Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan empati dan solidaritas kepada Palestina bukan hanya tindakan spontanitas, melainkan nilai yang harus terus dirawat oleh setiap warga masyarakat.

    “Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan,” katanya di Kota Bogor, Rabu, mengenai kegiatan “Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor”.

    Ia mengatakan kegiatan urun rembuk yang telah berlangsung pada Sabtu (15/11) lalu itu menjadi wadah penting untuk menggalang solidaritas lintas komunitas, menguatkan kepedulian sosial, dan membangun kesadaran bersama bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza yang membutuhkan konsistensi dukungan.

    Urun rembuk tersebut, katanya, merupakan perwujudan dari upaya kepedulian dan komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan di Palestina.

    Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Rumah Zakat Kota Bogor, relawan, serta seluruh masyarakat yang terus menjaga semangat kemanusiaan. Komitmen kolektif seperti ini menjadi kekuatan yang mampu menyatukan langkah-langkah kecil menjadi perubahan yang lebih besar bagi saudara-saudara di Gaza.

    Dengan semangat solidaritas dan kemanusiaan yang terus tumbuh, menurut Adityawarman, Kota Bogor berharap dapat menjadi bagian dari gerakan global untuk membangun kembali harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Gaza.

    “Kemajuan sejati selalu berpihak pada kemanusiaan,” katanya.

    Ia mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan bukan hanya reaktif, tetapi memberikan dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan.

    Urun rembuk ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama bahwa perhatian terhadap kemanusiaan adalah bagian integral dari pembangunan peradaban.

    Adityawarman berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran publik bahwa kepedulian adalah investasi sosial jangka panjang yang membentuk karakter masyarakat.

    Ketua DPRD Kota Bogor Dr Adityawarman Adil dan CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha memegang buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, pada acara Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor” baru-baru ini. ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor.

    Pada acara tersebut juga dibagikan buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, menggambarkan sepak terjang diplomasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam kerangka menjaga dan meningkatkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Buku ini juga dapat dimaknai sebagai peta perjuangan diplomasi DPR terkait konflik Palestina-Israel yang disusun secara komprehensif.

    Pewarta: Budi Setiawanto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional Jembatan Kabanaran, Rabu siang, yang menghubungkan transportasi wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul.

    Dalam sambutannya, Kepala Negara menyatakan bahwa lokasi jembatan ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan ekonomi di wilayah sekitar.

    “Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini,” kata Presiden.

    Jembatan tersebut juga diharapkan Presiden bisa membangkitkan gairah wisata serta ekonomi rakyat, khususnya kehadiran para wisatawan di Yogyakarta dan sekitarnya.

    Prosesi peresmian operasional jembatan mengambil titik di tengah jembatan, tepat di atas Sungai Progo. Seremonial peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Jembatan Kabanaran, sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo, memiliki bentang jembatan total 2,3 kilometer yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan rampung pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp863,72 miliar.

    Infrastruktur strategis ini berada di jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa, yang menjadi alternatif penting selain infrastruktur eksisting jalur Pantura.

    Dari total target 1.500 kilometer, sekitar 1.300 kilometer Pansela telah terbangun, sementara 250 kilometer sisanya masih dalam proses penyelesaian.

    Kehadiran Jembatan Kabanaran diproyeksikan memperlancar arus transportasi, mengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jawa.

    Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain, yakni Underpass Gatot Subroto di Medan, Underpass Joglo di Surakarta, Flyover Cangguk di Magelang, serta Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat.

    Khusus untuk Jembatan Kabanaran, penamaan baru disepakati atas usulan pemerintah daerah dan telah dikonsultasikan dengan Ngarso Dalem mengingat nilai historis kawasan tersebut.

    Jembatan ini juga berhasil mencatatkan prestasi nasional dengan meraih Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta berbahan corrugated steel.

    Seluruh pendanaan pembangunan bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN, setelah sebelumnya memanfaatkan kas jalan daerah sebelum akhirnya dilanjutkan dengan alokasi APBN sekitar Rp800 miliar, hingga total biaya mencapai Rp863,72 miliar.

    Turut hadir dalam agenda tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan: Negara tidak boleh kalah dari praktik tambang ilegal

    Menhan: Negara tidak boleh kalah dari praktik tambang ilegal

    “Kita menemukan beberapa kegiatan penambangan bijih timah ilegal dan akan kita tindaklanjuti baik secara hukum maupun administrasi,”

    Koba, Babel, (ANTARA) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan negara tidak boleh kalah dari praktik penambangan bijih timah ilegal yang marak terjadi di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Kita menemukan beberapa kegiatan penambangan bijih timah ilegal dan akan kita tindaklanjuti baik secara hukum maupun administrasi,” kata Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan terintegrasi TNI di Desa Nadi, Bangka Tengah, Rabu.

    Ia mengatakan penindakan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan data akurat yang dihimpun tim Penegakan Kedaulatan dan Hukum (PKH) yang sebelumnya telah melakukan penelusuran di wilayah tersebut.

    “Secara geografis semua kegiatan yang mengarah ke penambangan timah ilegal sudah ditutup. Namun, secara regulasi selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

    Sjafrie menegaskan kehadiran TNI dalam latihan gabungan di Bangka Belitung juga untuk memastikan keamanan sumber daya strategis nasional, terutama sektor pertambangan timah. Latihan ini sekaligus memperkuat kehadiran militer di daerah rawan eksploitasi ilegal dan konflik sumber daya.

    “Latihan gabungan di Bangka Belitung melibatkan 41.397 personel,” ujarnya.

    Menurut dia, Bangka Belitung dipilih sebagai lokasi latihan gabungan karena memiliki posisi strategis di jalur laut antara Sumatra dan Jawa, serta memiliki nilai geografis dan ekonomis yang signifikan.

    “Babel memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan menjadi komoditas strategis nasional yang harus kita amankan,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmadi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemasangan alat bantu dengar di Jaksel dipastikan sesuai standar medis

    Pemasangan alat bantu dengar di Jaksel dipastikan sesuai standar medis

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Selatan (Jaksel) memastikan pemasangan alat bantu dengar (hearing aid) kepada sejumlah warga yang membutuhkan di wilayah tersebut sesuai dengan standar medis.

    “Harus diukur dan dipasang tingkat pendengarannya oleh tenaga medis,” kata Kepala Sudinsos Jakarta Selatan Bernard Tambunan saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan terdapat alur dalam pengajuan alat bantu dengar, dan proses pengajuannya itu dibantu oleh petugas Sudinsos Jaksel.

    Jika disetujui, petugas akan menemui warga untuk memberikan pedoman atau tata cara pemakaian alat bantu dengar.

    “Pendengaran terus disesuaikan dengan alatnya, sekalian diajari cara pemakaian yang benar,” ucap Bernard.

    Alur prosedur permintaan alat bantu dengar tersebut, yakni warga mengajukan permohonan. Kemudian, Sudinsos Jaksel mendatangi rumah dan memberikan persyaratan administrasi, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan.

    Jika persyaratannya sudah memenuhi, maka penerima bantuan akan dipanggil dan diberikan alat bantu dengar serta dibimbing untuk pemasangannya.

    “Kalau sudah memenuhi persyaratan, baru kita berikan alatnya. Tapi khusus hearing aid, nanti orangnya diundang ke suku dinas untuk pemasangannya,” ujar Bernard.

    Seperti diketahui, Sudinsos Jakarta Selatan telah menyalurkan sebanyak 811 alat bantu fisik (ABF) berupa kursi roda hingga kaki palsu bagi sejumlah penerima, terutama penyandang disabilitas, untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka.

    Ratusan alat bantu fisik itu terdiri dari 460 kursi roda dewasa, 23 buah kursi roda anak, 260 alat bantu dengar (hearing aid), 30 buah tongkat kaki tiga, 28 buah alat bantu jalan (walker), dan 10 buah kaki palsu.

    Pemberian alat bantu fisik tersebut merupakan upaya Sudinsos Jaksel untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warga yang membutuhkan sehingga dapat beraktivitas sehari-hari.

    Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan Alat Bantu Fisik, siapkan beberapa dokumen, antara lain Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau PM1, fotokopi KTP atau KIA (untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun), fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta foto seluruh tubuh.

    Dokumen tersebut dapat disampaikan melalui kelurahan dengan bantuan Petugas Pendamping Sosial (Pendamsos), kecamatan lewat Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi lewat Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, atau langsung ke Kantor Dinas Sosial DKI Jakarta lewat Sub kelompok Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temuan mayat di Tangerang, Polisi perkirakan sudah tewas tujuh hari

    Temuan mayat di Tangerang, Polisi perkirakan sudah tewas tujuh hari

    Jakarta (ANTARA) – Polresta Tangerang memperkirakan mayat yang ditemukan di Kampung Bunder, RT 05/RW 01, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, sudah tewas selama tujuh hari.

    “Diperkirakan sudah meninggal enam sampai tujuh hari,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, dia mengatakan tanda-tanda kekerasan belum dapat dijelaskan lebih rinci karena masih menunggu hasil visum dari rumah sakit.

    “Sudah coba periksa sidik jari, namun tidak keluar karena sudah lama meninggal,” ujar Indra.

    Saat ini, Polresta Tangerang masih menyelidiki penemuan mayat tanpa identitas tersebut.

    “Tim langsung kami turunkan untuk melakukan olah TKP serta menggali keterangan saksi,” papar Indra.

    Dia menuturkan penemuan mayat itu berawal saat warga mencium aroma menyengat pada Selasa (18/11) pagi.

    Saat itu, warga hendak mengecek lahan kebun yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.

    “Berdasarkan keterangan warga, aroma tidak sedap sudah tercium sehari sebelumnya. Aroma itu kian menyengat sehari setelahnya, sehingga warga mencari sumber bau tersebut,” tutur Indra.

    Kemudian, saat sedang mencari sumber bau tersebut, warga menemukan mayat dalam kondisi terbungkus plastik hitam dengan posisi kepala menghadap ke bawah.

    “Tim Inafis telah melakukan identifikasi awal, namun identitas korban masih belum diketahui. Saat ini, jasad korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk diautopsi,” ungkap Indra.

    Polisi masih menyelidiki temuan mayat tersebut dengan melakukan penelusuran guna mencari bukti petunjuk selain keterangan saksi. Polisi juga mengecek laporan orang hilang yang sesuai dengan ciri-ciri mayat yang ditemukan itu.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenhan: Pengembangan teknologi pertahanan kebutuhan mutlak

    Wamenhan: Pengembangan teknologi pertahanan kebutuhan mutlak

    Berbagai bentuk ancaman tersebut menuntut kesiapan TNI yang tidak hanya bertumpu pada jumlah personel, tapi juga pada kecepatan, akurasi, dan efektivitas pemanfaatan teknologi. Karena itu, pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak sebagai kunci dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks.

    Donny saat membuka Defence Technology Forum 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan, ancaman modern tidak lagi terbatas pada konflik konvensional, tetapi mencakup perang siber, serangan drone, peperangan elektronik, terorisme berbasis teknologi tinggi, serta potensi konflik di wilayah laut dan udara.

    “Berbagai bentuk ancaman tersebut menuntut kesiapan TNI yang tidak hanya bertumpu pada jumlah personel, tapi juga pada kecepatan, akurasi, dan efektivitas pemanfaatan teknologi. Karena itu, pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak, bukan sekedar pilihan strategis,” katanya.

    Menurut Wamenhan, dengan kemampuan teknologi yang memadai, Indonesia akan mampu menegakkan kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan merespons ancaman modern secara lebih efektif.

    Kementerian Pertahanan sendiri telah menetapkan kebijakan prioritas Perisai Trisula Nusantara sebagai pilar utama penguatan pertahanan nasional. Kebijakan ini mengintegrasikan matra darat, laut, dan udara untuk membentuk sistem pertahanan yang komprehensif, terkoordinasi, dan responsif.

    Tujuannya, kata Donny, adalah menjaga kedaulatan nasional sekaligus meningkatkan kapabilitas operasional TNI melalui modernisasi alutsista, organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan profesionalisme prajurit.

    “Dengan demikian, yang dibangun bukan hanya kekuatan pertahanan, melainkan juga sistem yang adaptif, mampu mengikuti perkembangan ancaman di masa depan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Wamenhan lebih lanjut mengatakan fokus strategi pertahanan saat ini meliputi modernisasi alutsista, pengembangan satuan, kemandirian industri pertahanan, dan peran sentral teknologi pertahanan.

    Menurut dia, hal itu tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI saja. Ia menilai perlu kolaborasi pentaheliks antara pemerintah, TNI, akademisi, industri swasta, dan mitra internasional.

    “Kerja sama ini menjadi kunci untuk menghasilkan inovasi yang relevan, mempercepat pengembangan teknologi, serta memperluas jejaring penelitian dan produksi,” ujarnya.

    Dia menyebut Defence Technology Forum 2025 yang merupakan kolaborasi Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan KNDS, produsen alutsista asal Prancis, hadir sebagai wadah membangun dialog konstruktif multipihak.

    “Defence Technology Forum 2025 hadir sebagai wadah untuk membangun dialog konstruktif di antara pemangku kepentingan, merumuskan peta jalan teknologi pertahanan yang berkelanjutan, serta menyepakati langkah-langkah strategis untuk masa depan,” katanya.

    “Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang konkret, memperkuat inovasi, serta membuka peluang kerja sama yang nyata antara industri pertahanan nasional dan mitra internasional,” imbuh Donny.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya tekankan pentingnya gerak cepat dalam kondisi darurat

    Polda Metro Jaya tekankan pentingnya gerak cepat dalam kondisi darurat

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menekankan pentingnya gerak cepat seluruh personel dalam merespons situasi darurat, salah satunya ketika anggota Bhabinkamtibmas menyelamatkan seorang remaja yang hampir tenggelam di Kali Sindang/Kresek, Kelurahan Koja, Jakarta Utara.

    “Tindakan cepat dan keberanian anggota Bhabinkamtibmas dalam menyelamatkan warga merupakan bentuk nyata respons cepat Polri,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (18/11) sekitar pukul 15.30 WIB di sekitar Jalan Cikijang, RW 011, Jakarta Utara, dan saat itu kondisi cuaca hujan deras.

    “Korban bernama AH (14), pelajar SMP Yapensori Lagoa, terbawa arus deras kali dan sempat timbul-tenggelam. Pada waktu yang sama, Aipda Elly Ependi, Bhabinkamtibmas Rawa Badak Utara bersama dengan Aiptu Pardiwiyanto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Koja, sedang melaksanakan program pemerintah terkait pendistribusian beras Bulog di Pos RW 011 bersama Ketua RW Adit dan perangkatnya,” papar Budi.

    Ketika mendengar teriakan warga yang meminta pertolongan, kedua polisi tersebut langsung menuju sumber suara.

    “Melihat korban terseret arus, Aipda Elly Ependi tanpa ragu langsung terjun ke dalam kali dan berenang menuju korban. Upaya nekat namun terukur itu berhasil, korban dapat diselamatkan dan dibawa ke tepian sebelum akhirnya dievakuasi ke jalan. Setelah itu, AH segera dilarikan ke RS Koja untuk pemeriksaan kondisi kesehatan,” tutur Budi.

    Dari kejadian itu, Budi pun menegaskan agar seluruh personel Polda Metro Jaya bergerak cepat dalam situasi darurat

    “Kami kembali mengingatkan masyarakat bahwa layanan darurat Call Center 110 siap 24 jam. Jangan ragu untuk menghubungi 110 jika melihat atau mengalami keadaan darurat. Polri akan hadir secepat mungkin,” tegas Budi.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sarana Jaya berkomitmen tingkatkan capaian P3DN

    Sarana Jaya berkomitmen tingkatkan capaian P3DN

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra menegaskan pihaknya komitmen untuk terus meningkatkan capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada setiap proses pengadaan barang dan jasa.

    Komitmen itu ia sampaikan saat mewakili Perumda Sarana Jaya menerima penghargaan juara ke-2 Apresiasi P3DN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengedepankan penggunaan produk dalam negeri demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan Sarana Jaya,” kata Reo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pencapaian itu, kata dia, merupakan hasil kerja keras dan komitmen insan Sarana Jaya dalam mengutamakan produk dalam negeri di setiap proses pengadaan barang dan jasa.

    Melalui penghargaan tersebut, Perumda Sarana Jaya semakin meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian P3DN pada tahun-tahun mendatang.

    “Kami juga ingin memperkuat peran sebagai BUMD yang memberi manfaat nyata bagi pembangunan kota dan pelayanan publik,” ujar Reo.

    Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta Endriansyah menilai Perumda Sarana Jaya saat ini kian menunjukkan kinerja positif.

    “Kita ketahui, Perumda Sarana Jaya merupakan BUMD yang menyediakan fasilitas hunian dengan harga terjangkau. Bahkan, masyarakat bisa memiliki hunian Perumda Sarana Jaya, seperti di Menara Samawa di Pondok Kelapa hingga Menara Kanaya dan Menara Ayasa tanpa perlu membayar DP (uang muka),” tutur Endriansyah.

    Dia pun berharap prestasi P3DN itu dapat semakin memacu seluruh insan Perumda Sarana Jaya untuk terus berkarya dan berkinerja baik, serta dapat menjadi contoh bagi BUMD lainnya, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga dii seluruh Indonesia.

    Lebih lanjut, dia menilai penghargaan itu diberikan atas capaian optimal Sarana Jaya dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri pada Tahun Anggaran 2024.

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada instansi yang konsisten mengimplementasikan kebijakan P3DN, sekaligus menjadi dorongan percepatan penggunaan produk lokal dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan penguatan produk lokal menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

    Dia mengungkapkan di tengah perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, dan tekanan rantai pasok, Indonesia tetap mampu tumbuh 4,96 persen dengan inflasi yang terjaga. Kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat yang stabil dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

    “P3DN menjadi semakin strategis untuk memperkuat ekonomi dengan mengutamakan produk lokal dalam belanja pemerintah maupun konsumsi masyarakat,” ungkap Rano.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Jaya turunkan harga sewa kios Pasar Pramuka 54 persen

    Pasar Jaya turunkan harga sewa kios Pasar Pramuka 54 persen

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Pasar Jaya menurunkan harga dari nilai appraisal hingga 54 persen sebagaimana penyesuaian dan tindak lanjut dari proses evaluasi yang telah berjalan sejak diterbitkannya Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada 15 Mei 2024.

    “Sebelumnya, harga lantai dasar itu Rp940 juta dan lantai satu Rp640 juta. Kami melakukan penurunan harga dari nilai appraisal sampai dengan 54 persen. Penyesuaian harga ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi yang telah berjalan,” kata Manajer Humas Perumda Pasar Jaya Fahri Irfan di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Pasar Jaya juga memberikan berbagai skema kemudahan pembayaran, termasuk diskon dan fasilitas cicilan hingga 18 bulan untuk meringankan beban para pedagang.

    Menurut Irfan, penurunan harga hingga 54 persen itu merupakan bentuk rasa keadilan, keterbukaan dan keberpihakan kepada para pedagang.

    Selain itu, Perumda Pasar Jaya juga berupaya memahami permintaan penurunan harga dengan mencari titik tengah.

    “Ini juga agar revitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas sarana-prasarana pasar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh pihak,” ujar Irfan.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini, Perumda Pasar Jaya menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pasar yang modern, nyaman, dan berdaya saing melalui program revitalisasi yang dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi, salah satunya Pasar Pramuka.

    Perumda Pasar Jaya tengah melakukan revitalisasi Pasar Pramuka setelah merespons dan menindaklanjuti seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan, di antaranya melalui beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan Ombudsman.

    Selain itu, dia menegaskan pihaknya sudah menetapkan harga sewa secara resmi pada 20 Oktober 2025.

    “Harga di lantai dasar itu Rp390 juta atau per meter Rp 975 juta. Kemudian, lantai satu Rp345 juta atau Rp 86.250.000 per meter. Satu kios ukurannya empat meter,” ucap Irfan.

    Menurut dia, biaya sewa tersebut dialokasikan untuk pemakaian selama 20 tahun mendatang, dan langkah ini merupakan komitmen Perumda Pasar Jaya terhadap keberlangsungan kegiatan usaha para pedagang.

    Di samping itu, dia menambahkan langkah tersebut juga merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mengedepankan azas keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada pedagang.

    Perumda Pasar Jaya berupaya memahami permintaan pedagang tersebut dan mencari titik tengah sehingga revitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh pihak.

    Irfan pun berharap revitalisasi Pasar Pramuka dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, higienis, aman, dan nyaman bagi siapa saja.

    Pasar Pramuka menjadi contoh transformasi pasar tradisional menuju pengelolaan yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kerakyatan.

    “Dengan langkah-langkah yang telah diambil ini, Pasar Jaya menegaskan komitmennya untuk membangun Pasar Pramuka yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi mendukung perekonomian warga Jakarta,” ungkap Irfan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MUI minta pemerintah dan masyarakat bijak dalam bermedia sosial

    MUI minta pemerintah dan masyarakat bijak dalam bermedia sosial

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh meminta para pejabat publik dan masyarakat untuk bijak menjaga etika dalam bermedia sosial.

    Dia menilai ruang digital adalah ruang publik yang sarat tanggung jawab moral sehingga setiap unggahan dapat berpengaruh langsung pada persepsi dan ketenangan masyarakat. .

    Menurut Asrorun, pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam kehati-hatian, terutama saat menyampaikan pendapat di media sosial.

    “Kalau imam hanya model tenar, namun tidak mengikatkan diri pada aturan sebagai imam yang layak, maka dia bukan hanya tidak boleh diikuti, bahkan ketika mengikuti dia hukumnya batal,” Kata Asrorun saat menghadiri diskusi “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth: Fatwa, Etika, dan Sikap Kita” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam siaran pers yang diterima di Morowali, Rabu

    Tidak hanya harus memiliki sikap hati-hati, Asrorun menilai pejabat juga harus mengedepankan sikap tabayyun sebelum menyebarkan informasi lewat media sosial.

    Menurut dia, hal itu harus dilakukan agar informasi yang disebarkan tidak menyesatkan masyarakat dan membuat gaduh di media sosial

    “Dalam konteks ruang digital hari ini, satu unggahan bisa menyebar ke mana-mana dalam hitungan detik, dan efeknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pembuatnya,” katanya.

    Kondisi semakin diperparah, kata dia, karena saat ini prinsip viral telah menjadi penentu cara berpikir masyarakat sehingga kesalahan informasi dapat menggiring opini publik pada arah yang berbahaya.

    “Dalam era post-truth, orang sering percaya pada sesuatu bukan karena benar, tapi karena viral. Ini tantangan besar bagi kita semua, terutama pejabat yang unggahannya selalu ditafsirkan sebagai sikap resmi,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia meminta pejabat sebagai sosok yang dipandang masyarakat dapat memiliki sikap yang bijak untuk menyebarkan informasi di media sosial.

    Tidak hanya para pejabat saja, dia menekankan masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk memilah informasi dan tidak asal menyebarkan kabar yang belum teruji kebenarannya.

    “Ini kerja bersama. Pemerintah membuat regulasi, platform mengatur ekosistemnya, tetapi pengguna adalah garda terdepan. Tanpa tanggung jawab dari pengguna, apa pun aturannya akan sulit diterapkan,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.