Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional harus dilakukan sejak dini demi menciptakan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Peningkatan kualitas SDM nasional memang harus dilakukan sejak dini sehingga bila ada program yang mendorong tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh, harus mendapat dukungan semua pihak,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Ia sependapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memandang program pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) berperan penting untuk mempersiapkan generasi bangsa.

    “Program PAUD HI itu tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga aspek kesehatan, gizi, pola pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” imbuhnya.

    Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi anak usia dini di Indonesia tercatat sebanyak 10,82 persen dari populasi penduduk. Namun, anak usia dini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    Tantangan itu, di antaranya, 3,69 persen balita belum mendapatkan pengasuhan layak, 38,71 persen anak mengalami masalah kesehatan, serta 12,41 persen anak usia dini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

    Lestari mengatakan data tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak untuk mengakselerasi pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah.

    “Akar permasalahan yang dihadapi pada fase tumbuh kembang anak usia dini dari sisi kesehatan dan pendidikan harus segera ditemukan dan diatasi bersama,” katanya menegaskan.

    Di sisi lain, dia berpendapat, kesiapan tenaga kesehatan, tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD), dan sarana pendukung lainnya sangat diperlukan dalam merealisasikan program peningkatan kualitas SDM sejak dini.

    “Selain itu, peran aktif para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam upaya mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan,” ujarnya pula.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Natuna tetapkan pengangkatan CASN 2024 pada 1 Maret 2025

    Pemkab Natuna tetapkan pengangkatan CASN 2024 pada 1 Maret 2025

    Meski TMT dinyatakan di awal Maret 2025, gaji yang diterima sesuai dengan tanggal CASN efektif bekerja.

    Natuna (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan CASN yang meliputi CPNS dan PPPK 2024 pada tanggal 1 Maret 2025.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya ketika dikonfirmasi dari Tanjungpinang, Senin, menjelaskan maksud TMT adalah mereka yang lulus seleksi CASN 2024 telah dinyatakan menjadi pegawai sejak 1 Maret 2025.

    Namun, CASN mulai bekerja setelah menerima surat perintah mulai tugas (SPMT) dari unit kerja masing-masing.

    SPMT, kata dia, didapat apabila CASN menyerahkan surat keputusan (SK) kepada unit kerja.

    “Penyerahan SK CPNS paling lambat pada bulan Juni, sedangkan PPPK pada bulan Oktober 2025,” ucap dia.

    SPMT, lanjut dia, merupakan acuan pemerintah dalam membayarkan gaji CASN.

    Dengan demikian, meski TMT dinyatakan di awal Maret 2025, gaji yang diterima sesuai dengan tanggal CASN efektif bekerja.

    “Pembayaran gaji berdasarkan pada SPMT atau surat perintah mulai tugas,” ujar dia.

    Dijelaskan pula bahwa berkas CASN telah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan saat ini sedang dalam proses. Oleh karena itu, CASN tidak perlu khawatir.

    “Untuk pengangkatan, kami upayakan sebelum Juni untuk CPNS dan sebelum Oktober untuk PPPK. Kami belum berani menginformasikan bulan pastinya karena takut meleset,” ucap Muhammad Alim.

    Pada pemberitaan sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah tersebut paling lambat pada bulan Juni 2025.

    Kepala BKPSDM Natuna Muhammad Alim Sanjaya saat dikonfirmasi dari Natuna, Kamis, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 17 Maret 2025.

    Selain itu, surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: B/1249/M.SM.01.00/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CASN Tahun Anggaran 2024.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo ajak masyarakat gunakan teknologi untuk laporkan korupsi

    Prabowo ajak masyarakat gunakan teknologi untuk laporkan korupsi

    Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peran teknologi dalam upaya melaporkan praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan.

    Dalam pernyataannya saat panen raya padi serentak di 14 provinsi yang berpusat di Majalengka, Jawa Barat, Senin, Presiden mengemukakan bahwa penghematan anggaran dan pemanfaatan uang negara secara tepat sasaran akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

    “Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.

    Kepala Negara menekankan pentingnya mencegah kebocoran anggaran dan memperkuat pengawasan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa.

    “Tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa harus bersih,” katanya.

    Prabowo mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam pelaporan, bahkan Presiden kerap menerima laporan langsung dari daerah-daerah terpencil.

    “Kadang-kadang capek juga, saya dari daerah terpencil langsung dilapori kepada Presiden. Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Tidak apa-apa, ini teknologi bagus,” katanya.

    Presiden mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan korupsi dengan merekam dan mengirimkan bukti secara langsung.

    “Kalau ada korupsi, langsung Anda video, Anda rekam saja, langsung kirim. Supaya orang jera. Kalau sudah uang rakyat, ya harus untuk rakyat,” katanya.

    Presiden juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran untuk kebutuhan rakyat seperti perbaikan sekolah dan infrastruktur irigasi.

    Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah menyisihkan anggaran untuk sektor-sektor tersebut.

    Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan publik yang makin kuat, Presiden optimistis perubahan nyata akan segera terlihat.

    “Saya kira dengan kekuatan kita, insyaallah, kita nanti akan lihat hasil tidak lama lagi,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU tunggu keputusan MK terkait sengketa hasil Pilkada Puncak Jaya

    KPU tunggu keputusan MK terkait sengketa hasil Pilkada Puncak Jaya

    Kami meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan, yang diajukan kembali oleh salah satu pasangan calon.

    Apabila permohonan tidak diregistrasi atau tidak diterima dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), kata anggota KPU RI Idham Holik, pihaknya​​​ akan memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melanjutkan tahapan berikutnya, yakni penetapan pasangan calon terpilih.

    “Oleh karena itu, kami meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Dalam upaya mencegah potensi konflik, KPU RI telah memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya agar dapat berkomunikasi dengan semua pihak, terutama tim kampanye pasangan calon yang ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya.

    “Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Puncak Jaya berada di bawah KPU setempat, dan kami telah meminta mereka untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait,” jelasnya.

    Terkait dengan kemungkinan perubahan mekanisme pemungutan suara di daerah rawan konflik, dia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

    Saat ini, lanjut dia, KPU masih menunggu kepastian apakah gugatan terbaru atas hasil rekapitulasi ulang akan diregistrasi oleh MK atau tidak.

    “Kami tegaskan bahwa sampai saat ini KPU Puncsk Jaya masih menunggu informasi dari MK,” ujar Idham.

    Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Nomor Urut 1 Yuni Wonda dan Mus Kogoya mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya ke MK dengan nomor perkara: 305/PHPU. BUP-XXIII/2025.

    Dalam putusannya pada tanggal 24 Februari 2025, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya.

    KPU telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 12 Maret 2025.

    KPU menindaklanjuti putusan tersebut dengan menggelar simulasi rekapitulasi ulang di awal Maret 2025, kemudian melaksanakan rekapitulasi ulang pada tanggal 12 Maret 2025.

    Pascarekapitulasi ulang, terjadi bentrokan antarpendukung pasangan calon yang mengakibatkan 12 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

    KPU RI menegaskan akan pentingnya upaya dari berbagai pihak untuk menjaga situasi kondusif dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

    Hingga saat ini, KPU masih menunggu informasi lebih lanjut dari MK terkait dengan perkembangan terbaru mengenai perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Daop 1: Pemudik berangkat masih tinggi di hari akhir cuti lebaran

    KAI Daop 1: Pemudik berangkat masih tinggi di hari akhir cuti lebaran

    Pemudik yang melakukan berangkat pada pasca-Lebaran bisa dibilang masih lumayan cukup tinggi.

    Jakarta (ANTARA) – Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat angka aktivitas pemudik yang berangkat menggunakan moda transportasi kereta api masih tergolong tinggi pada hari terakhir cuti dan liburan Lebaran 2025, Senin.

    “Pemudik yang melakukan berangkat pada pasca-Lebaran bisa dibilang masih lumayan cukup tinggi,” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

    Ixfan mengatakan bahwa kenaikan jumlah penumpang pada hari terakhir liburan Lebaran 2025 mencapai 50 persen jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya di wilayah Daop 1 Jakarta.

    Ia lantas menyebutkan penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir berkisar antara 5.000 dan 6.000 penumpang pada hari-hari normal. Adapun pada hari Senin ini meningkat hingga mencapai 12.853 penumpang.

    Sementara itu, penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen pada hari-hari normal berkisar antara 10.000 dan 11.000 penumpang. Namun, pada hari Senin ini meningkat hingga mencapai 21.389 penumpang.

    “Secara total keberangkatan dari Daop 1 Jakarta ada 34.242 penumpang. Angka tersebut dibilang masih cukup tinggi,” katanya.

    Data tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa grafik perjalanan orang menggunakan kereta api, baik untuk berangkat maupun balik mudik, cenderung lebih merata pada masa libur Lebaran 2025 ketimbang libur lebaran tahun-tahun sebelumnya yang menumpuk pada tanggal-tanggal tertentu.

    “Liburan yang bepergian mudik lebih merata. Ini pun juga kembali arus balik,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, tingkat okupansi penumpang yang berangkat di wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 100 persen pada tanggal 21 Maret 2025, yang tergolong masa awal liburan Lebaran 2025.

    Diungkapkan bahwa meratanya jumlah pemudik pada libur Lebaran 2025 karena kebijakan work from anywhere (WFA) yang diterapkan oleh Pemerintah di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) sehingga mudik lebih awal bisa dilakukan oleh sebagian masyarakat.

    “Penumpang yang kami wawancarai menyampaikan bahwa mereka mengawali mudik karena adanya program pemerintah WFA dan libur bersama sehingga liburan yang bepergian mudik lebih merata. Ini pun juga kembali arus balik,” kata dia.

    Kebijakan perpanjangan WFA sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    WFA bagi ASN awalnya berlaku pada tanggal 3—5 April 2025, kemudian diperpanjang hingga Selasa, 8 April 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta Lucky Hakim klarifikasi perjalanan ke Jepang

    Wamendagri minta Lucky Hakim klarifikasi perjalanan ke Jepang

    Dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk memberikan penjelasan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait dengan perjalanannya ke Jepang tanpa izin.

    “Tidak ada ajuan izin ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Pak Bupati sudah berkomunikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Akan tetapi, kami tetap meminta beliau datang ke Kemendagri untuk menjelaskan secara langsung,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Ditegaskan pula bahwa aturan terkait dengan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i, disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Lebih lanjut Bima mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki konsekuensi serius.

    Disebutkan bahwa sanksi tersebut termaktub dalam Pasal 77 ayat (2), yakni dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

    Pasal 76 ayat (1) huruf J undang-undang itu juga menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilarang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

    “Sanksi larangan tersebut sesuai Pasal 77 ayat (3), yaitu teguran tertulis oleh Presiden bagi gubernur/wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota,” tambah Bima.

    Kemdagri menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini merupakan bentuk tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menegur Lucky karena bepergian ke Jepang tanpa izin.

    “Betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur, apalagi pada hari libur dan cuti Lebaran,” ujarnya.

    Akan tetapi, lanjut dia, untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri.

    “Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat,” tulis Dedi dalam unggahan akun Instagram resminya yang dikutip dari Jakarta, Senin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seskab Letkol Inf Teddy resmikan lapangan tembak Yonif 328

    Seskab Letkol Inf Teddy resmikan lapangan tembak Yonif 328

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya meresmikan lapangan tembak 100 meter di lingkungan Yonif 328, Jawa Barat.

    Dalam siaran pers resmi Penerangan Kostrad yang diterima di Jakarta, Senin, peresmian itu pada hari Sabtu (5/4).

    Peresmian lapangan tembak baru itu sebagai bentuk simbolis dukungan TNI dalam meningkatkan fasilitas bagi prajurit untuk melatih kekuatan tempur.

    Dalam acara tersebut, Komandan Batalyon Infanteri 328/Dirgahayu Letkol Inf. Adekurniawan juga turut hadir meresmikan lapangan tembak bersama Teddy.

    Dalam sambutannya, dia mengatakan bahwa penggunaan lapangan tembak ini harus sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas prajurit Kostrad.

    “Baru ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembinaan kemampuan menembak, serta menjadi simbol kemajuan satuan,” kata Adekurniawan.

    Pada saat yang sama, Adekurniawan juga menyampaikan selamat kepada prajuritnya yang mendapatkan kenaikan pangkat.

    “Selamat kepada para prajurit yang naik pangkat, saya berharap kenaikan pangkat menjadi motivasi untuk terus mengabdi dengan lebih baik pada bangsa dan negara,” kata dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AL sediakan KRI untuk bawa pemudik kembali ke Jakarta

    TNI AL sediakan KRI untuk bawa pemudik kembali ke Jakarta

    Kapal tersebut akan tiba di Dermaga Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta pada hari Senin ini.

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AL menyediakan layanan arus balik gratis menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk warga yang ingin kembali ke Jakarta, Senin.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI I Made Wira Hady Arsanta mengatakan bahwa pelayanan itu dalam rangka membantu Pemerintah memastikan arus balik Lebaran berjalan aman dan lancar.

    Laksma Wira menyebutkan rute arus balik gratis ini meliputi Surabaya, Semarang, dan Jakarta.

    Dikatakan bahwa penumpang telah diberangkatkan dengan KRI Banjarmasin-592 sejak Sabtu (5/4) 2025 dari Dermaga Madura Koarmada II Surabaya.

    Kapal tersebut lantas bersandar sandar di Dermaga Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Emas pada hari Minggu (6/4)

    “Kapal tersebut akan tiba di Dermaga Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta pada hari Senin, hari ini,” kata Laksma Wira.

    Dalam siaran pers resmi TNI AL, Komandan Lanal Semarang Kolonel Laut (P) Akbar Abdullah, M.Tr.Opsla mengatakan bahwa KRI tersebut membawa penumpang beserta kendaraan motor pemudik.

    “Sebanyak 21 orang dan dua motor pemudik dari Surabaya turun di Semarang, serta sebanyak 1.239 orang dan 308 motor naik dari Semarang yang akan turun di Jakarta,” kata dia.

    Seluruh penumpang, lanjut dia, mendapatkan fasilitas yang layak, mulai tempat tidur, kamar mandi, hingga beragam fasilitas lain yang ada di kapal.

    Danlanal berharap program mudik gratis ini dapat membantu masyarakat dalam menjalin silaturahmi dengan sanak saudara pada momentum Lebaran 2025.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Habiburokhman: Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Habiburokhman: Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan terkait pernyataannya soal mudik 2025 paling lancar, hal itu berdasarkan kondisi kemacetan yang turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Dia mengatakan bahwa naik turunnya jumlah pemudik merupakan fenomena yang biasa di setiap tahunnya. Namun, kemacetan tahun ini berkurang karena adanya pengaturan lalu lintas yang luar biasa oleh para petugas di lapangan.

    “Jadi kita jangan nafikan, jangan abaikan kerja keras orang-orang yang melancarkan arus mudik kali ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan hal itu guna menanggapi banyaknya kritikan terhadapnya terkait pernyataan mudik 2025 paling lancar. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.

    Dia pun mengungkapkan bahwa mudik 2025 paling lancar, salah satunya berdasarkan pengamatannya pada arus lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak. Biasanya, kata dia, kemacetan yang terjadi di pelabuhan itu bisa memakan waktu hingga 8-9 jam.

    “Kemarin itu nggak antre sama sekali teman-teman. Bukan hanya saya, sebagian besar pemudik nggak ngantri sampai 8 jam, mungkin paling 1 jam nunggu kapal,” kata ketua komisi yang membidangi sektor penegakan hukum itu.

    Menurut dia, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry bahkan membuat kebijakan yang sebetulnya secara ekonomi merugikan, karena menghilangkan kapal eksekutif di hari-hari puncak mudik. Hal itu, dilakukan demi kelancaran arus mudik.

    “Orang-orang kecil juga di ASDP, di kepolisian yang tugas mengatur mudik 3-4 hari tidak pulang ke rumah. Itu juga harus kita hargai,” kata dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/4), dia mengatakan bahwa arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000, saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten.

    Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR minta Pemerintah cegah banjir produk impor imbas kebijakan AS

    DPR minta Pemerintah cegah banjir produk impor imbas kebijakan AS

    DPR RI mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meminta Pemerintah merumuskan langkah antisipatif guna mencegah terjadinya spill over atau membanjirnya berbagai produk-produk impor asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    “DPR RI mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini,” kata Adies Kadir di Jakarta, Senin.

    Wakil rakyat ini menilai kebijakan AS tersebut membuat babak baru perang dagang dunia versi 2.0.

    Menurut dia, perlu narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan.

    Selain itu, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentimen negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antarbank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah), dan pasar utang (kenaikan yield/imbal hasil SBN).

    Adies mendukung respons cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS, serta meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN. Hal ini dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara, tempat Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD, dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global.

    Untuk itu, kata dia, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal.

    Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, dia mendukung penuh instruksi Presiden RI Prabowo untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan nontariff barrier (hambatan nontarif).

    Ia memandang perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung, sekaligus penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif, dan menepis keraguan baik investor maupun pelaku pasar.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (2/4) menandatangani perintah eksekutif tentang tarif timbal balik atau tarif resiprokal.

    Akibat kebijakan tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025