Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pemkot Jaktim ajak pelaku tawuran ikut pelatihan kerja di PPKD

    Pemkot Jaktim ajak pelaku tawuran ikut pelatihan kerja di PPKD

    Saat ini sudah ada 22 remaja dari daerah rawan yang mengikuti pelatihan kerja di PPK Jakarta Timur

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mengajak pelaku tawuran untuk mengikuti pelatihan kerja di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) agar memiliki ilmu dan keterampilan yang bermanfaat di dunia kerja.

    “Semoga para remaja yang berasal dari daerah rawan tawuran bisa semakin banyak lagi yang mau dan bersedia diakomodir untuk mengikuti pelatihan kerja di PPKD,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah di Jakarta, Kamis.

    PPKD Jakarta Timur memberi pelatihan keterampilan kerja kepada puluhan pelaku tawuran agar mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak lagi terlibat hal-hal negatif.

    Iin mengapresiasi PPKD Jakarta Timur yang sudah berkontribusi mengatasi tawuran di kalangan remaja melalui pelatihan kerja.

    “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan PPKD Jaktim agar mereka juga terhindar dari kenakalan remaja,” ujar Iin.

    Menurut Iin melalui kegiatan positif ini nantinya para pelaku tawuran bisa mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

    “Saat ini sudah ada 22 remaja dari daerah rawan yang mengikuti pelatihan kerja di PPK Jakarta Timur. Semoga nanti bisa bertambah lagi,” ucap Iin.

    Selain itu, Iin menyebut, pelatihan kerja sistem jemput bola melalui Mobile Training Unit (MTU) juga bisa menjadi alternatif untuk para remaja mengikuti pelatihan kerja.

    “Semoga ke depan di Jakarta Timur bisa zero (terbebas) dari kasus-kasus tawuran dan tidak akan ada lagi pengangguran,” tegas Iin.

    Sementara itu, Kepala PPKD Jakarta Timur, Teguh Hendarwan mengatakan sudah mendata remaja-remaja di daerah rawan tawuran yang akan diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan kerja.

    “Semua mendapatkan hak yang sama. diberikan materi pelatihan, seragam, makan dan minum, hingga sertifikat dari PPKD dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” kata Teguh.

    Teguh memastikan, mereka yang sungguh-sungguh mengikuti pelatihan hingga tuntas akan disalurkan ke sejumlah perusahaan swasta agar bisa bekerja.

    “Saya berharap mereka dapat melupakan masalah tawuran karena sudah memiliki kesibukan atau pekerjaan tetap,” ucap Teguh.

    Adapun PPKD Jakarta Timur menargetkan jumlah peserta pelatihan kerja pada 2025 sebanyak 2.000 orang, dan diantaranya terdapat peserta tambahan yang merupakan para pelaku tawuran.

    Dari jumlah 2.000 orang yang akan menjalani pelatihan itu, kata Teguh, pihaknya menargetkan sekitar 70 persennya atau 1.400 orang akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan PPKD Jaktim.

    Kelas kejuruan pelatihan kerja reguler di PPKD Jakarta Timur, meliputi di bidang pariwisata, bisnis manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tata kecantikan, bahasa, elektronik, otomotif, pariwisata, dan las. Jangka waktu pelatihan 30-70 hari tergantung bidang yang diikuti.

    Sedangkan kejuruan berbasis Mobile Training Unit (MTU), meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), otomotif, fashion technology, tata kecantikan, pariwisata, dan refrigerasi, yang akan berlangsung selama 20 hari.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Yasonna: Kongres PDIP tinggal tunggu perintah Ketua Umum

    Yasonna: Kongres PDIP tinggal tunggu perintah Ketua Umum

    Enggak ada masalah. Kami kan hanya masih konsolidasi saja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Yasonna Laoly mengatakan pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP tinggal menunggu perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya kita belum tahu ya (kapan kongres dilaksanakan) tergantung Ketua Umum saja. Kita tunggu saja perintah Ketua Umum seperti apa nanti,” kata Yasonna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Yasonna mengatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan Kongres yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada April 2025 tersebut. Dia mengatakan saat ini PDIP sedang melakukan konsolidasi.

    “Enggak ada masalah. Kami kan hanya masih konsolidasi saja,” ujarnya.

    Diketahui, Kongres PDIP yang digelar lima tahunan mestinya digelar pada 2024 setelah Kongres ke-5 atau yang terakhir pada 2019. Lantaran padatnya agenda nasional seiring Pemilu 2024, pelaksanaan Kongres PDIP ke-6 pun ditunda dan dijadwalkan digelar pada April 2025.

    Rencana Kongres PDIP digelar April tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3). Dia mengatakan kongres partainya akan dilaksanakan selepas Ramadan 1446 Hijriah atau setelah Lebaran 2025.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksel salurkan kursi roda bagi disabilitas di Grogol Selatan

    Jaksel salurkan kursi roda bagi disabilitas di Grogol Selatan

    Penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Jakarta dan mendukung mobilitas mereka

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan (Sudinsos Jaksel) memberikan bantuan enam unit kursi roda bagi penyandang disabilitas dan lansia di wilayah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama.

    “Jadi untuk di RW 09 dan RW 11, serta RW 06 masing-masing ada dua orang penerima,” kata Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Grogol Selatan, Nur Rochman di Jakarta, Kamis.

    Rochman mewakili penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Sudinsos Jakarta Selatan yang sudah membantu enam warga di tiga RW Kelurahan Grogol Selatan.

    Sementara itu, Kasatpel Sosial Kelurahan Grogol Selatan, Arief Fadillah menuturkan kursi roda ini diberikan bagi warga yang membutuhkan, baik lansia atau disabilitas.

    “Sebelumnya mereka (penerima bantuan) sudah mengajukan dan sudah diverifikasi sehingga berhak menerima bantuan,” ujar Arief.

    Diharapkan kursi roda ini dapat bermanfaat dan membantu penerima bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    Pada tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan total 2.597 unit Alat Bantu Fisik (ABF) untuk penyandang disabilitas.

    Penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Jakarta dan mendukung mobilitas mereka.

    Rincian ABF yang disalurkan meliputi 1.781 unit kursi roda dewasa, 145 unit kursi roda anak, 40 unit kaki palsu, 510 unit alat bantu dengar, 44 unit tongkat walker, dan 77 unit tongkat kaki tiga.

    Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan Alat Bantu Fisik, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau PM1, fotokopi KTP atau KIA (untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun), fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta foto seluruh tubuh.

    Dokumen-dokumen tersebut dapat disampaikan melalui beberapa saluran, seperti melalui Kelurahan dengan bantuan Petugas Pendamping Sosial (Pendamsos), Kecamatan melalui Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi melalui Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, atau langsung ke Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Sub kelompok Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

    Diharapkan dengan adanya penyaluran ABF ini dapat membangun Jakarta sebagai kota yang lebih inklusif, dimana penyandang disabilitas mendapat akses yang sama dan adil dalam berpartisipasi di berbagai aspek kehidupan sosial.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Pembahasan RAPBN 2026 akan diarahkan antisipasi dinamika global

    DPR: Pembahasan RAPBN 2026 akan diarahkan antisipasi dinamika global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2026 pada masa sidang ini akan diarahkan untuk mengantisipasi dinamika global terkait adanya perang dagang yang bergejolak.

    Dasco mengatakan perang tarif imbas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak bisa dikendalikan, tetapi Indonesia perlu menguatkan pondasi ekonomi.

    “Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar,” kata Dasco saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan perang dagang yang dipicu kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut berpotensi menciptakan berbagai dampak dan risiko mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar, hingga risiko perlambatan perekonomian global.

    Menurut Dasco, tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak dan adanya dinamika geopolitik lainnya juga dapat berdampak terhadap kondisi dalam negeri, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

    Hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan.

    Untuk itu, lanjut Dasco, DPR RI melalui tugas fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

    “Berbagai kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan mengingat dinamika perang dagang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, apabila terjadi adalah hal yang baik untuk bangsa.

    “Saya kira jika nanti terjadi, itu adalah sesuatu yang baik. Karena bagaimanapun juga pertemuan diantara dua pemimpin, saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita,” kata Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui, apakah sudah ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan Megawati.

    “Saya belum tahu tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati, Jadi saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua beliau,” ujarnya.

    Muzani menegaskan pertemuan antara keduanya tentu akan membawa dampak positif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, karena pengalaman Megawati saat menempati kursi presiden adalah bekal berharga bagi Presiden Prabowo.

    “Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau. Apalagi Bu Megawati pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar,” tuturnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

    “Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

    “Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi,” kata Jumhur.

    Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

    “Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama,” sambung Jumhur.

    Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

    “Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI akan prioritaskan bahas 8 RUU di Masa Sidang III

    DPR RI akan prioritaskan bahas 8 RUU di Masa Sidang III

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI bakal memprioritaskan untuk membahas delapan rancangan undang-undang (RUU) di Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 yang mulai berlangsung pada Kamis, setelah masa reses.

    Dia menjelaskan delapan rancangan undang-undang itu, kata dia, kini sudah dalam tahap pembicaraan tingkat satu. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci nomenklatur sejumlah RUU yang akan dibahas tersebut.

    “Terdiri dari tiga rancangan undang-undang usul DPR RI, tiga rancangan undang-undang usul pemerintah dan dua rancangan undang-undang kumulatif terbuka,” kata Dasco dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, DPR RI melalui tugas, fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan.

    Dia berharap kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan.

    “DPR RI juga tengah mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of OIC Member States,” kata dia.

    Adapun setengah lebih Anggota DPR RI hadir saat Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, setelah menjalani masa reses yang melewati momen Lebaran 2025.

    Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, ada sebanyak 292 Anggota DPR RI yang hadir pada permulaan rapat paripurna, dari total 579 Anggota DPR dan sudah mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Setengah lebih anggota DPR hadiri rapat paripurna setelah Lebaran

    Setengah lebih anggota DPR hadiri rapat paripurna setelah Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Setengah lebih anggota DPR RI hadir pada Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, setelah menjalani masa reses yang melewati momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ada sebanyak 292 orang anggota DPR RI yang hadir pada permulaan rapat paripurna dari total 579 orang anggota DPR.

    Menurut Dasco, sebanyak 292 orang anggota DPR itu sudah mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR.

    “Dihadiri seluruh anggota fraksi di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai,” kata Dasco saat membuka rapat paripurna.

    Pada rapat paripurna itu, Dasco mengatakan agenda yang digelar adalah pidato dari Ketua DPR RI untuk membuka masa sidang. Pidato Ketua DPR RI itu diwakili oleh Dasco karena Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menghadiri rapat paripurna.

    Setelah itu, Dasco pun membacakan pidato Ketua DPR RI di hadapan anggota DPR yang menghadiri rapat. Namun, rapat paripurna itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10 menit dan selesai.

    Sebelumnya, masa reses sudah berlangsung sejak 25 Maret hingga 16 April 2025. Pada masa sidang sebelumnya, DPR sudah menyetujui beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang TNI, Undang-Undang BUMN, hingga Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korem 101/Antasari Kalsel jadi Kodam terpisah pada Juli

    Korem 101/Antasari Kalsel jadi Kodam terpisah pada Juli

    Waktu tempuh melalui perjalanan darat dari Markas Kodam VI/Mulawarman di Kaltim menuju pusat kota Kalsel hingga lebih kurang 12 jam, untuk jalur udara masih jarang maskapai penerbangan dari Kaltim menuju Kalsel

    Balikpapan (ANTARA) – Komando Resort Militer (Korem) 101/Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), naik status menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) yang terpisah dari Kodam VI/Mulawarman pada Juli 2025.

    “Kodam VI/Mulawarman dipecah pada Juli nanti, dan Korem 101/Antasari naik status menjadi Kodam,” jelas Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayor Jendral TNI Rudy Rachmat Nugraha di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis.

    Korem 101/Antasari menjadi Kodam bergabung dengan Korem 102/Panju Panjung Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kemudian personel Korem 101/Antasari menjadi bagian dari Kodam yang baru.

    “Kami harapkan reorganisasi itu bisa menjawab permasalahan jarak dan transportasi yang selama ini menjadi kendala di Kodam VI/Mulawarman,” ujarnya.

    Kodam VI/Mulawarman memiliki wilayah teritorial cukup luas membawahi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalsel. Perjalanan dari Kaltim menuju Kalsel membutuhkan waktu yang cukup lama.

    Waktu tempuh melalui perjalanan darat dari Markas Kodam VI/Mulawarman di Kaltim menuju pusat kota Kalsel hingga lebih kurang 12 jam, untuk jalur udara masih jarang maskapai penerbangan dari Kaltim menuju Kalsel.

    “Undangan rapat itu biasanya satu hari sebelum kegiatan, jadi selalu diwakili Korem, dan kondisi itu tidak efektif lebih lagi bila terjadi situasi darurat,” katanya.

    Markas besar juga mempersiapkan lima kesatuan baru Kodam VI/Mulawarman, katanya lagi, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang memiliki beragam keahlian seperti pertanian dan peternakan.

    “Satu BTP diisi 1.196 prajurit TNI AD secara bertahap, tetapi itu masih tahap perencanaan butuh persiapan dan pematangan yang lebih rinci lagi,” kata Rudy Rachmat Nugraha.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo akan lantik Gubernur-Wagub terpilih Papua Pegunungan dan Babel

    Prabowo akan lantik Gubernur-Wagub terpilih Papua Pegunungan dan Babel

    MK menolak perkara sengketa hasil pilkada untuk Kepulauan Bangka Belitung serta tidak dapat menerima perkara sengketa hasil pilkada untuk Papua Pegunungan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua Pegunungan Jhon Tabo – Ones Pahabol serta Gubernur dan Wagub Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terpilih Hidayat Arsani – Hellyana.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2025–2030 tersebut direncanakan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang.

    “Pelantikan akan dilangsungkan pada pukul 14.00 WIB di Istana Negara, Jakarta,” kata Yusuf dalam pernyataan tertulis, Kamis.

    Diketahui, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua Pegunungan dan Bangka Belitung mengalami sengketa dan harus diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025