Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Warga sayangkan PT KAI pagari lahan “urban farming” di Tanjung Priok

    Warga sayangkan PT KAI pagari lahan “urban farming” di Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – Warga RW 11 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyayangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) memagari lahan pertanian perkotaan (urban farming) yang dikelola oleh warga RT 1/RW11 Kampung Muara Bahari.

    “Kami mendukung program nasional tapi dalam hal ini coba ada satu kebijakan yang memikirkan dampak kepada masyarakat,” kata Ketua RW 11 Papanggo, Tanjung Priok, Supriyadi di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, lahan yang ditertibkan PT KAI adalah kawasan “urban farming” yang dikelola masyarakat RT 1/RW 11 dan akan dibangun kantor PT KAI.

    Menurut dia, proses pertemuan sudah ada tapi dari pihak masyarakat belum mencapai kata sepakat karena lahan ini sudah dimanfaatkan oleh warga untuk membangun ketahanan pangan.

    Ia mengatakan, masyarakat sudah menikmati sendiri tanaman yang mereka tanam. Apalagi masih banyak aset warga mulai dari ibu-ibu PKK dan lainnya yang masih ada di sana.

    Ia menambahkan, warga masih belum mengakui sertifikat 7188 yang dimiliki PT KAI ini karena memang belum diperlihatkan kepada warga. “Kami sayangkan pemagaran dan penggunaan kantor di wilayah tempat kami,” kata dia.

    Dalam menyikapi penertiban ini, pihaknya sudah meminta kepada warga untuk menahan diri dan melihat saja proses penertiban yang dilakukan PT KAI.

    “Kami akan minta bantuan kepada kementerian terkait untuk mencari solusi persoalan ini,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelatihan MTU diprioritaskan untuk kawasan kumuh

    Pelatihan MTU diprioritaskan untuk kawasan kumuh

    Jakarta (ANTARA) – Pelatihan kerja menggunakan “Mobile Training Unit” (MTU) yang tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur diprioritaskan untuk kawasan kumuh.

    “Pelatihan MTU ini kita memprioritaskan memang RW di kelurahan-kelurahan yang kumuh dan miskin dan itu sebenarnya di kami sudah jalan dari tahun 2022. Nah, ini kita lanjut lagi,” kata Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur Teguh Hendarwan.

    Hal itu disampaikannya usai membuka Program Pelatihan Kerja Reguler Angkatan II di Gedung PPKD, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu.

    Pelatihan keterampilan kerja ini sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia sekaligus mengatasi masalah pengangguran .

    “MTU yang kita sebar di delapan kelurahan yang ada, yang merupakan ‘dedicated’ program Pak Gubernur, program ini terkait menyangkut masalah pengentasan, pengangguran dan kemiskinan di Jakarta,” ujar Teguh.

    Teguh menyebut kan, pelatihan kerja Angkatan II ini terdapat 400 peserta dengan rincian 320 peserta reguler dan 80 peserta melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi MTU.

    “Kalau kami kan memang menyasar itu berdasarkan usulan program dari wilayah. Kita berdasarkan juga pengiriman MTU, termasuk kegiatan-kegiatan berdasarkan Musrenbang yang ada di kelurahan,” katanya.

    Selain itu, Teguh berharap, kolaborasi antar PPKD Jakarta Timur dengan lurah, camat dan wali kota setempat bisa terus berkelanjutan.

    “Karena menyasar kegiatan itu berdasarkan usulan mereka. Termasuk kegiatannya yang ada di rusunawa, rusunami, termasuk di tempat-tempat yang namanya rutan, lapas, itu berdasarkan usulan mereka,” katanya.

    PPKD Jakarta Timur (Jaktim) menargetkan jumlah peserta pelatihan kerja pada 2025 sebanyak 2.000 orang dan terdapat peserta tambahan yang merupakan para pelaku tawuran.

    Dari jumlah 2.000 orang yang akan menjalani pelatihan itu, pihaknya menargetkan sekitar 70 persennya atau 1.400 orang akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan PPKD Jaktim.

    Adapun kelas kejuruan pelatihan kerja reguler di PPKD Jakarta Timur, antara lain pariwisata, bisnis manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tata kecantikan, bahasa, elektronik, otomotif, pariwisata dan las. Waktu pelatihan sekitar 30-70 hari sesuai kejuruan.

    Sedangkan kejuruan yang dilaksanakan menggunakan MTU, antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), otomotif, fesyen, tata kecantikan, pariwisata dan refrigerasi, dengan waktu pelatihan 20 hari.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengurus Kadin temui Gubernur DKI bahas penangangan sampah

    Pengurus Kadin temui Gubernur DKI bahas penangangan sampah

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri Hijau menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta di Jakarta, Rabu.

    Pertemuan tersebut guna membahas program kerja Kadin terkait pengolahan sampah serta regulasi kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah.

    “Program Kadin Bidang Industri Hijau ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam pengolahan sampah,” ujar Pramono di Jakarta.

    Karena itu, dia menyambut baik semua penawaran dari pihak swasta dan akan mempelajari setiap proposal yang diajukan kepada Pemprov DKI Jakarta.

    Pramono menambahkan, program-program yang ditawarkan Kadin diharapkan dapat mendorong industrialisasi pengelolaan sampah dan mempercepat transisi menuju energi hijau.

    Menurut dia, pengolahan sampah memiliki peran penting dalam penerapan ekonomi sirkular dan berpotensi membuka peluang pengembangan UMKM di Jakarta.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Hijau Halim Kalla memaparkan sejumlah program kerja sama yang ditawarkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Jakarta.

    Antara lain pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, pembersihan sampah di sungai dan berbagai inisiatif lainnya.

    “Kami dari pihak swasta, khususnya anggota Kadin ingin berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan sampah di Jakarta dengan memanfaatkan teknologi,” katanya.

    Dengan teknologi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi perlu membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan, antara lain melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan metode Refuse Derived Fuel (RDF) yang menghasilkan bahan bakar hijau pengganti batu bara dan bahan baku industri semen.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan ekosistem hijau seperti budidaya maggot dan berkolaborasi dengan perusahaan rintisan (startup) lingkungan hidup, termasuk Dropbox Sampah.

    Pemprov DKI Jakarta turut menyediakan “water dispenser” di tujuh halte Transjakarta dan akan memperluas fasilitas ini ke 14 koridor sebagai bentuk edukasi untuk meminimalkan penggunaan botol minum sekali pakai.

    Tak hanya itu, pengolahan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga diterapkan di sejumlah TPS 3R.

    Ada pula pengolahan sampah organik menjadi pupuk di pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya serta kewajiban penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan

    DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.

    Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.

    Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Pendaftaran meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.

    Adapun layanan angkutan umum gratis bagi warga Jakarta akan menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital.

    Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta berlaku bagi penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek dan anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia.

    Penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu.

    Syafrin mengatakan, masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki KLG Transjakarta, maka dapat langsung menggunakan kartu tersebut untuk mengakses layanan gratis di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

    “Pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghadirkan layanan transportasi gratis sepanjang hari itu, meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR F-PDIP: Potongan pengemudi ojol hingga 30 persen perlu dievaluasi

    Anggota DPR F-PDIP: Potongan pengemudi ojol hingga 30 persen perlu dievaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto menilai potongan aplikator hingga 30 persen per transaksi oleh penyedia layanan ojek daring atau online (ojol) memberatkan mitra pengemudi sehingga perlu dievaluasi.

    “Saya terus berkomitmen dan memperjuangkan agar potongan aplikator ini dievaluasi karena selama ini potongan aplikator mencapai 30 persen, bahkan lebih. Ini sangat memberatkan pengemudi ojol, aspirasi ini yang terus kita tampung dan kita sampaikan dalam rapat nanti,” kata Edi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya ketika melakukan serap aspirasi dengan para pengemudi ojol di Jambi dalam pertemuan yang dilaksanakan saat masa reses DPR RI itu.

    Dia menilai potongan aplikator hingga 30 persen itu tidak masuk akal. Menurut dia, potongan oleh aplikator idealnya cukup 10 hingga 15 persen saja.

    Bersamaan dengan itu, dia memperjuangkan pula agar ada aturan undang-undang yang mengatur terkait transportasi daring.

    “Selain potongan 30 persen yang kami dorong menjadi 10 atau 15 persen, menurut saya ini penting kaitan undang-undang yang mengatur transportasi online sehingga ada proteksi, baik pengusaha, pengemudi, maupun penumpang ojol ini punya payung hukum yang jelas,” tuturnya.

    Dia pun mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek daring untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis, melainkan perlu memikirkan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring tersebut.

    “Pengemudi ojol adalah pahlawan ekonomi keluarga. Jangan sampai mereka bekerja keras, tapi hasilnya habis untuk potongan yang tidak proporsional,” kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi itu.

    Dia mengatakan dalam berbagai kesempatan rapat di DPR RI, dirinya berkomitmen terus memperjuangkan agar potongan aplikator terhadap pengemudi ojol dievaluasi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasan Nasbi berkantor seperti biasa, tepis isu dirinya mundur

    Hasan Nasbi berkantor seperti biasa, tepis isu dirinya mundur

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut dirinya berkantor seperti biasa, saat merespons isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya.

    “Saya masih berkantor seperti biasa,” kata Hasan Nasbi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Isu yang menyebut Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan juga dibantah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Teddy juga mempertanyakan sumber dari beredarnya isu tersebut.

    “Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru aja selesai rapat bareng,” kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu.

    Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut agenda rapat yang dihadiri dirinya bersama Hasan.

    Isu mundurnya Hasan sebagai kepala PCO beredar di kalangan wartawan sejak Rabu siang, tetapi sejauh ini belum jelas dari mana isu tersebut bermula.

    Isu itu muncul setelah sebelumnya Hasan berkomentar mengenai teror kepala babi yang dialami kepada redaksi Tempo.

    Pernyataan Hasan terkait teror kepala babi itu juga sempat menjadi pertanyaan salah satu jurnalis senior saat mewawancarai Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Presiden kemudian menyebut respons Hasan sebagai kekeliruan. “Itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya keliru itu. Saya kira beliau menyesal,” kata Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons sejumlah kasus yang melibatkan dokter belakangan ini, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisial PAP, di Bandung, serta tindak asusila yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

    “Negara tidak boleh mentolerir, semua penegak hukum juga harus terus mengawasi. Karena apa, profesi seorang dokter ini berhadapan dengan masyarakat berjenis kelamin apapun, dokter laki-laki juga mengurusi pasien perempuan. Nah ini berbahaya kalau misalnya (para dokter) tidak punya moral, tidak punya etika,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan seluruh dokter di Indonesia untuk menjaga moral dan etika setiap melayani pasien. Dia menilai setiap pelanggaran etik profesi dan moral kedokteran yang dilakukan dokter bukan hanya merugikan satu atau dua orang pasien, namun ribuan orang, karena dokter adalah tumpuan kesehatan masyarakat.

    “Karena (jika moral dan etika dokter rusak) ini merusak bukan hanya merugikan satu atau dua orang (pasien), tapi ribuan orang. Juga tentu merusak sisi kemanusiaan karena ulah orang ini (dokter tak bermoral). Makanya penegak hukum jangan main-main, dan negara tidak akan mentolerir apa yang mereka lakukan,” tegasnya.

    Sebelumnya, kasus dugaan perkosaan yang dilakukan dokter PAP, peserta PPDS Universitas Padjajaran terhadap keluarga pasien dan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir.

    Belum selesai pengusutan kasus ini, tiba-tiba muncul kabar tak kalah memprihatinkan: seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut diduga melecehkan pasiennya yang merupakan ibu hamil.

    Aksi bejat MSF yang diduga dilakukan pada 2024 terekam CCTV dan viral di sejumlah platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

    Semula aksinya dilakukan selayaknya pemeriksaan USG biasa, namun tindakannya berubah dengan menyentuh area dada pasien.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Setjen MPR gelar halalbihalal dihadiri Sekjen MPR lintas generasi

    Setjen MPR gelar halalbihalal dihadiri Sekjen MPR lintas generasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menggelar Halalbihalal Idul Fitri 1446 Hijriah yang diikuti oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI dari berbagai masa bakti, sekaligus pelepasan pegawai purnabakti Setjen MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Alhamdulillah pada kesempatan ini, Sekjen MPR pertama, Sekjen MPR ke-2, ke-3, dan ke-4 bisa hadir komplet,” kata Sekjen MPR RI Siti Fauziah ditemui usai acara.

    Dia menuturkan momen berkumpulnya para Sekjen MPR RI di kesempatan tersebut merupakan peristiwa yang jarang terjadi.

    “Ini jarang terjadi karena bisa kita lihat Sekjen MPR pertama juga usianya sudah 83 tahun. Kenapa saya bilang Sekjen MPR pertama? Karena sebelumnya MPR itu, Sekjennya itu jadi satu, Sekjen MPR dan DPR,” ucapnya.

    Dia pun menyebut acara tersebut menjadi ajang silaturahim dari pegawai Setjen MPR RI yang masih bertugas maupun pegawai Setjen MPR RI yang sudah pensiun.

    “Jadi halalbihalal ini bersama pensiunan. Ini pensiunan dari pegawai MPR, baik yang pensiun langsung ataupun yang pindah ke instansi lain,” ujarnya.

    Untuk itu, dia memandang acara halalbihalal itu menjadi ajang silaturahim pegawai di lingkungan Setjen MPR RI dari generasi ke generasi.

    “Supaya kita tidak melupakan juga sejarah yang pernah kita lalui di MPR. Jadi saya berharap bahwa ajang ini akan diteruskan untuk periode-periode selanjutnya,” katanya.

    Dia mengatakan para pimpinan MPR RI berhalangan hadir pada kesempatan tersebut. Adapun, lanjut dia, silaturahim antara pimpinan Setjen MPR RI dengan pimpinan MPR RI telah dilakukan tatkala Ketua MPR RI Ahmad Muzani menggelar gelar griya atau open house di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (2/4).

    “Kemarin Pak Ketua sudah open house, jadi kami ke sana semua. Nah, itu kalau untuk pimpinan lain, kebetulan kali ini pimpinan lain sedang ada kegiatan-kegiatan lain di luar kota. Jadi memang tidak berkesempatan untuk hadir,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • MenPANRB dorong instansi percepat penetapan NIP CASN 2024

    MenPANRB dorong instansi percepat penetapan NIP CASN 2024

    Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong komitmen kepala instansi pusat dan daerah agar segera mempercepat pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

    Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 secara virtual, Rabu.

    “Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan,” kata Rini dalam keterangannya terkait rakor yang dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024 itu.

    Dia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi lain, Rini mengingatkan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya.

    Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat, yakni CPNS sebesar 179.025 orang, dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang.

    Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan.

    Berdasarkan estimasi terakhir, pemerintah akan mengangkat lebih dari 1,1 juta CASN TA 2024, baik CPNS maupun PPPK tahap I dan II. “Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan,” jelasnya.

    Rini menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelahnya, seluruh pengadaan ASN akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    “Hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses, tetapi justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi yang profesional,” ujar Rini.

    Untuk itu, ia meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diselesaikan sesuai tenggat waktu. Seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2025.

    Sementara PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    Melalui rakor ini, Rini berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Rakor ini juga menciptakan sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi secara cepat, tepat, dan akuntabel.

    Rini berharap agar seluruh instansi pusat dan daerah menyampaikan komunikasi publik yang tepat dan menyeluruh agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak simpang siur.

    “Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai,” tegasnya.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjabarkan statistik penetapan NIP atau NIPPPK. Secara nasional, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, instansi yang telah menerbitka NIP sebanyak 374 instansi, serta 32 instansi telah menerbitkan SK pengangkatan.

    “Sementara dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 diantaranya sudah terbit NIP, dan 44 instansi sudah menerbitkan SK pengangkatan,” papar Zudan.

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PANRB dan BKN atas percepatan pengangkatan ini. Menurutnya, kebijakan ini memerlukan pertimbangan yang matang, kebijakan fiskal, hingga mitigasi yang tepat.

    Dia menjelaskan yang dilakukan Kementerian PANRB ini sejalan dengan Asta Cita poin 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

    “Melalui Asta Cita butir 7 menegaskan komitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan rekrutmen ASN secara profesional dan berdasar sistem merit,” pungkas Putranto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi: Hasrat meningkat motif pelaku pelecehan di kereta commuter

    Polisi: Hasrat meningkat motif pelaku pelecehan di kereta commuter

    peristiwa terjadi pada 2 April 2025 sekitar 19.30 WIB, pada saat itu korban menaiki kereta commuter tujuan Parung Panjang-Tanah Abang

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan motif pelaku melakukan pelecehan seksual di kereta commuter line Stasiun Tanah Abang karena adanya hasrat tinggi setelah melihat korban.

    “Pada saat itu korban menggunakan pakaian ketat dan memiliki postur tubuh yang bagus,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di Jakarta, Rabu.

    Firdaus mengatakan berdasarkan keterangan pelaku yang berinisial HU (29) melakukan tindakannya tersebut karena adanya hasrat seksual yang tinggi.

    Di mana saat berada di dalam gerbong commuter yang sama antara korban dan pelaku kata Firdaus, HU tidak bisa menahannya sehingga melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.

    Ia menjelaskan bahwa peristiwa terjadi pada 2 April 2025 sekitar 19.30 WIB, pada saat itu korban menaiki kereta commuter tujuan Parung Panjang-Tanah Abang.

    Setelah korban mendapat kekerasan seksual kemudian melaporkan ke Polres Jakarta Pusat.

    Sebelumnya, KAI Commuter berhasil menemukan pelaku pelecehan seksual di eskalator Stasiun Tanah Abang yang beraksi pada layanan Commuter Line di Stasiun Tanah Abang pada Rabu (2/4).

    “Dalam kasus terkini di Stasiun Tanah Abang, kami menindaklanjuti lewat penanganan dan pengungkapan pelaku, juga menemukan dan menyerahkan pelaku kepada kepolisian,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus dalam keterangannya, Rabu.

    Joni menjelaskan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari sistem CCTV Analytic yang sudah terpasang di semua Stasiun Commuter Line dan kesigapan petugas KAI Commuter, sekaligus membuktikan keberpihakan kepada korban.

    “Penangkapan bermula dari rekaman tersangka pelaku yang sudah dimasukkan ke dalam database sistem CCTV Analytic, yang terdeteksi saat masuk ke area stasiun dan hal tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas terkait,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025