Panel surya BTS wilayah 3T: solusi energi untuk konektivitas nasional
Category: Antaranews.com
-
Jumat, gerai layanan Samsat Keliling Jadetabek ada di sini
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling pada Jumat di 14 wilayah yang meliputi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).
Berikut lokasi gerai layanan Samsat Keliling, seperti dikutip dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:
1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman Masjid Al-Musyawarah Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;
4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan 09.00-15.00 dan WIB dan Gudang Wali Kota Jaksel 0900.14.00 WIB;
5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
6. Kota Tangerang di halaman Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmoshpere 09.00-13.00 WIB;
7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;
8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh 09.00-12.00 WIB;
9. Ciputat di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung dari jam 09.00-12.00 WIB.
10. Kelapa Dua di halaman Gtown Square Gading 08.00-14.00 WIB;
11. Kota Bekasi di Pizza Hut Kosmem Jatiasih, 08.00-11.30 WIB;
12. Kabupaten Bekasi di halaman Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, pukul 09.00-11.00 WIB;
13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB, dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 09.00-11.00 WIB;
14. Cinere di halaman Kantor Kelurahan Pasir Putih 08.00-11.30 WIB.
Melalui gerai layanan Samsat Keliling, masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK setiap tahun serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).
Beberapa dokumen persyaratan yang harus dibawa, yaitu KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Persyaratan lainnya, yakni pemohon tidak memiliki tunggakan PKB selama lebih dari satu tahun.
Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kemarin, rangkap jabatan Polri hingga sengketa pertanahan daerah
Jakarta (ANTARA) – Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.
Dasco: DPR segera kaji putusan MK soal Polri mundur dari jabatan sipil
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil.
Secara pribadi, dia mengatakan baru akan mempelajari putusan tersebut. Secara kebetulan, dia pun bertemu dengan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej di kompleks parlemen.
“Saya baru mau pelajari, kebetulan ada Wakil Menteri Hukum. Jadi, secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Selengkapnya klik di sini.
Pemkot Surabaya terima penyerahan aset waduk senilai Rp176 miliar
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan aset berupa waduk seluas 21.832 meter persegi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur senilai Rp176 miliar di Surabaya, Kamis.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya mengatakan selama bertahun-tahun waduk yang berada di depan Kampus UNESA, Lidah Wetan itu, tidak bisa dikelola oleh Pemkot Surabaya karena status kepemilikannya dikuasai pihak lain.
“Yang namanya waduk yang bertahun-tahun tidak bisa kita apa-apakan karena ini menjadi milik orang lain. Alhamdulillah berkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maka waduk ini menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya kembali,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Selengkapnya klik di sini.
Komisi III DPR setujui RUU KUHAP rampung dibawa ke rapat paripurna
Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah rampung dibahas untuk dibawa ke tingkat rapat paripurna.
“Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah apakah naskah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat, setuju?,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Selengkapnya klik di sini.
Komisi II DPR apresiasi langkah Presiden rehabilitasi guru di Luwu Utara
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto atas keputusan merehabilitasi dua guru SMA di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal yang sebelumnya diberhentikan dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Presiden telah menunjukkan keberpihakannya kepada para guru yang bekerja dengan tulus demi kemajuan pendidikan bangsa,” ujar Indrajaya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis
Selengkapnya klik di sini.
Kemendagri fasilitasi daerah tangani sengketa dan konflik pertanahan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) dalam penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan.
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Amran mengatakan Kemendagri berperan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut, sementara upaya penyelesaiannya menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Perlu diingat bahwa kami bukan yang menyelesaikan permasalahan (pertanahan), tetapi yang memfasilitasi, sama juga dengan teman-teman pemerintah daerah,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ini lima lokasi SIM Keliling di Jakarta pada Jumat
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka gerai layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta pada Jumat.
Melalui akun X resmi @tmcppoldametro, yang dikutip pada Jumat, layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB di lokasi berikut:.
1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;
2. Jakarta Utara di LTC Glodok;
3. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;
4. Jakarta Barat di Lobby Selatan Mall Ciputra.
5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.
Layanan SIM Keliling hanya diperuntukkan bagi Anda yang memiliki SIM A atau SIM C dengan masa berlaku yang akan habis.
Sementara bagi pemilik SIM B dan SIM yang masa berlakunya sudah habis harus mendatangi kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).
Beberapa dokumen yang wajib dibawa, antara lain SIM yang akan diperpanjang dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi.
Saat berada di lokasi gerai, pemohon juga akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.
Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.
Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Jumat, seluruh wilayah Jakarta diguyur hujan siang hingga malam
Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada Jumat siang sampai malam hari, seluruh wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Dikutip dari akun Instagram resmi BMKG, Jumat, dari enam wilayah DKI Jakarta, tiga wilayah di antaranya berawan tebal, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu diguyur hujan.
Kemudian pada siang hari, seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.
Hujan tersebut diperkirakan berlanjut hingga sore hari. Sementara empat wilayah DKI, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat, diguyur hujan dengan intensitas sedang.
Pada malam hari, hujan berintensitas ringan terjadi di seluruh wilayah Jakarta. Hujan dengan intensitas ringan itu menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam.
Pada Jumat, suhu udara di Jakarta diperkirakan 23 derajat Celcius pada pagi hari, 29 derajat Celcius siang hari, 27 derajat Celsius sore hari, dan 24 derajat Celcius malam hari.
Pada hari yang sama, kecepatan angin di Jakarta berkisar antara 10-11 kilometer per jam, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencapai 27 km per jam.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
JILF 2025 suguhkan kegiatan perpaduan intelektualitas dan emosi
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi membuka kegiatan Jakarta International Literary Festival (JILF) 2025 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/11) yang menyuguhkan rangkaian kegiatan perpaduan intelektualitas dan emosi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan salah satu kegiatan tersebut, yakni forum penulis dari berbagai negara yang membahas beragam tema, mulai dari tubuh, sejarah, hingga perlawanan.
Kemudian, ada pula pembacaan puisi yang menggali sisi batin dan keheningan, serta pasar buku yang menjadi ajang perayaan bagi sederet penerbit independen.
“Semua kegiatan ini menyatukan kita dalam percakapan panjang tentang jati diri kita sebagai bangsa dan sebagai manusia,” kata Rano.
Festival literasi yang mengusung tema “The Homeland in Our Bodies atau Tanah Air dalam Tubuh Kita” itu dilaksanakan mulai 13 hingga 16 November 2025.
Rano menilai JILF 2025 membuktikan ekosistem literasi tidak dibangun oleh satu lembaga saja, melainkan melalui kerja sama banyak pihak yang percaya bahwa kata-kata dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih adil.
Dia pun meyakini Jakarta yang tak lama lagi menginjak usia 500 tahun akan terus melangkah menuju peradaban yang lebih baik dengan menjaga dan mengembangkan budaya literasinya.
“Karena masyarakat yang gemar membaca dan berpikir kritis akan melahirkan peradaban yang cerdas dan berkelanjutan,” ujar Rano.
Dengan semangat yang sama, imbuh dia, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperluas gerakan literasi, di antaranya melalui penyediaan taman baca, perpustakaan digital, ruang baca publik yang dapat diakses hingga malam hari, serta berbagai program di lingkungan sekolah.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Hoaks! Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menarasikan bahwa Presiden Prabowo melarang Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, untuk bepergian ke luar negeri.
Dalam video berdurasi satu menit 30 detik itu, ditampilkan rekaman amatir yang menunjukkan sekelompok orang berlari dan diklaim sebagai demonstrasi lanjutan di Yogyakarta.
Unggahan tersebut juga mengaitkan klaim itu dengan isu bahwa Jokowi menolak menunjukkan ijazah di pengadilan.
Video ini mendapat perhatian besar, ditonton lebih dari 800 ribu kali, serta memperoleh 41 likes, 13 ribu komentar, dan 2 ribu kali dibagikan.
Berikut narasi dalam video tersebut:
“Ketika Aspirasi rakyat Tidak digubris. Jokowi Menolak Tunjukkan Ijazah di Pengadilan. PRESIDEN LARANG JOKOWI KELUAR NEGRI. JOGJA SOLO SIAP NEPALKAN JOKOWI. DEMO LANJUTAN DI YOGYAKARTA”
Video tersebut diberi narasi:
“Jokowi perlu di nepalkan biar Termul2nya kebingungan”
Namun, benarkah Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri?
Unggahan video yang menarasikan Presiden Prabowo larang Jokowi ke luar negeri. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (Facebook)
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo, Istana, maupun kementerian atau lembaga terkait mengenai pelarangan tersebut.
Pada awal November, Presiden Prabowo justru menyampaikan apresiasi terhadap capaian pemerintahan Jokowi selama dua periode, termasuk stabilitas ekonomi dan kinerja pertumbuhan nasional.
Ia juga menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menitipkan pesan atau meminta sesuatu darinya.
“Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya… Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng (sahabat baik, red) sama beliau, kok takut,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menepis anggapan bahwa keputusan pemerintahannya dipengaruhi oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa dirinya menjalankan tugas tanpa berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI tersebut.
Klaim: Presiden Prabowo larang Jokowi keluar negeri
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Cek fakta, video Roy Suryo ditahan pada awal November atas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video berdurasi 26 detik di Facebook menampilkan seorang pria bermasker yang turun dari tangga sambil mengacungkan jempol ke arah kamera.
Video itu diklaim sebagai momen ketika Roy Suryo ditahan karena menjadi tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Berikut narasi dalam video tersebut:
“Roy Suryo di Tahan. Katanya Patah Leher alasannya, Dulu…”
Video tersebut diberi narasi:
“Roy suryo di tahan,dulu,gak bisa ngomong kabarnya patah leher,dulu.”
Namun, benarkah video tersebut merupakan saat Roy Suryo ditahan pada awal November atas kasus ijazah palsu Jokowi?
Unggahan video yang dinarasikan Roy Suryo ditahan pada awal November atas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Faktanya, video tersebut merupakan video 2022 saat Roy Suryo ditahan atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Jokowi. (Facebook)
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, cuplikan itu identik dengan video iNews berjudul “Roy Suryo Ditahan terkait Kasus Meme Stupa Mirip Presiden Jokowi”. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa Roy Suryo ditahan atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Jokowi.
Kasus itu berakhir dengan vonis sembilan bulan penjara, yang dibacakan hakim Martin Ginting dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Desember 2022.
Sementara itu, terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi, Polda Metro Jaya memang menetapkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma dan lima orang lainnya sebagai tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (13/11).
Namun setelah pemeriksaan, ketiganya diperbolehkan pulang. Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa mereka tidak ditahan karena mengajukan ahli dan saksi yang meringankan.
Dengan demikian, video yang beredar tidak berkaitan dengan kasus ijazah palsu Jokowi, melainkan merupakan video lama tahun 2022 saat Roy Suryo ditahan dalam kasus meme stupa.
Klaim: Video Roy Suryo ditahan pada awal November atas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Hoaks! Video Wapres Gibran resmi dimakzulkan DPR RI
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video berdurasi 11 detik di Facebook menampilkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang tampak berdiri sambil bertepuk tangan.
Dalam video itu juga disertakan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut menarasikan bahwa Gibran telah resmi dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Akhirnya Gibr4n resmi di m4kjulk4n…!!!”
Namun, benarkah Wapres Gibran resmi dimakzulkan?
Unggahan video yang dinarasikan Wapres Gibran resmi dimakzulkan DPR RI. Faktanya, video tersebut merupakan momen ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat kejutan ulang tahun di tengah rapat paripurna pada 6 September 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan. (Facebook)
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, video yang digunakan dalam unggahan itu merupakan potongan dari tayangan YouTube IDX berjudul “Ultah Puan, Lagu Selamat Ulang Tahun Menggema saat Rapat Paripurna”.
Video tersebut memperlihatkan momen ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat kejutan ulang tahun di tengah rapat paripurna pada 6 September 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan. Pada saat itu, Cak Imin masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Dengan demikian, konteks video asli tidak berkaitan sama sekali dengan isu pemakzulan. Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.
Klaim: Wapres Gibran resmi dimakzulkan DPR RI
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Cek fakta, Susi Pudjiastuti maju jadi ketua KPK
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menyebut bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, akan maju menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Setyo Budiyanto.
Konten itu juga disertai narasi tambahan yang menggambarkan Susi Pudjiastuti sebagai sosok tegas, berani, dan antisuap, serta dianggap cocok memimpin KPK.
Berikut narasi dalam gambar tersebut:
“BUK SUSI PUDJIASTUTI MAJU JADI KETUA KPK
Jika Buk Susi Pudjiastuti Jadi Ketua KPK Akan Kah Banyak Yang Setuju. 90% Rakyat Pasti Setuju”
Gambar tersebut juga diberi narasi:
“Kalau Bu Susi Pudjiastuti maju jadi Ketua KPK, gimana menurut kalian — setuju apa nggak? Kalau mimin sih setuju banget! Bayangin aja, sosok yang dikenal tegas, berani, dan nggak bisa disuap ini duduk di kursi tertinggi pemberantasan korupsi. Dulu waktu jadi Menteri Kelautan aja, pencuri ikan pada kabur semua — apalagi kalau beliau jadi Ketua KPK, bisa-bisa koruptor pada ngumpet di lubang semut! Bu Susi itu tipe pemimpin yang bicara apa adanya, nggak suka basa-basi, dan kerja nyata. Mungkin inilah sosok yang dibutuhkan KPK sekarang — orang yang bersih, galak sama pelanggar, tapi cinta negeri tanpa pamrih. Tapi tentu aja, semua balik lagi ke pandangan masing-masing. Jadi, kalau bener Bu Susi maju jadi Ketua KPK… Kalian setuju, atau masih ragu?”
Namun, benarkah Susi Pudjiastuti akan jadi ketua KPK?
Unggahan yang menarasikan Susi Pudjiastuti maju jadi ketua KPK. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (Facebook)
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, hingga saat ini tidak ada informasi resmi maupun pernyataan dari Susi Pudjiastuti ataupun lembaga terkait yang menyebut ia akan menggantikan Ketua KPK.
Sementara itu, menurut laman resmi KPK, posisi Ketua KPK masih dijabat oleh Setyo Budiyanto yang dilantik pada Desember 2024.
Klaim: Susi Pudjiastuti maju jadi ketua KPK
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.