Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Prabowo ungkap strateginya kelola ketegangan di Laut China Selatan

    Prabowo ungkap strateginya kelola ketegangan di Laut China Selatan

    Kami berhasil menyelesaikan masalah (tumpang tindih klaim batas ZEE) dengan Vietnam setelah melewati beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan…,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap strateginya mengelola ketegangan di Laut China Selatan, perairan sengketa yang saat ini diperebutkan oleh beberapa negara ASEAN dan China.

    Dalam sesi ADF Talks, Antalya Diplomacy Forum, di Kota Antalya, Turki, Jumat, Presiden membagikan pengalaman Indonesia yang berhasil menyepakati batas-batas zona ekonomi eksklusifnya di Laut China Selatan dengan Vietnam.

    “Kami berhasil menyelesaikan masalah (tumpang tindih klaim batas ZEE) dengan Vietnam setelah melewati beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan. Saya juga telah mengusulkan kepada sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia (Anwar Ibrahim) untuk menyelesaikan isu yang masih tertunda antara Indonesia dan Malaysia,” kata Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan moderator dalam sesi ADF Talks di Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

    Presiden menilai ketegangan di kawasan saat ini salah satunya bersumber dari persoalan batas-batas wilayah dan tumpang tindih klaim di Laut China Selatan.

    Persoalan itu, menurut Prabowo, merupakan warisan dari negara-negara kolonial dan imperialis yang pernah menjajah mayoritas negara di Asia Tenggara.

    “Warisan dari penjajahan selama berabad-abad itu masih tersisa seperti batas-batas wilayah yang belum jelas, dan lain sebagainya. Inilah kekacauan yang harus kita benahi sekarang,” kata Prabowo.

    Bagi Presiden Prabowo, kunci utama dalam mengelola ketegangan di kawasan, termasuk di Laut China Selatan, ialah prinsip saling menghormati dan kolaborasi. Prinsip dan langkah itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat berbicara dengan Presiden China Xi Jinping.

    Indonesia saat ini bukan bagian dari negara yang bersengketa dengan China untuk klaim wilayah di Laut China Selatan. Walaupun demikian, China saat ini mengklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan 10 garis putus-putusnya (10-dash line). Klaim terbaru 10 dash line China itu juga mencakup wilayah Laut Natuna Utara, yang merupakan ZEE Indonesia.

    “China mengklaim nelayan mereka telah menangkap ikan di wilayah tersebut selama ribuan tahun, dan kami juga mengklaim telah melakukan hal yang sama selama ribuan tahun. Jadi, saya katakan kepada Presiden Xi, mengapa kita tidak melakukan pengembangan bersama?” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian mengajak Xi untuk mendata jumlah kapal-kapal China yang melaut dekat ZEE Indonesia, dan kapal-kapal Indonesia sehingga dua negara dapat menetapkan aturan-aturan bersama yang bermanfaat untuk kedua belah pihak dalam kerangka hukum internasional. Aturan-aturan bersama itu juga ditetapkan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan.

    “Mari kita buat sistem perizinan agar semua pihak mendapatkan manfaat. Saya katakan kepada semua, 100 persen dari 0 (nol) tetaplah 0. Jadi, lebih baik kita bekerja sama sambil menunggu penyelesaian, dan Presiden Xi menyetujui hal ini dengan cepat,” kata Prabowo.

    Presiden kemudian menyebut dirinya juga menawarkan pengembangan bersama serupa kepada Malaysia dan Vietnam.

    “Inilah pendekatan saya. Mari kita bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Tiap bangsa, tiap negara, tiap agama di dunia menghendaki hal yang sama, kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Semua orang menghendaki hal yang paling mendasar, kemakmuran, dan tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ATR ajak pemda kolaborasi guna pengadaan tanah di Sulteng

    Menteri ATR ajak pemda kolaborasi guna pengadaan tanah di Sulteng

    Ada tiga prinsip Kementerian ATR/BPN dalam penataan ulang sistem pertanahan itu yakni keadilan, pemerataan dan kesinambungan ekonomi,

    Palu (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan arahan kepada semua kepala-kepala daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk berkolaborasi dalam pengadaan tanah di daerah itu.

    “Hari ini saya bertemu dengan pimpinan daerah di Sulawesi Tengah untuk menjelaskan kolaborasi dengan pemerintah daerah tentang empat hal yakni kebijakan layanan pertanahan, layanan tata ruang, reforma agraria dan pengadaan tanah,” kata Nusron Wahid di Kantor Gubernur Sulteng, Jumat.

    Ia menuturkan, kolaborasi itu merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan penataan kembali sistem pertanahan di Indonesia.

    “Ada tiga prinsip Kementerian ATR/BPN dalam penataan ulang sistem pertanahan itu yakni keadilan, pemerataan dan kesinambungan ekonomi,” ucapnya.

    Ia mengemukakan, sejak tahun 1960 hingga saat ini penataan tanah di Indonesia masih kerap kali melahirkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan di tengah masyarakat.

    “Datanya itu sebanyak 46 persen tanah di Indonesia masih dikuasai oleh 60 keluarga baik dalam bentuk HGU maupun HGB,” sebutnya.

    Nusron menjelaskan untuk di Sulawesi Tengah masih terdapat 1,1 juta hektare tanah belum terdaftar.

    “Ini masih banyak peluang HGU dan HGB di Sulteng sehingga hal itu harus ditata ulang serta diberdayakan agar bisa dinikmati masyarakat manfaatnya, makanya kami harus sinergi dan kolaborasi dengan bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah,” katanya.

    Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr Reny A Lamadjido mengapresiasi kunjungan kerja Menteri ATR/BPN ke Sulteng membahas reforma agraria.

    “Kunjungan Menteri ATR/BPN ini salah satunya memberikan bimbingan dan arahan tentang agraria serta bagaimana pengelolaan tanah baik untuk masyarakat maupun Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada semua kepala daerah di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

    Ia pun memastikan segera menindaklanjuti semua arahan dari Menteri ATR/BPN sehingga bisa segera direalisasikan di daerah itu.

    “Semua sudah jelas bahwa arahan bapak menteri akan segera kami laksanakan termasuk mendaftarkan 1,1 juta hektare tanah di Sulteng,” jelasnya.

    Pewarta: Moh Salam
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo telah meminta waktu Trump untuk bertemu

    Prabowo telah meminta waktu Trump untuk bertemu

    Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump jauh sebelum kebijakan tarif diberlakukan,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan bahwa dirinya telah mengajukan permintaan waktu untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri Forum Diplomasi Antalya 2025, bertempat di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4).

    “Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan,” ujar Presiden secara singkat ketika ditanya wartawan mengenai rencana pertemuan tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah sejak lama mengajukan permintaan resmi agar Presiden Prabowo dapat bertemu dengan Presiden Trump.

    Menurut Sugiono, surat permintaan pertemuan itu sudah dikirim bahkan sejak awal masa jabatan Trump, jauh sebelum pengumuman kebijakan tarif impor terbaru dari AS.

    “Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump jauh sebelum kebijakan tarif diberlakukan,” ujarnya, melansir siaran Sekretariat Presiden.

    Ia menambahkan, permintaan itu diajukan dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Saat ini, Kementerian Luar Negeri masih menunggu konfirmasi waktu pasti pertemuan dua pemimpin tersebut.

    Sementara itu, terkait kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32 persen terhadap Indonesia yang diumumkan 2 April lalu dan sedianya berlaku 9 April, Sugiono menyebut pemerintah sudah mengirim tim ke AS untuk memulai negosiasi.

    Namun, Trump kemudian mengumumkan penundaan tarif itu selama 90 hari bagi 75 mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo: Tradisi Gerakan Non-Blok RI harus dijaga tiap pemerintahan

    Prabowo: Tradisi Gerakan Non-Blok RI harus dijaga tiap pemerintahan

    Falsafah saya yang saya umumkan sejak awal kampanye adalah filosofi kuno dari Asia, yang sudah diwariskan turun temurun: ‘Seribu teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak’,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Gerakan Non-Blok yang diprakarsai pemerintah Indonesia sejak pasca perang dunia II merupakan tradisi yang harus dijaga setiap pemerintahan presiden.

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu merespons terhadap munculnya dunia yang multipolar dan mementingkan kepentingan sendiri, sehingga menuntut sikap Indonesia yang tetap konsisten untuk tidak memihak atau non-blok.

    “Indonesia secara tradisional selalu bersikap non-blok. Bahkan, kita adalah pendiri Gerakan Non-Blok bersama India, Mesir, dan Yugoslavia saat itu. Tradisi ini harus terus dijaga oleh setiap pemerintahan Indonesia. Jika tidak, kita akan kehilangan dukungan rakyat,” kata Presiden saat menjadi pembicara dalam Antalya Diplomacy Forum (ADF), Turki, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Sabtu.

    Prabowo menjelaskan bahwa rakyat Indonesia tidak ingin terlibat dalam suatu aliansi atau blok negara mana pun, apalagi blok militer.

    Menurut Presiden, Indonesia menganut Gerakan Non-Blok, karena bukan hanya sebagai pendiri gerakan tersebut, tetapi juga menjadi tradisi berdiplomasi yang dipegang teguh.

    Di depan peserta forum dari berbagai pemimpin dunia, Presiden Prabowo pun mengenalkan falsafah yang ia pegang sejak masa kampanye Pemilihan Presiden.

    “Falsafah saya yang saya umumkan sejak awal kampanye adalah filosofi kuno dari Asia, yang sudah diwariskan turun temurun: ‘Seribu teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak’,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, kalimat tersebut terdengar sangat jelas dan sederhana, namun sulit untuk diwujudkan. Di sisi lain, diplomasi Non-Blok memang logis diterapkan, terutama di kawasan Asia Tenggara.

    Adapun Antalya Diplomacy Forum merupakan agenda tahunan di Turki yang dibuka langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Presiden Erdogan memberikan sambutan pembuka di hadapan sejumlah pemimpin negara, dan pejabat tinggi negara-negara dari berbagai kawasan.

    ADF 2025 mengangkat tema “Diplomasi sebagai Kekuatan Penyeimbang di Tengah Dunia yang Semakin Terbelah”.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo tegaskan RI tetap netral, berharap AS-China capai kesepakatan

    Prabowo tegaskan RI tetap netral, berharap AS-China capai kesepakatan

    Saya harap pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan, saya harap,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang tetap netral atau tidak berpihak dalam menyikapi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China di mana kedua negara saling mengenakan kenaikan tarif impor.

    Usai menjadi pembicara dalam forum diskusi Antalya Diplomacy Forum (ADF) yang diselenggarakan di Kota Antalya, Turki, pada Jumat (11/4) sore waktu setempat, Presiden Prabowo berharap kedua negara dapat mencapai kesepakatan.

    “Saya harap pada akhirnya mereka akan mencapai semacam kesepakatan, saya harap,” kata Presiden Prabowo dalam wawancara singkat kepada media di Antalya, Turki, Jumat (11/4) waktu setempat.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak antara AS maupun China, serta menganggap kedua negara merupakan mitra dagang yang baik.

    Kepala Negara bahkan ingin Indonesia menjadi jembatan kedua negara yang saling menaikkan tarif impor tersebut.

    “Tidak, tidak (memihak). Kami menghormati semua negara. Kami menganggap China sebagai teman baik kami, kami juga menganggap AS sebagai teman baik. Kami ingin menjadi jembatan,” kata Presiden.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan Indonesia akan memutus kerja sama dengan China, dan beralih ke Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

    Presiden menekankan hubungan bilateral Indonesia dan China, termasuk sebagai mitra dagang sudah terlalu dekat.

    “Tidak, tidak mungkin (memutus kerja sama). Tidak mungkin. China sudah terlalu dekat dengan Indonesia,” kata Prabowo.

    Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, perang dagang antara AS dan China semakin memanas. Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal terhadap barang impor dari China dengan kenaikan tarif hingga menjadi 145 persen.

    China pun tak tinggal diam dan turut menaikkan tarif impor barang asal AS dari 84 persen menjadi 125 persen.

    Trump juga sebelumnya mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, kecuali terhadap China.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin optimalkan SIINas perkuat industri non-migas

    Kemenperin optimalkan SIINas perkuat industri non-migas

    Pembangunan sistem informasi ini tidaklah mudah mengingat melibatkan ekosistem industri nasional secara keseluruhan yang besar dan kompleks,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya sistem informasi industri nasional (SIINas) untuk memperkuat sektor industri pengolahan non-migas sebagai tulang punggung perekonomian nasional hingga tahun 2029.

    “Untuk mendukung kebutuhan data industri nasional Kementerian Perindustrian telah membangun sistem informasi industri nasional atau SIINas yang telah berjalan selama lima tahun,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permen No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan, industri pengolahan non-migas yang ditargetkan menyumbang 21,9 persen terhadap PDB nasional, serta menjadi motor penciptaan lapangan kerja, investasi, dan ekspor Indonesia secara berkelanjutan.

    Pada 2024, industri itu tumbuh sebesar 4,75 persen dan menyumbang 17,16 persen terhadap PDB nasional, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi Indonesia.

    Nilai investasi industri non-migas mencapai Rp697,50 triliun pada 2024, meningkat 23,4 persen dari tahun sebelumnya dan menyumbang 40,69 persen dari total investasi nasional.

    Kenaikan investasi sejalan dengan peningkatan serapan tenaga kerja dari 19,29 juta pada 2023 menjadi 19,96 juta orang di tahun 2024 yang menegaskan peran vital sektor ini.

    Kontribusi ekspor industri non-migas meningkat dari 186,59 miliar dolar AS menjadi 196,54 miliar dolar AS pada 2024 atau naik sebesar 5,11 persen dari tahun sebelumnya.

    Kemenperin menyatakan penguatan sektor itu membutuhkan data yang kuat, akurat, dan real-time untuk mendukung kebijakan dan mendorong daya saing industri di tingkat global.

    Oleh karena itu, SIINas dibangun untuk menghimpun data industri nasional secara digital, terintegrasi, dan berkelanjutan agar semua pihak memiliki gambaran kinerja sektor.

    Melalui pelaporan yang konsisten, Kemenperin berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika industri di dalam dan luar negeri.

    “Pembangunan sistem informasi ini tidaklah mudah mengingat melibatkan ekosistem industri nasional secara keseluruhan yang besar dan kompleks,” ucapnya.

    Dengan dukungan semua pihak, sektor industri pengolahan nonmigas dapat terus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target pembangunan jangka menengah.

    “Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian berharap SIINas dapat menjawab kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir dan berkualitas, serta memberikan gambaran kinerja masing-masing sektor industri secara real time,” kata Adie.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif per Februari 2025

    OJK: Intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif per Februari 2025

    Ke depan, industri asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas dan kapabilitas industri yang memadai,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mencatat bahwa kinerja intermediasi sektor jasa keuangan (SJK) syariah per Februari 2025 masih tumbuh positif secara tahunannya (year on year/yoy).

    “Kinerja intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif secara yoy, dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,17 persen, kontribusi asuransi syariah tumbuh 7,91 persen, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,98 persen,” kata Mirza dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi pengembangan dan penguatan SJK syariah, Mirza juga menyampaikan bahwa 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023, di mana 29 unit usaha syariah menyatakan akan melakukan spin-off.

    Hal ini sebagaimana Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

    Adapun pada 2025, sebanyak 18 unit usaha syariah (UUS) direncanakan melakukan spin off dan delapan UUS akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi yang telah ada.

    Mirza menambahkan, OJK juga terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui beberapa langkah.

    Pertama, rencana penyusunan buku khutbah di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah yang dapat digunakan oleh para pemuka agama maupun tenaga pengajar untuk memberikan literasi terkait asuransi syariah kepada masyarakat.

    Kedua, pelaksanaan kajian pengembangan asuransi karbon syariah, yang antara lain memuat potensi dukungan asuransi syariah pada perdagangan karbon.

    “Ke depan, industri asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas dan kapabilitas industri yang memadai,” kata Mirza.

    Selanjutnya yang ketiga, peluncuran program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di wilayah pedesaan melalui pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah.

    Program ini merupakan kerja sama OJK bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Agama.

    Program EPIKS merupakan salah satu upaya peningkatan inklusi keuangan syariah hingga masyarakat pelosok melalui optimalisasi peran strategis penyuluh agama di desa dalam memberikan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat.

    Masyarakat desa dapat mengakses produk atau layanan keuangan syariah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikukuhkan sebagai agen laku pandai syariah oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) syariah.

    Adapun implementasi EPIKS di wilayah pedesaan akan diawali dengan pilot project yang menyasar kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin terapkan sanksi bagi industri tak laporkan data

    Kemenperin terapkan sanksi bagi industri tak laporkan data

    Dengan berlakunya kewajiban itu, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pelaku industri dan pengelola kawasan industri yang tidak menyampaikan laporan data secara berkala yang telah ditentukan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pelaporan data bagi pelaku industri bersifat wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    “Dengan berlakunya kewajiban itu, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, sanksi berupa pembatasan hak untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan dari Kemenperin serta kemungkinan dikenai sanksi administratif sesuai Undang-Undang yang berlaku.

    Ia mengatakan, bila industri patuh dalam pelaporan data melalui SIINas akan memperoleh prioritas pelayanan dan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung sektor industri dari pemerintah.

    “Sebaliknya bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang tidak tertib menyampaikan data secara berkala, maka tidak dapat mengajukan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Kementerian Perusahaan serta mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,” tuturnya.

    Kemenperin menilai kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan itu sebagai indikator penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas data sektor industri nasional secara keseluruhan.

    Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan data yang menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan keterlibatan aktif perusahaan dan kawasan industri, ekosistem industri nasional dapat lebih tertata, efisien, dan selaras dengan visi pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Kemenperin juga mengajak pemerintah daerah dan asosiasi industri untuk menjadi mitra strategis dalam mengingatkan dan mendorong pelaku industri agar tertib menyampaikan data.

    Langkah itu penting untuk memastikan bahwa pelaporan data tidak hanya menjadi beban administratif, tetapi bagian dari kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional.

    “Kepatuhan terhadap pelaporan data ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan tapi juga bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga kualitas dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Adie.

    Diketahui, Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    Batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yaitu pertama pelaporan triwulan 1 paling lambat disampaikan pada 10 April 2025. Namun proses triwulan 1 diberi kelonggaran hingga tanggal 15 April 2025.

    Selanjutnya, pelaporan triwulan 2 paling lambat disampaikan pada 10 Juli 2025. Kemudian pelaporan triwulan 3 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2025, hingga pelaporan triwulan 4 paling lambat disampaikan pada 10 Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin: Industri non-migas pilar ekonomi dan lapangan kerja

    Kemenperin: Industri non-migas pilar ekonomi dan lapangan kerja

    Sektor industri pengelolaan non-migas hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, sektor industri pengolahan non-migas menjadi pilar ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

    “Sektor industri pengelolaan non-migas hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permenperin No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, industri pengolahan non-migas terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025–2029.

    Industri non-migas tidak hanya diharapkan tumbuh dan berkembang, tetapi juga menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta mendongkrak ekspor nasional secara berkelanjutan di tengah persaingan global.

    Untuk mencapainya, diperlukan penguatan sektor industri nasional dengan optimalisasi bahan baku dan sumber daya manusia (SDM), pemetaan potensi baru, serta mendorong inovasi dan daya saing industri di pasar internasional.

    “Kita harus bekerja keras memperkuat sektor industri nasional, mengoptimalkan sumber daya bahan baku dan manusia, mengidentifikasi potensi baru, dan mendorong sektor industri ini agar mampu berinovasi dan berdaya saing di pasar global,” ucapnya.

    Dia menyebutkan, pada tahun 2024, industri pengolahan non-migas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,75 persen dan memberikan kontribusi 17,16 persen terhadap PDB nasional, yang merupakan porsi terbesar di antara seluruh sektor ekonomi lainnya.

    Pertumbuhan itu juga tercermin dari peningkatan nilai investasi sektor industri non-migas yang mencapai Rp697,50 triliun, naik 23,4 persen dibandingkan tahun 2023 dan menyumbang 40,69 persen dari total investasi nasional.

    Besarnya investasi tersebut turut berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dari 19,29 juta orang di tahun 2023 menjadi 19,96 juta orang pada tahun 2024, menunjukkan peran vital sektor ini dalam membuka lapangan kerja.

    “Dari sisi ekspor sektor industri pengelolaan non-migas memberikan kontribusi sebesar 74,35 persen dari total nilai ekspor nasional dan nilainya meningkat dari 186,59 miliar dolar AS pada tahun 2023 menjadi 196,54 miliar dolar AS pada tahun 2024 atau naik sebesar 5,11 persen,” jelasnya.

    Kemenperin menilai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor industri harus diperkuat tidak hanya dalam skala, tetapi juga dalam struktur, dan keberlanjutan industrialisasi nasional.

    “Untuk mencapai hal tersebut memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat melalui pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data terutama yang berkaitan dengan kinerja sektor industri,” kata Adie.

    Diketahui, Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Group layani 115,39 juta pelanggan selama Triwulan I 2025

    KAI Group layani 115,39 juta pelanggan selama Triwulan I 2025

    Capaian ini adalah bentuk nyata dari kepercayaan publik terhadap layanan kami yang terus berkembang…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group mencatatkan capaian positif dengan melayani 115.398.623 pelanggan pada moda transportasi yang nyaman dan aman, selama Triwulan I 2025.

    “Periode Januari hingga Maret 2025, KAI Group mencatat total 115.398.623 pelanggan, atau meningkat sebesar 8,21 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 dengan jumlah 106.639.544 pelanggan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan peningkatan itu menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin besar terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama perjalanan yang ramah lingkungan.

    “Capaian ini adalah bentuk nyata dari kepercayaan publik terhadap layanan kami yang terus berkembang. Masyarakat kini semakin sadar pentingnya menggunakan transportasi publik sebagai solusi mobilitas yang efisien sekaligus peduli lingkungan,” ujarnya.

    Dari total pelanggan tersebut, rincian jumlah penumpang terdiri dari 12.261.634 pelanggan layanan KA Jarak Jauh dan Lokal KAI, 92.644.826 pelanggan KAI Commuter, 1.694.921 pelanggan KA Bandara di Medan dan Yogyakarta, 1.353.760 pelanggan Whoosh yang dikelola KCIC.

    Selanjutnya, 1.009.737 pelanggan LRT Sumatera Selatan, 6.351.283 pelanggan LRT Jabodebek, 45.317 pelanggan KA Makassar–Parepare; dan 37.145 pelanggan dari layanan KAI Wisata.

    “Tren kenaikan jumlah pelanggan terjadi di hampir seluruh lini layanan KAI Group. LRT Jabodebek mencatat lonjakan signifikan sebesar 65,33 persen dibandingkan periode sebelumnya,” tambah Anne.

    KA Bandara juga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 25 persen, disusul layanan Whoosh dengan peningkatan sebesar 12,57 persen. Pelanggan LRT Sumsel meningkat 11,13 persen, sementara pelanggan kereta api jarak jauh dan lokal KAI naik sebesar 7,8 persen. KAI Commuter mencatatkan kenaikan 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sebagai bagian dari visi menuju ekosistem transportasi berkelanjutan, KAI terus mengembangkan konektivitas antarmoda. Integrasi layanan kereta dengan moda transportasi lainnya seperti bus, angkutan kota, dan layanan berbasis daring menjadi perhatian utama untuk memastikan mobilitas yang lancar dan efisien dari titik awal hingga tujuan akhir pelanggan.

    “Tujuan kami bukan hanya melayani perjalanan antar kota, tetapi juga menghubungkan seluruh jaringan transportasi dalam satu kesatuan sistem yang berkelanjutan. Inilah langkah konkret dalam membangun ekosistem transportasi masa depan,” tutur Anne.

    Sejak Desember 2024, KAI telah meluncurkan fitur Carbon Footprint pada aplikasi Access by KAI. Fitur itu memungkinkan pelanggan menghitung emisi karbon dari perjalanan mereka, serta memberikan kesadaran lebih akan dampak positif menggunakan kereta api.

    Selain itu, KAI turut menyediakan fasilitas water station di berbagai stasiun untuk mendorong pelanggan membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    Di dalam kereta, KAI juga mengganti alat makan plastik dengan peralatan berbahan kayu atau wooden cutlery yang lebih ramah lingkungan.

    Dalam hal infrastruktur, KAI turut serta dalam konservasi lingkungan dengan mengganti 15.864 bantalan kayu di jembatan baja menjadi bantalan sintetis. Inovasi ini tidak hanya memperpanjang umur infrastruktur, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap kayu alami yang berdampak pada deforestasi.

    “Bagi kami, keberlanjutan bukan sekadar program, melainkan prinsip dasar dalam menjalankan operasional. Inovasi pada infrastruktur dan layanan menjadi bagian penting dari upaya kami menjaga bumi tetap lestari,” beber Anne.

    Dari sisi operasional, KAI terus menjaga ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan sebagai pilar utama pelayanan. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penentu loyalitas pelanggan dan penguatan citra KAI sebagai transportasi publik yang dapat diandalkan.

    KAI juga senantiasa melakukan peningkatan layanan melalui peremajaan sarana, pembaruan sistem digital seperti upgrade system Access by KAI, dan berbagai promosi yang menarik demi meningkatkan pengalaman pelanggan.

    “KAI Group akan terus berkomitmen menjadi mitra perjalanan terbaik, tidak hanya dalam hal efisiensi, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi,” demikian Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025