Category: Antaranews.com

  • Warga padati Puskesmas Kebon Jeruk usai libur lebaran

    Warga padati Puskesmas Kebon Jeruk usai libur lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Warga mulai memadati Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan usai libur Lebaran 2025, Selasa.

    Kepala Puskesmas Kebon Jeruk, Parlynrap Demak Situmorang di Jakarta, Selasa, mengatakan, jumlah warga yang datang ke Puskesmas mengalami peningkatan dibandingkan hari biasanya yang mencapai 1.000 orang per harinya.

    “Kalau sekarang mungkin bisa tembus sampai 1.500 orang. Kita sudah antisipasi itu. Walaupun, memang namanya pasien tidak bisa kita prediksi. Lonjakannya sangat luar biasa hari ini,” kata Parlynrap.

    Dia mengaku sudah mengantisipasi hal itu dengan membuka pelayanan sejak pukul 07.00 WIB. Adapun selama libur lebaran pihaknya tetap buka pelayanan dengan memberlakukan sistem sif bagi petugas atau nakes.

    “Pelayanan sesuai dengan instruksi gubernur, ya kita sudah buka di hari pertama. Bahkan, sebenarnya cuti bersama kita juga tetap buka. Kita pukul 07.00 WIB sudah buka layanan. Kita berharap masyarakat bisa terlayani semuanya,” ujarnya.

    Kasatpel Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Kebon Jeruk, Marzunanta menambahkan, pendaftaran pelayanan mulai dilakukan pukul 07.00 WIB, kemudian pukul 07.30 WIB untuk pelayanan berbagai keperluan pasien.

    “Kami ada pendaftaran online dan offline. Pelayanannya meliputi poli umum dan khusus, seperti pelayanan penyakit tidak menular, pelayanan lansia, anak-anak, balita, remaja, bumil, oli gigi dan lain-lain. Umumnya keluhan pasien kelelahan, pilek, ada juga yang kontrol dan lainnya,” kata dia.

    Sementara jumlah petugas yang ada di puskesmas itu sebanyak 252 orang, termasuk petugas keamanan.

    “Terdiri atas dokter, perawat, bidan, admin, tenaga IT, Kesling, Promkes, Farmasi, laboratorium dan lainnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Alya Dwi Putri (20), warga RT 10/02 Kedoya Selatan, mengaku sudah antri sejak pukul 08.00 WIB.

    Alya mendatangi Puskesmas Kebon Jeruk bersama ayahnya guna meminta rujukan untuk pengobatan matanya.

    “Pelayanannya bagus, di lantai atas cepat. Di bawah yang agak lama, karena antreannya panjang, mungkin banyak yang berobat habis Lebaran,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri akan tentukan nasib Lucky Hakim dalam 14 hari

    Kemendagri akan tentukan nasib Lucky Hakim dalam 14 hari

    Jakarta (ANTARA) – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menentukan nasib Bupati Indramayu Lucky Hakim terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin dalam waktu 14 hari.

    Sekretaris Itjen Kemendagri Husni Tambunan mengatakan bahwa pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah sanksi akan dijatuhkan atau tidak. Hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “14 hari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, selanjutnya kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri,” kata Husni kepada awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dia juga mengungkapkan bahwa Lucky telah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam dengan total 43 pertanyaan.

    Dalam proses itu, Lucky berasumsi bahwa dirinya tidak memerlukan izin dari Mendagri untuk bepergian ke luar negeri saat libur atau cuti bersama. Namun, menurut Husni, asumsi tersebut keliru.

    Lebih lanjut, Husni menambahkan bahwa pihak Inspektorat masih akan melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait lainnya.

    “Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman, masih akan melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada subjek yang disebutkan oleh Pak Bupati pada saat pemeriksaan tadi,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menambahkan bahwa keputusan Inspektorat bisa saja keluar lebih cepat dari batas waktu 14 hari, mengingat tanggung jawab Lucky sebagai kepala daerah.

    “Jangka waktu adalah 14 hari, tapi tentu tidak tertutup kemungkinan lebih cepat, itu saja. Sementara sudah pasti Pak Bupati ini juga punya banyak tugas dan kewajiban yang dijalankan di Indramayu dan kami tentu mempertimbangkan itu dan hal-hal lainnya,” ucap Bima.

    Bupati Indramayu Lucky Hakim sebelumnya mengaku pasrah apabila dirinya menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatannya sebagai kepala daerah. Hal ini karena ia belum memperoleh izin dari Mendagri sebelum melakukan perjalanan ke Jepang.

    Lucky menyadari kesalahannya yang tidak mengurus izin terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jepang bersama keluarganya saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus diberhentikan selama tiga bulan, saya harus lakukan itu, saya harus menerima itu, dengan segala konsekuensinya,” tambah Lucky.

    Meski begitu, dia menyebut belum menerima informasi resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri mengenai keputusan sanksi. Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi masih berlangsung.

    “Belum (dapat keputusan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri). Setahu saya mungkin ya, dalam inspeksi itu kan pasti perlu waktu, perlu evaluasi dan lain-lain,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) wajib mendapatkan izin dari Mendagri sebelum bepergian ke luar negeri.

    Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Ia menjelaskan bahwa ada sanksi tegas bagi kepala daerah yang melanggar, yakni pemberhentian sementara.

    “Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” pungkas Bima, Senin (7/4).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekspor Jakarta tumbuh 5,92 persen pada Februari 2025

    Ekspor Jakarta tumbuh 5,92 persen pada Februari 2025

    Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang utama di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis ekspor Jakarta mencapai 1,51 miliar dolar AS pada Februari 2025, mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,92 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 1,42 miliar dolar AS.

    “(Ekspor) Jakarta pada Februari 2025 mencapai 1,51 miliar dolar AS atau ada kenaikan 5,92 persen dibandingkan Januari 2025,” ujar Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Selasa.

    Besaran ekspor ini tercatat merupakan nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir.

    Lebih lanjut, pada periode ini, sektor migas mengalami penurunan 17,98 persen dibandingkan dengan Januari 2025. Kendati demikian, ekspor nonmigas pada periode ini tumbuh 5,95 persen dibandingkan periode sebelumnya.

    Adapun dominasi sektor nonmigas yakni sebesar 99,90 persen memicu tumbuhnya ekspor total Jakarta pada periode ini.

    Lalu, bila dilihat lebih dalam, tumbuhnya ekspor nonmigas pada Februari 2025 dipicu meningkatnya sektor penopang utama ekspor Jakarta, yaitu ekspor industri pengolahan sebesar 6,67 persen.

    Dominasi sektor ini yang mencapai 96,30 persen dari total ekspor Jakarta, membuat pergerakannya sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekspor Jakarta secara total.

    “Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang utama di Jakarta, tentunya dinamika ekspor hasil industri ini menjadi barometer bagaimana kualitas ekspor Jakarta ke depannya,” kata Hasanudin.

    Sektor lainnya yang juga mendukung mendukung pertumbuhan ekspor pada periode ini yakni pertambangan.

    Kemudian, berdasarkan kelompok komoditas, tercatat bahwa mesin, peralatan mekanis serta bagiannya mengalami persentase pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 26,46 persen.

    Sementara itu, ekspor kelompok komoditas alas kaki, yang merupakan komoditas ekspor utama kedua dari Jakarta, terkontraksi sebesar 7,56 persen dibandingkan Januari 2025.

    Lalu, ekspor logam mulia dan perhiasan/permata yang merupakan salah satu penopang ekspor pada periode ini tumbuh 19,60 persen dibandingkan Januari 2025.

    Adapun negara tujuan ekspor migas yakni Inggris, Vietnam, Bangladesh, Thailand. Sedangkan negara tujuan ekspor nonmigas yakni Thailand, AS, China dan Singapura.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo nilai kinerjanya 6 dari 10 poin selama 5 bulan bekerja

    Prabowo nilai kinerjanya 6 dari 10 poin selama 5 bulan bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai kinerjanya selama lima bulan pertama menjabat sebagai kepala negara dengan capaian skor 6 dari 10 poin.

    Hal ini disampaikan Presiden saat menjawab pertanyaan salah satu jurnalis media nasional yang mewawancarai tentang capaian 150 hari kerja Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/7).

    “Saya kasih nilai diri saya 6. Masih jauh dari 9, tapi passing grade,” kata Presiden diikuti melalui siaran TVRI di Jakarta, Selasa.

    Untuk dirinya sendiri, nilai tersebut dianggap cukup, namun masih jauh dari sempurna. Presiden Prabowo pun berkelakar bahwa dirinya tidak perlu remedial atau melakukan ujian ulang, meski nilainya hanya 6.

    Kepala Negara mengakui bahwa dirinya ingin bergerak lebih cepat dalam menuntaskan berbagai program dan janji politik kepada rakyat. Namun, kecepatan itu, menurutnya, kerap disalahartikan oleh sebagian pihak.

    “Sekarang saja saya sudah dibilang koboi, dibilang politik komando. Kasihan menteri-menteri saya, jam 12 malam saya telepon,” katanya berseloroh.

    Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kecepatan dan ketegasan sangat penting dalam kepemimpinan.

    Ia menyiratkan bahwa tantangan birokrasi dan sistem pemerintahan kadang menghambat gerak cepat yang diharapkannya.

    Dengan nada ringan, ia pun melontarkan candaan, “Bagaimana kalau kalian bisa yakinkan MPR-DPR memberi saya mandat … atau siapa yang bisa kasih saya tongkat Nabi Musa?”.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri tekankan pentingnya kepala daerah pahami tugas dan fungsi

    Wamendagri tekankan pentingnya kepala daerah pahami tugas dan fungsi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan kepada kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.

    “Kepala daerah, kata dia, merupakan jabatan yang membutuhkan konsentrasi waktu secara penuh,” kata Bima Bima usai menerima kunjungan Bupati Indramayu Lucky Hakim di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    Selain itu, tugas yang diemban kepala daerah juga bukan hal yang mudah. Dalam konteks polemik yang dialami Bupati Indramayu, Bima menyebut bahwa hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman yang baik mengenai mekanisme dan aturan pemerintahan.

    “Saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah-kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi,” ujarnya kepada awak media di Kantor Kemdagri..

    Dia membeberkan penjelasan tentang aturan pemerintahan daerah sebetulnya telah dengan rinci disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada salah satu sesi Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    Hal tersebut perlu didalami kembali oleh para kepala daerah, termasuk memahami kewenangan dan sanksi yang harus diterima apabila melanggar aturan.

    Ia menambahkan berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas polemik Bupati Indramayu, saat ini Itjen Kemendagri terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Hal itu termasuk substansi pemeriksaan yang akan didalami secara menyeluruh.

    Kemendagri, jelas Bima, bakal terus mendorong kepala daerah untuk lebih memahami aturan pemerintahan. Bahkan, rencananya akan digelar Rapat Koordinasi (Rakor) khusus bagi daerah-daerah, yang memuat materi tentang aturan serta program yang telah disusun pemerintah pusat.

    Dirinya berpesan kepada kepala daerah, khususnya Bupati Indramayu, untuk banyak belajar dari polemik yang terjadi saat ini.

    “Bahwa konsekuensi menjadi kepala daerah tidak mudah dan itu harus dipelajari. Saya meminta beliau untuk mendalami lagi, mempelajari lagi semua regulasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah,” jelas Bima.

    Sementara itu, dalam sesi terpisah sebelumnya, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengakui kesalahannya dalam memahami aturan perizinan bepergian ke luar negeri.

    Semula ia berpikir aturan perizinan tersebut hanya berlaku di hari kerja. Padahal, sebagai kepala daerah, semestinya ia tetap harus mengajukan izin kepada Mendagri dan Gubernur Jabar manakala melakukan lawatan ke luar negeri, kapan pun dan untuk keperluan apa pun. Atas polemik tersebut, Lucky menyampaikan permohonan maaf.

    “Ini salah saya. Jadi saya minta maaf, khususnya kepada masyarakat Indramayu, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware,” pungkas Lucky.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lucky Hakim akan menghadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi besok

    Lucky Hakim akan menghadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi besok

    Jakarta (ANTARA) – Bupati Indramayu Lucky Hakim dijadwalkan menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Rabu (9/4) besok, usai menjalani pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin saat libur Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Saya akan menghadap Pak Gubernur. Insyaallah besok (menemui Gubernur Jabar), tanggal 9 besok. Saya ke Bandung,” kata Lucky kepada awak media di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya baru membuka pesan WhatsApp dari Dedi Mulyadi setelah disindir melalui unggahan Instagram terkait keberangkatannya ke Jepang tanpa izin.

    Dia mengatakan kala itu dia langsung menghubungi Dedi dan menyampaikan maaf. “Izin Pak Gubernur, mohon siap salah,” ujar Lucky mengulangi pesan yang disampaikan kepada Dedi saat itu.

    Ia pun mengakui kesalahannya dan mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi langsung mengingatkan agar tidak mengulangi tindakan bepergian ke luar negeri tanpa izin, terlebih di momen penting seperti Lebaran.

    “Lain kali kalau pergi ke Jepang, izin dulu ya,” balas Dedi sebagaimana disampaikan Lucky kepada wartawan.

    “Lalu beliau ngasih tahu bahwa kepala daerah itu, walaupun semuanya pada libur, tapi kepala daerahnya tidak,” sambung Lucky.

    Pada Selasa hari ini, Lucky Hakim telah menjalani pemeriksaan selama dua jam oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

    Ia dicecar total 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke Jepang, yang diduga melanggar ketentuan larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama masa libur Lebaran.

    “Ada sekitar 43 pertanyaan, ada 2 jam-an lebih tadi terkait tentang berangkat secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan,” ujar Lucky.

    Dalam pemeriksaan tersebut, Lucky mengakui bahwa dirinya tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indramayu.

    “Betul saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Kemendagri, tidak membawa izin. Tapi ini salah saya. Jadi saya minta maaf, khususnya pada masyarakat Indramayu, kepada masyarakat Indonesia juga,” tuturnya.

    Ia mengaku pasrah apabila menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatannya sebagai kepala daerah.

    Meski demikian, Lucky menyebut belum menerima informasi resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait keputusan sanksi tersebut.

    Dia mengatakan pihak Inspektorat masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan hasil pemeriksaan dirinya dengan 43 poin pertanyaan selama dua jam.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak agar segera dicari penyebab permasalahan gangguan sistem perbankan yang terjadi di Bank DKI karena sudah meresahkan nasabah.

    “Sebabnya harus dicari dan diselesaikan,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gangguan yang terjadi pasti menimbulkan tanda tanya bagi para nasabahnya. Oleh karena itu, perusahaan daerah tersebut harus segera mencari penyebab agar pelayanan kembali normal.

    Khoirudin juga menyayangkan gangguan yang terjadi pada bank milik Pemprov DKI Jakarta terjadi saat masyarakat, terutama nasabah sedang membutuhkan transaksi yang cepat apalagi di saat Lebaran 2025.

    “Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan,” ujarnya.

    Dengan terjadinya permasalahan tersebut, dia mengaku juga merasakan dampaknya dan terpaksa menggunakan layanan perbankan lainnya.

    Oleh karena itu, Khoirudin berharap agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi dalam waktu dekat dan kejadian serupa diharapkan tidak lagi terjadi di kemudian hari.

    “Sangat merasakan dampaknya. Kita sangat kesulitan melakukan transfer online,” katanya.

    Sebelumnya, Bank DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada serangan haker atas gangguan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025 dan dipastikan semua dana nasabah aman.

    “Dari evaluasi yang dilakukan Bank DKI, kami sudah memeriksa mendalam belum ada indikasi serangan haker,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Agus memastikan bahwa tidak ada kesengajaan dalam gangguan sistem perbankan yang terjadi sejak 29 Maret 2025 itu.

    Ia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan dikarenakan sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

    “Fitur itu sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Whoosh angkut 310 ribu penumpang selama libur Lebaran

    Whoosh angkut 310 ribu penumpang selama libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang kereta cepat Whoosh selama libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah menembus angka 310 ribu penumpang.

    “KCIC mencatat masa libur Lebaran telah melayani 310 ribu penumpang Whoosh,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Jakarta, Selasa.

    Eva menyebut, rata-rata volume harian penumpang kereta Whoosh mencapai 21 ribu penumpang, sampai dengan 23 ribu lebih penumpang di musim libur Lebaran.

    Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa yang berkisar antara 16-18 ribu penumpang per hari.

    “KCIC mencatat rekor tertinggi sementara jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh selama masa libur Lebaran terjadi pada Minggu (6/4) di mana Whoosh melayani sebanyak 23.500 penumpang dalam satu hari,” ujar Eva.

    Pada masa libur Lebaran, KCIC mengoperasikan sebanyak 62 jadwal perjalanan Whoosh per hari dengan headway setiap 30 menit sekali.

    Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20 persen jika dibandingkan angkutan Lebaran 2024, di mana KCIC mengoperasikan sebanyak 52 perjalanan Whoosh per hari.

    Lebih lanjut, selama periode libur Lebaran, rute Halim-Padalarang menjadi rute favorit. Lalu disusul rute Padalarang-Halim dan rute Halim-Tegalluar Summarecon.

    Sementara itu, berdasarkan data naik turun penumpang, Stasiun Halim menjadi yang paling padat. Disusul kemudian oleh Stasiun Padalarang, Stasiun Tegalluar Summarecon, dan Stasiun Karawang.

    Adapun sebanyak 70-80 persen penumpang keberangkatan Halim turun di Stasiun Padalarang dan melanjutkan perjalanan dengan KA Feeder menuju Stasiun Bandung maupun menggunakan intermoda lainnya yang telah disediakan.

    “KCIC mengimbau penumpang Whoosh dari wilayah Bandung dan Cimahi yang ingin menuju Stasiun Padalarang agar memanfaatkan KA Feeder yang telah disediakan sehingga perjalanan tetap nyaman dan lancar,” kata Eva.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Pemeriksaan Lucky Hakim ke Jepang masih terus dikembangkan

    Wamendagri: Pemeriksaan Lucky Hakim ke Jepang masih terus dikembangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu Lucky Hakim masih terus dikembangkan.

    “Saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini (pemeriksaan), dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemdagri seperti apa,” kata Bima kepada awak media di Kantor Pusat Kemdagri, Jakarta, Selasa.

    Diketahui, Lucky Hakim melakukan perjalanan ke Jepang pada hari libur tanpa lebih dulu mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tindakan ini dinilai melanggar ketentuan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah.

    Bima menjelaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdagri memimpin langsung pemeriksaan terhadap Lucky. Dari pendalaman yang dilakukan, didapati sejumlah data dan fakta terkait tindakan yang dilakukan Bupati Indramayu.

    Ia menilai secara umum Lucky memiliki keterbatasan pemahaman terhadap aturan bagi kepala daerah yang hendak ke luar negeri.

    “Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin,” jelasnya.

    Dia menegaskan kepala daerah bukan pekerjaan paruh waktu dan tidak mengenal liburan. Dalam regulasi, bahkan tidak ada ruang bagi kepala daerah untuk mengajukan cuti liburan.

    “Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah,” ujar Bima.

    Selain itu, ia tidak menutup kemungkinan pemahaman yang terbatas ini juga dimiliki oleh kepala daerah lain. Karena itu, peristiwa tersebut menjadi peringatan sekaligus pembelajaran bagi kepala daerah lain untuk lebih memahami hak dan kewajiban yang diemban.

    “Dengan persoalan ini, maka kepala daerah yang lain lebih memahami bahwa kepala daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi,” tuturnya.

    Bima menerangkan sebenarnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah menjelaskan hak dan kewajiban sekaligus larangan bagi kepala daerah pada Retret Kepala Daerah beberapa waktu lalu. Penjelasan itu dilengkapi dengan konsekuensi sanksi yang bakal diberikan.

    Sementara itu, Sekretaris Itjen Kemdagri Ahmad Husin Tambunan menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Lucky Hakim berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.30 WIB. Sebanyak 43 pertanyaan diajukan kepada Lucky dan semuanya dijawab.

    Memperkuat penjelasan Bima, Husin menuturkan bahwa yang bersangkutan memahami perjalanan kepala daerah ke luar negeri harus mengantongi izin Mendagri. Namun, ia berasumsi bahwa izin tersebut tidak berlaku pada masa libur atau cuti bersama.

    “Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman,” ucap Husin.

    Ia menambahkan proses pendalaman pemeriksaan oleh Itjen bakal berlangsung paling lama 14 hari. Itjen Kemdagri akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan Lucky saat proses pemeriksaan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS: Jumlah penumpang MRT hingga Transjakarta turun pada Februari

    BPS: Jumlah penumpang MRT hingga Transjakarta turun pada Februari

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penumpang moda raya terpadu (MRT) Jakarta, lintas raya terpadu (LRT) Jakarta hingga Transjakarta turun pada Februari 2025 dibandingkan Januari 2025.

    “Di Februari 2025 terjadi penurunan untuk jumlah penumpang baik MRT (Jakarta), LRT (Jakarta) maupun Transjakarta,” ujar Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Selasa.

    Dia merinci, jumlah penumpang MRT Jakarta pada Februari 2025 mencapai 3.477.100 orang atau menurun sebanyak 57.565 orang (1,63 persen) dibandingkan total penumpang MRT Jakarta pada Januari 2025 (m-to-m) yang mencapai 3.534.665 orang.

    Tetapi, secara tahunan (y-on-y), jumlah penumpang MRT Jakarta pada Februari 2025 naik 33,98 persen, dari 2.595.293 orang (pada Februari 2024) menjadi 3.477.100 orang (Februari 2025).

    Secara kumulatif, jumlah penumpang MRT Jakarta periode Januari-Februari 2025 mencapai 7.011.765 orang. Jumlah ini secara kumulatif relatif meningkat dibandingkan tahun 2024 (c-to-c) yang mencapai 5.728.993 orang atau naik sebesar 22,39 persen.

    BPS DKI mencatat peningkatan jumlah penumpang secara kumulatif dapat mengindikasikan aktivitas mobilitas masyarakat dengan memanfaatkan MRT Jakarta semakin meningkat.

    Di sisi lain, penurunan jumlah penumpang juga terjadi di LRT Jakarta pada Februari 2025. Total penumpang LRT Jakarta pada Februari 2025 mencapai 82.925 orang atau menurun 16.403 orang (16,51 persen) dibandingkan Januari 2025 (m-to-m) yang mencapai 99.328 orang.

    Secara tahunan (y-on-y), jumlah penumpang LRT Jakarta turun 7,79 persen atau menurun sebanyak 7.009 orang, jika dibandingkan bulan yang sama tahun 2024 (y-on-y), dari 89.934 orang pelanggan (Februari 2024) menjadi 82.925 orang (Februari 2025).

    Lalu, secara kumulatif, jumlah penumpang LRT Jakarta periode Januari Februari 2025 mencapai 182.253 orang atau turun sebanyak 1.312 orang (0,71 persen) dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 183.565 orang.

    Sementara itu, jumlah penumpang Transjakarta pada Februari 2025 mencapai 31.500.446 orang atau turun 2,25 persen secara bulanan dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 32.227.028 orang.

    Tetapi secara tahunan (y-on-y), jumlah penumpang moda transportasi Transjakarta pada Februari 2025 meningkat 10,50 persen dibandingkan Februari 2024 yang tercatat mencapai 28.506.393 orang.

    Adapun secara kumulatif (c-to-c), jumlah penumpang Transjakarta pada periode Januari-Februari 2025 mencapai 63.727.474 orang, naik 7,21 persen dibandingkan tahun 2024.

    BPS DKI mencatat hal ini mengindikasikan minat masyarakat menggunakan moda transportasi Transjakarta relatif meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025