Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • KSP: Pemerintah jadikan pendidikan fondasi keadilan sosial

    KSP: Pemerintah jadikan pendidikan fondasi keadilan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.

    Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” di ICE BSD, Tangerang, Kamis, Qodari menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata.

    “Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Presiden Prabowo. Bagi beliau, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus membawa manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia,” kata Qodari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau seremonial semata, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan guru, siswa, dan masyarakat.

    Program revitalisasi sekolah telah menunjukkan hasil signifikan, yaitu semula 14.173 sekolah pada 2025 yang direvitalisasi, kini menjadi 16.140 sekolah dengan anggaran tetap sebesar Rp16,9 triliun.

    Sementara untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan 11.744 sekolah dengan alokasi Rp14,57 triliun.

    Lebih lanjut Qodari menyampaikan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan percepatan program berjalan efektif.

    Dia mengajak para kepala daerah mengajukan sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan agar bisa masuk prioritas revitalisasi dan memanfaatkan dukungan dana tanggung jawab sosial serta sumber non-APBN guna memperluas cakupan program.

    Selain itu, Qodari menyampaikan bahwa program digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas untuk mewujudkan “Pendidikan Next Level” di era pemerintahan Presiden Prabowo.

    Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, pemerintah ingin memastikan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di kota besar.

    “Saya menyebutnya pendidikan next level, sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi. Dengan teknologi digital, anak-anak di pelosok bisa belajar dengan materi terbaik, baik lewat internet maupun media offline seperti flashdisk,” ujar Qodari.

    Kantor Staf Presiden akan terus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan setiap hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan. Menurut dia, manfaat program itu akan langsung dirasakan masyarakat di daerah.

    Melalui dua program besar, yakni revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

    Kepala Staf Kepresidenan juga berpesan agar para kepala daerah mengawasi pelaksanaan digitalisasi secara cermat agar sarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan optimal.

    Dia optimistis inisiatif tersebut akan melahirkan generasi baru pemimpin bangsa.

    “Kita ingin memastikan setiap sekolah benar-benar bagus kualitasnya dan digitalisasi mampu membawa pendidikan Indonesia ke next level, melahirkan calon-calon pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI amankan aset milik Kemenkeu di Cengkareng Jakbar

    Pemprov DKI amankan aset milik Kemenkeu di Cengkareng Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pengamanan aset lahan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di lingkungan RW 03 dan 04 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis.

    Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Satpol DKI Jakarta, Daniel Soalon menyebut, pengamanan aset dimulai dengan peninjuan bersama Pemkot Jakbar.

    “Ada dua sertifikat tanah nomor 129 seluas 6.410 meter persegi dan nomor 130 Rawa Buaya, seluas 4.180 meter persegi. Dua lahan itu yang ditinjau,” kata Daniel di Jakarta, Kamis.

    Hasil peninjauan, lanjut Daniel, akan disampaikan kepada pemohon (Kemenkeu) agar dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran pengembalian batas-batas tanah.

    “Atas dasar itu, kita akan melakukan pendataan secara objektif, mana-mana batasnya, mana-mana saja warga yang terdampak,” ujarnya.

    Selanjutnya, pihaknya akan melakukan tahapan-tahapan penertiban yang diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.

    “Tahapannya, mulai dari sosialisasi, pemberian surat peringatan 1, 2, dan 3 (surat perintah bongkar),” ujar dia.

    Sementara itu, Wakil Camat Cengkareng, Suhardin mengatakan, peninjauan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi atas surat dari Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S1084/LMAN/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

    Surat itu perihal permohonan bantuan penertiban bangunan tanpa izin yang berdiri di atas tanah milik negara di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Peninjauan dilakukan untuk mengecek batas-batas lokasi tanah milik Kementerian Keuangan yang berada di RW 03 dan 04 Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng,” tutur dia.

    Adapun Yudi Hariyanto, bidang advokasi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengatakan, pihaknya telah meninjau lokasi lahan aset Kementerian Keuangan.

    “Sesuai dua sertifikat bidang tanah, kami melihat masih ada tanda-tanda batas lahan aset Kementerian Keuangan berupa empat plang dan sejumlah patok pembatas,” pungkasnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR dan pemerintah sepakati RUU KUHAP disahkan pada rapat paripurna

    DPR dan pemerintah sepakati RUU KUHAP disahkan pada rapat paripurna

    ANTARA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah, menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke rapat paripurna. Keputusan yang diambil pada Kamis (13/11), itu didukung delapan fraksi dan mencakup 14 substansi utama yang siap disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. (Anggah/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar petakan kondisi faktual kawasan Kota Tua

    Pemkot Jakbar petakan kondisi faktual kawasan Kota Tua

    “Kita ingin penataan berjalan terarah dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan wisatawan, tanpa menghilangkan peran pelaku ekonomi lokal,”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memetakan kondisi faktual Kota Tua, Pinangsia, Tamansari, sebagai materi dasar penyusunan kebijakan penataan kawasan cagar budaya tersebut.

    Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono mengatakan bahwa pemetaan dilakukan khususnya untuk mengidentifikasi kondisi faktual di lapangan, mulai dari perilaku pengunjung, aktivitas pedagang, hingga kesiapan sarana dan prasarana Kota Tua.

    “Kita ingin penataan berjalan terarah dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan wisatawan, tanpa menghilangkan peran pelaku ekonomi lokal,” kata Yuli di Jakarta, Kamis.

    Okeh karena itu, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang terlibat agar segera mengisi formulir isian yang telah disiapkan.

    “Formulir itu berisi identifikasi permasalahan dan alternatif solusi, untuk selanjutnya disampaikan ke tingkat provinsi sebagai bahan pengambilan kebijakan lanjutan,” ujar Yuli.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Holi Susanto, menjelaskan bahwa masih ditemukan sejumlah persoalan di area Kota Tua, antara lain keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa titik seperti Jalan Lada, Jalan Pintu Besar Utara, dan sekitar Stasiun Jakarta Kota.

    “Selain itu ada juga persoalan ketertiban lalu lintas dan kebersihan kawasan,” kata Holi.

    Menurutnya, penataan kawasan Kota Tua memerlukan dukungan bersama antara pemerintah kota dan provinsi agar hasilnya lebih optimal.

    “Itu sesuai dengan tindak lanjut dari Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan wisata bersejarah tersebut,” tandas Holi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Psikolog Polda Sulsel lakukan trauma healing ke Bilqis

    Psikolog Polda Sulsel lakukan trauma healing ke Bilqis

    “Pendampingan Psikolog anak dengan ‘trauma healing’ tersebut sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban,”

    Makassar (ANTARA) – Bagian Psikologi Biro SDM Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pendampingan psikologi terhadap korban penculikan anak balita Bilqis Ramadhani (4 tahun) bersama kedua orang tuanya di Makassar.

    “Pendampingan Psikolog anak dengan ‘trauma healing’ tersebut sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto di Makassar, Kamis.

    Dia mengatakan, pendampingan anak Bilqis dilakukan untuk membantu korban mengatasi rasa takut dan trauma pasca peristiwa penculikan yang dialami.

    Tim Psikologi Polda Sulsel memberikan serangkaian intervensi psikologis seperti observasi perilaku, wawancara, serta terapi seni yang dirancang untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri anak.

    Selain fokus pada korban, lanjut dia, pendampingan Psikologi juga diberikan kepada orang tua dan keluarga sebagai bagian dari proses penyembuhan.

    Melalui pendekatan tersebut, lanjut dia, keluarga dibimbing agar memahami kondisi psikologis anak serta cara memberikan dukungan emosional yang tepat selama masa pemulihan.

    Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan psikologis Biro SDM Polda Sulsel bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional korban.

    Termasuk mengatasi trauma, serta meningkatkan keterampilan sosial dan emosional.

    “Pendampingan psikologi ini juga bertujuan untuk membantu memperkuat hubungan dalam keluarga serta membekali anggota keluarga agar lebih mampu beradaptasi dan menghadapi dampak yang timbul dari kejadian tersebut,” ujar Didik.

    Menurut dia, kegiatan pendampingan anak korban penculikan menjadi bagian dari komitmen Polda Sulsel dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang humanis kepada masyarakat, khususnya bagi korban kejahatan yang membutuhkan perhatian dan pemulihan psikologis secara berkelanjutan.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim memberikan tiga saran terhadap rencana investasi Rp20 triliun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk pembangunan peternakan ayam terintegrasi pada 2026.

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,” ujar anggota komisi DPR yang bermitra dengan Danantara dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Kedua, kata dia, investasi tersebut dapat dialihkan untuk fokus mengintervensi ketersediaan pakan ternak yang terjangkau dan berkualitas yang saat ini dinilai mahal dan sulit didapatkan.

    “Ketiga, jika ingin masuk ke produksi, maka sebaiknya diarahkan ke provinsi yang masih defisit produksi, bukan yang sudah surplus,” sarannya.

    Selain itu, dia menyarankan pemerintah untuk mengkaji secara kritis terkait rencana investasi tersebut agar tidak mengancam keberlangsungan peternak mandiri, khususnya peternak ayam petelur.

    “Ini menjadi keresahan di kalangan peternak, terutama peternak telur mandiri. Mereka khawatir akan terdesak oleh peternakan besar yang akan dimodali Danantara,” katanya.

    Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman masa lalu ketika masuknya investasi besar di sektor ayam pedaging yang membuat peternak kecil gulung tikar.

    “Dulu, ketika investasi besar masuk ke ayam pedaging, hampir semua peternak kecil ambruk. Hanya sedikit yang mampu bertahan, dan itu pun karena memiliki pasar langsung. Selebihnya berubah menjadi pekerja bagi perusahaan besar,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 7 November 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur yang terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    Mentan menjelaskan investasi besar itu merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementan dengan Danantara.

    Pada 11 November 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pembangunan peternakan tersebut secara menyeluruh.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR RI kunjungi Kota Tanjungpinang-Kepri

    Ketua MPR RI kunjungi Kota Tanjungpinang-Kepri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani berkunjung ke Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menghadiri sejumlah agenda penting bersama pemerintah daerah setempat.

    Ahmad Muzani dan rombongan tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kamis (13/11) siang, disambut oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Kunjungan Ketua MPR RI ini menjadi kehormatan besar bagi kami, sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan,” ujar Ansar saat menyambut Ketua MPR RI di Tanjungpinang, Jumat.

    Penyambutan Ketua MPR RI di Bandara RHF dilakukan dengan prosesi adat khas Melayu, tepuk tepung tawar dan penyematan tanjak oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri.

    Prosesi ini menjadi simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan di Bumi Segantang Lada tersebut.

    Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas kunjungan Ketua MPR RI ke Kepri.

    Menurur Ansar kedatangan Ahmad Muzani ke Tanjungpinang akan diisi dengan sejumlah agenda penting. Pada Jumat (14/11), LAM Kepri akan menganugerahkan gelar adat kepada Ketua MPR RI sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan.

    Usai penganugerahan gelar adat, Ahmad Muzani dijadwalkan menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Sultan Riau Lingga di Pulau Penyengat.

    Sebagai penutup rangkaian kunjungannya, pada malam harinya Ketua MPR RI akan menghadiri tausiah akbar Kepri Bersholawat, yang diperkirakan dihadiri lebih dari 10.000 masyarakat.

    “Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh semangat kebangsaan di Kepri,” ucap Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka MPR: Pengembangan SAF bisa bawa RI jadi pemain utama di kawasan

    Waka MPR: Pengembangan SAF bisa bawa RI jadi pemain utama di kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan pengembangan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan dari minyak jelantah bisa membawa Indonesia menjadi pemain utama di kawasan.

    Terlebih, kata Eddy, minyak jelantah yang dulu dianggap limbah kini bisa menjadi sumber energi bersih yang bernilai tinggi.

    “Kita tidak sedang bicara proyek kecil atau sekadar uji coba. SAF adalah langkah konkret menuju kemandirian energi, dan lompatan ekonomi hijau Indonesia,” ujar Eddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, dia mengatakan terdapat tantangan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni baru sekitar 23 persen dari total potensi 715 ribu ton minyak jelantah per tahun yang dapat dikumpulkan untuk dimanfaatkan.

    “Tantangan kita bukan soal teknologi, melainkan menciptakan ekosistem pengumpulan minyak jelantah di rumah tangga, restoran, hingga hotel yang terkoordinasi,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia memandang penting bagi pemerintah untuk membangun sistem pengumpulan minyak jelantah secara nasional, sehingga seluruh rantai nilai, yakni dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga industri bisa terhubung dan transparan.

    “Kita harus memastikan minyak jelantah tidak lagi dibuang, tetapi dikumpulkan, disertifikasi, dan diolah menjadi bahan bakar penerbangan masa depan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan pentingnya inovasi teknologi SAF generasi baru, serta distribusi SAF ke bandara utama agar bisa masuk ke rantai pasok penerbangan secara komersial.

    “Kalau sistemnya terbangun utuh, kita bisa hasilkan 187 ribu kiloliter SAF per tahun, menekan 0,5 juta ton emisi karbon dioksida, dan membuka 30 ribu lapangan kerja hijau. Ini bukan angka kecil. Ini masa depan ekonomi hijau Indonesia,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan sebagai anggota dewan akan mendukung penuh harmonisasi kebijakan dan regulasi energi bersih melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Terbarukan, RUU Perubahan Iklim, RUU Listrik, maupun RUU Migas.

    “Kami ingin memastikan SAF bukan sekadar pilot project (proyek percontohan, red.), melainkan menjadi komitmen nasional yang menempatkan PT Pertamina (Persero) sebagai pemimpin regional bahan bakar penerbangan berkelanjutan,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ledakan SMAN 72, Polda Metro Jaya periksa sejumlah saksi anak

    Ledakan SMAN 72, Polda Metro Jaya periksa sejumlah saksi anak

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi anak terkait ledakan di lingkungan SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11).

    “Hari ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak berjumlah 46 orang, tetapi 10 orang berhalangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Budi menjelaskan pemeriksaan saksi anak dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jakarta di Jakarta Timur.

    “Kami juga perbaharui data korban sampai dengan hari ini. Sisa 20 orang yang masih rawat inap. Satu korban inisial L dirujuk di RSCM untuk perawatan pelaksanaan operasi lebih intensif,” katanya.

    Budi juga menyampaikan penyidikan kasus ini masih terus berjalan termasuk tentang hasil digital forensik.

    “Kami berharap rekan-rekan sekalian memberi waktu dan ruang bagi para penyidik untuk bisa secara komprehensif hasil dari penyidikan yang sedang ditangani,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 20 orang korban ledakan SMAN 72 Jakarta hingga saat ini masih dirawat di tiga rumah sakit (RS) Jakarta.

    “Data korban per hari ini, pukul 13.00 WIB, berjumlah 20 pasien,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

    Budi merinci jumlah pasien tersebut dirawat di RS Islam Jakarta terdiri dari 13 orang, RS YARSI enam orang dan RS Polri dirawat satu orang.

    Mereka mengalami beragam luka, seperti luka bakar, gangguan pendengaran hingga patah tulang tengkorak.

    “Para korban mengalami beragam luka mulai dari luka bakar, gangguan pendengaran, syok akibat kehilangan darah, hingga cedera kepala dan patah tulang tengkorak,” kata Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya Kombes Pol dr. Martinus Ginting sebelumnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini hasil investigasi perusakan aset Pemprov DKI di Kembangan

    Ini hasil investigasi perusakan aset Pemprov DKI di Kembangan

    “Pengrusakannga terjadi Kamis (13/11) pagi, pukul 08.30 WIB,”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengungkapkan bahwa aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Delima 4, Perum BTN 1 dan 2, RT 007 RW 03 Kembangan Utara, Kembangan, diduga dirusak oleh oknum berinisial LP.

    Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah (PAD) Jakarta Barat, Sigit Gunawan mengatakan bahwa pelaku LP yang mengaku sebagai ahli waris lahan seluas 2.243 meter persegi tersebut, rupanya membongkar pagar seng serta plang aset lahan.

    “Pengrusakannga terjadi Kamis (13/11) pagi, pukul 08.30 WIB,” kata Sigit saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, pagar dan plang aset yang dibongkar itu sudah dijual oleh LP di dua tempat penampungan barang bekas.

    Camat Kembangan, Joko Suparno menuturkan bahwa peristiwa pengrusakan itu akan ditindaklanjuti di tingkat Pemkot Jakbar.

    Selain itu, kata dia, batas tanah dan status hukum lahan juga akan dikoordinasikan lebih lanjut di tingkat kota.

    “Untuk urusan pelaporan dan penanganan lanjutan terkait batas tanah akan ditangani di tingkat kota. Dari pihak kecamatan, kami hanya menugaskan Satpol PP untuk berjaga dan mengamankan area sekitar lokasi agar tidak terjadi kejadian serupa,” ujarnya.

    Sementara itu, Kasatpol PP Jakbar, Herry Purnama, memastikan akan terus berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menjaga dan mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari segala bentuk pengerusakan maupun penyalahgunaan.

    “Kami akan menindak tegas setiap upaya perusakan atau penguasaan aset Pemda yang tidak sah. Aset pemerintah harus dijaga bersama untuk kepentingan publik,” tegasnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.