Category: Antaranews.com

  • Wamendagri tekankan pentingnya kepala daerah pahami tugas dan fungsi

    Wamendagri tekankan pentingnya kepala daerah pahami tugas dan fungsi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan kepada kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.

    “Kepala daerah, kata dia, merupakan jabatan yang membutuhkan konsentrasi waktu secara penuh,” kata Bima Bima usai menerima kunjungan Bupati Indramayu Lucky Hakim di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    Selain itu, tugas yang diemban kepala daerah juga bukan hal yang mudah. Dalam konteks polemik yang dialami Bupati Indramayu, Bima menyebut bahwa hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman yang baik mengenai mekanisme dan aturan pemerintahan.

    “Saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah-kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi,” ujarnya kepada awak media di Kantor Kemdagri..

    Dia membeberkan penjelasan tentang aturan pemerintahan daerah sebetulnya telah dengan rinci disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada salah satu sesi Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    Hal tersebut perlu didalami kembali oleh para kepala daerah, termasuk memahami kewenangan dan sanksi yang harus diterima apabila melanggar aturan.

    Ia menambahkan berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas polemik Bupati Indramayu, saat ini Itjen Kemendagri terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Hal itu termasuk substansi pemeriksaan yang akan didalami secara menyeluruh.

    Kemendagri, jelas Bima, bakal terus mendorong kepala daerah untuk lebih memahami aturan pemerintahan. Bahkan, rencananya akan digelar Rapat Koordinasi (Rakor) khusus bagi daerah-daerah, yang memuat materi tentang aturan serta program yang telah disusun pemerintah pusat.

    Dirinya berpesan kepada kepala daerah, khususnya Bupati Indramayu, untuk banyak belajar dari polemik yang terjadi saat ini.

    “Bahwa konsekuensi menjadi kepala daerah tidak mudah dan itu harus dipelajari. Saya meminta beliau untuk mendalami lagi, mempelajari lagi semua regulasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah,” jelas Bima.

    Sementara itu, dalam sesi terpisah sebelumnya, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengakui kesalahannya dalam memahami aturan perizinan bepergian ke luar negeri.

    Semula ia berpikir aturan perizinan tersebut hanya berlaku di hari kerja. Padahal, sebagai kepala daerah, semestinya ia tetap harus mengajukan izin kepada Mendagri dan Gubernur Jabar manakala melakukan lawatan ke luar negeri, kapan pun dan untuk keperluan apa pun. Atas polemik tersebut, Lucky menyampaikan permohonan maaf.

    “Ini salah saya. Jadi saya minta maaf, khususnya kepada masyarakat Indramayu, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware,” pungkas Lucky.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lucky Hakim akan menghadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi besok

    Lucky Hakim akan menghadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi besok

    Jakarta (ANTARA) – Bupati Indramayu Lucky Hakim dijadwalkan menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Rabu (9/4) besok, usai menjalani pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin saat libur Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Saya akan menghadap Pak Gubernur. Insyaallah besok (menemui Gubernur Jabar), tanggal 9 besok. Saya ke Bandung,” kata Lucky kepada awak media di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya baru membuka pesan WhatsApp dari Dedi Mulyadi setelah disindir melalui unggahan Instagram terkait keberangkatannya ke Jepang tanpa izin.

    Dia mengatakan kala itu dia langsung menghubungi Dedi dan menyampaikan maaf. “Izin Pak Gubernur, mohon siap salah,” ujar Lucky mengulangi pesan yang disampaikan kepada Dedi saat itu.

    Ia pun mengakui kesalahannya dan mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi langsung mengingatkan agar tidak mengulangi tindakan bepergian ke luar negeri tanpa izin, terlebih di momen penting seperti Lebaran.

    “Lain kali kalau pergi ke Jepang, izin dulu ya,” balas Dedi sebagaimana disampaikan Lucky kepada wartawan.

    “Lalu beliau ngasih tahu bahwa kepala daerah itu, walaupun semuanya pada libur, tapi kepala daerahnya tidak,” sambung Lucky.

    Pada Selasa hari ini, Lucky Hakim telah menjalani pemeriksaan selama dua jam oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

    Ia dicecar total 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke Jepang, yang diduga melanggar ketentuan larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama masa libur Lebaran.

    “Ada sekitar 43 pertanyaan, ada 2 jam-an lebih tadi terkait tentang berangkat secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan,” ujar Lucky.

    Dalam pemeriksaan tersebut, Lucky mengakui bahwa dirinya tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indramayu.

    “Betul saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Kemendagri, tidak membawa izin. Tapi ini salah saya. Jadi saya minta maaf, khususnya pada masyarakat Indramayu, kepada masyarakat Indonesia juga,” tuturnya.

    Ia mengaku pasrah apabila menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatannya sebagai kepala daerah.

    Meski demikian, Lucky menyebut belum menerima informasi resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait keputusan sanksi tersebut.

    Dia mengatakan pihak Inspektorat masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan hasil pemeriksaan dirinya dengan 43 poin pertanyaan selama dua jam.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak agar segera dicari penyebab permasalahan gangguan sistem perbankan yang terjadi di Bank DKI karena sudah meresahkan nasabah.

    “Sebabnya harus dicari dan diselesaikan,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gangguan yang terjadi pasti menimbulkan tanda tanya bagi para nasabahnya. Oleh karena itu, perusahaan daerah tersebut harus segera mencari penyebab agar pelayanan kembali normal.

    Khoirudin juga menyayangkan gangguan yang terjadi pada bank milik Pemprov DKI Jakarta terjadi saat masyarakat, terutama nasabah sedang membutuhkan transaksi yang cepat apalagi di saat Lebaran 2025.

    “Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan,” ujarnya.

    Dengan terjadinya permasalahan tersebut, dia mengaku juga merasakan dampaknya dan terpaksa menggunakan layanan perbankan lainnya.

    Oleh karena itu, Khoirudin berharap agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi dalam waktu dekat dan kejadian serupa diharapkan tidak lagi terjadi di kemudian hari.

    “Sangat merasakan dampaknya. Kita sangat kesulitan melakukan transfer online,” katanya.

    Sebelumnya, Bank DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada serangan haker atas gangguan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025 dan dipastikan semua dana nasabah aman.

    “Dari evaluasi yang dilakukan Bank DKI, kami sudah memeriksa mendalam belum ada indikasi serangan haker,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Agus memastikan bahwa tidak ada kesengajaan dalam gangguan sistem perbankan yang terjadi sejak 29 Maret 2025 itu.

    Ia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan dikarenakan sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

    “Fitur itu sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Whoosh angkut 310 ribu penumpang selama libur Lebaran

    Whoosh angkut 310 ribu penumpang selama libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang kereta cepat Whoosh selama libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah menembus angka 310 ribu penumpang.

    “KCIC mencatat masa libur Lebaran telah melayani 310 ribu penumpang Whoosh,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Jakarta, Selasa.

    Eva menyebut, rata-rata volume harian penumpang kereta Whoosh mencapai 21 ribu penumpang, sampai dengan 23 ribu lebih penumpang di musim libur Lebaran.

    Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa yang berkisar antara 16-18 ribu penumpang per hari.

    “KCIC mencatat rekor tertinggi sementara jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh selama masa libur Lebaran terjadi pada Minggu (6/4) di mana Whoosh melayani sebanyak 23.500 penumpang dalam satu hari,” ujar Eva.

    Pada masa libur Lebaran, KCIC mengoperasikan sebanyak 62 jadwal perjalanan Whoosh per hari dengan headway setiap 30 menit sekali.

    Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20 persen jika dibandingkan angkutan Lebaran 2024, di mana KCIC mengoperasikan sebanyak 52 perjalanan Whoosh per hari.

    Lebih lanjut, selama periode libur Lebaran, rute Halim-Padalarang menjadi rute favorit. Lalu disusul rute Padalarang-Halim dan rute Halim-Tegalluar Summarecon.

    Sementara itu, berdasarkan data naik turun penumpang, Stasiun Halim menjadi yang paling padat. Disusul kemudian oleh Stasiun Padalarang, Stasiun Tegalluar Summarecon, dan Stasiun Karawang.

    Adapun sebanyak 70-80 persen penumpang keberangkatan Halim turun di Stasiun Padalarang dan melanjutkan perjalanan dengan KA Feeder menuju Stasiun Bandung maupun menggunakan intermoda lainnya yang telah disediakan.

    “KCIC mengimbau penumpang Whoosh dari wilayah Bandung dan Cimahi yang ingin menuju Stasiun Padalarang agar memanfaatkan KA Feeder yang telah disediakan sehingga perjalanan tetap nyaman dan lancar,” kata Eva.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Pemeriksaan Lucky Hakim ke Jepang masih terus dikembangkan

    Wamendagri: Pemeriksaan Lucky Hakim ke Jepang masih terus dikembangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu Lucky Hakim masih terus dikembangkan.

    “Saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini (pemeriksaan), dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemdagri seperti apa,” kata Bima kepada awak media di Kantor Pusat Kemdagri, Jakarta, Selasa.

    Diketahui, Lucky Hakim melakukan perjalanan ke Jepang pada hari libur tanpa lebih dulu mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tindakan ini dinilai melanggar ketentuan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah.

    Bima menjelaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdagri memimpin langsung pemeriksaan terhadap Lucky. Dari pendalaman yang dilakukan, didapati sejumlah data dan fakta terkait tindakan yang dilakukan Bupati Indramayu.

    Ia menilai secara umum Lucky memiliki keterbatasan pemahaman terhadap aturan bagi kepala daerah yang hendak ke luar negeri.

    “Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin,” jelasnya.

    Dia menegaskan kepala daerah bukan pekerjaan paruh waktu dan tidak mengenal liburan. Dalam regulasi, bahkan tidak ada ruang bagi kepala daerah untuk mengajukan cuti liburan.

    “Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah,” ujar Bima.

    Selain itu, ia tidak menutup kemungkinan pemahaman yang terbatas ini juga dimiliki oleh kepala daerah lain. Karena itu, peristiwa tersebut menjadi peringatan sekaligus pembelajaran bagi kepala daerah lain untuk lebih memahami hak dan kewajiban yang diemban.

    “Dengan persoalan ini, maka kepala daerah yang lain lebih memahami bahwa kepala daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi,” tuturnya.

    Bima menerangkan sebenarnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah menjelaskan hak dan kewajiban sekaligus larangan bagi kepala daerah pada Retret Kepala Daerah beberapa waktu lalu. Penjelasan itu dilengkapi dengan konsekuensi sanksi yang bakal diberikan.

    Sementara itu, Sekretaris Itjen Kemdagri Ahmad Husin Tambunan menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Lucky Hakim berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.30 WIB. Sebanyak 43 pertanyaan diajukan kepada Lucky dan semuanya dijawab.

    Memperkuat penjelasan Bima, Husin menuturkan bahwa yang bersangkutan memahami perjalanan kepala daerah ke luar negeri harus mengantongi izin Mendagri. Namun, ia berasumsi bahwa izin tersebut tidak berlaku pada masa libur atau cuti bersama.

    “Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman,” ucap Husin.

    Ia menambahkan proses pendalaman pemeriksaan oleh Itjen bakal berlangsung paling lama 14 hari. Itjen Kemdagri akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan Lucky saat proses pemeriksaan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS: Jumlah penumpang MRT hingga Transjakarta turun pada Februari

    BPS: Jumlah penumpang MRT hingga Transjakarta turun pada Februari

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penumpang moda raya terpadu (MRT) Jakarta, lintas raya terpadu (LRT) Jakarta hingga Transjakarta turun pada Februari 2025 dibandingkan Januari 2025.

    “Di Februari 2025 terjadi penurunan untuk jumlah penumpang baik MRT (Jakarta), LRT (Jakarta) maupun Transjakarta,” ujar Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Selasa.

    Dia merinci, jumlah penumpang MRT Jakarta pada Februari 2025 mencapai 3.477.100 orang atau menurun sebanyak 57.565 orang (1,63 persen) dibandingkan total penumpang MRT Jakarta pada Januari 2025 (m-to-m) yang mencapai 3.534.665 orang.

    Tetapi, secara tahunan (y-on-y), jumlah penumpang MRT Jakarta pada Februari 2025 naik 33,98 persen, dari 2.595.293 orang (pada Februari 2024) menjadi 3.477.100 orang (Februari 2025).

    Secara kumulatif, jumlah penumpang MRT Jakarta periode Januari-Februari 2025 mencapai 7.011.765 orang. Jumlah ini secara kumulatif relatif meningkat dibandingkan tahun 2024 (c-to-c) yang mencapai 5.728.993 orang atau naik sebesar 22,39 persen.

    BPS DKI mencatat peningkatan jumlah penumpang secara kumulatif dapat mengindikasikan aktivitas mobilitas masyarakat dengan memanfaatkan MRT Jakarta semakin meningkat.

    Di sisi lain, penurunan jumlah penumpang juga terjadi di LRT Jakarta pada Februari 2025. Total penumpang LRT Jakarta pada Februari 2025 mencapai 82.925 orang atau menurun 16.403 orang (16,51 persen) dibandingkan Januari 2025 (m-to-m) yang mencapai 99.328 orang.

    Secara tahunan (y-on-y), jumlah penumpang LRT Jakarta turun 7,79 persen atau menurun sebanyak 7.009 orang, jika dibandingkan bulan yang sama tahun 2024 (y-on-y), dari 89.934 orang pelanggan (Februari 2024) menjadi 82.925 orang (Februari 2025).

    Lalu, secara kumulatif, jumlah penumpang LRT Jakarta periode Januari Februari 2025 mencapai 182.253 orang atau turun sebanyak 1.312 orang (0,71 persen) dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 183.565 orang.

    Sementara itu, jumlah penumpang Transjakarta pada Februari 2025 mencapai 31.500.446 orang atau turun 2,25 persen secara bulanan dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 32.227.028 orang.

    Tetapi secara tahunan (y-on-y), jumlah penumpang moda transportasi Transjakarta pada Februari 2025 meningkat 10,50 persen dibandingkan Februari 2024 yang tercatat mencapai 28.506.393 orang.

    Adapun secara kumulatif (c-to-c), jumlah penumpang Transjakarta pada periode Januari-Februari 2025 mencapai 63.727.474 orang, naik 7,21 persen dibandingkan tahun 2024.

    BPS DKI mencatat hal ini mengindikasikan minat masyarakat menggunakan moda transportasi Transjakarta relatif meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo akui warisan pendahulu jadi fondasi penting pemerintahannya

    Prabowo akui warisan pendahulu jadi fondasi penting pemerintahannya

    Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur atas fondasi kuat yang telah diwariskan oleh para pendahulunya, sebab warisan itu menjadi bekal penting dalam menjalankan roda pemerintahannya saat ini.

    Dalam sesi wawancara dengan tujuh jurnalis via siaran TVRI yang diikuti di Jakarta, Selasa, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya merasa beruntung karena sejumlah persoalan besar telah ditangani oleh presiden-presiden sebelumnya.

    “Saya merasa beruntung, I’m lucky, dalam arti saya jadi presiden, beberapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menyebutkan jasa besar Presiden Soekarno yang berhasil mempersatukan ratusan suku bangsa di Indonesia di masa awal kemerdekaan, meskipun tak lepas dari kekurangan.

    Presiden juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Soeharto yang membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, membangun Bulog, hingga memperkenalkan kredit mikro melalui BRI yang menjadi rujukan internasional.

    Presiden BJ Habibie disebut berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinilai berhasil mempromosikan toleransi antarumat beragama serta berani membela kelompok minoritas.

    Prabowo juga menyinggung peran penting Presiden Megawati Soekarnoputri dalam penyelesaian kasus-kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pascakrisis ekonomi, serta kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari tsunami hingga penyelesaian konflik di Aceh.

    Tak luput, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah meletakkan landasan infrastruktur yang kini memudahkan konektivitas antardaerah, termasuk kelancaran mudik yang menurut laporan tahun ini mengalami penurunan kecelakaan hingga 30 persen.

    “Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari kerja keras banyak pihak, termasuk para menterinya yang terus bekerja bahkan saat libur lebaran.

    Menurut Prabowo, kehormatan terbesar bagi seorang pemimpin adalah ketika ia bisa bekerja dan memberikan manfaat bagi rakyat.

    “Itulah kebanggaan. Kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden: Sarasehan ekonomi awali komunikasi publik lebih proaktif

    Presiden: Sarasehan ekonomi awali komunikasi publik lebih proaktif

    Acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita memasuki enam bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024 sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proakt

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan digelarnya sarasehan ekonomi nasional mengundang banyak asosiasi pengusaha dan pelaku industri di Indonesia menjadi langkahnya mengawali komunikasi publik yang lebih proaktif bagi masyarakat.

    “Acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita memasuki enam bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024 sudah saatnya kita lebih komunikatif. Lebih proaktif dalam memberi keterangan,” kata Prabowo diikuti dari siaran YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa.

    Menurut Presiden, dengan acara ini maka masyarakat bisa lebih memahami kondisi serta kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Republik Indonesia di tengah perkembangan perekonomian dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

    Hal ini juga untuk menunjukkan respons pemerintah Indonesia terhadap tarif resiprokal oleh Amerika Serikat yang diumumkan pada pekan lalu.

    Presiden juga menyinggung alasannya untuk memperbaiki komunikasi publik perlu dilakukan karena dalam enam bulan terakhir cukup banyak kebijakan-kebijakan yang tidak dipahami dengan utuh oleh masyarakat.

    Prabowo menyatakan sempat kurang optimalnya komunikasi publik di Kabinet Merah Putih terjadi karena kebiasaannya yang lebih suka dinilai oleh orang lain dengan hasil kerjanya ketimbang menunjukkannya lewat komunikasi publik.

    “Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan,” katanya.

    Hal itu juga menyebabkan di awal Kabinet Merah Putih bekerja pihaknya lebih fokus untuk menjalankan program-program yang telah disiapkan dan tidak terlalu mementingkan komunikasi publik.

    Meski begitu, kini beberapa hasil program itu sudah terlihat contohnya terkait dengan kebijakan untuk para petani yang berakhir memberikan peningkatan produksi dan serapan gabah secara nasional.

    Maka dari itu Presiden kini berniat untuk meningkatkan komunikasi publik secara proaktif sehingga program-programnya bisa dikenal dan dipahami masyarakat secara lebih baik.

    “Akhirnya saya ambil kesimpulan, oke saya harus proaktif. Sudah ada evidence, saya sekarang berdiri di sini agak lebih optimis, lebih percaya diri, evidence-nya sudah mulai (terlihat),” kata Prabowo.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terminal Pulogebang siapkan loker amankan barang yang tertinggal

    Terminal Pulogebang siapkan loker amankan barang yang tertinggal

    Penumpang yang ketinggalan barang segera melapor kepada pihak keamanan terminal yang senantiasa siaga selama 24 jam.

    Jakarta (ANTARA) – Terminal Terpadu Pulo Gebang telah menyiapkan loker untuk mengamankan barang milik penumpang yang tertinggal dan ditemukan oleh petugas.

    “Paling ketinggalan barangnya, kami juga ada lemari untuk penyimpanan barang,” kata Komandan Regu 4 Terminal Terpadu Pulo Gebang Badman Harahap kepada ANTARA di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa.

    Badman mengatakan bahwa barang tertinggal adalah salah satu kejadian yang paling sering dialami penumpang.

    Pada kesempatan itu, dia mengimbau kepada penumpang yang ketinggalan barang segera melapor kepada pihak keamanan terminal yang senantiasa siaga selama 24 jam.

    Terminal Terpadu Pulo Gebang siapkan lemari penyimpanan barang milik penumpang yang tertinggal dan ditemukan oleh petugas. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

    Pada musim Lebaran 2025, lanjut dia, belum ada laporan soal tindak kejahatan terhadap penumpang di lingkungan Terminal Terpadu Pulo Gebang.

    “Nihil. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporannya, ibaratnya kecopetan penumpang itu enggak ada,” ujarnya.

    Berdasarkan data Terminal Terpadu Pulo Gebang puncak arus balik Lebaran 2025 terjadi pada hari Senin (7/4) atau H+6 dengan kedatangan 5.705 penumpang menggunakan 705 bus.

    Ia mengatakan bahwa penumpang bus masih terus berdatangan dan pada H+8 atau Selasa siang tercatat kedatangan 3.260 penumpang dengan 462 bus.

    Penumpang yang tiba via Terminal Pulo Gebang, kata dia, didominasi dari wilayah Jawa Timur, antara lain, Malang, Surabaya, Kediri, dan Madura, serta Jawa Tengah (Purwokerto, Pemalang, Wonosobo, Tegal, Brebes, dan Solo) dan DIY (Yogyakarta).

    Selain itu juga ada penumpang yang datang dari Pulau Sumatra seperti Padang, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, dan Jambi.

    Lebih lanjut Badman mengatakan bahwa posko pengamanan Lebaran di Terminal Pulo Gebang akan tetap disiagakan hingga Jumat, 11 April 2024. Demikian pula posko kesehatan di Terminal Terpadu Pulo Gebang yang disiagakan hingga 11 April 2024.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Pernyataan Prabowo soal tak ada dwifungsi sesuai UU TNI

    Anggota DPR: Pernyataan Prabowo soal tak ada dwifungsi sesuai UU TNI

    Selama itu dipertahankan, dwifungsi TNI tidak akan muncul.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwa pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal tidak ada niat TNI untuk mengembalikan dwifungsi sejalan dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Tb. Hasanuddin menegaskan bahwa UU TNI yang baru disahkan itu justru membatasi TNI aktif agar tidak menjabat di kementerian/lembaga atau jabatan sipil. Bahkan, UU tersebut justru mengurangi potensi TNI aktif untuk menjabat di luar instansi militer.

    “Saya pikir sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Menurut saya relevan sekali, dan kita sama-sama kritisi, koreksi,” kata Hasanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, UU TNI sudah mengatur 14 bidang jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif. Namun, di luar 14 bidang tersebut, TNI aktif harus mundur dari dinas keprajuritan atau pensiun dini.

    Dengan begitu, dia menilai tidak ada celah bagi dwifungsi militer untuk bangkit kembali di Tanah Air setelah pengesahan undang-undang tersebut.

    Di samping itu, menurut dia, ketentuan Pasal 39 UU TNI yang tidak ikut diubah harus tetap dipertahankan agar mencegah bangkitnya dwifungsi. Adapun pasal tersebut melarang TNI aktif untuk berpolitik dan berbisnis.

    “Selama itu dipertahankan, dwifungsi TNI tidak akan muncul,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa UU TNI baru tersebut mengatur jabatan sipil bagi TNI aktif hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan yang terkait dengan pengamanan dan keamanan negara.

    Untuk jabatan sipil di luar keterampilan yang dimiliki TNI, perwira terkait harus mengikuti aturan dengan pensiun dini.

    “Inti RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Enggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on. Nonsense itu saya katakan,” kata Prabowo dalam kegiatan dialog Presiden bersama tujuh jurnalis senior pada hari Minggu (6/4), yang disiarkan melalui siaran TVRI, Senin (7/4) malam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025