Category: Antaranews.com

  • IKPI dorong kepatuhan wajib pajak nasional lewat kegiatan strategis

    IKPI dorong kepatuhan wajib pajak nasional lewat kegiatan strategis

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berkomitmen mendorong kepatuhan wajib pajak nasional melalui sejumlah kegiatan strategis, seperti edukasi dan pelayanan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara gratis oleh 45 cabang IKPI di Indonesia.

    Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan, layanan itu tidak hanya ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga menyasar wajib pajak badan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang masih membutuhkan pendampingan.

    “Ini bentuk kontribusi kami memperluas akses bantuan perpajakan, terutama bagi masyarakat yang kurang terlayani,” ujar Vaudy dalam halal bihalal nasional IKPI di salah satu hotel di Jakarta Barat, Senin.

    Posisi IKPI sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga berkomitmen mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan.

    “Selain mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara formal, kami juga mendorong pertumbuhan budaya sadar pajak di tengah masyarakat,” kata Vaudy.

    Tak hanya itu, IKPI juga terlibat berbagai forum diskusi, konsultasi publik, pelatihan dan sertifikasi yang mendukung kebijakan DJP dalam reformasi perpajakan.

    “Sebagai organisasi profesi, kami melihat pentingnya peran serta konsultan pajak dalam mendukung agenda besar pemerintah di sektor penerimaan negara,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wagub Rano ajak pemangku kepentingan fokuskan penguatan industri

    Wagub Rano ajak pemangku kepentingan fokuskan penguatan industri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memfokuskan penguatan industri pada sejumlah sektor strategis, salah satunya industri berbasis teknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

    Hal itu mengingat sektor industri berkontribusi 11,49 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta atau penyumbang terbesar kedua setelah sektor perdagangan.

    “Sektor industri juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi serta membuka lapangan kerja baru. Karena itu, pemberdayaan industri di Jakarta harus terus ditingkatkan, sejalan dengan visi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing,” kata Rano do Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan industri lainnya yang juga perlu difokuskan penguatannya, yakni pengembangan ekonomi biru, teknologi kelautan, dan rekayasa akuakultur di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu; penguatan infrastruktur digital, termasuk pengembangan menara sel mikro 5G, pusat data.

    Selain itu, transformasi layanan publik berbasis platform digital seperti JAKI (Jakarta Kini); serta pengembangan sumber daya manusia yang adaptif dan kompetitif untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri.

    Rano mengatakan, salah satu bentuk kontribusi konkret dalam mendukung industri nasional adalah dengan mengutamakan produk lokal dalam setiap pengadaan.

    Dia pun menyoroti pentingnya komitmen terhadap produk dalam negeri, meskipun Instruksi Presiden tentang kelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memberikan ruang bagi fleksibilitas daya saing industri.

    “Salah satu bentuk kontribusi nyata yang dilakukan untuk mendukung industri di dalam negeri adalah dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Saya mengajak semua pihak untuk memprioritaskan produk dalam negeri minimal 80 persen dalam belanja barang dan jasa,” ujar Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemdagri ajak pemda aktif usulkan lokasi Sekolah Unggul Garuda

    Kemdagri ajak pemda aktif usulkan lokasi Sekolah Unggul Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tomsi Tohir mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk aktif mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda.

    Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    “Teman-teman kepala daerah bisa segera memerintahkan dinasnya untuk mendaftar dan nantinya akan diseleksi tempat-tempat dan kelayakannya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dia juga berharap agar pemda menyambut peluang tersebut, sehingga daerah berpeluang dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda yang baru.

    “Kita berharap seluruh kepala daerah dapat mendaftarkan lokasi lahannya [yang bisa dibangun],” tambahnya.

    Sekolah Unggul Garuda merupakan program pendidikan pra-universitas yang bertujuan membangun ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

    Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menjelaskan bahwa terdapat dua jenis Sekolah Unggul Garuda, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Baru yang dibangun dari awal, serta SMA Unggul Garuda Transformasi yang merupakan pengembangan dari SMA yang sudah ada.

    “Saya fokuskan hari ini kita khusus memfokuskan kepada [sosialisasi] Sekolah Unggul Garuda Baru,” ujar Stella.

    Ia menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan akan dibangun 20 SMA Unggul Garuda Baru. Pada tahun ini, empat sekolah baru direncanakan akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Papua Tengah, sementara satu lokasi lainnya masih dalam proses seleksi.

    “Jadi silakan Bapak-Ibu (kepala daerah) sekalian mengajukan lokasinya,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan Sekolah Unggul Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang menerima siswa dari seluruh Indonesia.

    Dalam pengelolaannya, sekolah akan didampingi langsung oleh perguruan tinggi terdekat untuk memastikan kualitas pendidikan yang mendukung siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

    “Nantinya penyelenggaraan Sekolah Garuda ini langsung akan ditinjau oleh perguruan tinggi sekitar, misalnya dosen-dosen dari perguruan tinggi ini juga akan memberikan arahan, bimbingan langsung kepada siswa-siswinya,” ucap Stella.

    Dia juga menegaskan penetapan lokasi program baru final di Provinsi Babel dan NTT, sementara di Provinsi Papua Tengah masih dalam proses kunjungan dan peninjauan.

    “Kami juga tentu saja terus-menerus melihat aspek dari pemerataannya,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI dan Bank BTN akan gelar “BTN Jakarta International Marathon 2025”

    DKI dan Bank BTN akan gelar “BTN Jakarta International Marathon 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk untuk menggelar “BTN Jakarta International Marathon (Jakim)” pada 29 Juni 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya mendukung BTN Jakim sebagai agenda tahunan yang telah ditetapkan dalam kalender pariwisata resmi Jakarta.

    Ke depan, kami berharap BTN Jakim bisa menembus World Marathon Majors (WMM), yang merupakan penghargaan paling prestisius dalam penyelenggaraan maraton dunia. Saya telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Ada tiga kategori lomba itu, yakni Le Minerale 10K, Half Marathon, dan BTN Marathon. Tahun ini, jumlah pelari juga bertambah dua kali lipat, dari 15.000 jadi 30.000 peserta.

    Pramono menilai, BTN Jakim memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat maupun kota Jakarta, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

    Ajang ini juga dinilai mampu mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga.

    “Banyak masyarakat yang mulai rutin berlari karena terinspirasi dari keseruan fun run, atau sekadar menonton lalu ingin ikut terlibat. Komunitas lari tumbuh di berbagai penjuru kota, dan interaksi lintas budaya terjalin secara alami. Jakarta pun menjelma menjadi panggung persahabatan antarpelari dan antarbangsa,” kata Pramono.

    Dari sisi ekonomi, kehadiran ribuan pelari dan wisatawan turut mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

    Pada gelaran BTN Jakim 2024, total dampak ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp41,52 miliar, dengan jumlah peserta sebanyak 15.000 orang, termasuk 236 pelari internasional dari 32 negara.

    Pramono pun optimistis BTN Jakim tahun ini akan memberikan dampak yang lebih besar dan semakin memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi “sport tourism” yang ikonik, mendunia, sekaligus menjadi kebanggaan warganya.

    Ia memastikan, penyelenggaraan BTN Jakim dari tahun ke tahun akan terus mengalami perbaikan.

    Sejumlah pembaruan disiapkan untuk menghadirkan pengalaman baru yang lebih istimewa bagi peserta, di antaranya dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan.

    Kemudian, juga bekerja sama dengan IFG Life sebagai official insurance partner BTN Jakim 2025.

    “Kami ingin memastikan BTN Jakim tidak hanya ramah bagi peserta dan penonton, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sejumlah inovasi dilakukan, termasuk menyusun rute dengan prinsip 4S (steril, secure, safety, smooth). Penambahan tagline ‘smooth’ tahun ini (sebelumnya 3S) mencerminkan komitmen kami untuk memastikan setiap persimpangan steril, sehingga jalur benar-benar bebas hambatan dan nyaman dilalui pelari,” kata Pramono.

    Selain itu, fasilitas seperti “water station”, “cooling zone”, dan tenda medis akan diperbanyak di sepanjang rute guna menjamin kenyamanan dan keselamatan peserta.

    Penyelenggara juga akan menerapkan sistem “live tracking” agar peserta dan penonton dapat memantau progres lomba secara real time, sekaligus menjaga akurasi pencatatan waktu. Sepanjang rute, “cheering zone” bernuansa Betawi dan budaya khas Jakarta juga akan dihadirkan untuk memompa semangat para pelari.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Ribka mengatakan bahwa penyusunan RTRW itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam mendukung implementasi gerakan Satu Data Indonesia.

    “Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, (di tingkat) provinsi maupun kabupaten/kota, (dan) batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional. Jadi, kita sudah mulai kerjakan,” kata Ribka saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau, Sultra, Senin.

    Dia menjelaskan penyelesaian RTRW yang komprehensif akan membantu daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang, pengembangan potensi wisata, serta menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

    “Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk misalnya wisata, pembangunan, dan seterusnya. RTRW harus diselesaikan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyusunan RTRW, Ribka mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menjalin sinergi lintas sektor, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga terkait.

    Wamendagri juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaian RTRW secara nasional pada tahun ini.

    “Tahun ini kita di Kementerian Dalam Negeri sudah komitmen untuk akan selesaikan RTRW,” tegas Ribka.

    Pada kesempatan itu, Ribka juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi yang mampu menarik minat investasi dari sektor swasta.

    Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Sehingga sangat diharapkan adanya inovasi daerah, kita meningkatkan PAD daerah, supaya bisa memberikan kekuatan pada fiskal daerah, ini yang sangat penting,” ujarnya.

    Selain membahas tentang PAD, Ribka mengingatkan agar penyusunan RKPD dan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap program tersebut dapat segera disosialisasikan ke seluruh kepala daerah di Sultra.

    “Intisarinya sudah disimpulkan yang disebut dengan hari ini, kita tahu, kita kenal dikemas dengan Astacita,” tuturnya.

    Dia juga berharap dengan sinerginya penyusunan RTRW dan RKPD, Sultra lebih siap dalam menjawab tantangan pembangunan serta dapat mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan musrenbang itu dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra La Ode Tariala, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah PR, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,”

    Kendari (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus selaras dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sultra tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Kota Baubau, Senin.

    Di bagian lain, Wamendagri Ribka juga menyoroti masih minimnya pengelolaan APBD, serta masih bergantung pada tingginya dana transfer pusat ke daerah yang bersumber dari APBN.

    Wamendagri juga mendorong agar dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan investasi di setiap Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara.

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah “PR”, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,” ujar Wamendagri.

    Menurutnya, jika OPD tidak dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka reputasi birokrasi dan pemerintah darah menjadi buruk. Bahkan, wibawa Bupati, Wali Kota dan Gubernur menjadi taruhannya.

    “Saya harap di bulan depan bisa naik, minimal di tahun ini, memang berat. Kalau mau datanya untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain ada sama Dirjen Keuangan Daerah, nanti di buka saja, kalau perlu beliau tinggal saja untuk berikan arahan khusus terkait ini,” ujarnya.

    RKPD Provinsi Sultra Tahun 2026 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

    Musrenbang Provinsi Sultra dihadiri oleh 17 Kabupaten Kota. Sebelumnya telah di awali dengan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan maksud untuk menyingkronkan rencana pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

    Pewarta: Abdul Azis Senong
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI uji coba Transjabodetabek pada Selasa

    Pemprov DKI uji coba Transjabodetabek pada Selasa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba Transjabodetabek dari Blok M, Jakarta hingga Alam Sutra, Tangerang, Banten, pada Selasa (15/4).

    “Besok jam 8 kita akan uji coba dari terminal Blok M ke Alam Sutra. Jadi, sekaligus melihat visibility dari trayek yang nantinya akan diluncurkan oleh Pak Gubernur. Termasuk beberapa trayek lainnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, Syafrin belum menyebutkan secara detail terkait jalur yang akan dilewati Transjabodetabek itu.

    Setelah melakukan uji coba, pihaknya akan melaporkan hasil uji coba tersebut. Diharapkan dalam waktu dekat, Transjabodetabek akan dapat segera diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Sebelumnya, Syafrin juga pernah menyebut Transjabodetabek akan dibuka di empat rute baru yang nantinya diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

    Syafrin menjelaskan pihaknya sudah mengidentifikasi empat rute awal yang akan dilayani Transjabodetabek dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

    Rute yang pertama dari wilayah Timur akan ada Vida Bekasi ke Cawang. Berikutnya di Selatan akan ada layanan dari Kota Wisata ke Cawang. Lebih lanjut Syafrin menjelaskan, rute ketiga dan keempat TransJabodetabek nanti bermula dari wilayah Tangerang, yakni rute Alam Sutera menuju Blok M dan rute Binong menuju Grogol.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI akselerasi peningkatan peringkat indeks kota global

    DKI akselerasi peningkatan peringkat indeks kota global

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengakselerasi peringkat Jakarta dalam indeks kota global atau Global City Index (GCI) dari semula posisi 74 menjadi 58 dalam lima tahun ke depan serta menargetkan peringkat 20 pada tahun 2045.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya telah melakukan studi komprehensif bersama firma konsultan manajemen Kearney untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan posisi Jakarta.

    Atika mengatakan, tujuh dari delapan kota yang mengalami peningkatan cukup pesat dalam GCI merupakan kota-kota di China. Kota-kota ini memprioritaskan dimensi SDM, serta investasi besar pada infrastruktur digital yang juga menjadi kunci keberhasilan.

    “Pada prinsipnya, indeks atau dimensi yang mereka tekankan itu adalah pada human capital,” kata Atika.

    Terkait dimensi kota global lainnya, yakni budaya, Atika menilai Jakarta memiliki potensi tinggi. Menurut Atika, momentum perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027 akan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan sektor ini.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinas Lingkungan Hidup DKI perkuat keberlanjutan Proklim 2025

    Dinas Lingkungan Hidup DKI perkuat keberlanjutan Proklim 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terus memperkuat pembahasan keberlanjutan Program Kampung Iklim (Proklim) 2025 demi memitigasi perubahan iklim di Jakarta.

    “Jadi, hari ini diadakan oleh RW 01 Pondok Bambu, Jakarta Timur yang disponsori oleh Pertamina Retail. Ini Focus Group Discussion (FGD) untuk melihat bagaimana potensi-potensi semua pihak yang bisa membantu pemberdayaan masyarakat di tingkat RW, khususnya di RW 01 yang saat ini sedang dalam pengusulan menjadi calon lokasi proklim lestari,” kata Ketua Sub Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dinas LH DKI Jakarta, Susi Andriani.

    Susi mengatakan hal itu usai melakukan diskusi grup terfokus (Focus Group Discussion/FGD) di Aula Dinas Lingkungan Hidup, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin.

    Nantinya, lanjut dia, pembahasan ini akan dilanjutkan usulan ke Wali Kota Jakarta Timur dan akan diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang setiap tahunnya biasa dilakukan pada Mei.

    Untuk mewujudkan program kampung iklim di RW 01 Pondok Bambu, terdapat beberapa bantuan yang diberikan Pertamina Retail seperti pembangunan Kampung Eco Enzyme di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan bank sampah di RT 13 dan 14.

    Lalu, bantuan lampu energi surya sebanyak 12 unit, mesin press sampah plastik di bank sampah, dan pelatihan pembuatan eco enzyme dan turunannya.

    “Ada juga pelatihan pilah sampah dan membangun ekonomi sirkular. Mereka juga akan bantu membuatkan Gapura, jadi Gapura kurang lebih nanti bunyinya adalah Kampung Proklim Lestari, RW 01 Pondok Bambu,” ucap Susi.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Retail Ardi Widodo memastikan pihaknya akan terus mendukung terwujudnya program kampung iklim bersama rekan grup Pertamina lainnya.

    Dalam FGD tersebut, Ardi menyebut pihaknya akan menjembatani kegiatan proklim di setiap RW di Jakarta Timur kepada anak perusahaan lainnya, sehingga kontribusi Pertamina akan terus meluas demi menjaga lingkungan sekitar.

    “Kami akan coba komunikasikan kepada anak perusahaan yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan Pertamina Retail untuk mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk mendukung proklim,” kata Ardi.

    Lebih lanjut, Ardi menjelaskan, untuk RW 01 Pondok Bambu ini pihaknya mengalokasikan Rp130 juta untuk seluruh kegiatan perwujudan program kampung iklim.

    Mulai dari mesin press sampah plastik, lampu penerangan jalan berbasis solar, pengembangan taman dengan tanaman obat-obatan, pelatihan eco enzyme, dan pembekalan lainnya terkait lingkungan.

    “Nah, tinggal nanti masing-masing RW ini proposalnya yang diajukan seperti apa, dan juga ketersediaan anggaran dari masing-masing anak perusahaan untuk mendukung program tersebut,” ucap Ardi.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Wakil Camat Duren Sawit Sri Sundari, Ketua RW 01 Pondok Bambu Edi Suwito, dan warga RW 01 Pondok Bambu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono ingin Bank DKI dikelola oleh profesional

    Pramono ingin Bank DKI dikelola oleh profesional

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi dan Sosial Chico Hakim menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkeinginan agar Bank DKI ke depannya dapat dikelola oleh orang-orang profesional.

    “Dalam rapat, Pak Pramono menyampaikan secara khusus, betul-betul nanti ke depannya (Bank DKI) harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Jadi, diharapkan nanti tidak ada lagi yang selama ini ada suara-suara yang mengatakan “ada titipan” lah, itu supaya enggak ada lagi,” kata Chico di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, Chico mengaku belum tahu apakah akan ada perombakan direksi di Bank DKI.

    Saat ditanya, apakah rebranding Bank DKI dilakukan dengan alasan kasus layanan yang bermasalah, Chico menjawab bahwa hal itu dilakukan karena rencana ibu kota yang akan pindah ke IKN.

    “Rebranding karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu udah bukan DKI, tapi DKJ. Itu aja,” kata Chico.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengunggah video di akun Instagram resminya @pramonoanungw.

    Dalam video tersebut, Pramono mengatakan pada tahun 2015, Jakarta pernah berada di posisi 54 Top Kota Global. Namun kini, posisi Jakarta semakin turun menjadi ke-74 dari 156 kota.

    Pramono menilai, hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena perbankan yang hampir setiap periode mengalami kasus.

    “Bank ini (Bank DKI) tidak dikelola secara profesional. Ada ruang-ruang yang gampang orang untuk bisa mempermainkan itu. Dari dalam terutama,” kata Pramono dalam rapat terbatas.

    Maka sepenuhnya, lanjut Pramono, Bank DKI harus dikelola secara profesional.

    Secara tegas Pramono juga mengatakan bahwa ke depannya tidak boleh ada lagi “titipan” dari siapapun untuk menjadi direksi Bank DKI.

    Dalam rapat tersebut Pramono juga membahas terkait rebranding Bank DKI. Salah satunya dengan mengubah nama Bank DKI.

    “Kita harus memikirkan untuk merubah nama DKI ini. Apakah Bank DKI menjadi Bank Jakarta? Atau Bank Global? Sehingga kita lakukan yang namanya rebranding. Dan nanti kita bangun betul-betul menjadi buildingnya Bank Jakarta,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025