Category: Antaranews.com

Pemprov DKI dinilai perlu perbaikan data untuk ketepatan bantuan

Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD menilai bahwa program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak untuk itu perlu adanya perbaikan data yang lebih tepat.

“Apakah benar mereka yang menerima adalah yang membutuhkan,” kata Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam rapat paripurna telah selesai dilakukan.

Ia mengatakan bahwa Komisi E memberikan sejumlah catatan kepada sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

“Kami menekankan pentingnya reformasi pendataan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), efektivitas program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan perbaikan layanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Komisi E juga menyoroti program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak.

Agustina juga mendorong Dinas Sosial memperbaiki sistem DTKS agar penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan dapat diganti secara cepat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Sementara pada sektor pendidikan, Komisi E mendesak Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas data penerima KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kami juga meminta evaluasi dampak program, bukan sekadar menghitung jumlah bantuan yang disalurkan. Penting sekali mengukur sejauh mana KJP berdampak pada prestasi siswa,” ujarnya.

Untuk bidang kesehatan, perhatian Komisi E tertuju pada infrastruktur puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pemerataan akses layanan, terutama di wilayah padat dan Kepulauan Seribu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyoroti program Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

“Pemberdayaan budaya harus melibatkan komunitas secara aktif, tidak sekadar seremoni atau pertunjukan tahunan,” kata Justin.

Untuk Dinas PPAPP, Komisi E meminta penambahan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di luar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta mendorong kolaborasi dengan operator transportasi publik dalam menangani kekerasan di ruang publik.

“Bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun karakter. Program seperti Pos SAPA dan rumah ibadah sebagai pusat edukasi harus digalakkan,” katanya.

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, pada tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) melalui dua program utama yakni program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Untuk PKD terdiri tiga jenis bantuan yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)

Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Pada tahap pertama 2025, bantuan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan (Januari–Maret), sehingga masing-masing penerima menerima Rp900.000. Mulai April 2025, pencairan dilakukan setiap bulan.

Jumlah penerima bansos PKD tahun 2025 meningkat menjadi 219.252 orang, dengan rincian: KLJ: 171.010 penerima, KAJ: 27.352 penerima dan KPDJ: 20.890 penerima.

Sedangkan untuk KJP Plus, untuk mendukung pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Pada tahun ini, jumlah penerimanya meningkat menjadi 707.622 siswa, naik dari 523.000 siswa pada tahun sebelumnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp3,2 triliun

Total anggaran bansos DKI Jakarta 2025 mencakup untuk PKD dengan penerima meningkat menjadi 219.252 orang, tetapi belum jelas total anggarannnya, sedangkan untuk KJP Plus sebesar sebesar Rp3,2 triliun untuk 707.622 siswa. Dengan demikian, totalnya bisa lebih dari Rp3,2 triliun.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 22:08
Hoaks! Tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan yang beredar di Facebook dengan nama akun “Pengaduan Penipuan Online” menyertakan tautan dan nomor WhatsApp yang diklaim sebagai saluran resmi untuk melaporkan kasus penipuan online.

Dalam narasinya, unggahan tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang menjadi korban penipuan, seperti kasus investasi bodong atau pinjaman online ilegal, dapat langsung menghubungi tautan atau nomor yang tercantum.

Pihak pengunggah juga mengklaim bahwa laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian dan menjanjikan pengembalian dana kepada para korban.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Saudara pernah mengalami kejadian ditipu lewat online silahkan di laporkan agar dana nya bisa kembali baik dari segi uang gaib investasi,pinjaman,hadiah atau sebagainya”

Namun, benarkah tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online tersebut?

Unggahan yang menarasikan tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online. Faktanya, pelaporan penipuan online atau kejahatan siber lainnya melalui tautan https://patrolisiber.id/submit-report/. (Facebook)

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), pelaporan penipuan online atau kejahatan siber lainnya melalui tautan https://patrolisiber.id/submit-report/.
Berikut cara mengirimkan pengaduan kejahatan siber:

1. Kronologi Kejadian :

Uraikan dengan jelas urutan kejadian menjelang dan setelah insiden kejahatan siber. Sertakan tanggal, waktu, dan informasi kontekstual apa pun yang relevan.

2. Detil Pelaku :

Berikan rincian apa pun yang tersedia tentang individu atau entitas yang dicurigai terlibat. Ini mungkin termasuk nama pengguna, nama akun media sosial, nomor telepon, alamat email, URL, atau informasi identitas apa pun.

3. Bukti Digital:

Lampirkan bukti digital yang mendukung laporan Anda. Ini mungkin termasuk tangkapan layar, dokumen, bukti transaksi, atau file apa pun yang relevan. Semakin detail dan spesifik bukti Anda, tim investigasi kami akan semakin siap.

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 21:49
Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Di mana, pertunjukan ini menyoroti sejarah Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno dengan Imam Bukhari seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin.

Digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pertunjukan teater seni musik turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI hingga budayawan.

Tampak hadir diantaranya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus putra Megawati, M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Jajaran Ketua DPP PDIP yang terlihat hadir yakni Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Bintang Puspayoga hingga Ronny Talapessy. Elite PDIP seperti Guntur Romli, Andika Perkasa hingga Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

Adik kandung Megawati, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekanoputra juga terlihat hadir di lokasi.

Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan sejumlah budayawan tanah air seperti Butet Kartaredjasa, terlihat turut menyaksikan pertunjukan ini.

Pertunjukan ini juga turut di hadiri oleh perwakilan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia dan para seniman tanah air dan masyarakat.

Ratusan penonton pun tampak antusias ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

Sebelum dimulainya pertunjukan, Megawati menyempatkan berbincang ringan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang tunggu.

Tak hanya itu, Megawati turut mengajak Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Oybek Eshono dan Wakil Gubernur Wilayah Samarkand, Rustam Kobilov untuk berbincang santai.

Sekira pukul 20.15 WIB, Megawati bersama rombongan pun masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan teater seni musik tersebut.

Pertunjukan teater ini dibuka dengan pertunjukan musik khas Uzbekistan dan penampilan 5 orang pemain teater yang memukau.

Megawati tampak duduk dengan menantunya Nancy Prananda dan putranya M. Prananda Prabowo di ruang pertunjukan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 21:39
Kemenhan: Kabar penggunaan pangkalan militer RI oleh Rusia tidak benar

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan bahwa kabar mengenai usulan penggunaan pangkalan militer di wilayah Republik Indonesia oleh Rusia, merupakan informasi yang tidak benar.

“Pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemenhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Terima kasih,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Kemenhan Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Selasa.

Adapun kabar tersebut muncul berdasarkan adanya pemberitaan media internasional yang menyampaikan bahwa Federasi Rusia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

Permintaan itu, disebutkan oleh berita tersebut, disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

Informasi itu pun direspons oleh anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

“Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata TB, Selasa.

Dia juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antarnegara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 21:32
Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

“Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

“Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

“Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 21:32
Pengamat: Indonesia perlu perkuat intelijen ekonomi saat perang tarif

Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen Dr Stepi Anriani menyebut bahwa Indonesia perlu memperkuat peran intelijen ekonomi guna menghadapi dampak dari perang tarif global yang tengah memanas saat ini, pasca adanya kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, perang tarif secara terbuka pada 2025 ini merupakan kelanjutan dari perang dagang 2018–2020 yang kala itu belum terekspos secara vulgar, tetapi sudah menyebabkan penurunan perdagangan dunia sebesar 3 persen dan GDP global turun 0,8 persen.

“Tarif 32 persen terhadap impor dari Indonesia bukan angka kecil. Tiongkok bahkan menghadapi situasi yang lebih parah akibat balasan perang tarif karena transhipment yang digagasnya,” kata Stepi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menyoroti bahwa fragmentasi ekonomi global saat ini tidak hanya mengubah rantai pasok dan tata kelola ekonomi dunia, tetapi juga membentuk blok-blok ekonomi baru yang berpotensi mengisolasi negara-negara tertentu.

Dia menyebut ada tiga kemungkinan sikap negara-negara di dunia dalam menghadapi situasi ini. Pertama; negara-negara akan membentuk blok ekonomi baru untuk melawan dominasi Amerika Serikat, kedua; negara-negara mengikuti skenario AS dan tunduk pada hegemoninya, dan ketiga; negara-negara mencoba bersikap netral melalui negosiasi yang lebih lunak.

Dalam konteks ini, Indo-Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis namun juga rentan terhadap konflik terbuka. Ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Tiongkok Selatan, konflik Rusia-Ukraina, dan situasi di Timur Tengah menjadi indikator bahwa dunia tengah menghadapi skenario geopolitik yang kompleks.

“Indonesia berada di jantung kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Posisi ini memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam mencegah konflik terbuka,” kata dia.

Untuk itu, menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah Indonesia, antara lain memperkuat struktur ekonomi domestik, menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, serta melakukan diversifikasi perdagangan dan kemitraan strategis multilateral.

Ia juga menekankan bahwa memperkuat solidaritas dan peran aktif di forum ASEAN, diplomasi adaptif, serta membangun kepercayaan publik baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

“Intelijen ekonomi harus ditingkatkan sebagai alat deteksi dini terhadap dampak perang tarif. Sinergi antara intelijen, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha sangat penting agar Indonesia siap menghadapi tekanan ekonomi eksternal,” kata dia.

Selain itu, dia mendorong agar Indonesia memimpin inisiatif dialog konsultatif antar negara-negara berkembang atau “Global South Economic Dialogue Initiative” guna memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam sistem ekonomi global yang adil dan inklusif.

Ia juga menyampaikan bahwa momentum krisis harus dimanfaatkan sebagai pemicu transformasi ekonomi, percepatan digitalisasi, serta transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan.

“Indonesia harus aktif membuka perdagangan ke kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, dan Timur Tengah sebagai alternatif dari ketergantungan terhadap pasar AS,” katanya.

Menurut dia, diplomasi yang dijalankan pemerintah saat ini, termasuk kunjungan-kunjungan kenegaraan dan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, menunjukkan upaya membangun posisi sebagai “middle power” yang berperan sebagai penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar dunia.

“Indonesia perlu terus memperkuat ketahanan domestik dan menjadikan kolaborasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 21:19
DPD minta Pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS

Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta Pemerintah menyiapkan langkah konkret menghadapi kebijakan perang tarif yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dapat berimbas pada berbagai sektor di Tanah Air.

“Pimpinan DPD sudah melakukan diskusi terkait dengan apa langkah awal yang perlu diambil oleh Pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI pada Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024—2025 di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Sultan lantas membeberkan langkah tersebut, di antaranya mempercepat reformasi struktural melalui deregulasi dan insentif fiskal untuk menarik investasi asing maupun domestik.

Selain itu, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terutama pada pasar AS. Selanjutnya mengoptimalkan kerja sama regional, khususnya dalam kerangka ASEAN, untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

Ia juga memandang perlu Pemerintah menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal, serta menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal.

Untuk melindungi produsen domestik dari persaingan tidak sehat, dia mengatakan bahwa Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

“Di samping itu, menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal,” ucapnya.

Hal tersebut, lanjut dia, memerlukan penyelarasan dengan wacana pemerintah untuk membuka keran impor. Namun, dia meminta kehati-hatian dalam melakukannya.

“Walaupun pembukaan keran impor bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga pasokan komoditas, jangan sampai berdampak negatif pada perekonomian domestik,” ujarnya.

Ketua DPD RI mengatakan bahwa perang tarif yang dimainkan AS telah menciptakan gelombang ketidakpastian di seluruh dunia dan meningkatkan risiko resesi global, sekalipun masih terdapat jeda 90 hari sebelum penerapan tarif itu.

“Kebijakan perang tarif ini akan memiliki potensi dampak, seperti penurunan ekspor, fluktuasi harga komoditas, krisis daya saing industri manufaktur, serta pengaruh terhadap pasar modal dan pariwisata,” katanya.

Wakil rakyat ini juga menilai kebijakan itu membawa dampak signifikan bagi perekonomian di Tanah Air meski Indonesia bukan pihak langsung dalam konflik tersebut.

Namun, sebagai negara yang terintegrasi dalam rantai pasokan global, menurut dia, dampaknya akan terasa di berbagai sektor seperti potensi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen sampai dengan 0,5 persen.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 21:02
Sudin LH Jakut turunkan personel respon keluhan warga soal limbah

Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Utara telah menurunkan personel ke lokasi untuk merespon keluhan warga RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan Koja terkait limbah kimia perusahaan di daerah setempat.

“Kami sudah menurunkan personel melakukan pemeriksaan dan hasilnya, besok (16/4) kami umumkan,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Edy Mulyanto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, saat ada keluhan dari warga yang terdampak bau yang diduga berasal dari penyimpanan limbah kimia perusahaan yang ada di permukiman warga, pihaknya langsung bergerak

“Kami lakukan pemeriksaan dan hasilnya akan diinformasikan besok (16/4),” kata dia.

Ia mengatakan jika memang ditemukan adanya pelanggaran dari kejadian ini pihaknya akan memberikan sanksi kepada perusahaan.

“Kami akan beri sanksi jika ada pelanggaran,” katanya.

Sebelumnya empat Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdampak bau menyengat akibat limbah kimia dari perusahaan yang ada di kawasan tersebut.

“Paling berdampak bau adalah warga di RW 09, terutama RT1, RT2, RT3 dan RT 5 yang berdekatan langsung dengan lapangan sebagai tempat penyimpanan limbah tersebut,” kata Sekretaris RT 02, RW 09, Wijaya Sudrajat.

Ia mengatakan limbah pabrik yang berisi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah drum berwarna biru dan diletakkan di lapangan milik perusahaan.

Sedangkan posisi lapangan tersebut berhadapan langsung dengan perumahan warga. Limbah pabrik tersebut mengeluarkan aroma menyengat jika terkena angin.

Selain itu bau limbah itu pun masuk ke rumah-rumah warga dan membuat kenyamanan terganggu.

“Jika ada angin berhembus kencang, bau dari limbah yang ditaruh dalam drum berwarna biru yang diletakkan di tengah lapangan milik perusahaan banyak dikeluhkan warga,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 20:57
Konjen China di Medan dan Pemprov Sumut sepakat perkuat kerja sama

Jakarta (ANTARA) – Konsul Jenderal China di Medan Zhang Min pada Senin (14/4) bertemu dengan Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, di Medan, dengan kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di antara keduanya.

Saat bertemu dengan Bobby, Zhang menyatakan baik China maupun Indonesia adalah negara berkembang besar serta kekuatan yang penting dalam Global South. Di bawah panduan pemimpin kedua negara, kedua belah pihak diharapkan lebih memperdalam kerja sama strategis yang menyeluruh dan juga memperkuat koordinasi strategis dalam kerangka multilateral, membangun komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama dengan pengaruh regional dan global. Zhang juga menambahkan bahwa China dan Indonesia diyakini akan memberi lebih banyak kepastian dan daya positif kepada dunia yang bergejolak.

Selain itu, Zhang menyerukan agar China dan Indonesia, bersama negara-negara Global South lainnya, bergandengan tangan dalam mendukung secara tegas sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya, serta bersama-sama membela keadilan dan kesetaraan di tingkat internasional.

Sementara itu, Bobby menyatakan kerja sama Indonesia-China dan berkembangnya hubungan kedua negara telah memberikan hasil nyata bagi kedua masyarakat. Dia juga setuju bahwa kedua belah pihak harus memperkuat kerja sama praktis di berbagai bidang.

Pada kesempatan yang sama, para pejabat dari Provinsi Guangdong di China selatan juga menggelar pembicaraan dengan Bobby dan saling bertukar pandangan mengenai kerja sama serta pertukaran regional antara Guangdong dan Sumatra Utara. Selain itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, pertanian, dan energi baru antara kedua provinsi kembar tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 20:35
Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengakui menerima laporan bahwa banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terkendala antara lain tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

“Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja keperluannya dengan menggunakan Bank DKI,” kata Elva di Jakarta, Selasa.

Elva menjelaskan, banyak laporan yang masuk bawa para penerima KJP tidak bisa membayar menggunakan bank milik daerah itu.

Padahal, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

Masalah tersebut kata Elva, menambah satu lagi catatan hitam dalam rekor pelayanan Bank DKI yang sudah bermasalah sejak bulan puasa sebelum Lebaran tahun ini.

“Kalau sudah begini, lagi-lagi nasabah atau penggunanya yang dirugikan dan kehidupannya menjadi terganggu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap dan menyasar sebanyak 707.622 peserta didik yang berada di berbagai rentang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

“Kami ingin mengingatkan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta bahwasanya ini merupakan masalah yang serius. Tidak seharusnya pencairan dana KJP Plus terkendala karena menyangkut keperluan dasar banyak orang, yaitu pendidikan,” katanya.

Elva meminta agar pimpinan Bank DKI segera mengatasi kendala tersebut dan mengevaluasi layanannya, sehingga kejadian serupa bisa dihindari di kemudian hari.

“Kami juga ingin Bank DKI untuk menjawab keresahan ini supaya masyarakat bisa kembali percaya bahwasanya uangnya, terutama dana KJP Plus aman disimpan di sana,” katanya.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2025, aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mengalami gangguan layanan. Meskipun demikian, Gubernur Pramono Anung dan manajemen Bank DKI memastikan bahwa dana dan data nasabah tetap aman.

Sebagai tindak lanjut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 20:34