Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Manokwari Papua Barat beri bantuan dana stimulan kepada 178 UMKM

    Manokwari Papua Barat beri bantuan dana stimulan kepada 178 UMKM

    Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat memberikan bantuan berupa dana stimulan kepada 178 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

    Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Herman Rona di Manokwari, Jumat, mengatakan bahwa bantuan dana stimulan yang disalurkan kepada pelaku UMKM mencapai Rp984 juta.

    “Bantuan dana stimulan diberikan bervariasi sesuai dengan jenis usaha pelaku UMKM. Sebanyak 50 orang mendapatkan Rp10 juta, 50 orang mendapatkan Rp5 juta dan sisanya sebanyak 78 orang mendapatkan Rp3 juta,” katanya.

    Bantuan dana stimulan tersebut merupakan bagian dari program prioritas untuk 100 hari kerja Bupati Manokwari 2025-2030 Hermus Indou dan Wakil Bupati H. Mugiyono untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di daerahnya.

    Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM yang benar-benar aktif menjalankan usahanya.

    Pihaknya telah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap lebih dari 1.700 pelaku UMKM di Manokwari untuk pemberian bantuan dana stimulan tersebut.

    Keaktifan pelaku UMKM diverifikasi dengan melihat langsung kondisi usaha di lapangan dan mereka yang bisa membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban siap diberikan bantuan.

    Setelah diberi bantuan, Pemkab Manokwari juga melakukan evaluasi hingga tahun depan untuk melihat apakah usahanya sudah berkembang atau tidak.

    “Kita harus membuat target pengembangan skala. Kalau UMKM mengalami peningkatan dan berkembang dia akan kembali mendapatkan bantuan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Bank Papua untuk menyalurkan bantuan tersebut.

    Bantuan dana stimulan dari rekening pemda langsung ditransfer kepada pelaku UMKM dan tidak melewati dinas.

    Jika ada peningkatan saldo di rekening menandakan pelaku UMKM tersebut aktif menjalankan usahanya.

    Menurutnya bahwa pemberian dana stimulan dilakukan pemerintah agar pelaku UMKM di Manokwari bisa terus mengembangkan usahanya.

    Diharapkan dengan tumbuhnya pelaku UMKM di Manokwari maka perekonomian masyarakat juga meningkat.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wagub NTT sebut PLBN Napan gerbang pertumbuhan ekonomi

    Wagub NTT sebut PLBN Napan gerbang pertumbuhan ekonomi

    Kupang, NTT (ANTARA) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menyebutkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, yang berlokasi di Kabupaten Kupang, NTT, dan baru beroperasi, menjadi pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “PLBN Napan selain sebagai simbol kedaulatan negara, juga pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya di Kupang, NTT, Jumat.

    PLBN Napan menjadi pos batas keempat yang ada di NTT dan berbatasan dengan Timor Leste, setelah Mota Ain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

    Napan merupakan PLBN yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan Enclave Timor Leste yakni Distrik Oeccusi.

    Dia menambahkan dengan adanya PLBN Napan menunjukkan NTT punya tanggung jawab besar, untuk kejayaan bangsa dan kebangkitan ekonomi Indonesia di kawasan timur.

    “Provinsi NTT sebagai salah satu garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan negara, bukan hanya benteng kedaulatan, tetapi juga ujung tombak ekonomi, penghubung antarbangsa dan wajah persahabatan Indonesia,” ujar dia.

    Pembangunan infrastruktur perbatasan seperti PLBN, diyakini Johni, mendukung konektivitas antarwilayah untuk peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas antardaerah maupun negara.

    Hal ini, ujar dia, akan berdampak positif dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

    “Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, PLBN juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara,” tegasnya.

    Mantan Kapolda NTT itu juga mengatakan bahwa keberadaan PLBN yang memadai akan memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara lainnya,

    Johni berharap dengan beroperasinya Napan, maka pembangunan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, PLBN Haumeniana di Kabupaten TTU dan PLBN Turiskain di Kabupaten Belu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk segera dibangun, sehingga dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerahnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSI fokus optimalkan ekosistem pasar dengan garap transaksi ritel UMKM

    BSI fokus optimalkan ekosistem pasar dengan garap transaksi ritel UMKM

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) fokus mengoptimalkan transaksi ritel pada pasar tradisional dengan menggarap klaster atau ekosistem pasar untuk memperkuat inklusi keuangan syariah pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

    Direktur Distribution & Sales BSI Anton Sukarna dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pasar adalah salah satu pusat ekonomi masyarakat pada tataran akar rumput.

    Penguatan melalui pemberdayaan ekosistem pasar dinilai akan semakin memperkokoh ketahanan ekonomi masyarakat dengan instrumen keuangan syariah.

    “Saat ini BSI menyasar pasar untuk membangun ekosistem halal yang nantinya akan terhubung dari hulu hingga hilir mulai produksi hingga penjualan di pasar,” ujarnya.

    Pasar menjadi salah satu pusat ekonomi daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi. Pasar Beringharjo Yogyakarta menjadi yang pertama sebagai wujud ekosistem pasar, mengingat Yogyakarta sebagai kota wisata dan menjadi destinasi wisata nasional.

    Anton menjelaskan, ada beberapa potensi layanan perbankan syariah dari BSI yang akan terus dikembangkan di pasar, di antaranya BSI Agen, QRIS dan EDC.

    Hal itu bertujuan pula mendorong transaksi keuangan syariah digital agar masyarakat lebih aman, cepat dan mudah dalam bertransaksi.

    Dengan demikian, kata Anton, inklusi pun akan meningkat seiring dengan semakin luasnya akses layanan yang bisa digunakan seluruh segmen nasabah.

    Ditambah lagi minat dan preferensi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dan perbankan syariah.

    “Kami akan optimalkan potensi transaksi melalui BSI Agen, QRIS dan EDC untuk digitalisasi transaksi di pasar,” katanya.

    Selain itu juga BSI terus mengedukasi investasi emas bagi pedagang dan wirausaha, serta pembiayaan untuk perputaran modal usaha sesuai segmen yakni mikro, maupun kecil dan menengah.

    Total merchant QRIS BSI di area Yogyakarta sudah sekitar 21.000. Dengan total transaksi hingga Maret Rp16,3 miliar dan jumlah transaksi lebih dari 3.500 per merchant, sedangkan total number of account (NOA) wirausaha di sana 4.545 nasabah.

    “Segmen usaha didominasi oleh pedagang besar dan eceran, wirausaha makanan dan minuman, sosial budaya dan kerajinan,” katanya.

    Melalui pemberdayaan klaster pasar ia berharap agar inklusi jasa keuangan dan perbankan syariah di tataran pelaku ekonomi akar rumput semakin tumbuh dan kian kuat.

    Hal tersebut sejalan dengan upaya BSI menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu katalis pembangunan ekonomi nasional.

    Terlebih pelaku UMKM memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Mengutip data Kemenko Perekonomian, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terlihat dari kontribusinya yang mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja di seluruh Indonesia.

    BSI selama ini terus memacu pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. Hingga Februari 2025 BSI mencatat penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM sebesar Rp52,09 triliun, meningkat 12,69 persen secara tahunan.

    Angka tersebut disalurkan kepada lebih dari 360 ribu nasabah yang tersebar di Tanah Air. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BSI sebesar Rp97,45 triliun atau 34,58 persen, dimana angka ini melampaui target yang ditetapkan oleh regulator.

    “Kita semua tahu bahwa pelaku UMKM termasuk yang masuk ekosistem pasar itu adalah tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu harus dijaga secara berkelanjutan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi syariah,” katanya.

    Selain itu, untuk mendorong transaksi ritel secara digital perseroan juga memacu pertumbuhan EDC, dan QRIS BSI.

    Hingga 2024, total merchant QRIS BSI di seluruh Indonesia mencapai 448.000 dengan jumlah transaksi mencapai 42,9 juta transaksi dan nilai transaksi Rp3,5 triliun.

    Sedangkan merchant EDC BSI mencapai 13.000 dengan jumlah transaksi pada periode tersebut mencapai 1,3 juta transaksi. Adapun nilai atau volume transaksinya Rp551 miliar.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • 21 emiten antusias gelar buyback tanpa RUPS senilai Rp14,97 triliun

    21 emiten antusias gelar buyback tanpa RUPS senilai Rp14,97 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat sebanyak 21 perusahaan tercatat (emiten) yang antusias melaksanakan buyback (pembelian kembali) tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di tengah volatilitas pasar saham domestik maupun global saat ini.

    Sebanyak 21 emiten itu diperkirakan akan mengalokasikan total anggaran untuk melangsungkan buyback tanpa RUPS senilai Rp14,97 triliun.

    “Hingga 9 April 2025, terdapat 21 emiten yang berencana untuk melakukan relaksasi kebijakan buyback tanpa RUPS, dengan total nilai anggaran perkiraan alokasi dana buyback sebesar Rp14,97 triliun,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, Jumat.

    Dari 21 emiten itu, Ia mengungkapkan sebanyak 15 emiten telah melangsungkan buyback tanpa RUPS dengan realisasi anggaran buyback senilai Rp429,72 miliar, atau baru sebesar 2,87 persen dari total perkiraan anggaran yang senilai Rp14,97 triliun.

    “Terdapat 15 dari 21 emiten yang telah melakukan pelaksanaan buyback tanpa RUPS dengan nilai realisasi sebesar Rp429,72 miliar (2,87 persen),” ujar Nyoman.

    Nyoman memastikan BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus melakukan monitoring terkait perkembangan pasar untuk mengambil respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar.

    “OJK dan BEI terus melakukan monitoring atas perkembangan pasar untuk mengambil respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar,” ujar Nyoman.

    Sebelumnya, OJK bersama BEI telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan buyback tanpa RUPS pada 17 Maret 2025 lalu, di tengah volatilitas yang terjadi di pasar saham Indonesia.

    Sesuai Pasal 7 Peraturan OJK (POJK) 13/2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa memperoleh persetujuan RUPS.

    Pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mengusulkan skema visa baru kepada pemerintah pusat untuk mempermudah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke provinsi tersebut pada 2025.

    Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti menyatakan sejak 2024, Pemprov Kepri sudah mendorong relaksasi visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

    “Tahun lalu kami berhasil mendapatkan dua skema baru, yakni akses masuk untuk pemegang permanent resident (PR) Singapura dan visa pendek dengan tarif Rp250 ribu. Ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, Pemprov Kepri kini mengusulkan agar warga negara asing yang tinggal, bekerja, dan belajar di Singapura juga diberikan kebijakan bebas visa untuk masuk ke Kepri.

    Usulan tersebut telah diajukan ke pihak pemerintah pusat melalui kementerian yang bersangkutan, dan mendapat respons positif.

    “Sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Harapannya tahun ini bisa terealisasi, dengan nama dan bentuk yang mungkin berbeda, seperti student pass, independent pass, atau lainnya. Yang penting adalah kemudahan akses itu hadir untuk Kepri,” kata Guntur.

    Menurutnya, posisi geografis Kepri yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini layak mendapatkan kebijakan khusus.

    Terbukti, pada akhir 2024, dengan adanya fasilitas bebas visa PR dan visa pendek, angka kunjungan wisatawan meningkat drastis.

    “Target kami di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 1,47 juta wisman dan wisnus, namun realisasinya hampir menyentuh 1,7 juta kunjungan. Ini berkat stimulus pusat dan kerja sama daerah dalam memudahkan akses masuk ke Kepri,” tambahnya.

    Selain kebijakan visa, Pemprov Kepri juga akan terus mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif dan modern.

    “Jika akses dimudahkan, hal lain juga kami upayakan seperti untuk akses telekomunikasi, fasilitas untuk penyandang disabilitas, mengoperasikan autogate di pintu-pintu masuk dan pembayaran digital. Kami kemas program ini dalam inisiatif Kepri Easy Access,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PTPP berkomitmen hadirkan proyek berkelanjutan melalui PLTB Tolo

    PTPP berkomitmen hadirkan proyek berkelanjutan melalui PLTB Tolo

    Jakarta (ANTARA) – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berkomitmen menghadirkan proyek-proyek berkelanjutan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo yang telah beroperasi penuh sejak 20 Agustus 2019.

    Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menjelaskan inovasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan proyek-proyek berkelanjutan dengan teknologi terkini.

    “PLTB Tolo terdiri dari 20 turbin kincir angin dengan tinggi masing-masing 133 meter dan baling-baling sepanjang 63 meter, yang memanfaatkan kecepatan angin 6-8 m/s untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan,” ujar Joko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Joko menambahkan, dengan total investasi sebesar Rp375 miliar, proyek ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mencapai target bauran energi terbarukan serta mendukung ketahanan energi nasional.

    Dengan inovasi dan teknologi yang diterapkan, PLTB Tolo menjadi bukti nyata bagaimana energi terbarukan dapat dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

    PTPP kembali mencatatkan pencapaian gemilang dalam sektor energi terbarukan melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo, yang kini telah beroperasi penuh sejak 20 Agustus 2019.

    Dengan kapasitas 72 MW, proyek ini tidak hanya menjadi solusi energi hijau bagi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, tetapi juga menampilkan sejumlah inovasi yang meningkatkan efisiensi operasional serta stabilitas pasokan listrik nasional.

    Salah satu inovasi utama yang diterapkan dalam proyek ini adalah penyambungan Transmission Line 150 kV ke dalam jaringan PLN tanpa melakukan shutdown.

    Teknologi ini memungkinkan pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik dilakukan tanpa menghentikan operasi sistem, sehingga meminimalkan risiko gangguan dan memastikan kontinuitas suplai energi.

    Langkah ini menjadi pencapaian signifikan dalam efisiensi operasional sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

    Selain itu, proyek ini juga menerapkan casting template dalam pemasangan underground cable, yang berfungsi untuk memastikan penempatan kabel bawah tanah dengan presisi terhadap orientasi Wind Turbine Generator (WTG).

    Pendekatan ini meningkatkan akurasi instalasi, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur kelistrikan.

    Manfaat dari pembangunan proyek PLTB Tolo ini dapat dirasakan secara langsung oleh Masyarakat sekitar, dan tentunya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Dana asing keluar dari pasar saham Rp29,92 triliun hingga Maret

    OJK: Dana asing keluar dari pasar saham Rp29,92 triliun hingga Maret

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mencatat, modal asing keluar bersih dari pasar saham di Indonesia per 27 Maret 2025 mencapai Rp29,92 triliun secara year-to-date (ytd).

    “Non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp8,02 triliun month-to-date (mtd), dan year-to-date itu masih terdapat net sell sebesar Rp29,92 triliun,” kata Inarno dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Adapun nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.126 triliun atau naik 2,27 persen mtd, namun secara ytd turun sebesar 9,80 persen.

    Di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global, pasar saham domestik ditutup sebesar 3,83 persen mtd pada 27 Maret 2025 ke level 6.510,62 atau ytd melemah sebesar 8,04 persen.

    Sejak pembukaan pasar saham pasca libur Lebaran pada 8 April 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara day-to-day (dtd) mengalami penurunan sebesar 7,9 persen dari 6.510 ke level 5.996, dan sempat mengalami halting selama 30 menit pada pukul 09.00 WIB.

    “Namun demikian, tekanan sedikit berkurang pada 9 April di mana day-to-date mencatatkan -0,47 persen atau di level 5.967. Dan di hari kemarin pada 10 April 2025 tercatat hasil positif, di mana closing IHSG pada level 6.254 atau secara day-to-day naik sebesar 4,79 persen, walaupun secara year-to-date masih turun sebesar 11,67 persen,” kata Inarno.

    Di pasar obligasi, selama bulan Maret, indeks pasar obligasi ICBI melemah 0,17 persen mtd atau naik 1,75 persen ytd ke level 399,54. Investor non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp0,43 triliun secara mtd atau net sell sebesar Rp1,41 triliun secara ytd.

    Di industri pengelolaan investasi, nilai asset under management (AUM) tercatat sebesar Rp811,97 triliun pada 27 Maret 2025 atau naik sebesar 0,45 persen mtd walaupun secara ytd masih turun sebesar 3,71 persen. Reksadana tercatat net subscription sebesar Rp0,92 triliun rupiah secara mtd dan secara ytd net subscription sebesar Rp1,35 triliun.

    Selanjutnya, Inarno juga mencatat bahwa penghimpunan dana (fundraising) di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp57,68 triliun, di mana Rp3,24 triliun di antaranya merupakan fundraising dari lima emiten baru.

    Untuk penghimpunan dana pada securities crowdfunding (SCF), sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 26 Maret 2025, telah terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 785 penerbitan efek dari 503 penerbit.

    Apabila dilihat dari pemodal, tercatat ada 177.717 pemodal. Kemudian, total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebesar Rp1,49 triliun, hampir mendekati Rp1,5 triliun.

    Pada derivatif keuangan, sejak 10 Januari hingga 31 Maret 2025, tercatat 31 pelaku dan 5 penyelenggara yang telah mendapatkan izin prinsip dari OJK serta tercatat volume transaksi derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek sebesar 571.610 juta lot dan akumulasi nilai sebesar Rp710,63 triliun sejak 2 Januari 2025 hingga 31 Maret 2025.

    Sedangkan untuk perkembangan bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 27 Maret 2025, tercatat 111 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.598.693 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar Rp77,91 miliar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK dukung langkah pemerintah untuk lakukan negosiasi tarif dengan AS

    OJK dukung langkah pemerintah untuk lakukan negosiasi tarif dengan AS

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait pengenaan tarif resiprokal serta memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Langkah ini dilakukan terutama dalam upaya untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, OJK telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau buyback saham tanpa melalui RUPS.

    Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

    “Kebijakan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertujuan memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas tinggi serta meningkatkan kepercayaan investor yang kami perkirakan akan dilaksanakan program buyback itu dalam waktu dekat,” kata Mahendra.

    Selain itu, imbuh Mahendra, OJK juga melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek yang berlaku sampai dengan enam bulan.

    Mempertimbangkan perkembangan bursa saham global dan regional yang mengalami tekanan pasca pengumuman tarif resiprokal serta mengantisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,

    Ia menambahkan, OJK melalui bursa efek pada 7 April 2025 juga menempuh kebijakan berupa penyesuaian batasan trading halt dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang signifikan pada satu hari bursa yang sama serta penyesuaian batasan auto rejection bawah saham.

    “OJK senantiasa memonitor perkembangan pasar keuangan dan diharapkan dengan berbagai kebijakan yang diambil dan koordinasi yang erat dengan para stakeholders dapat dilakukan dengan baik agar mampu memitigasi dampak peningkatan risiko ketidakpastian global dari pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat,” kata Mahendra.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Grab klarifikasi perbedaan nominal pemberian BHR ke mitra driver

    Grab klarifikasi perbedaan nominal pemberian BHR ke mitra driver

    karena yang diberikan adalah bonus hari raya, yang mempertimbangkan keaktifan mitra

    Jakarta (ANTARA) – Chief of Public Affair Grab Indonesia Tirza Munusamy memberikan klarifikasi terkait nominal pemberian bonus hari raya (BHR) bagi mitra pengemudinya yang beragam, mulai dari Rp50 ribu-Rp1,6 juta.

    Saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Kamis, Tirza mengatakan pemberian nominal BHR untuk mitra pengemudinya ini mengedepankan nilai keaktifan, produktivitas, dan semangat berbagi.

    “Sebetulnya yang sudah kami lakukan dari Grab itu sudah sesuai dengan apa yang diimbau oleh Presiden, karena yang diberikan adalah bonus hari raya, yang mempertimbangkan keaktifan mitra,” kata Tirza.

    Dengan mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan, nilai BHR yang diberikan untuk mitra pengemudi roda empat berkisar antara Rp50.000-Rp1.600.000, sementara bagi mitra pengemudi roda dua berkisar antara Rp50.000-Rp850.000.

    Di luar kategori tersebut, Tirza mengatakan arahan dari imbauan pemerintah adalah sesuai kemampuan finansial masing-masing perusahaan aplikasi.

    “Jadi, yang kami lakukan sebetulnya dengan nominal sisanya itu adalah berdasarkan semangat berbagi, supaya lebih banyak mitra pengemudi yang bisa dapat (BHR),” kata Tirza.

    “Karena sebenarnya pilihannya cuma dua. Nominalnya besar tapi orang yang dapat (BHR) sedikit, atau nominalnya macam-macam termasuk yang kecil supaya yang dapat (BHR) bisa lebih banyak,” ujar dia.

    Adapun Tirza mengatakan Grab Indonesia telah merampungkan distribusi BHR kepada hampir 500 ribu mitra pengemudi yang memenuhi kriteria.

    Tak hanya mengedepankan produktivitas dan keaktifan mitra dalam menerima dan menyelesaikan pesanan, pertimbangan terkait besaran BHR yang diterima mitra pengemudi juga berdasarkan kedisiplinan mitra dalam mematuhi Kode Etik Grab, hingga penilaian dan umpan balik dari pelanggan.

    “Di sini, semangatnya adalah untuk mereka yang memang memberikan pelayanan mumpuni kepada para pengguna, bisa mendapat (BHR) sesuai dengan arahan Presiden yaitu (berdasarkan) keaktifan mitra pengemudi,” kata Tirza.

    Lebih lanjut, Tirza mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dengan Kemnaker hari ini.

    Namun, ia menekankan bahwa tidak mungkin BHR diberikan kepada semua mitra pengemudi yang terdaftar.

    “Kami sudah mengkomunikasikan ini sebelum pelaksanaan BHR, karena itu secara finansial adalah hal yang mustahil,” kata Tirza.

    “Dan, memang secara adil, kalau mau memberikan apresiasi, maka kepada mitra pengemudi yang memang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Maret 2025 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian global.

    “Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat (AS) yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang semakin cenderung meningkat.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan 3,1 persen dan 3 persen pada tahun 2026, utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan.

    “OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di tahun ini. Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan,” kata Mahendra.

    Untuk PDB AS pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4 persen. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed bahwa PDB AS akan terkontraksi.

    Data aktivitas ekonomi di AS cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2 persen. The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) hanya 1 hingga 2 kali di tahun 2025.

    Untuk prakiraan Tiongkok, pemerintah meluncurkan stimulus mendorong konsumsi dengan sisi demand yang menunjukkan indikasi perbaikan permintaan antara lain peningkatan pada penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor.

    Untuk Indonesia di domestik, pada Maret 2025 kembali terjadi inflasi indeks harga konsumen (IHK) yang terjaga baik sebesar 1,03 persen year on year (yoy).

    Inflasi inti pada Februari cukup terkendali yaitu 2,48 persen yang menunjukkan permintaan domestik cukup baik, namun perlu dicermati beberapa indikator permintaan yang termoderasi.

    Kinerja perekonomian nasional masih solid sejalan juga dengan hasil peninjauan berkala dari lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlook stabil. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

    “Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” kata Mahendra.

    Saat ini, ujar Mahendra, rating Indonesia dan posisi indikator kerentanan eksternal yang biasa digunakan menilai daya tahan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara menunjukkan kondisi yang relatif baik dibandingkan peer countries.

    Hal itu tercermin baik dari sisi defisit fiskal Indonesia yang adalah 2,29 persen, kalau dibandingkan dengan India 7,8 persen, Turki 5,2 persen. Lalu rasio utang luar negeri terhadap PDB untuk Indonesia 30,42 persen, India 19,3, persen, Turki 43,9 persen.

    Adapun transaksi neraca berjalan terhadap PDB, untuk Indonesia rasionya surplus 0,63 persen, untuk India defisit atau negatif 1,1 persen, dan Turki negatif 2,2 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025