Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Gibran soroti ledakan SMAN 72, minta masyarakat peka kesehatan mental

    Gibran soroti ledakan SMAN 72, minta masyarakat peka kesehatan mental

    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan terhadap kesehatan mental anak-anak didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

    Pesan itu disampaikan Wapres di agenda Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu, merespons peristiwa ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menimpa puluhan siswa.

    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,” katanya.

    Menurut Wapres Gibran, perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak hanya terbatas pada asupan gizi dan kesehatan tubuh, tetapi juga harus mencakup aspek psikologis dan lingkungan sosial mereka.

    Ia menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

    “Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita, tempat yang bebas dari perundungan,” katanya.

    Gibran mengajak semua pihak, baik guru, orang tua, maupun masyarakat, untuk saling menjaga dan peduli terhadap kesehatan mental anak-anak.

    Wapres menambahkan, membangun generasi sehat dan berkarakter tidak bisa dilepaskan dari lingkungan belajar yang positif dan bebas kekerasan.

    Ia berharap seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berinteraksi, dan berkembang secara utuh, baik fisik maupun mental.

    Sebelumnya, insiden ledakan terjadi di lingkungan SMAN 72 Jakarta yang berlokasi di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, pada Jumat (7/11) sekitar pukul 12.15 WIB.

    Berdasarkan keterangan saksi, ledakan pertama terdengar saat khotbah Jumat tengah berlangsung, disusul ledakan kedua dari arah berbeda.

    Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan, serta menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.

    Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa sekolah tersebut. Sejumlah pihak juga mengungkapkan bahwa pelaku sebelumnya sempat mengalami tindakan perundungan di sekolah.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo diterima PM Australia di Kirribilli House Sydney

    Presiden Prabowo diterima PM Australia di Kirribilli House Sydney

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto disambut oleh PM Australia Anthony Albanese di Kirribilli House Australia, Rabu (12/11). Pertemuan empat mata kedua pemimpin negara menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia. (Aria Cindyara/Mentari Dwi Gayati/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pembangunan dua komando armada (Koarmada) baru merupakan bagian dari rencana jangka panjang penguatan pertahanan laut TNI AL.

    Karenanya, hingga saat ini upaya pembangunan tersebut masih dalam tahap pengkajian di internal TNI AL.

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Karenanya, jajaran TNI AL harus memastikan bahwa dua koarmada itu dibangun sesuai dengan kebutuhan pertahanan jangka panjang.

    Dia melanjutkan, rencananya koarmada baru yakni Koarmada IV akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Koarmada V ditempatkan di Ambon.

    Koarmada itu nantinya akan diisi pasukan dan beberapa KRI yang akan berpatroli di perairan sesuai wilayah teritorial laut. Dengan adanya rencana tersebut, TNI AL dipastikan akan diperkuat lima koarmada.

    Namun demikian, Tunggul tidak menjelaskan secara rinci kapan proses pembangunan akan dimulai dan kapan dua koarmada baru itu selesai.

    “Kita juga akan menggelar satuan-satuan sesuai Konsep Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) serta satuan-satuan dukungan logistik sesuai dengan kewilayahan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Kemenko Polkam menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep OEF yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini, di antaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029.

    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima koarmada dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

    Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buka rapat, Kakorlantas tekankan sinergisitas dalam pelayanan publik

    Buka rapat, Kakorlantas tekankan sinergisitas dalam pelayanan publik

    “Kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah dengan membeli pulsa. Ini semangat pelayanan secara integrated Samsat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menekankan pentingnya sinergisitas antarinstansi dalam pelayanan publik saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident & Rakernis Gakkum Tahun Anggaran 2025 Korlantas Polri, Bandung, Rabu.

    Dilansir dari keterangan dikonfirmasi, Agus menilai dibutuhkan sinergisitas lintas instansi pada layanan publik, khususnya di bidang registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan penegakan hukum lalu lintas.

    Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan adalah penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui transformasi digital dengan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional).

    “Kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah dengan membeli pulsa. Ini semangat pelayanan secara integrated Samsat,” katanya.

    Selain itu, dari sisi penegakan hukum, Korlantas terus memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

    Agus menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 95 persen penegakan hukum lalu lintas telah dilakukan melalui sistem ETLE, sedangkan hanya 5 persen yang masih menggunakan tilang manual.

    Melalui rapat evaluasi yang turut dihadiri PLT Direktur Utama PT Jasa Raharja Dewi Ayrani Suzana dan Direktur Pendapatan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Narutomo itu, diharapkan pelayanan publik ke depan menjadi lebih baik.

    “Saya berharap ketika siapa pun yang berurusan dengan Polri, dengan polisi lalu lintas (polantas) dengan Samsat, Jasa Raharja, masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih atas layanannya dilaksanakan pelayanan dengan hati dan dilaksanakan pelayanan dengan teknologi,” ucap Agus.

    Menutup arahannya, Agus menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi dan rakernis ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan keselamatan dan kepuasan masyarakat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming menyampaikan sinyal kabar baik terkait tambahan insentif bagi kinerja kader posyandu dan kepala daerah dari pemerintah pusat.

    Hal itu dikabarkan Wapres saat berdialog langsung dengan salah satu kader posyandu asal Blora, Jawa Tengah, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu.

    Dalam sesi dialog tersebut, Wapres Gibran menanyakan sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di lapangan.

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?” tanya Wapres.

    Salah satu kader posyandu asal Blora yang hadir menjawab bahwa dukungan kepala daerah selama ini sudah berjalan sangat baik.

    “Sudah maksimal, Bapak. Kepala daerah kami memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan dan pelatihan-pelatihan bagi kader agar bisa mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

    Mendengar hal itu, Wapres mengapresiasi peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam memperbaiki gizi anak di daerah, termasuk membantu pemerintah dalam ikhtiar menurunkan angka stunting.

    “Apapun itu, kader posyandu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini,” ujar Wapres, seraya menyampaikan terima kasih atas dedikasi para kader.

    Wapres Gibran kemudian menyinggung soal tambahan insentif bagi kader posyandu dan kepala daerah.

    “Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif. Tadi, sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan, tapi sebentar, mau kita konfirmasi dulu ya,” kata Gibran yang disambut tepuk tangan para peserta.

    Wapres meminta para kader bersabar menunggu kepastian kebijakan tersebut.

    “Sabar dulu ya, Ibu. Kita konfirmasi dulu. Termasuk untuk kepala daerah,” ucapnya.

    Dialog hangat itu menjadi salah satu momen dalam Rakornas yang berisi arahan pemerintah terhadap semangat kolaborasi dalam menurunkan prevalensi stunting nasional menuju target 14,2 persen pada 2029.

    Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8 persen. Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan prevalensi stunting secara bertahap mencapai 5 persen pada 2045.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo, Albanese umumkan perjanjian bilateral baru bidang pertahanan

    Prabowo, Albanese umumkan perjanjian bilateral baru bidang pertahanan

    “Perjanjian ini menjadi dasar komitmen bagi pemimpin Australia dan Indonesia, beserta jajaran menteri dari dua negara, untuk saling bertemu secara berkala membahas masalah-masalah keamanan, merancang bersama kegiatan-kegiatan bidang keamanan yang ber

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia bidang pertahanan dan keamanan dari atas geladak heli kapal induk Australia HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu.

    Dalam sesi pernyataan bersama dua pemimpin negara, Prabowo dan Albanese menjelaskan Indonesia dan Australia telah menyepakati poin-poin substantif dalam perundingan perjanjian baru bidang keamanan dan pertahanan tersebut.

    “Perjanjian ini menjadi dasar komitmen bagi pemimpin Australia dan Indonesia, beserta jajaran menteri dari dua negara, untuk saling bertemu secara berkala membahas masalah-masalah keamanan, merancang bersama kegiatan-kegiatan bidang keamanan yang bermanfaat bagi dua negara, dan jika dua negara dalam keadaan terancam, dua negara juga membahas bersama-sama langkah apa-apa saja yang harus ditempuh, baik itu dari negara itu sendiri maupun secara bersama-sama, untuk menghadapi ancaman tersebut,” kata PM Albanese menjelaskan beberapa poin krusial dari perjanjian bilateral bidang pertahanan Indonesia-Australia di geladak heli HMAS Canberra, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, PM Albanese menyebut perjanjian tersebut sebagai perpanjangan tangan dari perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) dua negara yang telah diteken pada 29 Agustus 2024.

    “Perjanjian ini menunjukkan hubungan dua negara yang semakin kuat, termasuk untuk rakyat Australia dan Indonesia,” kata Albanese.

    PM Albanese kemudian mengumumkan dirinya berencana terbang langsung ke Jakarta pada Januari 2026 untuk bersama-sama Presiden Prabowo meneken perjanjian bilateral terbaru bidang pertahanan Indonesia-Australia.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menilai perjanjian bilateral bidang pertahanan antara Indonesia dan Australia sebagai dokumen kerja sama yang penting bagi dua negara. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menyambut baik kesepakatan yang berhasil dicapai oleh dua negara dalam perundingan perjanjian tersebut.

    “(Perjanjian ini, red.) meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama bidang pertahanan dan keamanan, sekaligus menegaskan keinginan kami untuk mempererat persahabatan kami, dan sebagai mitra, sebagai tetangga dekat, kami ingin terus memperkuat dan senantiasa menjamin keamanan dua negara. Menurut saya, tujuan-tujuan itu yang menjadi inti dari perjanjian ini,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo kemudian menegaskan kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu kebijakan bertetangga yang baik (good neighbor policy).

    “Saya percaya kepada kebijakan bertetangga yang baik. Tetangga yang baik itu sangat penting. Tetangga yang baik akan saling membantu pada masa-masa sulit. Bagi kami, orang Indonesia, kami punya istilah, saat kita menghadapi situasi darurat, tetanggalah yang akan membantu kita. Saudara kita mungkin tinggal jauh, dan orang yang terdekat adalah tetangga kita, dan hanya tetangga yang baik yang akan saling membantu satu sama lain,” kata Presiden Prabowo.

    Pernyataan bersama di HMAS Canberra merupakan rangkaian dari agenda kenegaraan Presiden Prabowo di Sydney, Australia, Rabu.

    Presiden Prabowo mengawali agenda kenegaraannya di kediaman resmi PM Albanese, Kirribilli House, Rabu pagi, dan bertemu empat mata dengan tuan rumah. Selepas itu, Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Admiralty House dan bertemu dengan Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Subang bantah tuduhan terima setoran ratusan juta dari pejabat

    Bupati Subang bantah tuduhan terima setoran ratusan juta dari pejabat

    “Sebetulnya saya tidak pernah menanggapi isu-isu miring. Namun karena belakangan ini semakin banyak pemberitaan (narasi) yang dipelintir, bahkan ada yang menyebut Pemkab Subang tidak baik-baik saja, maka saya sampaikan kalau tudingan itu sebagai fitn

    Subang (ANTARA) – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi membantah kabar dirinya menerima setoran senilai ratusan juta dari para kepala dinas dalam proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “Saya pastikan, isu tersebut tidak benar. Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang baik-baik saja dan tetap bekerja dengan penuh semangat untuk melayani masyarakat,” kata bupati dikutip di Subang, Rabu.

    Beredarnya kabar bupati meminta setoran uang hingga Rp100 juta dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang terkait dengan rotasi dan mutasi jabatan itu terungkap setelah adanya pengunduran diri dr. Maxi, mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang.

    Maxi mengundurkan diri setelah dalam proses rotasi dan mutasi, dirinya dialihkan menjadi Staf Ahli Bupati Subang.

    Dalam sebuah pengakuan yang beredar, Maxi menyampaikan kalau dirinya menyerahkan uang tunai sebesar Rp100 juta, yang disetorkan melalui salah seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Subang.

    “Sebetulnya saya tidak pernah menanggapi isu-isu miring. Namun karena belakangan ini semakin banyak pemberitaan (narasi) yang dipelintir, bahkan ada yang menyebut Pemkab Subang tidak baik-baik saja, maka saya sampaikan kalau tudingan itu sebagai fitnah dan tidak berdasar,” katanya.

    Ia mengatakan, selama memimpin Subang, seluruh proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Subang dilakukan secara profesional dan transparan, bukan atas dasar setoran atau kepentingan pribadi.

    “Kalau ada isu yang mengatakan saya menerima uang Rp50 juta sampai Rp100 juta, itu tidak benar. Bisa ditanyakan langsung kepada seluruh kepala OPD, pernah nggak saya minta uang?,” kata dia.

    Menurut dia, kegiatan rotasi-mutasi itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Ada tahapan yang harus dijalani, dan prosesnya bisa membutuhkan waktu hingga dua bulan.

    Ia menyinggung soal salah satu pejabat eselon II yang memilih mengundurkan diri setelah proses rotasi.

    Sebenarnya, ia mengaku tidak mempermasalahkan keputusan tersebut selama didasari alasan yang jujur dan bukan karena menyebarkan fitnah.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Indonesia dan Australia harus jadi tetangga yang baik

    Prabowo: Indonesia dan Australia harus jadi tetangga yang baik

    Sydney, Australia (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjalin hubungan baik antara Indonesia dan Australia sebagai dua negara bertetangga yang harus saling menjaga dalam keadaan apapun.

    Dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney, Australia, Rabu, Prabowo mengutip salah satu falsafah budaya Indonesia tentang pentingnya menjadi tetangga yang baik. Ia menilai hubungan yang kuat antara dua negara akan menciptakan rasa percaya dan kesiapan untuk saling membantu di masa sulit.

    “Dalam budaya Indonesia, kami memiliki pepatah, ketika menghadapi keadaan darurat, tetangga lah yang akan pertama kali menolong kita. Mungkin keluarga kita berada jauh, tetapi tetangga adalah yang paling dekat, dan hanya tetangga yang baik yang akan saling menolong,” ujar Prabowo.

    Prabowo menyampaikan Indonesia dan Australia tidak bisa memilih posisi geografisnya. Oleh karena itu, kerja sama dan niat baik menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis.

    Salah satu bentuk kerja sama yang akan dijalin oleh Indonesia dan Australia adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Ini merupakan bentuk komitmen kedua negara dalam memperkuat persahabatan sekaligus menjamin keamanan bagi kedua kawasan.

    Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus mempererat kerja sama dan persahabatan kedua negara.

    “Sebagai mitra dan tetangga dekat, kami bertekad untuk menjaga hubungan terbaik demi memperkuat dan menjamin keamanan kedua negara. Saya kira, pada dasarnya itulah tujuannya,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lapor PHK hingga gaji bisa lewat kanal “Lapor Menaker”

    Lapor PHK hingga gaji bisa lewat kanal “Lapor Menaker”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa masyarakat kini bisa melaporkan gaji yang tidak sesuai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pemerintah lewat kanal “Lapor Menaker”.

    “Ketika ada penyelewangan, ketika ada hal-hal yang dianggap perlu segera kami tindak lanjuti, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kanal informasi Lapor Menaker ini dengan seoptimalnya,” ucap Yassierli dalam peluncuran “Lapor Menaker” yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.

    Kanal tersebut dapat diakses melalui situs lapormenaker.kemnaker.go.id.

    Yassierli mengungkapkan pada masa uji coba, ia menerima sekitar 600 pengaduan. Sebagian besar dari pengaduan tersebut terkait dengan pengupahan, jaminan sosial, dan berasal dari pekerja.

    Laporan yang menjadi domain dari Kementerian Ketenagakerjaan akan langsung ditindaklanjuti bersama pengawas ketenagakerjaan.

    Ia mencontohkan, apabila ada yang melapor soal PHK ke kanal Lapor Menaker, ia akan menindaklanjutinya dengan mengirimkan mediator.

    Apabila isu pelaporan terkait dengan norma, maka ia akan menurunkan pengawas ketenagakerjaan.

    Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja.

    “Jadi tindak lanjut dari laporannya sangat tergantung dengan jenis laporannya,” kata dia.

    Kemnaker juga menggandeng dinas provinsi, kota, serta pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke kanal Lapor Menaker.

    “Ini sebagai upaya kami untuk membuka sekat informasi dari masyarakat, ada yang mengadu mungkin lewat Instagram, lewat apa, yang kita tidak mampu deteksi, kita berharap semua kanal itu tersatukan di kanal Lapor Menaker ini,” tutur Yassierli.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan dominasi ritel modern di desa-desa.

    “Kopdes, program strategis nasional, saya kira salah satu kata kunci untuk kita memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan hal tersebut untuk merespons pertanyaan Komisi V DPR RI terkait dengan upaya mengatasi dominasi ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamart yang mengancam keberlangsungan UMKM milik warga desa.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih, kata dia, dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga desa, mulai dari kebutuhan sembako, pupuk, hingga elpiji.

    Ia mengatakan Kopdes Merah Putih juga akan dirancang sebagai sistem usaha bersama yang menggerakkan ekonomi desa tanpa menyingkirkan warung tradisional.

    Ia memandang keberadaan ritel modern, terutama di desa, tidak perlu ditambah karena berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat.

    Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi alternatif yang lebih berpihak pada pelaku usaha lokal.

    “Kalau saya secara pribadi atau bisa jadi sikap saya sebagai Menteri Desa, sudah cukup, tidak perlu lagi tambah,” kata dia.

    Selain memperkuat Kopdes, Kemendes PDT menargetkan 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saat ini sudah ada sekitar 400 BUMDes yang menjadi pemasok program pangan, mulai dari beras, telur, hingga ikan. Ini bagian dari konsep ‘dari desa, oleh desa, dan untuk desa’,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pula bahwa penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti Desa Nila di Bandung Barat, Desa Ayam, dan Desa Lele di sejumlah daerah.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.