Category: Antaranews.com

Presiden RI dan Wakil PM Rusia bahas kemajuan FTA RI-Eurasia

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov membahas kemajuan perundingan perjanjian perdagangan pasar bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan itu, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berharap perundingan perjanjian pasar bebas itu segera rampung setidaknya saat Presiden RI berkunjung ke St. Petersburg, Rusia, pada tahun ini.

“Tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement (FTA), diharapkan pada saat Bapak Presiden ke St. Petersburg, seluruh materi di dalam pembahasan Eurasia (FTA) ini bisa diselesaikan,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, selepas pertemuan.

Dalam pertemuan yang sama, Wakil Pertama PM Rusia mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Kota St. Petersburg, yang dijadwalkan pada tanggal 18—21 Juni 2025.

“Dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerja sama yang akan dibuat memorandum of understanding (MoU), itu termasuk beberapa kerja sama ekonomi maupun kerja sama strategis,” kata Airlangga.

Tidak hanya mengundang untuk hadir dalam forum ekonomi tahunan itu, Manturov yang mewakili pemerintah Rusia juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri parade Victory Day di Moskow, yang dijadwalkan pada tanggal 9 Mei 2025.

Presiden Prabowo menerima kedatangan Wakil Pertama PM Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang, kemudian keduanya lanjut menggelar pertemuan bilateral di ruang kredensial.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menko Airlangga, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Airlangga menyebut kedatangan Manturov ke Indonesia selain untuk bertemu Presiden Prabowo, juga untuk menghadiri dialog tingkat tinggi (high level dialogue) Indonesia dan Rusia, yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

“Dialog tingkat tinggi ini akan dimulai kembali,” sambung Airlangga.

Dalam pertemuan yang sama, Airlangga melanjutkan delegasi Rusia juga menyatakan keinginannya untuk menambah frekuensi penerbangan langsung dari Moskow ke beberapa daerah Indonesia. Airlangga melanjutkan ke depan akses untuk wisatawan Rusia juga dipermudah.

Menko Airlangga mengatakan bahwa pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow.

“Terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara,” kata Airlangga.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil PM Rusia Manturov juga membahas hal-hal terkait dengan pengembangan investasi.

Presiden Prabowo langsung berkantor di Istana Kepresidenan setelah tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa pagi.

Presiden tiba di Jakarta usai merampungkan lawatannya ke lima negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania sejak Rabu (9/4) pekan lalu.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 18:51
Airlangga: Rusia ingin tambah penerbangan langsung ke Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Rusia menyatakan minatnya untuk menambah jumlah penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

“Pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow,” ujar Airlangga.

Selain membahas sektor transportasi, Rusia juga menyampaikan keinginan untuk memperkuat kerja sama dalam sistem keuangan antarnegara. Salah satu fokus utamanya adalah menciptakan mekanisme yang dapat mempermudah wisatawan Rusia bertransaksi di Indonesia.

“Mereka mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara,” kata Airlangga.

Sebelumnya, dalam agenda forum bisnis Indonesia-Rusia di Jakarta, Senin (14/4), Airlangga mengusulkan untuk membuka rute penerbangan langsung antara Moskow dan Jakarta.

Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan pariwisata.

Pembukaan rute ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan bisnis para pelaku usaha kedua negara, termasuk dalam mendukung kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan mitra-mitranya di Rusia.

Selain aspek ekonomi, langkah ini juga dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi antar masyarakat atau people-to-people collaboration, yang dinilai penting dalam mempererat hubungan kedua negara secara menyeluruh.

Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah kemudahan akses transportasi udara, tidak hanya ke Jakarta, tetapi juga ke destinasi wisata utama lainnya seperti Bali.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa peningkatan jumlah wisatawan Rusia dapat menjadi peluang strategis bagi sektor pariwisata nasional.

Namun demikian, Airlangga juga menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan Bali sebagai tujuan wisata, melainkan juga lima destinasi super prioritas lainnya yang potensial dikembangkan melalui dukungan konektivitas udara.

Oleh karena itu, rencana pembukaan rute Moskow–Jakarta dianggap mendesak dan ditargetkan dapat segera terealisasi, terutama menjelang kunjungan delegasi pemerintah Indonesia ke Moskow pada Juni mendatang.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 18:42
Prabowo diundang hadiri Victory Day dan Forum Ekonomi di Rusia

Jakarta, Genta Tenri Mawangi (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan resmi dari Pemerintah Rusia untuk menghadiri dua agenda penting di Negeri Beruang Merah.

Airlangga mengatakan undangan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini.

“Dalam pertemuan tadi, DPM Manturov mengundang Bapak Presiden untuk hadir dalam parade Victory Day di Rusia dan juga dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” ujar Airlangga usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Dikatakan Airlangga, pertemuan ini merupakan bagian dari kelanjutan dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.

Menurut Airlangga, dialog tersebut kini akan dimulai kembali, membuka peluang bagi kerja sama bilateral yang lebih erat, baik dalam bidang ekonomi maupun sektor strategis lainnya.

Selain menghadiri parade pada awal Mei 2025, dan forum ekonomi, kata Airlangga, kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional.

Beberapa kesepakatan penting direncanakan akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara, kata Airlangga menambahkan.

Sebelumnya, DPM Manturov juga turut menghadiri acara Malam Kebudayaan Rusia yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan resmi ke Indonesia.

Sementara itu, dalam acara Forum Bisnis Indonesia-Rusia, di Jakarta, Senin (14/4), Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Rusia menjajaki peluang kerja sama investasi di berbagai sektor strategis seperti teknologi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.

Airlangga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha kedua negara, terutama dalam bidang energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital.

Pemerintah Indonesia mendorong investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kebijakan hilirisasi industri, sekaligus menargetkan pertumbuhan ekonomi digital nasional hingga 1 triliun dolar AS pada 2030.

Sementara itu, Rusia menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian dan energi, serta berharap perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dapat segera terwujud.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 18:12
Anggota OPM di Maybrat kembali ke pangkuan NKRI

Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembal

Sorong (ANTARA) – Anggota OPM berinisial YSA di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Zet Fattem menyatakan diri untuk bergabung kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komandan Satgas Yonif 501/BY Letkol Inf Yakhya Wisnu A, dalam keterangan yang diterima di Sorong, Selasa, menjelaskan kembalinya YSA ke pangkuan NKRI ini selain tekanan internal organisasi OPM tetapi juga bagian dari upaya pendekatan persuasif dari satgas.

“Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali,” ujar Dansatgas Yakhya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum penting yang dapat menginspirasi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA meninggalkan konflik dan turut serta membangun Papua dalam kedamaian dan kesejahteraan.

YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang dilaksanakan di TK Fuog, Maybrat pada Senin (14/4). Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil.

“Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501/BY,” ujarnya.

Dia mengatakan, selain menjalankan operasi ofensif untuk mempersempit ruang gerak kelompok separatis, Satgas juga aktif membangun kepercayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan teritorial seperti pembangunan jembatan di Kampung Fuog serta pelayanan kemanusiaan lainnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 17:55
Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

“Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

“Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

“Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 17:36
Akademisi: Wacana evakuasi warga Palestina berisiko perkuat penjajahan

Baik Israel maupun Amerika secara terbuka telah menyampaikan keinginan untuk mengosongkan Gaza, karena itu negara-negara yang menolak penjajahan harus bersikap tegas menolak segala bentuk kompromi atas rencana ini

Padang (ANTARA) – Akademisi sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yusra menilai rencana evakuasi warga Palestina ke luar negaranya itu berisiko memperkuat penjajahan oleh Israel.

“Tindakan ini justru bisa memperkuat klaim Israel atas wilayah Palestina dan secara tidak langsung menguntungkan agenda pendudukan,” kata akademisi Unand Muhammad Yusra di Padang, Selasa.

Menurutnya, pemindahan warga Palestina ke luar wilayahnya dengan pertimbangan atau atas nama kemanusiaan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mereka atas tanah dan harta benda lainnya.

Yusra menjelaskan dalam praktik hubungan internasional, evakuasi oleh negara ketiga kepada warga sipil memang biasa dilakukan dalam situasi darurat, namun ada batasan yang diatur secara hukum internasional.

Merujuk Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan pemindahan paksa perorangan atau massal serta deportasi warga dari wilayah pendudukan ke negara lain, baik diduduki maupun tidak, adalah tindakan yang dilarang tanpa memandang motifnya.

“Rencana evakuasi warga Gaza tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Israel yang selama ini didukung penuh oleh Presiden Donald Trump,” ujar dia.

Baik Israel maupun Amerika secara terbuka telah menyampaikan keinginan untuk mengosongkan Gaza, karena itu negara-negara yang menolak penjajahan harus bersikap tegas menolak segala bentuk kompromi atas rencana ini.

Dalam konteks diplomasi dan posisi di mata internasional, Indonesia harus konsisten dalam sikap politik luar negerinya. Indonesia wajib menunjukkan sikap tegas menolak upaya apapun yang justru bisa memperkuat pendudukan Israel di Palestina.

“Evakuasi bukanlah solusi jangka panjang, melainkan hanya dapat melemahkan perjuangan rakyat Palestina,” kata dia.

Ia menambahkan berdasarkan catatan sejarah, Indonesia pernah menampung pengungsi Vietnam dalam jumlah besar di Pulau Galang antara 1975 hingga 1996. Namun, hal itu sangat berbeda dengan konteks Palestina.

“Ini bukan hanya soal pengungsian, tetapi soal penjajahan yang belum selesai,” jelasnya.

Yusra mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum internasional. Baik melalui diplomasi bilateral maupun multilateral.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 17:20
Wamendagri minta pemda pahami program prioritas Presiden

Kalau kita membaca bukunya secara utuh, maka di sini kita akan lebih bisa memahami mengapa ada makan bergizi gratis, mengapa kemudian ada rencana koperasi desa, mengapa ada pemeriksaan kesehatan gratis, mengapa ada rencana pembentukan sekolah rakyat,

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memahami program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan ini disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

“Yang paling utama adalah, mari kita pahami dulu gagasan-gagasan, ide, mimpi-mimpi besar Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini ada di buku ‘Paradoks Indonesia’,” katanya Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang belum memahami cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto, padahal dengan membaca buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” yang ditulis oleh Presiden Prabowo, maka kepala daerah dapat lebih memahami berbagai alasan di balik program-program prioritas pemerintah saat ini.

“Kalau kita membaca bukunya secara utuh, maka di sini kita akan lebih bisa memahami mengapa ada makan bergizi gratis, mengapa kemudian ada rencana koperasi desa, mengapa ada pemeriksaan kesehatan gratis, mengapa ada rencana pembentukan sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan lain-lain,” ujarnya.

Dalam buku tersebut, Bima menjelaskan Presiden Prabowo menguraikan dua hal pokok. Pertama, mengenai realitas kondisi bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

Kedua, tentang benchmarking atau perbandingan dengan negara-negara lain, termasuk China yang dianggap telah melakukan transformasi besar dalam bidang ekonomi dan politik sejak era Deng Xiaoping.

“Presiden banyak mengulas bagaimana China melakukan transformasi ekonomi dan politik beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ini dijelaskan di buku ini, betapa Deng Xiaoping ini melakukan hal-hal yang saat ini menjadi inspirasi dari banyak negara, termasuk Indonesia,” jelas Bima.

Ia menambahkan negara tidak hanya perlu hadir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga harus memperkuat sektor akar rumput (grassroot). Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai upaya mempercepat kemajuan bangsa.

Salah satu hal yang ditekankannya untuk mencapai target tersebut adalah pentingnya masyarakat keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap).

“Kita mendorong ekonomi yang menggenjot investasi, tapi juga pemerintah harus menjadi pelopor dalam melindungi warga yang tidak mampu, hadir di bawah. Hadir untuk mendorong pemerataan dan swasembada,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 17:15
Pimpinan MPR minta kesenjangan perempuan di desa-kota segera diatasi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara perempuan di desa dan di kota dalam mengakses pendidikan.

Dia mengatakan peningkatan akses pendidikan terhadap perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) nasional perlu dilakukan demi kesejahteraan yang lebih baik dan merata bagi setiap warga negara.

“Kesenjangan yang terjadi antara perempuan di desa dan di kota dalam mengakses pendidikan harus segera diatasi dengan sejumlah langkah nyata,” ujarnya,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia lantas memaparkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang mencatat hanya sekitar 6 persen perempuan di pedesaan dan 14 persen perempuan di perkotaan yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan catatan BPS, dia mengatakan salah satu penyebab kesenjangan tersebut adalah faktor sosial dan budaya.

Oleh sebab itu, dia menilai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan harus konsisten dilakukan.

Termasuk, lanjut dia, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perempuan mengenyam pendidikan.

“Untuk mengatasi kendala sosial dan budaya yang dihadapi perempuan di desa dalam mengakses pendidikan membutuhkan konsistensi yang kuat dalam memberi pemahaman kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia pun memandang generasi penerus bangsa harus meneladani nilai-nilai yang diperjuangkan tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng (RA) Kartini dalam membuka akses pendidikan yang rata untuk semua, tanpa memandang gender.

“Dalam proses perjuangannya, RA Kartini meyakini bahwa melalui pendidikan, perempuan dapat membebaskan diri dari belenggu tradisi dan mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Pemikiran itu masih relevan hingga saat ini,” tuturnya.

Dia mendorong pula agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat dapat memahami nilai-nilai kesetaraan sebagaimana yang diperjuangkan oleh RA Kartini.

“Untuk kemudian direalisasikan dengan berbagai cara demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan,” katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 17:14
Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada tim negosiasi tarif untuk bernegosiasi sebaik-baiknya dengan Amerika Serikat (AS) untuk kepentingan nasional.

“Pesan (Presiden), negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga bakal memimpin tim negosiasi yang terdiri atas dua menteri lainnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding mengenai tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Perundingan itu dijadwalkan berlangsung di Washington D. C., AS, pada 16–23 April 2025.

Airlangga menyebut Menlu Sugiono telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan bertolak ke AS, selain untuk ikut berunding dengan Pemerintah AS soal tarif, juga untuk menghadiri Spring Meeting Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D. C., pada 21–26 April.

Airlangga bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

“Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan dalam pertemuan daring Senin malam dengan Lutnick dua pihak berdiskusi membahas isu-isu secara global, dan teknisnya bakal dibahas lebih rinci saat delegasi Pemerintah AS dan tim negosiasi dari Pemerintah RI bertemu secara tatap muka di Washington.

“Kami akan bicara dengan beberapa pihak, termasuk dengan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS) dengan menteri keuangan AS, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia, ada US-ASEAN, ada USINDO, ada berbagai asosiasi bisnis yang ada di Washington,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan.

Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 16:47
Kemendagri apresiasi kolaborasi Jakarta-Lampung tingkatkan layanan

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung dalam mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Tomsi dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung di Gedung Balairung DKI Jakarta, Selasa.

“Atas nama Kementerian Dalam Negeri, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedua pemerintahan provinsi yang telah melaksanakan kerja sama kolaborasi,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari semangat otonomi daerah yang kondusif dan produktif.

Lebih lanjut, Tomsi menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, sehingga dibutuhkan kerja sama yang kuat.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.

“Semoga kolaborasi ini dapat melahirkan suatu program-program yang konkret,” harapnya.

Dia mengatakan Kemendagri akan terus memantau keberhasilan dari kerja sama tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat mendukung kemajuan yang berkelanjutan, sehingga nantinya bisa ditiru oleh provinsi lain.

Dengan demikian, terbangun kemajuan bersama yang didasari oleh semangat gotong royong secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 16:38