Category: Antaranews.com

  • Jakbar nonaktifkan sementara KTP warga yang tidak sesuai domisili

    Jakbar nonaktifkan sementara KTP warga yang tidak sesuai domisili

    Kebijakan ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat menonaktifkan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang tidak sesuai dengan domisili.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut hal itu dilakukan melalui pencocokan dan penelitian (coklit) data kependudukan dalam rangka penataan dan keakuratan data kependudukan.

    “Terkait dengan penataan dan keakuratan data kependudukan, warga yang tidak sesuai dengan domisili tetap akan dinonaktifkan NIK-nya,” kata Uus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut Uus, coklit hingga penonaktifan KTP warga yang tidak sesuai domisili penting dilakukan agar data kependudukan dapat terpantau dengan efektif.

    “Kalau terdata secara akurat kan bisa mudah terpantau,” kata Uus.

    Salah satu contohnya adalah hari ini sebanyak 73 KTP warga di RW 10 Cengkareng Barat, Cengkaeng, Jakarta Barat yang dinonaktifkan sementara oleh Sudin Dukcapil.

    Puluhan KTP yang dinonaktifkan itu adalah sebagian dari 288 KTP yang disertakan dalam coklit data kependudukan.

    “Hasilnya, sebanyak 73 KTP dinonaktifkan sementara dengan keterangan pindah, meninggal, dan tidak diketahui keberadaannya,” ungkap Kepala Satgas Dukcapil Kelurahan Cengkareng Barat, Hafiz di Jakarta, Kamis.

    Menurut Hariz, kebijakan ini diperlukan demi ketertiban administrasi penduduk dan mengurangi potensi kerugian daerah.

    “Kebijakan ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan,” kata dia.

    Lebih lanjut, Hafiz menuturkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui NIK yang dinonaktifkan langsung dapat mengecek dan datang langsung ke loket-loket layanan kelurahan atau melalui aplikasi Jawara Dukcapil.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo pastikan layanan TPK Merauke normal pascakericuhan

    Pelindo pastikan layanan TPK Merauke normal pascakericuhan

    Insiden yang terjadi di area sekitar pelabuhan tidak berdampak langsung terhadap fasilitas terminal maupun operasional kepelabuhanan

    Surabaya (ANTARA) – PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP memastikan layanan kepelabuhanan di Terminal Peti Kemas (TPK) Merauke tetap berjalan normal dan tidak terganggu pascainsiden kericuhan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Merauke pada Selasa (8/4).

    Terminal Head TPK Merauke Muhammad Rasul Irmadani menyatakan aktivitas bongkar muat serta pelayanan terhadap pengguna jasa pelabuhan lainnya berlangsung normal tanpa hambatan berarti.

    “Insiden yang terjadi di area sekitar pelabuhan tidak berdampak langsung terhadap fasilitas terminal maupun operasional kepelabuhanan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

    Rasul menuturkan pihak manajemen bersama dengan stakeholder terutama aparat keamanan telah mengambil langkah cepat untuk mengamankan area dan memastikan operasional terminal tetap berjalan aman dan lancar.

    Ia menegaskan SPTP selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk pengamanan operasional karena pelabuhan merupakan salah satu objek vital nasional.

    Ia mengatakan berbagai upaya ditempuh lantaran pelabuhan harus steril oleh kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan sehingga para pengguna jasa merasa aman.

    “Layanan operasional terminal tetap berjalan normal seperti biasanya, semalam pelaksanaan debarkasi penumpang KM Tatamailau sejumlah 416 orang terkendali dengan baik” ujarnya.

    SPTP pun terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi para pengguna jasa serta menjaga kelancaran arus logistik nasional khususnya di wilayah timur Indonesia.

    Perusahaan menegaskan keamanan pelabuhan merupakan aspek penting lantaran merupakan pintu gerbang distribusi logistik dan perdagangan sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

    “Oleh karena itu setiap potensi gangguan harus dicegah sedini mungkin melalui sinergi yang kuat antara operator pelabuhan, aparat keamanan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Rasul.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono akan cek langsung masalah di Kampung Susun Bayam

    Pramono akan cek langsung masalah di Kampung Susun Bayam

    urusan Kampung Susun Bayam seharusnya sudah selesai beberapa waktu lalu saat dirinya melakukan penyerahan kunci secara simbolis pada 6 Maret lalu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan akan mengecek langsung soal keluhan warga Kampung Bayam yang belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).

    Sebab menurutnya urusan Kampung Susun Bayam seharusnya sudah selesai beberapa waktu lalu saat dirinya melakukan penyerahan kunci secara simbolis pada 6 Maret lalu.

    “Saya akan cek sendiri,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Kamis.

    Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, warga Kampung Bayam dibagi menjadi dua kelompok yakni Kelompok Furqon dan Kelompok Gugun.

    Menurutnya, Kelompok Furqon sudah selesai sementara Kelompok Gugun dalam waktu dekat akan segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelumnya, warga Kampung Bayam mengaku masih belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam di kompleks Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    Padahal, warga Kampung Bayam dijanjikan bisa menghuni KSB tempat itu sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.

    Ketua Kelompok Tani Bayam Madani, Muhammad Furqon, mengaku tidak mengetahui pasti alasan belum diizinkan menghuni KSB. Padahal kata dia seluruh persyaratan yang diminta oleh Jakpro selaku pengelola sudah dia penuhi.

    “Belum (bisa menghuni KSB) ini. Nggak tahu apa yang dimainkan Jakpro,” kata Furqon.

    Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama wakilnya Rano Karno menggelar seremonial penyerahan kunci hunian KSB ke perwakilan warga Kampung Bayam pada Kamis, 6 Maret 2025.

    Warga Kampung Bayam merupakan korban pembebasan lahan dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Mereka dijanjikan oleh Pemprov DKI menghuni KSB yang dibangun di lahan sebelah JIS.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • ISEAI: Ketidakpastian ekonomi global dorong investasi ke emas

    ISEAI: Ketidakpastian ekonomi global dorong investasi ke emas

    Semakin tidak pasti situasi ekonomi global yang berpengaruh terhadap situasi ekonomi domestik, ya prospek emas akan semakin bagus

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai ketidakpastian ekonomi global mendorong masyarakat mengalihkan aset ke emas sebagai investasi aman yang nilainya stabil dan minim risiko.

    “Semakin tidak pasti situasi ekonomi global yang berpengaruh terhadap situasi ekonomi domestik, ya prospek emas akan semakin bagus, kalau aman ya aman,” kata Ronny dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ronny menyampaikan hal itu menanggapi maraknya masyarakat yang membeli emas batangan setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, seperti di Padang, Jakarta dan Jawa Barat.

    Menurut Ronny, ketika situasi ekonomi semakin tidak pasti, potensi stagnasi semakin tinggi, peluang-peluang investasi dilihat oleh orang semakin kecil Investasi-investasi yang prospektif.

    Investasi-investasi yang berisiko juga semakin berisiko karena ketidakpastian sehingga masyarakat pindah ke emas.

    Dalam dunia investasi, kata dia, emas dianggap sebagai hard currency dan safe haven, yaitu instrumen paling aman yang banyak dipilih saat ketidakpastian ekonomi meningkat secara global maupun domestik.

    Investor besar hingga bank sentral di berbagai negara cenderung mencari hard currency seperti emas saat situasi ekonomi tidak menentu karena dinilai kuat, stabil, dan mampu menjaga nilai kekayaan.

    Menurut dia, tren berpindahnya investasi ke emas adalah respons logis atas ketidakpastian situasi ekonomi baik dalam negeri maupun internasional yang memicu kehati-hatian dalam memilih instrumen keuangan.

    “Investasi-investasi yang berisiko juga semakin berisiko karena ketidakpastian sehingga masyarakat pindah ke emas,” tuturnya.

    Bagi masyarakat umum, Ronny mengatakan emas juga merupakan simbol status sosial yang melekat, terutama menjelang momen penting seperti Lebaran.

    Dari sisi investor ritel, lonjakan permintaan emas saat ini dapat dimengerti karena emas dianggap lebih aman dan nilainya tetap terjaga meskipun tidak langsung memberikan imbal hasil tinggi.

    Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian kebijakan ekonomi global dampak kebijakan penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat dolar juga tidak sepenuhnya stabil dan aman sehingga memperkuat alasan peralihan masyarakat dari rupiah ke emas sebagai lindung nilai

    Lebih lanjut, dia menerangkan, selama ketidakpastian ini belum mereda, prospek emas diperkirakan akan semakin cerah karena dianggap sebagai final destination of investment atau tujuan akhir investasi manusia sepanjang sejarah.

    Emas dianggap sebagai penyelamat terakhir saat tidak ada lagi pilihan investasi pasti, sebab pergerakan harganya cenderung aman, pelan, dan relatif dapat diprediksi secara teknikal.

    “Karena dalam sejarah ekonomi umat manusia, sejarah peradaban, sejarah ekonomi, emas itu sampai hari ini masih dianggap sebagai final destination of investment,” ucapnya.

    Selain memiliki nilai fisik yang jelas, emas juga tetap dihargai sebagai barang mulia, yang bahkan jika tidak dijual sekalipun tetap diakui sebagai aset bernilai tinggi oleh masyarakat luas.

    Karakter emas yang low risk dan stabil membuatnya tidak bisa dibandingkan langsung dengan saham atau aset finansial lain yang bersifat high risk, karena tipe investornya pun berbeda.

    “Emas itu walaupun harganya turun, masih dianggap sebagai the holy, barang mulia, komoditas mulia, kalaupun tidak dilepas, disimpan juga, masih dianggap sebagai kekayaan yang tidak turun nilainya,” kata Ronny.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakpro akui kegiatan bersepeda di JIV masih minim 

    Jakpro akui kegiatan bersepeda di JIV masih minim 

    PB ISSI sudah berkunjung ke sana untuk memastikan sertifikasi internasional dan fasilitasnya masih sempurna

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin mengakui aktivitas bersepeda di Jakarta International Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta masih lebih sedikit ketimbang kegiatan lain semisal konser musik.

    “Kalau persentasenya sekarang memang masih lebih tinggi aktivasi kegiatan di luar sepeda itu, non-sepeda seperti konser atau kegiatan komunitas itu lebih banyak daripada sepeda,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Iwan menyebut persentasenya 30:70 antara bersepeda dan non-bersepeda. Menurut dia, ini lantaran kegiatan sepeda di Velodrome atau track bike per tahunnya tidak sebanyak road bike (balap sepeda di jalan raya).

    JIV atau Gelanggang Olahraga Velodrome merupakan salah satu tempat penyelenggaraan olahraga cabang balap sepeda. Panjang lintasan di sana mencapai 250 m dan dapat menampung hingga 3.500 sepeda.

    Kompetisi sepeda yang pernah diadakan di sana yakni seperti cabang balap sepeda trek pada Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Sementara untuk acara nasional terkait balap sepeda belum pernah diadakan di JIV.

    Saat ini, JIV masih digunakan sebagai lokasi latihan atlet balap sepeda yang tergabung dalam Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSl).

    “Targetnya tahun ini akan ada kegiatan internasional, dunia dan Asia. Kemarin PB ISSI sudah berkunjung ke sana untuk memastikan sertifikasi internasional dan fasilitasnya masih sempurna,” ujar Iwan.

    Selain untuk balap, sambung dia, pengelola juga mempersilahkan masyarakat berkegiatan non-sepeda di kawasan JIV.

    “Kegiatan-kegiatan lain yang rutin di kawasan Velodrome itu juga terus berjalan dan kami terus memastikan fasilitas yang disentuh langsung oleh publik di setiap kegiatan hariannya itu tidak ada masalah,” katanya.

    Adapun merujuk data hingga kuartal-IV tahun 2024, JIV telah dikunjungi sebanyak 902.446 orang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPBD hentikan sementara pencarian bocah hanyut di Kali Pesanggrahan 

    BPBD hentikan sementara pencarian bocah hanyut di Kali Pesanggrahan 

    petugas gabungan juga menyediakan sejumlah perahu karet untuk mencari korban

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah Jakarta Barat menghentikan sementara pencarian seorang bocah laki-laki berinisial R (12) yang hanyut terbawa arus di Kali Pesanggrahan, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk.

    Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah Jakarta Barat, Vitus Dwi Indarto menyebut hal itu lantaran kondisi telah gelap sehingga pencarian korban sulit dilakukan.

    “Jadi kan tadi korban hanyut itu sekitar pukul 15.30 WIB. Kemudian kita asesmen di lokasi pukul 16.30 WIB setelah dapat info. Baru dilakukan pencarian. Tapi sekarang sudah larut, jadi dihentikan sementara,” kata Vitus melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis.

    Pencarian, kata Vitus, bakal dilanjutkan Jumat pukul 06.30 WIB yang terdiri atas petugas gabungan.

    “Jadi pencarian kita lanjut esok pagi. Jadi di lokasi ada petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, Damkar, kelurahan setempat,” kata Vitus.

    Selain pendirian posko pengaduan di sekitar lokasi kejadian, petugas gabungan juga menyediakan sejumlah perahu karet untuk mencari korban.

    “Di lokasi kita sudah siaga posko, terus ada perahu karet dari masing-masing instansi yang terlibat dan peralatan pendukung lain juga sudah cukup untuk pencarian,” ungkap Vitus melanjutkan.

    Pihaknya berharap korban segera ditemukan agar keluarganya mendapat kejelasan.

    “Kita berharap saja bisa segera ditemukan,” imbuh Vitus.

    Diketahui, Seorang bocah laki-laki berinisial R (12) hanyut terbawa arus di Kali Pesanggrahan, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis sore sekitar pukul 15.30 WIB.

    Awalnya korban bersama dua orang saksi bernama Devid (14) dan Yusuf (15) tengah memasang jebakan burung di pinggiran kali.

    Korban kemudian melihat seseorang yang sedang berenang di Kali Pesanggarahan sehingga tertarik untuk ikut berenang. Namun saat berenang ternyata arus sungai deras sehingga korban hanyut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP: Presiden perintah masalah perumahan harus diselesaikan

    Menteri PKP: Presiden perintah masalah perumahan harus diselesaikan

    Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan bahwa masalah di bidang perumahan termasuk penyelesaian korban Meikarta harus benar-benar diselesaikan.

    “Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Ara mengakui bahwa pengaduan masyarakat di bidang perumahan ada begitu banyak.

    “Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional,” kata Ara.

    Kementerian PKP sendiri telah meluncurkan layanan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    “Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP,” ujar Ara.

    Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    Menteri PKP Maruarar Sirait berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta.

    Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.

    “Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud,” kata Rini.

    Pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

    Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

    Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT PAL dorong peningkatan komponen lokal hingga 50 persen

    PT PAL dorong peningkatan komponen lokal hingga 50 persen

    PT PAL memiliki upaya strategis mencapai target TKDN 50 persen yakni melalui penguatan ekosistem industri pertahanan maritim

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produknya hingga mencapai 50 persen untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memacu kemandirian industri pertahanan nasional.

    “PT PAL memiliki upaya strategis mencapai target TKDN 50 persen yakni melalui penguatan ekosistem industri pertahanan maritim,” kata Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Diana menuturkan target TKDN 50 persen di antaranya akan diwujudkan melalui kolaborasi riset dengan kalangan akademisi dan sinergi yang kuat antar pelaku industri.

    Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengarahkan jajaran kabinetnya untuk merumuskan kembali regulasi TKDN dengan pendekatan yang lebih lentur dan sesuai dengan realitas di lapangan.

    Presiden Prabowo menyoroti isu kandungan lokal bukan sekadar persoalan aturan formal melainkan juga mencakup aspek mendasar seperti kualitas pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologi.

    Menurut Diana, arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekosistem industri dalam negeri khususnya industri pertahanan.

    Ia menjelaskan ekosistem industri yang matang tidak hanya berfokus pada kemampuan produksi tetapi juga pada keberlanjutan riset dan kualitas sumber daya manusia.

    “Inilah yang akan menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan pemain aktif di kancah global,” ujarnya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP akan panggil Lippo Group terkait penyelesaian Meikarta

    Menteri PKP akan panggil Lippo Group terkait penyelesaian Meikarta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

    “Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

    “Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian,” katanya.

    Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

    “Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

    Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

    Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

    Ssalah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

    “Kami hadir berdasarkan info dari BENAR-PKP ingin mendapatkan kepastian bahwa unit Meikarta yang kami bayar dengan cash dari 2017 agar segera kami miliki secepatnya. Besar harapan kami hari ini mendapatkan jawaban terbaik untuk unit yang segera kami miliki atau uang yang sudah kami bayarkan bisa kembali,” kata Jefry.

    Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar cash.

    Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

    “Kami ingin dana yang telah kami bayarkan bisa kembali. Kami juga berterimakasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu kami mendapatkan hak kami,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenlu: Tarif AS jadi momentum ASEAN memperkuat kemandirian regional

    Wamenlu: Tarif AS jadi momentum ASEAN memperkuat kemandirian regional

    Ini adalah momentum yang sangat baik bagi ASEAN untuk menciptakan kemandirian regional yang strategis dalam bidang ekonomi.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai bahwa tarif timbal balik atau resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat kemandirian regional dalam bidang ekonomi.

    “Ini adalah momentum yang sangat baik bagi ASEAN untuk menciptakan kemandirian regional yang strategis dalam bidang ekonomi,” ujar Arif Havas dalam “Public Forum: Regional Response to Trump 2.0” yang digelar oleh CSIS Indonesia, dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Havas menyampaikan bahwa kontribusi AS dalam perdagangan global berkisar di angka 14-15,5 persen. Berdasarkan hal tersebut, Havas menyoroti potensi 80 persen aktivitas perdagangan global yang bisa dieksplore di luar AS.

    Selain itu, Havas juga menyoroti nilai perdagangan global AS yang berada di kisaran 400 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.811 triliun (kurs Rp17.027,72).

    “Menariknya, perdagangan antar-ASEAN pada 2024 itu mencapai 759 miliar dolar AS (Rp12.924 triliun),” kata Havas.

    Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan antar-negara anggota ASEAN berjalan dengan sangat baik, bahkan melebihi kontribusi yang dimiliki oleh AS di tingkat global.

    Maka dari itu, Havas menilai penting bagi ASEAN memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kemandirian regional.

    “Mungkin, kami perlu meninjau kembali atau setidaknya mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN,” ujarnya lagi.

    Havas menyampaikan bahwa ASEAN harus belajar dari Uni Eropa ihwal bagaimana negara-negara barat tersebut meniadakan hambatan perdagangan antarnegara anggota.

    Meskipun pasar internal Uni Eropa jauh lebih maju dibandingkan ASEAN, kata dia, namun ada baiknya bagi ASEAN untuk memiliki mekanisme perdagangan yang serupa dengan Uni Eropa.

    Wabilkhusus, mekanisme untuk mempermudah pergerakan orang, pergerakan barang, dan pergerakan jasa di dalam ASEAN.

    “Ini (memperkuat independensi regional) sangat memungkinkan. Saya meyakini dalam ASEAN sendiri, kita harus melihat peluang-peluang itu dan menemukan jalan untuk memperdalam ini,” kata Havas.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi itu, hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025