Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • BI Jakarta dukung penguatan transisi menuju ekonomi hijau

    BI Jakarta dukung penguatan transisi menuju ekonomi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta mendukung upaya penguatan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat serta berkeadilan sosial tanpa merusak lingkungan.

    “Perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi daerah dan ketahanan sektor pariwisata,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Iwan Setiawan di Jakarta, Senin

    Ia mengatakan, BI DKI Jakarta terus memperkuat peran dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui beberapa kebijakan strategis.

    “Mulai dari pengembangan keuangan berkelanjutan, pengembangan kalkulator hijau sebagai alat untuk mengukur potensi pengurangan emisi,” katanya.

    Kemudian penguatan ekosistem UMKM hijau serta perluasan transaksi digital rendah emisi seperti “Quick Response Code Indonesia Standard” (QRIS).

    Selain itu, langkah-langkah penguatan ekonomi hijau dilakukan dengan digitalisasi sistem pembayaran dan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hijau.

    Sejumlah langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. “Bank Indonesia memberikan dukungan terhadap transisi ekonomi hijau,” kata dia.

    Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta hari ini menanam 12 ribu mangrove di Pantai Kresek, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan tema “Menanam Harapan, Menjaga Kehidupan”

    Menurut dia, BI DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Kepulauan Seribu memperkuat kolaborasi dalam pembangunan ekonomi daerah yang ramah lingkungan, inklusif dan berkelanjutan.

    “Sinergi ini menjadi fondasi ‘green growth’, dimana pertumbuhan ekonomi tidak lagi ditukar dengan degradasi lingkungan, melainkan dibangun melalui upaya pelestarian alam,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petugas gabungan antisipasi prostitusi Taman Daan Mogot Jakbar

    Petugas gabungan antisipasi prostitusi Taman Daan Mogot Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 32 personel gabungan secara rutin melakukan patroli untuk mengantisipasi prostitusi sesama jenis di taman Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Sebanyak 32 personel dikerahkan untuk berpatroli, yang terdiri dari anggota Polsek Cengkareng dan Satpol PP Jakbar,” kata Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi di Jakarta, Senin.

    Fernando mengatakan, patroli itu dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya dugaan prostitusi gay serta mengantisipasi potensi kerawanan di lokasi tersebut.

    “Kita mengantisipasi potensi aktivitas yang melanggar hukum dan menjaga keamanan di kawasan tersebut,” ujar Fernando.

    Patroli dilakukan agar warga merasa aman dan nyaman, terutama yang melintas atau beraktivitas di sekitar pertamanan.

    Dalam patroli yang dilaksanakan pada Minggu (16/11) itu, petugas melakukan penyisiran dan pemantauan di sejumlah titik yang dianggap rawan.

    “Sejauh ini, petugas belum menemukan adanya indikasi aktivitas mencurigakan sebagaimana yang dikhawatirkan,” katanya.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat telah mengamankan dua orang pria yang diduga terlibat prostitusi gay di taman Jalan Daan Mogot KM 12, Cengkareng, Jumat (14/11) malam.

    Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Jakarta Barat (Jakbar), Edison Butar Butar menyebutkan, dua orang itu kini diamankan di Panti Sosial Kedoya.

    “Semalam itu kita rencananya pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) dulu. Ternyata, ada dua orang di situ (diduga terlibat prostitusi gay). Langsung kita ambil lah, dibawa ke Panti Sosial Kedoya,” ujar Edison saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (15/11).

    Selain menangkap dua orang itu, petugas Satpol PP juga memasang empat spanduk berisi larangan menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat transaksi prostitusi.

    “Spanduk imbauan Perda DKI 8 Tahun 2007 Pasal 42. Dipasang di lokasi yang menjadi tempat transaksi prostitusi,” ujar Edison.

    Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto pun telah menginstruksikan Satpol PP untuk menangkap pelaku prostitusi sesama jenis (gay) di taman Jalan Daan Mogot, Cengkareng.

    “Sudah diinstruksikan ke Kasatpol PP untuk monitor ke sana dan segera melakukan penertiban. Kalau memang ada para pelaku, ditangkap langsung dan ditindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Uus di Jakarta, Jumat (14/11).

    Instruksi itu dikeluarkan setelah dirinya mendapat laporan warga yang mengeluhkan maraknya aktivitas homoseksual di lokasi tersebut.

    “Taman lajur pinggir Jalan Daan Mogot itu kan ruang publik ya. Jadi mesti dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tidak boleh itu prostitusi,” ujarnya.

    Uus pun telah meminta Kecamatan Cengkareng agar memasang spanduk anti aktivitas mesum atau prostitusi di lokasi tersebut sebagai bagian dari penertiban.

    “Saya juga sudah minta ke wilayah (Kecamatan Cengkareng) agar di lokasi itu dipasang spanduk supaya tidak terjadi lagi prostitusi sesama jenis itu atau hal-hal yang tidak baik lainnya,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Jakarta tanam 12 ribu mangrove untuk tekan emisi karbon

    BI Jakarta tanam 12 ribu mangrove untuk tekan emisi karbon

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menanam 12 ribu mangrove di Pantai Kresek, Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan tema “Menanam Harapan Menjaga Kehidupan” sebagai upaya untuk menekan emisi karbon.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi offset emisi Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 sebagai langkah nyata mengimbangi jejak karbon,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Kepulauan Seribu, Senin.

    Ia mengatakan, BI Provinsi DKI Jakarta melakukan penanaman mangrove atau bakau ini sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen nasional menuju nol emisi (net zero emission). “Mangrove sebagai penjaga ekosistem dan tabungan karbon,” kata dia.

    Menurut dia, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare (ha) hutan mangrove atau 23 persen dari total mangrove dunia.

    Artinya, kata dia, Indonesia berperan penting sebagai benteng pesisir, penahan abrasi, habitat biota laut serta penyerap karbon dengan kapasitas tinggi.

    Ia mengatakan, rehabilitasi mangrove menjadi strategi penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

    “Kegiatan penanaman mangrove ini bukan hanya bagian dari kegiatan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata dia.

    Kegiatan dilaksanakan dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Pari serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

    Lurah Pulau Pari, M Yusuf mengapresiasi langkah yang dilakukan BI DKI Jakarta dalam membangun peradaban melalui mangrove.

    “Di Belanda orang membangun dam mencegah abrasi dan di sini ada mangrove yang semakin tua semakin kuat mencegah abrasi dan menahan gelombang laut,” kata dia.

    Sejak tahun 2007 sampai saat ini sudah 100.000 pohon mangrove yang ditanam di Pulau Pari dan yang terbanyak ada di Pulau Harapan, yakni sekitar 130 ribu batang.

    “Ini harus terus dilanjutkan agar lingkungan pesisir menjadi lebih kuat dan biota laut dapat terjaga,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fauqi Hapidekso dilantik sebagai anggota MPR gantikan Gus Alam

    Fauqi Hapidekso dilantik sebagai anggota MPR gantikan Gus Alam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani resmi melantik Fauqi Hapidekso sebagai anggota MPR RI pengganti antarwaktu atau PAW menggantikan Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

    “Meresmikan pengangkatan antarwaktu Fauqi Hapidekso sebagai anggota MPR sisa masa jabatan 2024–2029 terhitung sejak pengangkatan sumpah janji sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2024–2029,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Muzani menjelaskan Fauqi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/B Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan Tahun 2024–2029.

    “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia, Tertanda Prabowo Subianto,” ujar Muzani.

    Dalam pelantikan tersebut, Muzani kemudian memandu Fauqi untuk membacakan sumpah sebagai anggota MPR RI.

    “Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang maha besar dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap Saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat,” kata Muzani.

    Selanjutnya, Muzani membacakan sumpah sebagai anggota MPR yang diikuti oleh Fauqi.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Fauqi.

    “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan,” lanjut Fauqi.

    “Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

    Sebelum dilantik sebagai anggota MPR, Fauqi terlebih dulu telah dilantik sebagai anggota DPR RI pada Selasa (4/11). Pelantikan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pernyataan PM Jepang tentang Taiwan tuai peringatan keras China

    Pernyataan PM Jepang tentang Taiwan tuai peringatan keras China

    ANTARA – Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan pada 7 November lalu telah menuai kritik dan peringatan keras dari China. Duta Besar China untuk Jepang, Wu Jianghao, Jumat(14/11), mendesak Jepang menghentikan provokasi serta tindakan yang melampaui batas, serta mengancam Jepang untuk menanggung semua konsekuensinya. (REUTERS/Ludmila Yusufin Diah Nastiti/Denno Ramdha Asmara/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPD: MK larang polisi di jabatan sipil dukung reformasi Polri

    Anggota DPD: MK larang polisi di jabatan sipil dukung reformasi Polri

    Dengan penegasan ini, Polri dapat lebih fokus pada tugas-tugas substantif, tanpa terlibat dalam ranah administratif pemerintahan sipil. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian dan bila memegang jabatan sipil maka wajib mengundurkan diri atau pensiun.

    “Sebagai Anggota Komite I DPD RI, saya menghormati dan menyambut baik putusan MK tersebut. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Itu sejalan dan mendukung semangat reformasi Polri, untuk memperjelas fungsi, struktur, dan profesionalitas institusi kepolisian,” kata Irman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Irman menegaskan, ketentuan tersebut bukan bentuk pembatasan, melainkan penguatan tata kelola pemerintahan.

    Menurutnya, kejelasan norma akan memberikan kepastian baik bagi birokrasi sipil maupun anggota Polri dalam menjalankan peran masing-masing.

    “Ketika mekanisme sudah diatur dengan jelas, pengisian jabatan sipil tidak lagi dilakukan melalui penugasan anggota Polri aktif. Hal ini memberi kepastian bagi birokrasi sipil, dan bagi Polri sendiri agar tidak terbebani peran di luar struktur,” ujarnya.

    Ia menilai implementasi putusan MK justru menjadi momentum bagi Polri untuk kembali fokus menjalankan tugas-tugas strategis, terutama penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan menjaga keamanan nasional.

    “Dengan penegasan ini, Polri dapat lebih fokus pada tugas-tugas substantif, tanpa terlibat dalam ranah administratif pemerintahan sipil. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri,” kata Irman.

    Namun demikian, Irman mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya berada pada pelaksanaan putusan di lapangan. Ia mendorong pemerintah, kementerian terkait, dan pimpinan Polri untuk segera menyusun langkah teknis dan prosedural agar proses transisi berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan administratif.

    Putusan MK tersebut dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

    Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangannya menilai bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah menimbulkan kerancuan dan memperluas norma, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anggota Polri maupun ASN dalam pengisian jabatan sipil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Filipina resmi emban keketuaan ASEAN 2026

    Filipina resmi emban keketuaan ASEAN 2026

    Selasa, 28 Oktober 2025 20:43 WIB

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) menyerahkan palu keketuaan ASEAN kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam upacara penutupan KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (28/10/2025). Serah terima palu tersebut menjadi penanda dimulainya keketuaan Filipina dalam ASEAN pada 2026. ANTARA FOTO/Cahya Sari/nym.

    Sejumlah anak bernyanyi dalam upacara penutupan KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (28/10/2025). Upacara penutupan KTT ASEAN 2025 diwarnai serah terima palu dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr sebagai penanda dimulainya keketuaan Filipina dalam ASEAN pada 2026. ANTARA FOTO/Cahya Sari/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepmi dukung visi Indonesia Emas 2045 lewat pemberdayaan SDM

    Sepmi dukung visi Indonesia Emas 2045 lewat pemberdayaan SDM

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Besar Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (PB Sepmi) siap memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Kami berkomitmen untuk membawa PB Sepmi kepada arah perubahan dan kemajuan sehingga dapat memberikan dampak positif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Sekretaris Jenderal PB Sepmi Reza Firdaus dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, PB Sepmi telah menggelar rakernas dan melantik pengurus periode 2025–2029 di Aula Ali Sadikin Pemerintah Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Sabtu (15/11).

    Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Hendro Wicaksono dan para kader Sepmi yang mewakili pengurus wilayah (PW) dan pengurus cabang se-Indonesia.

    Adapun, Reza Firdaus didapuk menjadi sekjen mendampingi Ketua Umum Fauzan Muharam.

    Sementara itu, Fauzan menyampaikan bahwa Sepmi telah melewati berbagai macam gerakan, tantangan, dan dinamika selama lebih dari enam dekade.

    “PB Sepmi sebagai wadah gerakan yang terus bergerak dalam menyongsong peradaban kaum pelajar menjadi generasi yang beriman, beramal saleh, dan berilmu secara keislaman dan kebangsaan,” katanya.

    Ia mengatakan Sepmi akan meniti para kader dalam transformasi menuju Indonesia Emas 2045 sebagai peta jalan dan kontribusi dalam merealisasikan program asta cita.

    “Kabinet Pelajar Emas (edukatif, mandiri, aktif, solutif) sebagai langkah Sepmi menjadi bagian peta jalan dalam mendorong program Astacita sebagai ujung tombak kemajuan bangsa,” ucap Fauzan.

    Didirikan pada 1963 di Bandung, Jawa Barat untuk mewadahi pelajar Muslim, Sepmi berakar dari organisasi Syarikat Islam Angkatan Pandu yang berdiri sejak 1927.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Fasilitas sekolah integrasi akan modern seperti negara maju

    Prabowo: Fasilitas sekolah integrasi akan modern seperti negara maju

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pembangunan sekolah integrasi akan menggunakan fasilitas modern yang disejajarkan dengan standar sekolah di negara maju.

    “Rencana saya kita akan mulai bikin sekolah terintegrasi dengan fasilitas modern, sama dengan sekolah yang ada di negara-negara maju,” kata Prabowo dalam pidato pada acara peluncuran penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin.

    Prabowo menyatakan komitmennya untuk memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Presiden ingin mengonsolidasikan sekolah-sekolah agar memiliki sistem pendidikan yang baik.

    “Saya katakan tadi memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia, dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus,” kata Prabowo.

    Diketahui, Presiden Prabowo berencana membangun sekolah-sekolah yang terintegrasi dari mulai tingkatan SD sampai dengan SMA yang ditujukan kepada siswa dari kelompok masyarakat kelas menengah atau mereka yang masuk dalam kategori desil 3 sampai dengan desil 6.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan kementeriannya ditugaskan untuk membuat konsep mengenai sekolah integrasi tersebut.

    “Kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam, mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas laboratorium, olahraga, bengkel ya untuk vokasional, dan seterusnya,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11).

    “Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, dan matematika, tetapi Pak Presiden menambahkan ada arts dan olahraga,” imbuhnya.

    Pratikno menjelaskan untuk mencetak siswa-siswa unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), pemerintah telah meluncurkan Sekolah Garuda, sementara untuk memastikan pemerataan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga dengan kategori sangat miskin (desil 1) dan miskin (desil 2), ada Sekolah Rakyat.

    “Ini butuh kajian yang lebih mendalam, dielaborasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Pratikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menjelaskan sekolah-sekolah integrasi yang nantinya dibentuk oleh pemerintah itu tidak harus sekolah baru, karena ada opsi untuk mengonversi sekolah-sekolah negeri yang ada. Langkah itu telah dijalankan saat membentuk Sekolah Garuda.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII apresiasi dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM

    Komisi VII apresiasi dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membahas dampak pengembangan pariwisata terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif (ekraf).

    Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty mengapresiasi peningkatan kinerja pariwisata, salah satunya sebanyak 96,3 persen dari 2,55 juta usaha pariwisata merupakan UMKM.

    “Dari paparan (Menteri Pariwisata, .red) juga adanya peningkatan kinerja pariwisata 2025. Walaupun, laju perkembangan dari pariwisata kita itu masih kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia,” ujarnya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana di kompleks parlemen, Jakarta, Senin

    Peningkatan itu, menurut Evita, memiliki tantangan nyata. Ia mengambil contoh dari negara tetangga Indonesia, yakni Thailand yang sudah menuntaskan digitalisasi di sektor pariwisata dengan dashboard real-time mengenai dampak ekonomi yang dirasakan.

    “Semuanya itu real-time. Dia punya platform yang kita harus miliki. Real-time jumlah wisatawan yang datang. Real-time waktu tinggal dari wisatawan itu. Real-time spender-nya itu berapa. Kita juga mesti punya itu,” ungkapnya.

    Platform dashboard itu dapat mengemukakan data yang otomatis diperbarui. Evita menjelaskan bahwa perangkat tersebut dapat menjadi sarana transparansi dan bisa memperkirakan kontribusi perekonomian melalui pariwisata yang berdampak langsung terhadap UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Nah itu transparan. Bapak bisa buka dashboard-nya Thailand, saya udah buka. Dashboard-nya Thailand, dashboard-nya Vietnam, itu kita bisa lihat semua. Sampai kontribusinya terhadap perekonomian itu berapa besar. Bisa terlihat. Kita bisa lihat juga kontribusi dari pengembangan pariwisata ini terhadap UMKM dan ekonomi kreatif itu berapa besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Evita menyoroti perkembangan desa wisata yang sudah berjumlah 4.000 harus mengedepankan kualitas daripada kuantitas yang saat ini digalakkan.

    Menurutnya, kualitas itu bersandar kepada community-based development yang kaya akan perkembangan desa menjadi tempat menarik untuk dikunjungi, yaitu para pelancong bisa menanyakan sejarah, dan beraktivitas lebih kreatif, dan fasilitas penunjang di desa.

    “Sekarang ini, saya justru mau tanya, apa yang dilakukan oleh Kemenpar untuk meningkatkan kualitas daripada desa-desa wisata yang ada,” ucapnya.

    Dari posisi UMKM, kata Evita, Kemenpar dapat mendorong pelatihan membuat produk fesyen, terutama menyulam batik. Pelatihan-pelatihan itu dapat menunjang daya jual desa wisata, dan memperkenalkan budaya batik kepada wisatawan asing.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.