Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mengusulkan skema visa baru kepada pemerintah pusat untuk mempermudah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke provinsi tersebut pada 2025.

    Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti menyatakan sejak 2024, Pemprov Kepri sudah mendorong relaksasi visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

    “Tahun lalu kami berhasil mendapatkan dua skema baru, yakni akses masuk untuk pemegang permanent resident (PR) Singapura dan visa pendek dengan tarif Rp250 ribu. Ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, Pemprov Kepri kini mengusulkan agar warga negara asing yang tinggal, bekerja, dan belajar di Singapura juga diberikan kebijakan bebas visa untuk masuk ke Kepri.

    Usulan tersebut telah diajukan ke pihak pemerintah pusat melalui kementerian yang bersangkutan, dan mendapat respons positif.

    “Sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Harapannya tahun ini bisa terealisasi, dengan nama dan bentuk yang mungkin berbeda, seperti student pass, independent pass, atau lainnya. Yang penting adalah kemudahan akses itu hadir untuk Kepri,” kata Guntur.

    Menurutnya, posisi geografis Kepri yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini layak mendapatkan kebijakan khusus.

    Terbukti, pada akhir 2024, dengan adanya fasilitas bebas visa PR dan visa pendek, angka kunjungan wisatawan meningkat drastis.

    “Target kami di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 1,47 juta wisman dan wisnus, namun realisasinya hampir menyentuh 1,7 juta kunjungan. Ini berkat stimulus pusat dan kerja sama daerah dalam memudahkan akses masuk ke Kepri,” tambahnya.

    Selain kebijakan visa, Pemprov Kepri juga akan terus mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif dan modern.

    “Jika akses dimudahkan, hal lain juga kami upayakan seperti untuk akses telekomunikasi, fasilitas untuk penyandang disabilitas, mengoperasikan autogate di pintu-pintu masuk dan pembayaran digital. Kami kemas program ini dalam inisiatif Kepri Easy Access,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PTPP berkomitmen hadirkan proyek berkelanjutan melalui PLTB Tolo

    PTPP berkomitmen hadirkan proyek berkelanjutan melalui PLTB Tolo

    Jakarta (ANTARA) – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berkomitmen menghadirkan proyek-proyek berkelanjutan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo yang telah beroperasi penuh sejak 20 Agustus 2019.

    Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menjelaskan inovasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan proyek-proyek berkelanjutan dengan teknologi terkini.

    “PLTB Tolo terdiri dari 20 turbin kincir angin dengan tinggi masing-masing 133 meter dan baling-baling sepanjang 63 meter, yang memanfaatkan kecepatan angin 6-8 m/s untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan,” ujar Joko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Joko menambahkan, dengan total investasi sebesar Rp375 miliar, proyek ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mencapai target bauran energi terbarukan serta mendukung ketahanan energi nasional.

    Dengan inovasi dan teknologi yang diterapkan, PLTB Tolo menjadi bukti nyata bagaimana energi terbarukan dapat dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

    PTPP kembali mencatatkan pencapaian gemilang dalam sektor energi terbarukan melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo, yang kini telah beroperasi penuh sejak 20 Agustus 2019.

    Dengan kapasitas 72 MW, proyek ini tidak hanya menjadi solusi energi hijau bagi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, tetapi juga menampilkan sejumlah inovasi yang meningkatkan efisiensi operasional serta stabilitas pasokan listrik nasional.

    Salah satu inovasi utama yang diterapkan dalam proyek ini adalah penyambungan Transmission Line 150 kV ke dalam jaringan PLN tanpa melakukan shutdown.

    Teknologi ini memungkinkan pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik dilakukan tanpa menghentikan operasi sistem, sehingga meminimalkan risiko gangguan dan memastikan kontinuitas suplai energi.

    Langkah ini menjadi pencapaian signifikan dalam efisiensi operasional sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

    Selain itu, proyek ini juga menerapkan casting template dalam pemasangan underground cable, yang berfungsi untuk memastikan penempatan kabel bawah tanah dengan presisi terhadap orientasi Wind Turbine Generator (WTG).

    Pendekatan ini meningkatkan akurasi instalasi, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur kelistrikan.

    Manfaat dari pembangunan proyek PLTB Tolo ini dapat dirasakan secara langsung oleh Masyarakat sekitar, dan tentunya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Dana asing keluar dari pasar saham Rp29,92 triliun hingga Maret

    OJK: Dana asing keluar dari pasar saham Rp29,92 triliun hingga Maret

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mencatat, modal asing keluar bersih dari pasar saham di Indonesia per 27 Maret 2025 mencapai Rp29,92 triliun secara year-to-date (ytd).

    “Non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp8,02 triliun month-to-date (mtd), dan year-to-date itu masih terdapat net sell sebesar Rp29,92 triliun,” kata Inarno dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Adapun nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.126 triliun atau naik 2,27 persen mtd, namun secara ytd turun sebesar 9,80 persen.

    Di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global, pasar saham domestik ditutup sebesar 3,83 persen mtd pada 27 Maret 2025 ke level 6.510,62 atau ytd melemah sebesar 8,04 persen.

    Sejak pembukaan pasar saham pasca libur Lebaran pada 8 April 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara day-to-day (dtd) mengalami penurunan sebesar 7,9 persen dari 6.510 ke level 5.996, dan sempat mengalami halting selama 30 menit pada pukul 09.00 WIB.

    “Namun demikian, tekanan sedikit berkurang pada 9 April di mana day-to-date mencatatkan -0,47 persen atau di level 5.967. Dan di hari kemarin pada 10 April 2025 tercatat hasil positif, di mana closing IHSG pada level 6.254 atau secara day-to-day naik sebesar 4,79 persen, walaupun secara year-to-date masih turun sebesar 11,67 persen,” kata Inarno.

    Di pasar obligasi, selama bulan Maret, indeks pasar obligasi ICBI melemah 0,17 persen mtd atau naik 1,75 persen ytd ke level 399,54. Investor non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp0,43 triliun secara mtd atau net sell sebesar Rp1,41 triliun secara ytd.

    Di industri pengelolaan investasi, nilai asset under management (AUM) tercatat sebesar Rp811,97 triliun pada 27 Maret 2025 atau naik sebesar 0,45 persen mtd walaupun secara ytd masih turun sebesar 3,71 persen. Reksadana tercatat net subscription sebesar Rp0,92 triliun rupiah secara mtd dan secara ytd net subscription sebesar Rp1,35 triliun.

    Selanjutnya, Inarno juga mencatat bahwa penghimpunan dana (fundraising) di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp57,68 triliun, di mana Rp3,24 triliun di antaranya merupakan fundraising dari lima emiten baru.

    Untuk penghimpunan dana pada securities crowdfunding (SCF), sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 26 Maret 2025, telah terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 785 penerbitan efek dari 503 penerbit.

    Apabila dilihat dari pemodal, tercatat ada 177.717 pemodal. Kemudian, total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebesar Rp1,49 triliun, hampir mendekati Rp1,5 triliun.

    Pada derivatif keuangan, sejak 10 Januari hingga 31 Maret 2025, tercatat 31 pelaku dan 5 penyelenggara yang telah mendapatkan izin prinsip dari OJK serta tercatat volume transaksi derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek sebesar 571.610 juta lot dan akumulasi nilai sebesar Rp710,63 triliun sejak 2 Januari 2025 hingga 31 Maret 2025.

    Sedangkan untuk perkembangan bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 27 Maret 2025, tercatat 111 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.598.693 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar Rp77,91 miliar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK dukung langkah pemerintah untuk lakukan negosiasi tarif dengan AS

    OJK dukung langkah pemerintah untuk lakukan negosiasi tarif dengan AS

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait pengenaan tarif resiprokal serta memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Langkah ini dilakukan terutama dalam upaya untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, OJK telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau buyback saham tanpa melalui RUPS.

    Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

    “Kebijakan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertujuan memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas tinggi serta meningkatkan kepercayaan investor yang kami perkirakan akan dilaksanakan program buyback itu dalam waktu dekat,” kata Mahendra.

    Selain itu, imbuh Mahendra, OJK juga melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek yang berlaku sampai dengan enam bulan.

    Mempertimbangkan perkembangan bursa saham global dan regional yang mengalami tekanan pasca pengumuman tarif resiprokal serta mengantisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,

    Ia menambahkan, OJK melalui bursa efek pada 7 April 2025 juga menempuh kebijakan berupa penyesuaian batasan trading halt dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang signifikan pada satu hari bursa yang sama serta penyesuaian batasan auto rejection bawah saham.

    “OJK senantiasa memonitor perkembangan pasar keuangan dan diharapkan dengan berbagai kebijakan yang diambil dan koordinasi yang erat dengan para stakeholders dapat dilakukan dengan baik agar mampu memitigasi dampak peningkatan risiko ketidakpastian global dari pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat,” kata Mahendra.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Grab klarifikasi perbedaan nominal pemberian BHR ke mitra driver

    Grab klarifikasi perbedaan nominal pemberian BHR ke mitra driver

    karena yang diberikan adalah bonus hari raya, yang mempertimbangkan keaktifan mitra

    Jakarta (ANTARA) – Chief of Public Affair Grab Indonesia Tirza Munusamy memberikan klarifikasi terkait nominal pemberian bonus hari raya (BHR) bagi mitra pengemudinya yang beragam, mulai dari Rp50 ribu-Rp1,6 juta.

    Saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Kamis, Tirza mengatakan pemberian nominal BHR untuk mitra pengemudinya ini mengedepankan nilai keaktifan, produktivitas, dan semangat berbagi.

    “Sebetulnya yang sudah kami lakukan dari Grab itu sudah sesuai dengan apa yang diimbau oleh Presiden, karena yang diberikan adalah bonus hari raya, yang mempertimbangkan keaktifan mitra,” kata Tirza.

    Dengan mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan, nilai BHR yang diberikan untuk mitra pengemudi roda empat berkisar antara Rp50.000-Rp1.600.000, sementara bagi mitra pengemudi roda dua berkisar antara Rp50.000-Rp850.000.

    Di luar kategori tersebut, Tirza mengatakan arahan dari imbauan pemerintah adalah sesuai kemampuan finansial masing-masing perusahaan aplikasi.

    “Jadi, yang kami lakukan sebetulnya dengan nominal sisanya itu adalah berdasarkan semangat berbagi, supaya lebih banyak mitra pengemudi yang bisa dapat (BHR),” kata Tirza.

    “Karena sebenarnya pilihannya cuma dua. Nominalnya besar tapi orang yang dapat (BHR) sedikit, atau nominalnya macam-macam termasuk yang kecil supaya yang dapat (BHR) bisa lebih banyak,” ujar dia.

    Adapun Tirza mengatakan Grab Indonesia telah merampungkan distribusi BHR kepada hampir 500 ribu mitra pengemudi yang memenuhi kriteria.

    Tak hanya mengedepankan produktivitas dan keaktifan mitra dalam menerima dan menyelesaikan pesanan, pertimbangan terkait besaran BHR yang diterima mitra pengemudi juga berdasarkan kedisiplinan mitra dalam mematuhi Kode Etik Grab, hingga penilaian dan umpan balik dari pelanggan.

    “Di sini, semangatnya adalah untuk mereka yang memang memberikan pelayanan mumpuni kepada para pengguna, bisa mendapat (BHR) sesuai dengan arahan Presiden yaitu (berdasarkan) keaktifan mitra pengemudi,” kata Tirza.

    Lebih lanjut, Tirza mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dengan Kemnaker hari ini.

    Namun, ia menekankan bahwa tidak mungkin BHR diberikan kepada semua mitra pengemudi yang terdaftar.

    “Kami sudah mengkomunikasikan ini sebelum pelaksanaan BHR, karena itu secara finansial adalah hal yang mustahil,” kata Tirza.

    “Dan, memang secara adil, kalau mau memberikan apresiasi, maka kepada mitra pengemudi yang memang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Maret 2025 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian global.

    “Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat (AS) yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang semakin cenderung meningkat.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan 3,1 persen dan 3 persen pada tahun 2026, utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan.

    “OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di tahun ini. Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan,” kata Mahendra.

    Untuk PDB AS pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4 persen. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed bahwa PDB AS akan terkontraksi.

    Data aktivitas ekonomi di AS cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2 persen. The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) hanya 1 hingga 2 kali di tahun 2025.

    Untuk prakiraan Tiongkok, pemerintah meluncurkan stimulus mendorong konsumsi dengan sisi demand yang menunjukkan indikasi perbaikan permintaan antara lain peningkatan pada penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor.

    Untuk Indonesia di domestik, pada Maret 2025 kembali terjadi inflasi indeks harga konsumen (IHK) yang terjaga baik sebesar 1,03 persen year on year (yoy).

    Inflasi inti pada Februari cukup terkendali yaitu 2,48 persen yang menunjukkan permintaan domestik cukup baik, namun perlu dicermati beberapa indikator permintaan yang termoderasi.

    Kinerja perekonomian nasional masih solid sejalan juga dengan hasil peninjauan berkala dari lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlook stabil. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

    “Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” kata Mahendra.

    Saat ini, ujar Mahendra, rating Indonesia dan posisi indikator kerentanan eksternal yang biasa digunakan menilai daya tahan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara menunjukkan kondisi yang relatif baik dibandingkan peer countries.

    Hal itu tercermin baik dari sisi defisit fiskal Indonesia yang adalah 2,29 persen, kalau dibandingkan dengan India 7,8 persen, Turki 5,2 persen. Lalu rasio utang luar negeri terhadap PDB untuk Indonesia 30,42 persen, India 19,3, persen, Turki 43,9 persen.

    Adapun transaksi neraca berjalan terhadap PDB, untuk Indonesia rasionya surplus 0,63 persen, untuk India defisit atau negatif 1,1 persen, dan Turki negatif 2,2 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah berpotensi menguat seiring kekhawatiran resesi di AS

    Rupiah berpotensi menguat seiring kekhawatiran resesi di AS

    Jakarta (ANTARA) – Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang anjlok ke level terendah sejak Juli 2023.

    “Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang anjlok ke level terendah dalam sejak Juli 2023 oleh kekhawatiran resesi di AS dari perang dagang eskalasi tarif AS-China,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan tarif impor AS terhadap China menjadi 145 persen dari sebelumnya 125 persen.

    Pada awalnya, Trump menaikkan tarif impor ke China menjadi sebesar 104 persen, yang dibalas oleh Presiden China Xi Jinping dengan total penetapan tarif impor sebesar 84 persen terhadap produk AS.

    Kemudian, pada Rabu (10/4/2025), AS kembali menaikkan tarif impor dari China menjadi sebesar 125 persen di tengah penundaan tarif resiprokal terhadap berbagai negara.

    Memasuki Kamis (11/4/2025), Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

    Adanya perang tarif meningkatkan kekhawatiran resesi di AS dengan perkiraan 65 persen dari Goldman Sachs dan JP Morgan 60 persen.

    Dolar AS juga tertekan peningkatan prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang menyusul data inflasi bulanan AS tercatat menurun dari sebelumnya 0,2 persen month to month (mtm) menjadi minus 0,1 persen (mtm). Begitu pula dengan inflasi tahunan yang turun dari sebelumnya 2,8 persen year on year (yoy) menjadi 2.4 persen (yoy).

    Berdasarkan polling CME FedWatch, lebih dari 50 persen menduga The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 75-100 basis points (bps).

    “Namun, penguatan (rupiah) diperkirakan akan terbatas di tengah sentimen risk off di pasar ekuitas,” ujar Lukman.

    Mengacu berbagai faktor tersebut, kurs rupiah diperkirakan berkisar Rp16.700-Rp16.900 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp16.805 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.823 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga emas Antam pada 11 April terus melonjak, kini Rp1,889 juta/gr

    Harga emas Antam pada 11 April terus melonjak, kini Rp1,889 juta/gr

    Jakarta (ANTARA) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia mengalami lonjakan sebesar Rp43.000 dari hari sebelumnya. Kini, Jumat, harga emas buatan Antam dibanderol Rp1.889.000 dari semula Rp1.846.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut meroket menjadi Rp1.739.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp994.500.

    – ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.889.000.

    – ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.718.000.

    – ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.552.000.

    – ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.220.000.

    – ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.385.000.

    – ⁠Harga emas 25 gram: Rp45.837.000.

    – ⁠Harga emas 50 gram: Rp91.595.000.

    – ⁠Harga emas 100 gram: Rp183.112.000.

    – ⁠Harga emas 250 gram: Rp457.515.000.

    – ⁠Harga emas 500 gram: Rp914.820.000.

    – ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.829.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar ekonomi Unand jelaskan efek domino tarif impor Presiden Trump

    Pakar ekonomi Unand jelaskan efek domino tarif impor Presiden Trump

    Padang (ANTARA) – Pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Hefrizal Handra menjelaskan dampak atau efek domino imbas kebijakan tarif impor (resiprokal) yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia.

    “Yang pasti penurunan permintaan global akan memukul sejumlah sektor utama di Indonesia,” kata Hefrizal Handra di Padang, Jumat.

    Industri manufaktur berorientasi ekspor, pertambangan, transportasi-logistik serta investasi dan konstruksi menjadi yang paling rentan terhadap guncangan tarif ini.

    “Ketika volume perdagangan internasional menurun, bukan hanya ekspor yang terganggu tetapi sentimen investasi pun ikut goyah,” jelas Hefrizal.

    Meskipun demikian, menurutnya, tidak semua sektor mengalami tekanan imbas tarif impor Presiden Trump. Beberapa sektor yang fokus pada pasar domestik seperti pertanian, e-commerce dan pariwisata lokal justru menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi.

    “Ini membuka peluang untuk diversifikasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” ujar dia.

    Wakil Rektor II Unand Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset tersebut menyebut meskipun terdapat tekanan eksternal yang meningkat, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif kokoh.

    Cadangan devisa nasional mencatatkan posisi di atas 135 miliar dolar AS atau setara lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek. Inflasi terkendali dalam rentang 2,5 persen hingga 3 persen serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto tetap di bawah 40 persen. Kendati demikian, lulusan University of Birmingham tersebut tetap mengingatkan risiko krisis tidak dapat diabaikan begitu saja.

    “Jika ketidakpastian berlarut dan kepercayaan investor menurun drastis, arus modal keluar bisa terjadi yang pada akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah,” ujar Hefrizal mengingatkan.

    Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan solusi yang bisa dijalankan pemerintah menyikapi kondisi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi fiskal, dorongan untuk mempercepat belanja infrastruktur, pendidikan dan perlindungan sosial dinilai strategis untuk menstimulasi permintaan domestik. Namun, perlu kewaspadaan agar defisit anggaran tetap terkendali, terutama jika pelemahan ekonomi global berdampak pada penerimaan pajak.

    Di sisi moneter, Bank Indonesia dituntut untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar yang terukur dan pengelolaan cadangan devisa yang bijak. Penyesuaian suku bunga juga harus dilakukan dengan cermat untuk menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan serta menjaga stabilitas harga.

    “Koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci. Tanpa itu, respons kita bisa tidak sinkron dan justru memperbesar volatilitas,” jelas dia.

    Ia menambahkan di tengah badai kebijakan proteksionis global, strategi kebijakan Indonesia tidak cukup hanya bersifat reaktif. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan jangka menengah yang adaptif, komunikasi kebijakan yang konsisten serta penguatan basis ekonomi domestik untuk memperkuat ketahanan nasional.

    “Kebijakan tarif Trump mungkin dibuat demi menyehatkan ekonomi Amerika, namun dampaknya telah merambat melintasi batas negara. Indonesia harus bersiap, tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit lebih tangguh dalam peta ekonomi global yang terus berubah,” ujar dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, Jumat.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025