Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • TNI AL pastikan KRI Prabu Siliwangi sampai ke Indonesia Maret 2026

    TNI AL pastikan KRI Prabu Siliwangi sampai ke Indonesia Maret 2026

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan KRI Prabu Siliwangi-321 akan hadir Indonesia pada Maret 2026.

    Kapal jenis Fregat buatan Fincantieri, Italia itu akan menjadi yang kedua hadir di Indonesia setelah sebelumnya KRI Brawijaya-320 sudah diterima TNI AL di Indonesia pada September 2025.

    “Rencana kedatangannya di tanah air, ditargetkan pada bulan Maret 2026,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Tunggul menjelaskan nantinya KRI Prabu Siliwangi akan dibawa langsung oleh calon awak kapal TNI AL yang sudah melewati ragam pelatihan khusus atau Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal (KPPK) di Komando Armada II, Surabaya.

    “KPPK telah dilaksanakan mulai dari 13 Oktober sampai 7 November 2025 di Komando Latihan Koarmada II, Surabaya,” kata Tunggul.

    Selama proses KPPK, para prajurit itu menjalani pelatihan khusus untuk menjaga kekompakan, memperkuat pengetahuan tentang teknis kapal hingga kemampuan tempur selama mengawaki kapal.

    Setelah menjalani latihan, kata dia, para prajurit akan diberangkatkan ke Italia pada akhir November tahun ini untuk menjalani pelatihan singkat tentang KRI Prabu Siliwangi di galangan kapal Fincantieri, Italia.

    “Saat tiba di galangan Fincantieri Italia, seluruh prajurit calon awak tinggal melakukan familiarisasi secara langsung kurang lebih selama tiga bulan,” kata Tunggul.

    Tunggul memastikan seluruh proses pengiriman prajurit dan pelatihan di Italia berjalan dengan lancar demi memastikan KRI Prabu Siliwangi-321 bisa sampai di Indonesia tepat waktu.

    Sebelumnya, pada September 2025, TNI AL telah kedatangan KRI Brawijaya-320. Kapal tersebut merupakan jenis yang sama dengan KRI Prabu Siliwangi-321.

    Nantinya, KRI Prabu Siliwangi-321 akan ditempatkan di jajaran Koarmada II bersama dengan KRI Brawijaya-320.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI Jakarta sahkan APBD 2026 sebesar Rp81,3 Triliun

    DPRD DKI Jakarta sahkan APBD 2026 sebesar Rp81,3 Triliun

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp81,3 triliun.

    “Mengenai angkanya, walaupun dipotong (dana bagi hasil) DBH kita Rp15 triliun, jadi APBD kita ketuk Rp81,3 triliun,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin di Jakarta, Rabu.

    APBD DKI Jakarta 2026 yang disepakati merupakan hasil penyesuaian setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat Rp15 triliun.

    DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.

    Tetapi setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemotongan DBH, maka Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyepakati adanya perubahan APBD 2026 dan disepakati pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Rp81,3 triliun.

    Khoirudin mengatakan bahwa adanya sejumlah anggota Dewan yang menyampaikan interupsi saat akan diketok, menandakan para anggota masih mementingkan hak rakyat.

    Mereka meminta agar dana sebesar Rp300 miliar untuk subsidi pangan supaya tidak dipotong dan dimasukkan ke APBD 2026.

    “Mengenai apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya berterima kasih teman-teman ‘concern’ kepada masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang bansos,” katanya.

    Namun dipastikan tidak ada pemotongan dana bansos. “Semua program kita memang untuk 10 bulan dahulu, nanti pada perubahan kita anggarkan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal paparan Cs-137 di Cikande, Menperin: Sudah clear

    Soal paparan Cs-137 di Cikande, Menperin: Sudah clear

    Jakarta (ANTARA) – ‎Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan persoalan paparan radiasi Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten sudah bersih (clear).

    ‎Dikatakan Menperin, pihaknya sudah menerima surat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bahwa paparan Cs-137 di kawasan industri tersebut sudah tak lagi menjadi permasalahan.

    ‎”Radioaktif itu sudah clear, kami juga sudah mendapatkan surat dari Bapeten dan sudah tidak lagi menjadi isu,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Rabu.

    ‎Dengan demikian pemerintah, kata dia, berencana untuk segera mengambil keputusan mengenai relaksasi kebijakan penghentian sementara impor scrap logam.

    Menurut dia, apabila kebijakan relaksasi impor scrap tersebut sudah disetujui, maka menjadi tanda bahwa permasalahan radioaktif sudah terselesaikan.

    ‎”Perusahaan-perusahaannya kalau yang sudah mendapat clearance ya sudah beroperasi, tapi kita lihat nanti dari relaksasi atau dicabutnya peraturan pemerintah dalam hal ini terhadap penghentian sementara importasi scrap,” ucapnya lagi.

    ‎Lebih lanjut, guna memitigasi hal ini, kata Menperin, kementerian yang dipimpinnya merumuskan mekanisme untuk memastikan bahan baku dan produk industri tetap bebas dari paparan radioaktif.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo Cs belum konfirmasi kehadiran di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Cs belum konfirmasi kehadiran di Polda Metro Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyebutkan tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauziah Tyassuma belum mengonfirmasi terkait kehadirannya pada Kamis (13/11).

    “Sejauh ini belum ada konfirmasi. Semoga yang bersangkutan besok bisa hadir memenuhi panggilan penyidik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu.

    Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemanggilan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauziah Tyassuma sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi pada Kamis (13/11).

    “Sementara tiga tersangka itu yang dijadwalkan (pemanggilan) pada Kamis (13/11),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/11).

    Namun Budi belum bisa memastikan ketiganya bakal hadir atau tidak. Dia hanya membenarkan ketiganya dijadwalkan dipanggil Polda Metro Jaya pada Kamis (13/11).

    Polda Metro Jaya segera telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko

    Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak delapan orang tersangka dalam kasus ini. Ke delapan tersangka dibagi ke dalam dua klaster, yakni klaster pertama adalah ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Kemudian klaster kedua adalah RS, RHS dan TT.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag Roro dorong kolaborasi lintas sektor perkuat sistem logistik

    Wamendag Roro dorong kolaborasi lintas sektor perkuat sistem logistik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem logistik nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing.

    Menurut Roro, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi dan mendukung kelancaran arus perdagangan nasional maupun internasional.

    “Logistik bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi tulang punggung perdagangan nasional. Tingkat efisiensi logistik juga menentukan daya saing harga produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah berkomitmen untuk mengawal reformasi logistik nasional. Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah, efisiensi distribusi, serta daya saing logistik nasional.

    Kemendag juga terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Logistik yang tangguh akan memperkuat struktur perdagangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Lebih lanjut, Roro mengatakan setiap pihak memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga kelancaran perdagangan. Ia menekankan bahwa kestabilan harga dan pasokan tidak akan tercapai apabila arus barang terhambat.

    Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat rantai pasok dalam negeri.

    Saat ini, pemerintah terus memperkuat konektivitas multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya modernisasi pelabuhan, bandara, pelabuhan daratan (dry port), dan depo kontainer yang dilakukan bersamaan dengan digitalisasi sistem logistik seperti e-manifest, e-invoice, e-tracking, dan e-payment.

    Tidak sampai di situ, melalui penerapan Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, proses ekspor-impor kini menjadi lebih efisien dan transparan.

    Pemerintah Indonesia juga terus memperluas akses pasar di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis. Indonesia terus memperkuat kemitraan ekonomi internasional guna memperluas peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    “Sejumlah langkah konkret telah dilakukan pemerintah, mulai dari ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada, penyelesaian perundingan Indonesia-Peru CEPA, serta penandatangan perundingan Indonesia-European Union CEPA. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses Indonesia ke pasar-pasar baru yang potensial,” imbuh Roro.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HSBC Indonesia luncurkan skema kredit berbasis ESG bagi usaha menengah

    HSBC Indonesia luncurkan skema kredit berbasis ESG bagi usaha menengah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan HSBC Sustainability Improvement Loan (SIL), yaitu solusi pembiayaan yang dirancang bagi perusahaan skala menengah dengan menghubungkan secara langsung biaya kredit terhadap kinerja keberlanjutan.

    Peluncuran ditandai dengan keberhasilan penyelesaian transaksi pembiayaan pertama dengan PT Bambang Djaja (BD) yaitu produsen trafo daya, distribusi, dan instrumen trafo, serta PT Bahtera Adi Jaya (Bahtera) yaitu distributor bahan kimia khusus.

    “Kami meluncurkan HSBC SIL sebagai solusi pembiayaan inovatif yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dan memperluas akses terhadap pembiayaan berkelanjutan bagi usaha menengah,” ujar Banking Director, Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia Steve Andoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Steve menjelaskan, tujuan HSBC SIL yaitu mendukung bisnis agar dapat berkembang secara bertanggung jawab dan menavigasi kompleksitas transisi menuju ekonomi rendah karbon, sembari mengambil langkah awal yang berarti dalam mewujudkan ambisi keberlanjutan mereka.

    Skema kredit HSBC SIL menghubungkan margin bunga pinjaman terhadap kinerja debitur dalam penilaian dan peringkat keberlanjutan dari EcoVadis, yaitu standar global untuk rantai pasok yang tangguh dan berkelanjutan dengan lebih dari 150.000 pemeringkatan Environmental, Social dan Governance (ESG).

    “Struktur ini memberikan insentif dan dukungan bagi bisnis dari berbagai ukuran untuk mempercepat transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan,” ujar Steve.

    Kemudian, debitur HSBC SIL yang berhasil meningkatkan skor ESG dari EcoVadis, dapat memperoleh manfaat berupa penurunan suku bunga, begitupun sebaliknya, suku bunga dapat meningkat apabila skor debitur menurun.

    “Terjadi tren kenaikan, yang mana perusahaan multinasional mewajibkan mitra rantai pasok mereka untuk mematuhi standar ESG global. Tren ini berdampak terhadap berbagai sektor utama industri seperti manufaktur, agribisnis, dan energi,” ujar Steve.

    Di sisi lain, Ia mengatakan mayoritas perusahaan menengah yang baru memulai proses keberlanjutan masih kesulitan untuk mengakses Sustainability-Linked Loans (SLL), terutama karena keterbatasan sumber daya untuk mengukur dan melaporkan kinerja ESG.

    Dengan demikian, menurutnya, melalui penilaian skor ESG EcoVadis, perusahaan menengah dapat mengidentifikasi area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.

    Dalam kesempatan sama, Senior Vice President Asia Pacific Japan EcoVadis Richard Bourne mengatakan SIL merupakan contoh baik yang menghubungkan langsung skema pembiayaan dengan kinerja rantai pasok, serta memberikan insentif bagi peningkatan keberlanjutan secara menyeluruh.

    “Platform penilaian kami menyediakan rekomendasi praktis bagi perusahaan berbagai ukuran, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk mengambil langkah awal yang krusial dalam perjalanan ESG, sehingga berpotensi mengakses skema pembiayaan lebih baik dan mendorong ketahanan lebih baik di seluruh rantai pasok global,” ujar Richard.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP tambah kuota rumah subsidi untuk tenaga kerja kesehatan

    Menteri PKP tambah kuota rumah subsidi untuk tenaga kerja kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menambah kuota rumah subsidi untuk tenaga kerja kesehatan (nakes) menjadi 35 ribu unit rumah.

    “Kuota rumah subsidi untuk nakes ini karena mereka sudah banyak berjuang. Mereka harus mendapatkan hunian yang layak,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Awalnya, pemerintah menyiapkan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk nakes. Namun, setelah mendengar pemaparan kebutuhan di lapangan, Ara menyampaikan komitmen untuk menambah kuota menjadi 35.000 unit.

    Dia menambahkan bahwa pemerintah akan membuka berbagai skema pembiayaan agar akses kepemilikan rumah bagi tenaga kesehatan semakin mudah.

    “Banyak terobosan yang bisa kita lakukan. Kita akan siapkan berbagai skema. Jangan sampai keterbatasan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi alasan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa banyak tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, terutama yang ditugaskan di daerah, selama ini mengalami kesulitan memiliki rumah yang terjangkau.

    “Pada kesempatan ini kami ingin memastikan agar nakes memiliki kemudahan untuk memiliki rumah. Karena banyak nakes yang ditempatkan di daerah. Kalau harus mencari sendiri tentu berat. Rumah subsidi ini sangat membantu,” ujar Benjamin.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin: Perlindungan pasar pacu kontribusi manufaktur ke ekonomi

    Menperin: Perlindungan pasar pacu kontribusi manufaktur ke ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perlindungan pasar seperti penambahan hambatan nontarif (non-tariff measures/NTM) bisa memacu kontribusi manufaktur terhadap perekonomian nasional.

    “Kalau negara lebih berani untuk menyiapkan kebijakan NTM, itu pasti kami sepakat dan kami yakin akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui manufaktur,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Rabu.

    Disampaikan dia, NTM merupakan salah satu instrumen yang bisa dipakai oleh negara manapun, termasuk Indonesia yang bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan manufaktur. Amerika Serikat misalnya, memiliki sekitar 4.900-an NTM, namun Indonesia baru memiliki 209 NTM.

    “Ini bukan artinya kita harus balapan, Amerika 4.900 NTM artinya kita harus 4.000 juga, bukan.Tetapi faktanya angka kita 209 NTM, artinya perlindungan bagi industri dalam negeri kita, perlindungan bagi ekonomi nasional kita masih minim,” kata dia lagi.

    Adapun pada kuartal III 2025, manufaktur tumbuh sebesar 5,58 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen (yoy). Sementara kuartal II 2025 pertumbuhan manufaktur 5,60 persen (yoy) yang juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy).

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan saat ini terdapat enam sektor industri yang dibanjiri produk impor jadi yaitu tekstil, baja, elektronik, kosmetik, keramik dan alas kaki.
    ‎‎
    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif ditemui di Jakarta, Selasa (11/11), menyatakan masifnya produk impor mengganggu kinerja enam sektor tersebut, serta membuat utilisasi dan produksi industri terkait menjadi tidak maksimal.

    ‎”Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu. Akhirnya menahan. Harusnya bisa produksi 100, produksi 60 dulu. Takutnya nanti tidak terserap pasar,” ucapnya.

    ‎Febri menyampaikan, dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor.
    ‎

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo perintahkan TNI tambah batalyon kesehatan

    Presiden Prabowo perintahkan TNI tambah batalyon kesehatan

  • Tiket 13 kereta api keberangkatan Desember sudah bisa dipesan

    Tiket 13 kereta api keberangkatan Desember sudah bisa dipesan