Category: Antaranews.com

PAM Jaya targetkan 130 ribu sambungan baru di 2025

target ini harus tercapai agar pada tahun 2027 sambungan layanan pipa air bersih bisa 90 persen seperti permintaan Gubernur DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menargetkan 130 ribu sambungan baru layanan air bersih di tahun 2025 atau hampir tiga kali lipat dari capaian tahun lalu.

“Sampai hari ini target kami di angka 130.000 sambungan yang dicapai di 2025. Kami mencapai di angka 47.000 sambungan untuk 2024,” ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

Dia mengatakan target ini harus tercapai agar pada tahun 2027 sambungan layanan pipa air bersih bisa 90 persen seperti permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Adapun cakupan layanan air perpipaan di Jakarta per akhir tahun 2024 sebesar 70,29 persen atau naik tiga persen dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan 70,29 persen, cakupan layanan air perpipaan atau pelanggan PAM Jaya sudah mencapai 958.000 orang.

“Kami sedang melakukan rapidly process construction (konstruksi secara cepat). Ini yang menjadi salah satu hal yang tantangan kami di PAM untuk segera menyelesaikan di tahun ini sehingga kemudian target 2027 bahkan Pak Gubernur meminta 2029 itu selesai 100 persen,” jelas Arief.

Cakupan layanan air perpipaan 100 persen di Jakarta sebenarnya ditargetkan tercapai tahun 2030. Namun Gubernur Jakarta meminta dipercepat satu tahun lebih awal.

Untuk menyelesaikan target, Arief mengatakan PAM Jaya melakukan sosialisasi pada masyarakat di area-area target. Namun dia tak merinci wilayah mana saja yang dimaksud.

“Kami akan kerja sama dengan wilayah sampai tingkat RW sekarang untuk mengumpulkan datanya,” ujar Arief.

Di sisi lain, PAM Jaya membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan dan Ciliwung. Untuk IPA Pesanggrahan, yang rencananya akan mulai beroperasi tahun 2026 dengan target penambahan pelanggan sebanyak 45 ribu.

Sementara untuk IPA Ciliwung, progresnya baru 2,25 persen setelah mulai groundbreaking pada November 2023 lalu. Setelah proyek rampung, ditargetkan PAM Jaya akan memiliki 15 ribu tambahan pelanggan baru.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:19
Bupati Aceh Besar: Kunjungan Komisi IV DPR perkuat sektor pangan

Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah

Banda Aceh (ANTARA) – Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyatakan kunjungan Komisi IV DPR ke daerah tersebut menjadi dorongan positif bagi daerah yang dipimpinnya dalam memperkuat pembangunan sektor pangan.

“Kami menyambut baik kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan anggota ke Aceh umumnya dan Aceh Besar khususnya. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat benar-benar memperhatikan kondisi pangan di daerah,” kata Muharram di Aceh Besar, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi dan anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan dan evaluasi ketahanan pangan nasional di Kabupaten Aceh Besar.

Ia menjelaskan, Aceh Besar merupakan salah satu sentra produksi pangan di Provinsi Aceh dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur dan distribusi.

“Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah. Kami berharap ke depan ada dukungan lebih besar agar hasil petani bisa diserap maksimal dan masyarakat tetap mendapatkan pangan yang terjangkau dan berkualitas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Komisi IV membahas strategi penguatan cadangan pangan dan pemberdayaan petani lokal.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi di sela-sela kunjungan ke Gudang Bulog Aceh di Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya mengatakan, kunjungannya itu bertujuan untuk melihat langsung kondisi distribusi dan ketersediaan stok beras, serta memastikan program bantuan pangan berjalan efektif di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan program-program bantuan pangan tepat sasaran. Ini penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan di tengah situasi ekonomi yang masih fluktuatif,” katanya.

Ia juga berpesan akan pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Ketahanan pangan adalah isu strategis. Daerah seperti Aceh Besar punya peran penting dalam menjaga pasokan beras, maka koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:18
Gubernur ajak BUMD-UMKM Jatim optimistis hadapi gejolak ekonomi global

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh insan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah setempat untuk tetap optimistis dan menjaga semangat menghadapi dinamika ekonomi global.

“Harapannya, panjenengan (Anda) semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan baik melalui sinergitas seluruh kekuatan, elemen, dan institusi di Jawa Timur,” ujar Khofifah saat menghadiri halalbihalal bersama jajaran komisaris, direksi, serta pegawai BUMD, anak perusahaan BUMD, dan pelaku koperasi hingga UMKM Jawa Timur di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Surabaya, Kamis.

Khofifah menekankan pentingnya membangun sinergi dan meningkatkan produktivitas melalui pemikiran kreatif dan inovatif. Menurut dia, tantangan global harus dijawab dengan semangat kolaboratif dari seluruh elemen ekonomi di daerah.

“Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci seperti energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD,” katanya.

Ia menambahkan BUMD bukan sekadar perusahaan milik daerah, melainkan bagian dari ekonomi strategis pemerintah provinsi yang dapat menjangkau sektor-sektor vital, termasuk layanan publik berbasis digital.

Gubernur juga menyoroti pentingnya membangun ketahanan ekonomi dari bawah melalui koperasi dan UMKM. Salah satunya melalui program Zakat Produktif yang ditujukan kepada pelaku usaha ultra mikro.

“Dengan zakat produktif sebesar Rp500 ribu, pelaku usaha ultra mikro diharapkan dapat terbebas dari rente harian yang biasa mencapai Rp200 ribu hingga Rp250 ribu,” ujar Khofifah.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menghadirkan program pinjaman modal melalui Bank UMKM atau BPR Jatim dengan plafon hingga Rp50 juta tanpa agunan dan bunga rendah sebesar tiga persen.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

“Kita perlu kerja keras, berpikir out of the box, dan diiringi dengan doa,” ujarnya.

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam kesempatan yang sama mengatakan, seluruh elemen BUMD, koperasi, dan UMKM harus siap menyongsong masa depan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

“Definisi Gerbang Baru Nusantara adalah konsep yang menjemput masa depan, di mana Jawa Timur akan berperan sebagai pengatur arus komoditas nasional maupun internasional,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa peran BUMD sangat strategis dalam menopang pembangunan dan perekonomian daerah.

Ia mencatat, BUMD dan anak perusahaannya telah menyumbangkan total dividen Rp6,45 triliun dari penyertaan modal senilai Rp4,15 triliun.

“Rata-rata setiap tahun, BUMD menyumbang laba sekitar Rp430 miliar untuk pendapatan asli daerah,” kata Adhy.

Ia menambahkan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Jatim dengan kontribusi lebih dari 58 persen, perlu terus mendapat dukungan dari pemerintah dan BUMD.

Tausiah turut disampaikan oleh KH Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam.

Ia menyampaikan optimismenya bahwa dengan kerja keras dan keseimbangan antara ikhtiar lahir dan batin, ekonomi Jawa Timur akan tetap stabil.

“Insya Allah acara halal bihalal ini membawa berkah, dan etos kerja kita semakin meningkat untuk menjaga Jawa Timur tetap adem ayem,” tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:15
Ketegasan pemerintah menata hutan kunci keberlanjutan lingkungan

Kawasan hutan memiliki peran krusial dalam menjaga ekosistem, mencegah bencana alam, dan mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto berpendapat sikap tegas pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menertibkan dan menata kawasan hutan menjadi kunci keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

“Kawasan hutan memiliki peran krusial dalam menjaga ekosistem, mencegah bencana alam, dan mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, upaya penertiban yang dilakukan Satgas PKH adalah langkah maju dalam memastikan lingkungan tetap lestari tanpa mengabaikan aspek ekonomi,” kata Rasminto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pendekatan itu selaras dengan teori ekologi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi lingkungan.

“Sebagai contoh bahwa deforestasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan dampak buruk seperti banjir dan kekeringan, yang pada akhirnya juga merugikan sektor ekonomi, khususnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dan pertanian,” tuturnya.

Rasminto menilai landasan Satgas PKH ini sangat jelas dan punya mekanisme yang transparan dan berkeadilan.

“Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 telah mengatur mekanisme penertiban secara transparan dan berkeadilan. Penindakan hanya dilakukan terhadap lahan yang terbukti digunakan secara ilegal dan merusak ekosistem,” kata dia.

Dia pun menyoroti adanya anggapan bahwa kebijakan ini dapat merusak citra investasi Indonesia. Namun, kata dia, sebaliknya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam akan meningkatkan kepercayaan investor.

“Investor yang berorientasi jangka panjang tentu akan lebih percaya kepada negara yang memiliki regulasi lingkungan yang jelas dan dijalankan dengan konsisten,” paparnya

Pakar Geografi Manusia Universitas Islam 45 (Unisma) ini juga menegaskan bahwa Uni Eropa justru menerima ekspor sawit dari negara-negara yang berkomitmen jaga lingkungannya.

“Uni Eropa membuka pintu bagi ekspor produk sawit dari negara-negara yang berkomitmen pada penghentian deforestasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.

Fakta ilmiah menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman yang efisien dalam penggunaan lahan. Menurut penelitian International Union for Conservation of Nature (IUCN), kelapa sawit sembilan kali lebih efisien dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya, sehingga secara ekologis memiliki keunggulan dalam produktivitas per hektare.

“Hal ini menjadi salah satu argumen kuat bagi negara produsen seperti Indonesia untuk terus mendorong ekspor sawit berkelanjutan ke pasar Uni Eropa melalui penataan kawasan hutannya,” kata Rasminto.

Pada tahun 2024, Uni Eropa mengadopsi Peraturan Bebas Deforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang bertujuan memastikan bahwa produk impor, termasuk minyak kelapa sawit, tidak berkontribusi terhadap deforestasi.

“Aturan ini mengharuskan perusahaan membuktikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tahun 2020. Sehingga, ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas PKH ini bentuk komitmen Indonesia dalam penataan lahan dan penindakan perusahaan sawit nakal yang melakukan deforestasi,” tegasnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:15
Bulog Lampung tambah kapasitas gudang penyimpanan beras 77.282 ton

Sekarang kapasitas gudang induk yang ada di kami sebesar 103 ribu ton, tapi ini kurang kalau untuk menampung semua panen petani di Provinsi Lampung

Bandarlampung (ANTARA) – Pimpinan Perum Bulog Kanwil Lampung Nurman Susilo mengatakan bahwa telah melakukan penambahan kapasitas gudang penyimpanan beras sebanyak 77.282 ton untuk menampung hasil panen raya petani di Lampung.

“Sekarang kapasitas gudang induk yang ada di kami sebesar 103 ribu ton, tapi ini kurang kalau untuk menampung semua panen petani di Provinsi Lampung,” ujar Pimpinan Perum Bulog Kanwil Lampung Nurman Susilo di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan, untuk menampung hasil panen petani selama panen raya, sekarang pihaknya sudah menambah gudang pinjam pakai atau sewa milik mitra kurang lebih dengan kapasitas mencapai 77.282 ton.

“Jadi memang masih ada kekurangan sekitar 30 ribu ton lagi untuk gudangnya, dan nanti sambil semua berjalan kalau masih kurang akan terus ditambah gudangnya. Terutama di Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Waykanan,” katanya.

Dia melanjutkan, bila di area Kota Bandarlampung dan sekitarnya tidak ada kekurangan gudang. Untuk penambahan gudang tersebut akan dilakukan di daerah-daerah sentra penghasil padi.

“Kami ingin gudang ini dekat di sentra beras seperti Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Mesuji, Waykanan dan daerah lainnya. Mudah-mudahan disana ada tambahan gudang lagi, sebab sudah banyak yang penuh seperti yang terjadi di Lampung Selatan,” ucap dia.

Menurut dia, bila di Lampung terdapat pengelola resi gudang maka pihaknya akan memanfaatkannya untuk menambah kapasitas penyimpanan hasil panen petani.

“Kalau ada kita bisa kerja sama dengan sistem resi gudang, intinya kalau ada yang bisa kerja sama kami siap. Sebab saat ini pengelolaan gudang yang disewa dilakukan sendiri,” katanya.

Ia melanjutkan, untuk saat ini jumlah stok beras di Lampung ada sebanyak 64.576 ton dan mampu mencukupi hingga Desember, dan menjadi stok paling tinggi sejak 6 tahun terakhir.

“Kalau untuk stok rutin pengeluaran untuk saat ini ada dari bantuan pangan sebesar 9 ribu ton, SPHP 4.517 ton dari total target 10.359 ton karena sempat di berhenti satu bulan, dan karena masih panen raya maka permintaan beras SPHP agak berkurang tapi kalau ada permintaan dari masyarakat kami siap mengeluarkan berapa pun yang diinginkan,” katanya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:12
Menteri PKP memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei

Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

“Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

“Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati,” katanya.

Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

“Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

“Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua,” kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:12
Dukcapil Jakbar data pendatang baru hingga satu bulan ke depan

Kami bertugas melakukan pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk non permanen

Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat melakukan pendataan pendatang baru hingga satu bulan ke depan seiring berakhirnya masa libur Lebaran.

“Pendataan kita lakukan selama satu bulan, terhitung mulai aktif warga masuk kerja pada Selasa (8/4),” kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat Gentina Arifin kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Pendataan itu, kata Gentina, juga dilakukan dalam rangka pemetaan penduduk non permanen pascalibur Lebaran.

“Kami bertugas melakukan pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk non permanen,” ujar dia.

Lebih lanjut, Gentina mengungkapkan pendataan dilakukan di delapan wilayah kecamatan setempat.

Pendataan di Kecamatan Tambora, telah dimulai di RT 02 RW 05 Duri Utara. Kemudian Kecamatan Palmerah di RW 02 Kemanggisan. Lalu Kecamatan Cengkareng di RT 09 RW 18 Cengkareng Barat.

“Kecamatan Grogol Petamburan di RW 03 Tanjung Duren Utara. Kecamatan Tamansari, RW 06 Krukut. Kebon Jeruk, RW 13 Kebon Jeruk. Kembangan, RT 02 RW 02 Srengseng. Kemudian Kalideres, RT 01 RW 06 Semanan,” ungkap Gentina.

Gentina meminta agar para pendatang baru segera melapor diri ke RT/RW setempat, khususnya yang ingin menetap lebih dari setahun.

“Pendatang baru selalu membawa identitas kependudukan dan melaporkan kepada ketua RT/RW setempat bila akan menetap lebih dari satu tahun,” ujar Gentina.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:09
3.150 perantau diberangkatkan ke Jakarta dari Jateng gunakan bus

Semarang (ANTARA) – Sebanyak 3.150 perantau diberangkatkan kembali ke perantauan di Jakarta dari wilayah Jawa Tengah menggunakan sebanyak 63 bus yang merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, di Pekalongan, Kamis, mengatakan ada dua jenis armada yang disediakan pada program balik rantau gratis, yakni bus dan kereta api (KA).

Untuk KA, telah dilepas pada Rabu (9/4) kemarin dengan jumlah 288 peserta terbagi dalam empat gerbong.

Menurut dia, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jateng dalam menyediakan armada bus pada program mudik dan balik gratis tahun ini meningkat.

“Interaksi dengan teman-teman yang balik rantau ini sangat membantu. Tagline Pak Gubernur ‘Mudik Seneng Balik Ayem’, tadi (dirasakan, red.) teman-teman, karena ada kepastian naik apa dan gratis,” katanya.

Pemprov Jateng akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak agar program tersebut dapat terus ditingkatkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Jateng.

Peserta program mudik dan balik rantau gratis ini adalah warga Jateng yang bekerja di sektor informal seperti, asisten rumah tangga, buruh bangunan, buruh pabrik, dan pedagang asongan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi pun berkesempatan berbincang secara dalam jaringan (daring) dengan sejumlah perantau yang mengikuti program balik rantau gratis tersebut.

Ia mengatakan bahwa program tersebut tak sekadar memfasilitasi pekerja informal kembali ke perantauan, namun sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat.

Mantan Kapolda Jateng tersebut memastikan bahwa pelayanan yang diberikan melalui program mudik dan balik rantau gratis ke depannya akan terus ditingkatkan.

“Kami yakin dan percaya (tahun depan, red.) akan ada peningkatan. Kalau perlu kita bikin manajemen mudik-balik rantau. Semoga pengabdian para pejabat memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya, menyapa pemudik dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali.

Salah seorang peserta program balik rantau gratis asal Sragi, Kabupaten Pekalongan, Suprapto mengaku senang bisa membawa keluarganya dengan aman kembali ke Jakarta.

“Alhamdulillah senang. Senang sekali dapat kesempatan bisa balik (rantau, red.) gratis, matur nuwun Pak Gubernur Jateng,” katanya, kepada Gubernur Jateng via zoom dari Terminal A Pekalongan.

Menurut dia, program balik rantau gratis tersebut sangat bermanfaat karena mengurangi beban pengeluarannya menuju Jakarta.

Peserta balik rantau lain asal Comal, Kabupaten Pemalang, Diana juga senang bisa ikut dalam rombongan balik rantau gratis tersebut.

“Saya dari Comal ke Tangerang, sudah 10 tahun suami bekerja di sana. Saya tahu (program, red.) ini dari Facebook. Untuk pelayanannya sih alhamdulillah udah sangat bagus, fasilitasnya bagus banget,” katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:08
Pengamat menilai penertiban kebun sawit ilegal sudah “on track”

Ini bentuk pemberdayaan masyarakat yang sering disebut Presiden Prabowo dalam beberapa kali pidato kenegaraannya.

Jakarta (ANTARA) – Dosen Agribisnis IPB University Prima Gandhi menilai langkah Pemerintah Indonesia untuk menertibkan kebun kelapa sawit ilegal sudah pada jalur yang benar (on track).

Salah satu kebijakan untuk melakukan merger tiga BUMN yaitu Agrinas Palma, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Jaladri Nusantara menjadi Agrinas Palma Nusantara merupakan bentuk konkret komitmen Indonesia memproduksi kelapa sawit berkelanjutan.

“Menurut saya, langkah awal usaha tani sektor hulu yang dilakukan oleh Agrinas Palma Nusantara berupa mengklasifikasi kebun kelapa sawit hasil penyitaan yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai ilegal sudah on the track dan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia terkait kesungguhan untuk memproduksi sawit yang ramah lingkungan,” kata Gandhi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menilai, visi Agrinas Palma Nusantara untuk mencapai swasembada pangan dan energi melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan terkait di tanah air.

Gandhi yang juga Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang itu mengatakan, Agrinas Palma Nusantara wajib meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kebun kelapa sawit sitaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi negara.

“Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar kelapa sawit PT Agrinas Palma Nusantara wajib berkolaborasi dengan masyarakat sekitar kebun dengan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal,” kata dia lagi.

“Ini bentuk pemberdayaan masyarakat yang sering disebut Presiden Prabowo dalam beberapa kali pidato kenegaraannya,” ujarnya pula.

Untuk melakukan efisiensi biaya pengelolaan kebun kelapa sawit sitaan, Gandhi menilai Agrinas Palma Nusantara dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi akademik atau vokasional pertanian melalui magang, hingga riset lapangan.

Selanjutnya, bila produktivitas kebun kelapa sawit yang dikelola Agrinas Palma Nusantara terbukti meningkat, pemerintah dapat menunjuk pabrik kelapa sawit yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun Agrinas Palma Nusantara.

Tujuannya adalah agar Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang berasal dari TBS hasil kebun sitaan terjamin dan dapat dilacak.

“Ketika skema ini berjalan, kegundahan pengamat terkait larinya investor kelapa sawit akibat kebijakan Satgas PKH berpotensi membahayakan investor akibat ketidakpastian hukum, tidak akan terjadi dan iklim investasi di Indonesia akan semakin baik,” ujar Gandhi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:04
Bank DKI perlu prioritaskan perbaikan keamanan cegah gangguan berulang

Ini sudah hampir dua minggu tolong segera bisa diselesaikan, koordinasi secepatnya dengan Bank Indonesia dan OJK

Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Bank DKI perlu memprioritaskan perbaikan keamanan dan mitigasi risiko untuk mencegah gangguan sistem layanan kembali terulang di masa mendatang,

“Yang perlu menjadi prioritas perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko serta juga adanya tim cepat tanggap untuk siaga kalau ada insiden-insiden seperti ini, khususnya untuk insiden siber,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia dalam Rapat Kerja di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis.

Bank DKI diketahui mengalami gangguan sistem layanan pada 29 Maret 2025 yang mengakibatkan nasabah tak bisa melakukan transaksi keuangan. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya.

Francine meminta Bank DKI segera menyelesaikan masalah tersebut termasuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memulihkan layanan.

“Ini sudah hampir dua minggu tolong segera bisa diselesaikan, koordinasi secepatnya dengan Bank Indonesia dan OJK bagaimana memulihkan layanan dan juga memulihkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan Bank DKI,” kata dia.

Di sisi lain, sambung dia, Bank DKI perlu memperbaiki komunikasi publik mereka. Ini mengingat minimnya komunikasi Bank DKI pada nasabah selama insiden gangguan layanan terjadi.

“Dalam dua minggu insiden ini komunikasi atau penjelasan pada masyarakat, pada publik ini minim. Bahkan beberapa kali harus kami ingatkan bagaimana update-nya, bagaimana penjelasan ke masyarakat,” ujar dia.

Hal lain yang juga menjadi rekomendasi atau usulan yakni dilakukannya audit baik secara internal maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan OJK. Penguatan audit internal pun dinilai perlu dilakukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal serupa ke depannya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan terus melakukan perbaikan layanan terutama mobile banking dan memastikan laporannya hari ini rampung.

“Hari ini kami tuntaskan, tadi sudah dapat konfirmasi hari ini selesai untuk laporan forensik. Nanti kami teliti terlebih dahulu sebelum kami rilis,” kata dia.

Agus juga berjanji akan memperbaiki komunikasi publik tim dengan nasabah. Selain itu, pihaknya sudah melakukan audit internal dan juga menjalani audit eksternal.

“Kami laporkan hari ini tadi sudah entry meeting dengan OJK dan kami laporkan juga hari ini tim dari Bareskrim, ada tiga tim sudah masuk juga di kami,” katanya.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

10/04/2025 19:01