29-31 Desember

    Pemerintah beri fleksibilitas bagi ASN untuk WFA selama 29-31 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) selama 29-31 Desember 2025.

    WFA atau Flexible Working Arrangement (FWA) adalah sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan produktivitas.

    “Kita ingin mendorong pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat, maka beliau (Menteri Koordinator/Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) memberikan arahan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel. Jadi flexible working arrangement, kerja di kantor boleh, mau kerja di mana saja boleh,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Untuk sisa tahun 2025, telah disepakati antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menpan-RB yang memutuskan hari libur pada 25 Desember (Natal), 26 Desember (cuti bersama), dan 1 Januari 2026 (tahun baru).

    Tanggal di sela-sela itu kemudian diputuskan pemerintah untuk melakukan WFA bagi ASN.

    Menpan-RB menegaskan bahwa kebijakan WFA dikhususkan untuk ASN, dari pusat hingga daerah, termasuk para pegawai negara di lingkungan Mabes TNI dan Polri.

    “Namun demikian kami juga menghimbau kepada instansi pemerintah untuk tetap memberikan, memperhatikan layanan-layanan publik esensial yang harus dilaksanakan,” kata Rini.

    Dia mengaku telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk bisa melaksanakan WFA selama 29-31 Desember dengan tetap memperhatikan berbagai layanan publik agar masyarakat tetap dapat dilayani.

    “Masyarakat masih dapat memberikan laporan langsung terhadap kinerja pemerintah melalui www.lapor.co.id,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pameran temporer wayang Asmaradana pada Hari Wayang Nasional

    Pameran temporer wayang Asmaradana pada Hari Wayang Nasional

    Selasa, 2 Desember 2025 19:34 WIB

    Dalang Ki Nanang Hape mementaskan wayang urban dalam pameran temporer wayang Asmaradana di Museum Wayang, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Pameran dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional yang berlangsung hingga 6 Januari 2026 tersebut menampilkan koleksi wayang dengan kisah-kisah abadi tentang kasih sayang, kesetiaan, pengorbanan, dan nilai kemanusiaan dalam tradisi wayang. ANTARA FOTO/Ika Maryani/YU

    Pengunjung mengamati salah satu koleksi wayang dalam pameran temporer wayang Asmaradana di Museum Wayang, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Pameran dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional yang berlangsung hingga 6 Januari 2026 tersebut menampilkan koleksi wayang dengan kisah-kisah abadi tentang kasih sayang, kesetiaan, pengorbanan, dan nilai kemanusiaan dalam tradisi wayang. ANTARA FOTO/Ika Maryani/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta pemerintah tingkatkan keterlibatan UMKM dalam MBG

    Komisi VII DPR minta pemerintah tingkatkan keterlibatan UMKM dalam MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim meminta pemerintah untuk terus meningkatkan keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis(MBG) sebagai upaya memperluas manfaat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

    Menurut dia, keterlibatan UMKM adalah amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama.

    “Para UMKM tersebut harus terus didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan besar,” kata Chusnunia di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan dari total anggaran MBG, di antaranya 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur, mulai dari sayuran, hasil peternakan, perikanan, hingga perkebunan.

    Menurut dia, hal itu adalah peluang besar bagi 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan untuk tumbuh dan berkembang.

    “Dengan demikian perekonomian masyarakat akan ikut tumbuh dan juga membuka lapangan kerja baru,” kata dia.

    Dia mencontohkan program makan siang di Brazil, yakni Programa Nacional da Alimentacao Escolar (PNAE), sukses karena melibatkan petani skala kecil yang menyediakan bahan pangan.

    Meskipun begitu, dia menyadari bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM mulai dari standarisasi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan, minimnya informasi teknis, serta keterbatasan akses pembiayaan.

    “Kami terus meminta pemerintah untuk terus melakukan pelatihan pemberdayaan UMKM dan kelompok masyarakat terkait kualitas produk dan sertifikasi agar dapat terlibat sebagai penyuplai dalam mendukung program MBG di berbagai daerah,” katanya.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa dalam Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115, mengamanatkan penggunaan produk dalam program MBG harus berasal dari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus menjadi pihak yang diprioritaskan.

    Dia pun berharap UMKM sektor pangan mampu menjadi tulang punggung keberhasilan program agar MBG menjadi ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda, di mana anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belgia minat terlibat dalam pembangunan IKN

    Belgia minat terlibat dalam pembangunan IKN

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Negara Belgia berminat terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

    “Belgia ingin membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Belgia dan Indonesia, termasuk potensi keterlibatan perusahaan asal Belgia dalam pembangunan IKN,” ujar Duta Besar Belgia untuk Indonesia, H.E. Frank Leon L. Felix ketika kunjungan ke IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis.

    Otorita IKN memberikan banyak sudut pandang, khususnya terkait bagaimana Pemerintah Belgia dapat saling bekerja sama ke depan.

    Kerja sama lintas negara sangat memungkinkan, kata H.E. Frank Leon L. Felix, terutama apabila perusahaan Belgia dapat mengambil bagian dalam pembangunan IKN.

    Minat Negara Belgia tersebut menandai semakin terbukanya peluang kerja sama internasional dalam pembangunan IKN, sekaligus memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

    “Saat ini IKN telah memasuki tahap kedua pembangunan, dengan mulai membangun kawasan legislatif dan yudikatif yang ditargetkan selesai akhir tahun 2027,” jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar saat memaparkan pembangunan IKN kepada Duta Besar Belgia untuk Indonesia.

    Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN juga disiapkan kawasan diplomatik (diplomatic compound) dengan luas lahan sekitar 62,9 hektare di dekat area legislatif untuk kedutaan negara sahabat,

    Kawasan diplomatik tersebut lengkap dengan fasilitas hunian, komersial, dan hijau, sebagai bagian dari ekosistem IKN untuk mempercepat pemindahan ibu kota politik pada 2028, demikian Aswin Grandiarto Sukahar.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah diiringi keputusan BI tahan suku bunga

    Rupiah melemah diiringi keputusan BI tahan suku bunga

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah tipis 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.695 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    Pelemahan kurs rupiah menyusul setelah keluar keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate.

    “BI mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah di 4,75 persen, dengan alasan ketidakpastian global yang berkelanjutan, sambil menegaskan bahwa masih ada ruang untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ucap Chief Economist Permata Bank Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu (17/12).

    Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

    Melihat sentimen global, berasal dari pernyataan dovish dari pejabat Fed Christopher Waller.

    “(Ia) mencatat bahwa suku bunga kebijakan saat ini berada sekitar 100 bps (basis points) di atas level netral, menunjukkan ruang yang cukup untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ungkap dia.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.650–16.750 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI siapkan restrukturisasi pembiayaan dukung pemulihan ekonomi Aceh

    BSI siapkan restrukturisasi pembiayaan dukung pemulihan ekonomi Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak banjir di Aceh, sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

    Lebih lanjut, menurut perseroan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam memberikan perlindungan dan keringanan kepada nasabah di tengah kondisi force majeure.

    Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kebijakan relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan ditujukan untuk membantu meringankan beban nasabah agar dapat bangkit melanjutkan hidup, keberlangsungan usaha, dan mendukung pemulihan ekonomi pascabencana di wilayah terdampak.

    “BSI berkomitmen selalu hadir mendampingi nasabah, khususnya di saat-saat sulit. Program relaksasi pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus pada pemulihan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku,” ujar Anggoro.

    Program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait mitigasi penanganan restrukturisasi pembiayaan masyarakat Sumatera (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) yang terdampak bencana alam hidrometeorologi.

    Pada fase pertama, dilaksanakan restrukturisasi kolektif pemberian masa tenggang (grace period) sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Artinya nasabah yang masuk kriteria diberikan kelonggaran penundaan pembayaran angsuran pembiayaan.

    Fase berikutnya terkait relaksasi dalam bentuk restrukturisasi melalui program penjadwalan ulang (rescheduling).

    Restrukturisasi dilakukan secara selektif kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), lalu ritel dan konsumer dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, serta kemampuan bayar nasabah, sesuai dengan ketentuan regulator.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.