Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Penanganan tidak jelas, keluarga Mahasiswa UKI lapor Polda Metro Jaya

    Penanganan tidak jelas, keluarga Mahasiswa UKI lapor Polda Metro Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Pihak keluarga mendiang Kenzha Ezra Walewangko, melaporkan ke Polda Metro Jaya karena penanganan kasus tewasnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) tersebut tidak jelas.

    “Sampai detik ini tidak diketahui, tidak ada pelaku yang bertanggung jawab sehingga keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya atas kematian Khenza,” kata pengacara keluarga Khenza Ezra Walewangko, Samuel Parasian Sinambela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat.

    Samuel juga berharap laporan ini dapat mengungkapkan kasus tersebut agar terang benderang dan terungkap secara jelas pelaku penyebab kematian Khenza.

    Dia juga berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk bertanggung jawab, untuk berani bilamana mereka melakukan suatu tindakan atas apa yang mereka lakukan. “Saya berharap tidak jadi pengecut atas kematian Saudara Khenza,” katanya.

    ​​​​Saat dikonfirmasi siapa yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Samuel menyebutkan siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Khenza di UKI, Cawang, Jakarta Timur.

    “Yang jelas saat ini adalah keluarga meminta untuk kasus anaknya atau keluarganya. Siapa pelakunya? Kenapa enggak diserahkan kepada yang berwajib?,” katanya.

    “Ada yang ditutup-tutupi kah? Ada yang diskenariokan kah? Sehingga menurut saya harus terang benderang, berlaku jujur, terbuka, katakan kebenaran,” katanya.

    Kepolisian sudah memeriksa 44 saksi untuk mendalami kasus kematian seorang mahasiswa UKI, Kenzha Ezra Walewangko, di area kampus tersebut pada Selasa (4/3).

    “Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang akan diperiksa sampai saat ini mencapai 44 orang,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/4).

    Nicolas menyebutkan, 44 saksi tersebut di antaranya merupakan pihak rektorat, keamanan (sekuriti), para mahasiswa yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat ada keributan atau cekcok mulut dan para mahasiswa yang minum-minuman keras bersama korban.

    Lalu, masyarakat penjual minuman keras (miras) tempat korban membeli bersama salah satu temannya dan tenaga medis RS UKI yang melakukan pertolongan medis pada saat korban dibawa oleh pihak sekuriti UKI.

    “Sampai saat ini, dari semua keterangan para saksi, belum dapat memastikan dan membuat keyakinan kepada pihak penyidik atau penyelidik terkait penyebab kematian sebelum adanya hasil autopsi dan analisis forensik diperoleh,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • ART di Jaktim diantar ke terminal dan diminta tutupi luka penganiayaan

    ART di Jaktim diantar ke terminal dan diminta tutupi luka penganiayaan

    Jakarta (ANTARA) – Dokter berinisial AMS (41) dan istrinya berinisial SSJH (35) mengantar asisten rumah tangga berinisial SR (24) yang dianiaya ke Terminal Lebak Bulus dan diminta untuk menutupi luka akibat penganiayaan.

    “Pada Kamis (20/3) tersangka perempuan (SSJH) mengantar korban kebakaran Terminal Bus Lebak Bulus untuk memulangkan korban ke Banyumas (Jawa Tengah) naik bus dan menyuruh korban menutupi lukanya,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Timur, Jumat.

    Pelaku meminta korban untuk menutupi luka-luka di tubuhnya dengan memakai jaket, kerudung dan masker.

    Penganiayaan yang dialami korban, kata Nicolas terungkap saat tetangga di sekitar rumah korban di Banyumas mengunggah video kondisi korban di media sosial. Saat itu, korban terlihat penuh luka bekas penganiayaan.

    “Ketahuan dianiaya pas tiba di rumah (Banyumas), tetangga korban lihat ada luka-luka, biru-biru jadi tetangga korban memvideokan lalu di-‘upload’ dan diviralkan Wakil Ketua DPR RI,” katanya.

    Nicolas mengatakan korban yang merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah majikannya tersebut sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas, akibat luka berat bekas penganiayaan.

    Polres Metro Jakarta Timur juga melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi bersama Polres Banyumas, RSUD Banyumas dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Banyumas untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan, pendampingan, pemulihan dan layanan psikolog kepada korban.

    “Kami dari Polres Jakarta Timur sudah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang ada di Banyumas, Polres Banyumas maupun Pihak UPT PPA yang ada di Banyumas dan lembaga-lembaga terkait lainnya,” katanya.

    Polisi sudah menangkap tersangka penganiayaan SR (24) pada 8 April 2025. Barang bukti yang diamankan berupa hasil pemeriksaan kedokteran atau Visum ET Repertum (VER), pakaian korban, rekaman kamera pengawas (CCTV), hasil psikologi korban dan hasil pemeriksaan psikiater korban.

    Perbuatan tersangka melanggar Pasal 44 ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan atau Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

    “Ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau denda paling banyak Rp30 juta,” tegas Nicolas.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cilandak Timur jadi kelurahan di Jaksel yang bebas BAB sembarangan

    Cilandak Timur jadi kelurahan di Jaksel yang bebas BAB sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mendeklarasikan kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, menjadi kelurahan di wilayah tersebut yang bebas buang air besar (BAB) sembarangan (open defecation free/ODF).

    “Kita deklarasi kelurahan ini menjadi kelurahan ke-12 yang sudah bebas ODF atau tidak ada yang BAB sembarangan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dalam Deklarasi ODF di Jakarta, Jumat.

    Munjirin mengatakan, tangki septik telah dibangun di 26 lokasi dengan biaya dari masyarakat sekitar kawasan tersebut.

    Dia mengapresiasi kesadaran warga yang sebelumnya membuang kotoran ke kali, kini sudah beralih ke tangki septik rumah masing-masing.

    “Saya harap semua kelurahan yang belum bebas itu saya minta semuanya untuk agar bebas. Diharapkan semuanya sudah mulai mencicil,” ujarnya.

    Tangki septik yang dibangun di kawasan bebas BAB sembarangan di Cilandak Timur, Jakarta, Jumat (11/4/2025). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan/am.

    Ada 11 kelurahan di Jakarta Selatan yang dinyatakan bebas BAB sembarangan, yaitu Lebak Bulus, Melawai, Pulo, Selong, Senayan, Cikoko, Petukangan Selatan, Guntur, Karet Semanggi, Setiabudi dan Pondok Labu.

    Tercatat 266 Rukun Warga (RW) di Jakarta Selatan telah dinyatakan bebas BAB sembarangan.

    Untuk mencapai target Jakarta Selatan bebas BAB sembarangan, unsur kesehatan bersinergi dengan pihak lainnya termasuk swasta akan terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang limbah langsung ke kali atau sungai.

    Terkait kendala di lapangan, di Jakarta Selatan (Jaksel) masih terdapat rumah-rumah penduduk yang berada di bantaran kali atau sungai. Hal itu menyulitkan pengadaan lahan untuk mereka dalam membuat tangki septik.

    Diharapkan nantinya dengan tidak lagi membuang kotoran atau limbah ke kali atau sungai. Tentunya selain memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan, juga dapat membantu menekan angka stunting.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    Batam (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) optimis untuk melampaui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari tahun sebelumnya dengan capaian hingga 11 April 2025 ini sebanyak 202.583 pelaporan.

    Kepala Kanwil DJP Kepri Imanul Hakim mengatakan bahwa angka ini menurun sekitar 2,75 persen dibandingkan pelaporan pada tahun 2024 yang mencapai 208.592 SPT.

    “Secara akumulatif terjadi penurunan, tetapi untuk pelayanan di beberapa kantor pajak kami juga melihat ada peningkatan. KPP Pratama Tanjungpinang mencatat kenaikan pelaporan sebesar 1,06 persen, dan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun naik 10,15 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Hari ini merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Namun untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan masih dapat dilakukan hingga 30 April 2025, baik untuk SPT Tahunan 1771 maupun 1771 USD.

    Imanul optimistis target pelaporan akan tercapai menjelang akhir bulan, mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memudahkan pelayanan, termasuk pembukaan layanan pada akhir pekan.

    “Banyak upaya kami di seluruh Kepri untuk mendekatkan masyarakat kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seperti membuka dua pojok pajak di Kota Batam dalam pusat perbelanjaan seperti Grand Batam Mall,” katanya.

    Di luar Batam, DJP Kepri juga memiliki KPP Pratama di Tanjungpinang, Bintan, Tanjung Balai Karimun, serta KP2KP Dabo Singkep Lingga, Tanjung Batu Karimun dan Ranai Natuna.

    Melalui layanan yang tersedia, DJP Kepri berharap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dan menghindari sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan.

    DJP Kepri terus mengajak masyarakat untuk tertib administrasi pajak dan memanfaatkan berbagai saluran pelaporan yang telah disediakan, baik secara daring melalui e-Filing maupun secara langsung di kantor pelayanan terdekat.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: Kegiatan ekonomi desa buat Kopdes Merah Putih berkelanjutan

    Ekonom: Kegiatan ekonomi desa buat Kopdes Merah Putih berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan kegiatan ekonomi harus menjadi basis utama dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar program ini bisa menjadi program yang berkelanjutan.

    “Basisnya itu harus ada kegiatan ekonominya dulu. Karena menurut saya akan lebih organik dan lebih sustainable kalau ada kegiatannya (perekonomian desa),” kata Hendri saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Kopdes Merah Putih yang berkelanjutan ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ekonomi lokal di tengah tantangan dunia yang kian kompleks.

    “Menghidupkan koperasi adalah sesuatu yang sangat mulia karena penting untuk mendorong ekonomi yang lebih inklusif. Namun, basis utamanya adalah ada kegiatan ekonomi terlebih dahulu yang kemudian berhimpun di dalam koperasi, bukan sebaliknya,” ujar Hendri.

    Ia mencontohkan, misalnya satu desa memiliki kegiatan ekonomi yang kuat di sektor pertanian. Maka yang perlu didorong adalah pembuatan koperasi produksi atau produsen.

    “Jadi, misalnya di daerah situ banyak sekali petani cabai misalnya. Maka, di situ akan dibuat Kopdes Merah Putih yang kegiatan utamanya adalah (produksi) cabai. Nah, jadi kan anggotanya bisa petani cabai, bisa pedagang cabai, bisa mereka yang mendistribusikan cabai,” jelas Hendri.

    “Lalu, nantinya koperasi ini akan bisa berkembang untuk membuat bisnis hilirisasi dari cabai tadi dengan memiliki manajemen yang bagus,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Hendri mengatakan dengan kegiatan ekonomi desa yang sudah jelas dan dipadukan dengan tata kelola yang baik, diharapkan Kopdes Merah Putih bisa membentuk sebuah ekosistem yang sehat dan inklusif.

    “Sehingga tidak hanya sekadar membentuk koperasi saja, tapi koperasi dengan kegiatan ekonomi yang sustainable, memberikan manfaat, dan koperasi bergerak dengan stimulus pemerintah,” kata Hendri.

    “Lalu, percepatan pembentukannya ditambah lagi sehingga ada anggota yang bisa masuk lagi ke situ. Anak muda bisa jadi anggota yang nantinya akan bisa membantu bikin platformnya, dan lainnya. Itu akan ada ekosistem yang terbentuk di situ, berhimpun di dalam koperasi,” imbuhnya.

    Sementara itu, akselerasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri ditargetkan selesai akhir Juni 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mengingatkan enam pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua Barat soal batas waktu penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I 2025.

    Keenam pemerintah daerah itu yaitu, Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.

    “Sampai sekarang belum ada pengajuan penyaluran. Kalau lewati batas waktu (22 Juli 2025), maka gagal salur. Dananya dihentikan,” kata Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Agus Hartono di Manokwari, Papua Barat, Jumat.

    KPPN, kata dia, dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta inspektorat.

    Hal tersebut dimaksudkan supaya proses pengadaan barang dan jasa, pelelangan, hingga pendatangan kontrak kerja pelaksanaan program fisik yang dibiayai oleh APBN dapat berjalan maksimal.

    “Konsekuensinya jika gagal salur, proyek tersebut tidak didanai APBN. Pemda bisa lanjutkan, tapi dengan pendanaan dari APBD,” jelas Agus.

    Dia menduga keterlambatan pengajuan syarat penyaluran DAK fisik tahap I dipengaruhi masa transisi kepala daerah, dan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Semua dokumen yang dimaksud diunggah melalui aplikasi OMPSPAN TKD untuk dilakukan verifikasi oleh KPPN Manokwari sebelum DAK fisik tahap I disalurkan kepada setiap pemerintah daerah.

    “Misalnya, ada lima item kegiatan, tapi setelah adanya kebijakan efisiensi, maka hanya bisa dua item kegiatan. Mungkin hal itu yang memengaruhi,” katanya.

    Agus merinci total DAK fisik tahun 2025 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Pemprov Papua Barat sebanyak Rp50,605 miliar dan Pemkab Manokwari mencapai Rp58,075 miliar.

    Berikutnya, Pemkab Manokwari Selatan sebanyak Rp87,402 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp35,673 miliar, Pemkab Teluk Bintuni Rp39,726 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp59,818 miliar.

    “Dibanding tahun-tahun sebelumnya, April itu sudah ada penyaluran DAK fisik tahap I. Tahun ini saja yang belum sama sekali,” kata Agus.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dokter dan istri potong gaji ART yang dianiaya di Pulogadung

    Dokter dan istri potong gaji ART yang dianiaya di Pulogadung

    Jakarta (ANTARA) – Dokter berinisial AMS (41) dan istrinya berinisial SSJH (35) yang menganiaya asisten rumah tangga (ART) berinisial SR (24) di Jalan Kunci, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sering memotong gaji serta menyita telepon seluler (ponsel) ART tersebut.

    “Terkait dengan gaji, menurut keterangan dari korban bahwa ada keterlambatan pembayaran gaji dan ada pengurangan gaji, bahkan ponsel korban juga disita oleh majikan,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Timur, Jumat.

    Pembayaran gaji yang dipotong dan telat itu karena kekesalan tersangka kepada korban yang seringkali membuat kesalahan selama bekerja.

    Korban bekerja menjadi tukang masak, membersihkan rumah dan mengasuh tiga anak tersangka sejak November 2024 hingga Maret 2025.

    “Karena majikannya merasa bahwa dia tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh majikan. Jadi gajinya juga dibayarnya kurang,” ujar Nicolas.

    Selain itu, Nicolas menyebutkan, berdasarkan keterangan yang diterima, tersangka seringkali emosi melihat kinerja korban.

    Bahkan, berdasarkan keterangan tersangka, ketiga anaknya juga pernah mengalami penganiayaan oleh korban.

    “Modusnya menurut keterangan adalah karena jengkel, sakit hati karena korban tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku ART,” katanya.

    Kebetulan, menurut keterangan para tersangka, ketiga anaknya juga pernah mengalami sedikit penganiayaan dari ART-nya.

    Tim Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur sebelumnya menerima berita viral di media sosial mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau penganiayaan pada Jumat (21/3).

    “Dasar penanganan kita, yaitu Laporan Polisi pada 21 Maret 2025 yang timbul karena ada berita viral terkait postingan salah satu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang memviralkan video ART mengalami luka-luka dan setelah ditanya, ternyata luka-lukanya disebabkan oleh dianiaya oleh majikannya,” ujar Nicolas.

    Polisi sudah mengamankan barang bukti berupa hasil pemeriksaan kedokteran atau Visum ET Repertum (VER), pakaian korban, rekaman kamera pengawas (CCTV), hasil psikologi korban dan hasil pemeriksaan psikiater korban.

    Perbuatan tersangka melanggar Pasal 44 ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Aray Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

    “Ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau denda paling banyak Rp30 juta,” tegas Nicolas.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: ARB 15 persen seimbangkan perlindungan investor & efisiensi pasar

    OJK: ARB 15 persen seimbangkan perlindungan investor & efisiensi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyampaikan, keputusan untuk menyesuaikan batasan persentase auto rejection bawah (ARB) menjadi 15 persen merupakan langkah pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan investor dan efisiensi pasar.

    “Perlu saya jelaskan bahwasanya kebijakan ARB di level 15 persen ini sudah melalui kajian yang mendalam. Dan ini sudah merupakan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan investor dan efisiensi pasar,” kata Inarno dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Batasan persentase ARB kali ini tidak sama seperti saat situasi pandemi COVID-19 yang terjadi pembatasan-pembatasan ekonomi. Saat ini, ujar Inarno, OJK melihat pasar lebih stabil dan lebih matang sehingga diperlukan ruang yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga dan likuiditas.

    Inarno mengatakan, OJK dan self-regulatory organization (SRO) bersama pelaku pasar akan terus memantau secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

    Apabila volatilitas dan tekanan di pasar saham sudah mulai berkurang serta didukung oleh data fundamental yang baik, OJK akan mempertimbangkan dengan seksama sebelum dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.

    Sebelumnya pada Selasa (8/4), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dukungan OJK melakukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek (trading halt) dan batasan persentase ARB.

    Batasan persentase ARB disesuaikan menjadi 15 persen bagi efek berupa saham pada Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru, kemudian Exchange-Traded Fund (ETF), serta Dana Investasi Real Estat (DIRE) untuk seluruh rentang harga.

    Sementara terkait ketentuan trading halt, apabila Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan hingga lebih dari 8 persen maka dapat dilakukan trading halt selama 30 menit.

    Apabila terjadi penurunan lanjutan hingga lebih dari 15 persen, maka diterapkan trading halt tambahan 30 menit. Kemudian, trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20 persen sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah OJK.

    Dalam merespon tekanan di pasar modal yang terjadi belakangan ini, OJK bersama BEI juga telah memutuskan untuk menunda implementasi short selling dan menerbitkan kebijakan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Sesuai Peraturan OJK (POJK) No. 13 Tahun 2023, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian buyback tanpa RUPS dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

    Terkait perkembangan buyback tanpa RUPS, Inarno mencatat bahwa hingga 9 April 2025 terdapat 21 emiten yang berencana untuk melakukan buyback tanpa RUPS dengan total nilai anggaran dana buyback sebesar Rp14,97 triliun.

    Dari 21 emiten tersebut, sebanyak 15 emiten di antaranya telah melakukan buyback tanpa RUPS dengan nilai realisasi sebesar Rp429,72 miliar.

    “Jadi room-nya itu masih besar. Dan tentunya kita melihat perkembangan, volatilitas ke depan juga masih harus kita antisipasi dan room untuk buyback tersebut masih cukup banyak,” kata Inarno.

    Ia menegaskan, OJK juga terus melakukan monitoring atas perkembangan pasar serta tentunya untuk mengambil respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sambut musim tanam, Petrokimia sediakan 437.900 ton pupuk subsidi

    Sambut musim tanam, Petrokimia sediakan 437.900 ton pupuk subsidi

    Dengan stok ini petani dapat menyambut musim tanam dengan aman

    Gresik (ANTARA) – Petrokimia Gresik yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 437.900 ton per 8 April 2025 agar petani dapat menyambut musim tanam pada April dengan aman.

    “Dengan stok ini petani dapat menyambut musim tanam dengan aman. Tidak perlu lagi kepikiran pupuk karena stoknya ada dan siap ditebus oleh petani yang memenuhi syarat,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo di Gresik, Jawa Timur, Jumat.

    Dwi menuturkan stok pupuk bersubsidi yang saat ini disiapkan Petrokimia Gresik terdiri dari Urea sebanyak 65.525 ton atau setara 272 persen atau hampir tiga kali lipat dari ketentuan minimum yang diatur pemerintah.

    Selain itu juga meliputi NPK 357.887 ton yang setara 397 persen dari ketentuan dan pupuk organik sebanyak 14.489 ton atau 174 persen dari syarat minimal pemerintah.

    Dwi meminta petani mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi dalam rangka mendongkrak hasil panen padi untuk mendukung tercapainya swasembada pangan nasional.

    “Pupuk merupakan salah satu Agro input yang menjadi kunci sukses hasil panen melimpah,” ujarnya.

    Terlebih, pemerintah juga memberikan banyak kemudahan bagi petani yakni penebusan pupuk bisa dilakukan oleh petani terdaftar hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios resmi.

    Sementara itu, ketersediaan pupuk sesuai regulasi dan distribusi yang lancar ini mendapat apresiasi dari Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif.

    Asluchul menyatakan pupuk bersubsidi tersalurkan kepada petani dengan mudah dan lancar sehingga akan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi peningkatan produktivitas padi untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Di Desa Mulung Gresik kurang lebih ada 20 hektare lahan padi yang akan dipanen. Terima kasih Pak Dwi. Laporan dari Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik pupuknya lancar,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen nasional pada April 2025 mencapai 1.595.583 hektare dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras.

    Secara kumulatif, produksi Januari sampai April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG dengan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyampaikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan, sehingga desa tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi melalui koperasi.

    “Terbitnya Inpres No 9/2025 tersebut merupakan langkah konkrit dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian desa/Nagari sekaligus mengakselerasi pusat pertumbuhan ekonomi yang bermula dari desa yang di Sumatera Barat dikenal dengan Nagari,” ucap Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Bahkan, lanjut dia, presiden sudah menginstruksikan 18 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam pembentukan koperasi ini.

    Nagari (desa) di Sumatera Barat, tutur Irman, harus menjadi provinsi inisiator menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Koperasi itu ruhnya ekonomi Sumbar, koperasi itu dilahirkan oleh bulir pikir sang Proklamator Bangsa Bung Hatta yang dinobatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia,” ujar Irman.

    Irman pun mengajak kepala daerah di Sumatera Barat segera menindaklanjuti inpres tersebut dengan berkoordinasi dengan kepala dinas, forkopimda, camat, sampai Wali Nagari Se-Sumatera Barat.

    “Harus gotong royong sesuai dengan prinsip dasar koperasi sendiri menyukseskan Inpres 9 tahun 2005 ini,” ujar Irman.

    Kopdes Merah Putih, kata dia, sejalan dengan Astacita Prabowo karena menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Artinya, Koperasi Merah Putih mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,” ucap Irman.

    Ia optimis pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih akan mampu menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen.

    Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi penyediaan sembako murah, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga distribusi logistik yang disesuaikan dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing Desa.

    Adapun pendanaan dan dukungan koperasi berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himbara (melalui KUR).

    “Oleh karena itu, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional,” ujar Irman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025