Category: Antaranews.com

  • OASA kerja sama dengan perusahaan China dalam proyek PSEL Cipeucang

    OASA kerja sama dengan perusahaan China dalam proyek PSEL Cipeucang

    Kami berharap ground-breaking bisa tahun ini.

    Jakarta (ANTARA) – PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) melalui konsorsium unit usaha PT Indoplas Energi Hijau akan mulai menggarap pembangunan proyek fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Cipeucang, di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

    Dalam hal ini, OASA melakukan kerja sama dengan China Tianying Inc (CNTY) untuk memperkuat usaha pengolahan sampah (waste to energy).

    Nilai investasi yang digelontorkan dalam proyek Cipeucang sebesar Rp2,6 triliun. Proyek ini diharapkan mulai dibangun pada awal tahun 2026 mendatang.

    “Kami berharap ground-breaking bisa tahun ini. Pembangunan prasarana pengolahan sampah ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata-kelola persampahan di Tangsel,” kata Presiden Direktur OASA Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    PSEL Cipeucang akan mengolah minimal 1.100 ton sampah dengan menggunakan teknologi MGI (Moving Grate Incenerator) yang bisa mengolah sampah sampai 90 persen.

    Teknologi ini mengikuti standar internasional green energy yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan berupa asap dan bau.

    Untuk Surat Penetapan Pemenang Lelang proyek, telah dikeluarkan oleh otoritas Pemerintah Daerah Tangsel pada 21 Maret 2025.

    “Kami tinggal menunggu penunjukan formal dari Bapak Wali Kota Tangsel,” ujar Bobby.

    Selama ini, Tempat Penampungan Akhir (TPA) Cipeucang yang berlokasi di Serpong disebut menjadi satu-satunya tumpuan tempat penampungan dan pengolahan akhir sampah yang berasal dari seluruh wilayah Tangsel.

    “TPA Cipeucang ini sudah penuh dan tidak lagi memadai, karena volume sampah masyarakat terus bertambah. Fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern sangat dibutuhkan,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut, PSEL yang akan dibangun merupakan prasarana modern ramah lingkungan. Listrik dihasilkan oleh PSEL berasal dari energi bersih dan terbarukan yang mampu memproses 1.000 ton sampah baru dan 100 ton sampah lama di TPA Cipeucang dalam sehari.

    Mitra OASA, CNTY (China Tianying Inc), merupakan perusahaan asal China yang juga sudah berpengalaman dalam pengolahan sampah modern. Korporasi ini bergerak dalam industri perkotaan dan pemulihan sumber daya serta bidang teknologi energi bersih tanpa karbon, termasuk pengolahan limbah menjadi energi yang bersertifikat standar internasional untuk lingkungan hidup.

    Konsep kerja sama antara kedua belah pihak itu menggunakan skema BOT (Build, Operate, Transfer) selama 27 tahun konsesi dengan masa konstruksi tiga tahun.

    CNTY juga menjadi pemegang lisensi teknologi yang akan digunakan di proyek tersebut.

    “Teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan (green waste to energy) yang akan diaplikasikan pada proyek ini sudah sangat terbukti mampu mengolah sampah rumah tangga dan jenis sampah lainnya, secara ramah lingkungan,” kata dia lagi.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Karawang berharap perpanjangan layanan KRL segera terealisasi

    Bupati Karawang berharap perpanjangan layanan KRL segera terealisasi

    Karawang (ANTARA) – Bupati Karawang Aep Syaepuloh berharap agar perpanjangan layanan kereta rel listrik atau KAI Commuter hingga Kabupaten Karawang, Jabar, bisa segera terealisasi karena sangat dibutuhkan untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian.

    “Perpanjangan layanan KRL (kereta rel listrik) ke wilayah Karawang ini sangat penting. Jadi kami berharap agar bisa segera direalisasikan,” kata bupati usai pertemuan dengan PT KAI Daop 1, di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan perpanjangan layanan KRL penting, karena saat ini banyak masyarakat Karawang yang harus pergi jauh ke Stasiun Cikarang terlebih dulu untuk bekerja ke Jakarta dan sekitarnya

    Selain itu, banyak juga masyarakat Depok, Bekasi dan Jakarta yang bekerja di wilayah Karawang.

    Atas hal tersebut, ia mendorong agar rencana perpanjangan layanan KRL ke Karawang yang telah direncanakan Kementerian Perhubungan bisa segera terealisasi. Apalagi Karawang sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia, memicu tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas pekerja di kawasan tersebut.

    Executive Vice President (EVP) KAI Daop 1 Jakarta Yuskal Setiawan menyatakan dukungannya terkait pengembangan KRL terkoneksi sampai stasiun Karawang.

    Ia menilai bahwa rencana tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan integrasi antar-moda transportasi, dan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat.

    “Tentu kami sebagai operator tetap mendukung, supaya manfaat transportasi bisa maksimal. Sekarang sampai Cikarang. Nanti kita dorong ke Kemenhub supaya infrastrukturnya bisa betul-betul terealisasi,” katanya.

    Sementara itu, pada pertengahan tahun 2024 Kementerian Perhubungan menyampaikan rencananya untuk melakukan perpanjangan layanan KRL ke wilayah Karawang.

    Kemenhub menilai bahwa peningkatan layanan transportasi massal di daerah aglomerasi bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.

    Rencana perpanjangan KRL ke Karawang sebenarnya sudah mengemuka pada 2019. Di tahun itu, Kemenhub menerima usulan dari KAI Commuter terkait perpanjangan layanan KRL Jabodetabek tersebut.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Asuransi Bumiputera bayar klaim Rp447,19 miliar per Maret 2025

    OJK: Asuransi Bumiputera bayar klaim Rp447,19 miliar per Maret 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) telah membayarkan klaim Rp447,19 miliar hingga 26 Maret 2025.

    “Terdiri dari asuransi perorangan, ada Rp282,83 miliar dengan jumlah polis 87,647 polis, dan kemudian asuransi kumpulan sebesar Rp164,36 miliar dengan jumlah peserta sebanyak 9,928 peserta,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa Asuransi Bumiputera juga telah mulai merealisasikan pembayaran klaim secara proporsional, yakni pembayaran bertahap kepada para pemegang polis yang telah menyetujui penerapan penurunan nilai manfaat (PNM), sejak 26 Maret hingga 10 April lalu.

    Pihaknya juga telah menyetujui pencairan dana jaminan milik AJBB sebesar Rp106 miliar untuk dibayarkan secara proporsional kepada para pemegang polis dan sudah direalisasikan sekitar 75 persen sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Semoga ini bisa memberikan suatu indikasi bahwa AJBB berkomitmen membayarkan kepada para pemegang polis,” ucap Ogi.

    Ia menyatakan bahwa OJK juga memonitor rencana penyehatan Asuransi Bumiputera lainnya, termasuk rasionalisasi SDM secara organik sebanyak 624 pegawai per 1 Maret 2025.

    Pihaknya terus memantau pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJBB, baik melalui pertemuan berkala, analisis terhadap pelaporan RPK, serta on-site supervision (pengawasan langsung).

    Ogi menyatakan bahwa OJK juga melakukan pengawasan dengan memanggil para peserta Rapat Umum Anggota (RUA) serta jajaran dewan komisaris dan direksi Asuransi Bumiputera, yang terakhir dilakukan pada 3 Maret 2025.

    “Kami berharap bahwa progres tetap dilakukan, tapi kita akan mendesak pada para pihak, baik peserta RUA, direksi, maupun komisaris AJBB, untuk merealisasikan RPK secara lebih efektif,” ujarnya.

    OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan RPK AJBB pada 1 Juli 2024 dan hingga saat ini proses penyehatan tersebut masih berjalan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin menerbitkan aturan baru pelaporan data industri nasional

    Kemenperin menerbitkan aturan baru pelaporan data industri nasional

    Dengan diberlakukannya peraturan baru ini diharapkan seluruh pelaku industri termasuk pengelola kawasan industri dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan aturan baru sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan untuk mendapatkan datanya akurat, mutakhir dan berkualitas yang dapat menggambarkan kondisi sektor industri secara aktual, maka diperlukan penyesuaian dan legalitas perundangan.

    “Maka Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN) pada tanggal 26 Maret 2025,” kata Adie dalam sosialisasi Permen No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    “Dengan diberlakukannya peraturan baru ini diharapkan seluruh pelaku industri termasuk pengelola kawasan industri dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN). Sebelumnya dilakukan setiap semester atau dua kali setiap tahunnya.

    Dia menjelaskan, penyesuaian yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri (permen) itu mempunyai tujuan, agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulan secara terperinci.

    Tangkapan layar – Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permen No. 13 Tahun 2025 secara daring yang ditayangkan di akun youtube Kemenperin, di Jakarta, Jumat (11/4/2025). ANTARA/Harianto

    Poin-poin penting yang diatur dalam permen itu adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yaitu pertama pelaporan triwulan 1 paling lambat disampaikan pada 10 April 2025.

    “Namun proses triwulan 1 tahun 2025 batas penyampaian laporan adalah tanggal 15 April 2025,” katanya lagi.

    Selanjutnya, pelaporan triwulan 2 paling lambat disampaikan pada 10 Juli 2025. Kemudian pelaporan triwulan 3 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2025, hingga pelaporan triwulan 4 paling lambat disampaikan pada 10 Januari 2026.

    “Selain itu, juga terdapat perubahan beberapa data, seperti praktik kerja industri guna menyiapkan data kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, rencana produksi dan distribusi guna melihat suplai dan demand dan beberapa hal lainnya,” ujarnya pula.

    Dia menegaskan, batas waktu yang ditentukan agar dapat menjadi perhatian bersama karena merupakan hal penting bagi guna memastikan data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan

    “Dengan diberlakukan kewajiban ini, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” kata Adie.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi tangkap ART yang gasak barang majikan di Pesanggrahan

    Polisi tangkap ART yang gasak barang majikan di Pesanggrahan

    merupakan pengganti sementara dan baru bekerja empat hari di rumah tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Pihak Kepolisian menangkap asisten rumah tangga (ART) berinisial DS (33) yang menggasak barang milik majikannya di Jalan Damai, Komplek Kompas, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Pada Jumat (11/4) pukul 08.00 WIB di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Tim Opsnal Unit 2 Jatanras berhasil mengamankan DS,” kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Seala mengatakan pelaku kini dibawa ke Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Pada awalnya, pelaku yang berperan sebagai eksekutor melakukan aksinya pada Kamis (3/4) pukul 08.30 WIB.

    Saat itu korban sedang berada di lantai dua rumah, sedangkan ibu korban pamit pergi berbelanja ke pasar.

    Kemudian, saat ibu korban pulang dari pasar tidak melihat sang ART.

    Modus operandi pelaku yakni menunggu rumah dalam keadaan sepi untuk melancarkan aksinya.

    “Setelah di cek dari CCTV rumah, ART tersebut pergi meninggalkan rumah membawa tas besar tanpa izin korban dan Ibu korban. Selanjutnya saat di cek barang-barang milik Ibu korban sudah hilang,” jelasnya.

    Dikatakan ART itu merupakan pengganti sementara dan baru bekerja empat hari di rumah tersebut. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan kepada majikan merupakan KTP palsu.

    Dari peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian Rp30 juta dengan barang bukti yang diamankan meliputi satu tablet Samsung, satu unit Ipad, satu jam tangan merek Charles Delon, satu buah kalung dan liontin emas, satu buah cincin emas, uang tunai Rp900 ribu, dan satu setel pakaian yang digunakan saat melakukan kejahatan.

    Atas kejadian tersebut, pelaku disangkakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aceh berencana bentuk badan khusus ekonomi kreatif

    Aceh berencana bentuk badan khusus ekonomi kreatif

    Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Aceh berencana untuk membentuk khusus badan ekonomi kreatif di Tanah Rencong itu sebagai langkah atau menjadi jembatan dalam pelaksanaan program pusat dan daerah.

    “Kehadiran lembaga tersebut diharapkan bisa menjadi jembatan antara program pusat dan kebutuhan lokal,” kata Plt Sekda Aceh M Nasir dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat.

    Hal itu disampaikan M Nasir saat mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menemui Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya membahas penguatan sektor ekonomi kreatif Aceh di Jakarta.

    Sejauh ini, Pemerintah Aceh sedang menyiapkan langkah-langkah awal untuk membentuk badan atau dinas yang secara khusus menangani sektor ekonomi kreatif di daerah tersebut.

    Sementara itu, Mualem menekankan perlunya dukungan konkret dari Pemerintah Pusat untuk membina potensi anak muda Aceh yang dinilai cukup besar tetapi belum tergarap secara maksimal.

    “Anak muda Aceh punya potensi luar biasa tapi mereka perlu ruang, pembinaan, dan dukungan untuk mandiri, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri,” kata Mualem.

    Menanggapi hal ini, Menekraf Teuku Riefky Harsya menyambut positif inisiatif tersebut, dan berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Aceh.

    “Kami siap bersinergi. Arahan Presiden Prabowo jelas, kementerian harus tanggap terhadap kebutuhan daerah, yang penting, programnya konkret dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Teuku Riefky.

    Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Ekraf yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Rian Firmansyah mengapresiasi inisiatif Gubernur Aceh yang dinilai aktif menjalin komunikasi lintas kementerian guna mempercepat pembangunan daerah.

    “Semangat Mualem untuk membuka ruang kerja sama seperti ini adalah contoh kepemimpinan daerah yang visioner. Kita perlu mendukung langkah-langkah strategis seperti ini,” demikian Rian Firmansyah.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mengkaji potensi land development (pengembangan lahan) untuk dapat membiayai pembangunan jalan tol.

    “Karena sekarang dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN. Jika saya harus melihat potensi-potensinya salah satunya yaitu dari land development,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kalau misalnya ada satu kawasan yang akan bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut dan pemerintah bisa berperan sebagai pengembangnya untuk mengembangkan kawasan tersebut.

    “Hasil keuntungan dari sana untuk membiayai tol. Itu lagi coba kita upayakan. Ya, kita bisa bayangkan ada satu kawasan yang dikembangkan seperti Summarecon mengembangkan kawasan, kemudian Pantai Indah Kapuk (PIK) dikembangkan. Itu sebetulnya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kenapa kita tidak bisa begitu?,” katanya.

    Terkait dengan rencana proyek Tol Puncak, Rachman Arief mengatakan bahwa pihaknya sedang memperdalam studi kelayakannya (feasibility study)

    “Masih dalam kajian kita. Kita sudah coba tawarkan, tapi kita lagi memperdalam studi kelayakannya. Cuma kita sekarang (juga) membuat prioritas karena banyak potensi-potensi tol yang akan ditangani,” ujarnya.

    Tugas Kementerian PU sekarang adalah memperdalam, memastikan supaya hasil kajian akurat, cukup untuk memastikan berapa kebutuhan konstruksinya, kemudian apa yang bisa mendukung untuk pembiayaan tol tersebut.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepulauan Seribu gelar Career Expo untuk fasilitasi pencari kerja

    Kepulauan Seribu gelar Career Expo untuk fasilitasi pencari kerja

    Kami menggandeng 14 perusahaan dari berbagai sektor yang akan berlangsung di SMKN 61 Pulau Tidung

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Kepulauan Seribu menggelar Career Expo pada 15-16 Mei 2025 untuk memfasilitasi para pencari kerja termasuk yang baru lulus sekolah (fresh graduate).

    “Kami menggandeng 14 perusahaan dari berbagai sektor yang akan berlangsung di SMKN 61 Pulau Tidung,” kata Kepala Seksi Ketenagakerjaan Sudin Nakertransgi Kepulauan Seribu, Titis Sri Hartopo di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan Career Expo ini bukan sekedar bursa kerja tetapi juga dilengkapi dengan diskusi seputar dunia kerja yang bisa memberikan manfaat bagi para pencari kerja.

    Ia menambahkan diskusi ini dirancang untuk memberikan pembekalan kepada siswa-siswi SMK dan para pencari kerja mengenai strategi memasuki dunia kerja.

    Menurut dia tujuan diskusi ini adalah agar peserta dapat menghadapi tantangan karier di masa depan.

    “Ini adalah langkah konkret dalam membantu masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih siap masuk ke dunia kerja,” kata dia.

    Ia menjelaskan Career Expo ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta sebagai upaya dalam menekan angka penganggur terbuka di wilayah DKI Jakarta.

    Selain itu kegiatan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

    Ia mengatakan kegiatan ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya dan lara pencari kerja yang ingin melamar dapat langsung datang ke lokasi dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi Siap Kerja melalui Google Play Store.

    Setelah membuat akun, peserta hanya perlu memindai QR code di lokasi acara menggunakan aplikasi tersebut untuk proses registrasi dan akses masuk ke area Career Expo.

    “Kami berharap ini mampu menjadi solusi nyata dalam mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang tersedia secara lebih efektif dan terstruktur,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pram: Tiga taman segera beroperasi 24 jam dan menjadi taman ASEAN

    Pram: Tiga taman segera beroperasi 24 jam dan menjadi taman ASEAN

    Dan dalam jangka menengah panjang, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan segera mengoperasikan Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Leser selama 24 jam serta menjadikannya sebagai taman ASEAN mengingat lokasinya yang dekat dengan Kantor Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

    “Dan dalam jangka menengah panjang, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN. Tiga taman ini nanti akan kita hubungkan secara baik dan yang paling penting, nanti akan saya pimpin sendiri untuk proses renovasi pembangunan. Tidak boleh setengah-setengah,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

    Pramono menilai fasilitas yang ada di taman-taman tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

    Pramono menjelaskan dana renovasi ketiga taman itu akan diambil dari dana kompensasi KLB (Koefisien Lantai Bangunan). Pramono mengaku dana untuk renovasi sudah tersedia, sehingga dia mengharapkan pembangunan ketiga taman itu segera dimulai pada pertengahan tahun ini.

    “Dan untuk desain harus dibuat kekinian yang memang menjadi kebutuhan masyarakat yang mencintai taman. Sehingga mereka bisa berekspresi, bersilaturahmi, ketemu kerabat, menyanyi, baca puisi, baca buku,” kata Pramono.

    Pramono meminta agar ketiga taman tersebut memiliki fasilitas baik seperti toilet hingga penyediaan lintasan lari yang nantinya bisa memberikan manfaat secara maksimal bagi pengunjung.

    “Untuk itu saya akan segera memulai keinginan untuk membuka 24 jam salah satu yang dimulai dari taman ini. Ini menjadi landmark Jakarta. Apalagi di sini sudah ada Blok M,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jateng gagas forum perbankan dan industri keuangan

    Gubernur Jateng gagas forum perbankan dan industri keuangan

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggagas pembentukan forum perbankan dan industri keuangan sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam membangun daerah tersebut.

    “Pemprov tidak bisa berjalan sendiri, butuh kolaborasi dari semua pihak untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” katanya saat beraudiensi dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng Hidayat Prabowo di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

    Sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jateng, Luthfi selalu mengedepankan kolaborasi dari berbagai pihak dalam membangun daerah.

    Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan untuk mengintegrasikan program-program agar sejalan.

    Selain itu, ia juga menggandeng 44 perguruan tinggi dengan membuat Forum Rektor, kemudian menggandeng anggota legislatif untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah.

    Ada dua forum yang sudah digagas, yaitu Forum Berlian Ngopeni Nglakoni yang berisi anggota DPRD Jateng dan Forum Senayan yang berisi wakil rakyat asal Jateng yang duduk di DPR RI dan DPD RI.

    Sementara itu, Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo menyampaikan dukungan penuh terhadap Pemerintah Provinsi Jateng dalam pembangunan perekonomian daerah dan ketahanan pangan.

    “Tadi Pak Gubernur minta ada forum dengan perbankan dan industri keuangan, karena beliau semangatnya adalah kolaborasi. Itu sebenarnya sangat sejalan dengan OJK. Kita tidak bisa jalan sendiri, OJK tidak bisa jalan sendiri, tentu sinergi dan kolaborasi sangat bermanfaat,” katanya.

    Sinergi antara OJK dan Pemprov Jateng, kata dia, selama ini sudah berjalan baik, dan akan terus diperkuat.

    Ia menegaskan bahwa OJK akan mendukung penuh program pembangunan Pemprov Jateng sesuai dengan bidangnya, yaitu pengawasan lembaga keuangan.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025