Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • KI DKI Jakarta berharap kelurahan tingkatkan keterbukaan informasi

    KI DKI Jakarta berharap kelurahan tingkatkan keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat berharap seluruh kelurahan di Jakarta, khususnya Jakarta Timur meningkatkan keterbukaan informasi sehingga naik kelas menjadi kelurahan yang “informatif”.

    Hal itu disampaikan Harry saat melakukan visitasi ke Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur di Jalan Teratai Jaya Nomor 1, Senin.

    “Rekomendasi hasil E-Monev ini perlu segera ditindaklanjuti sebagai upaya pembenahan di tingkat kelurahan,” kata Harry.

    KI DKI Jakarta memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Namun, melalui visitasi dan pemberian rekomendasi, pihaknya turut memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Menurut Harry, pembenahan tata kelola informasi publik juga menjadi langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Layanan publik ke depan dapat berjalan lebih tertata dan berkualitas,” katanya.

    Sementara itu, Tim Tenaga Ahli KI DKI Jakarta menyampaikan, sejumlah rekomendasi penting kepada jajaran Kelurahan Malaka Jaya, terutama terkait penguatan sarana prasarana dan digitalisasi layanan informasi publik.

    Visitasi ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada badan publik yang telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi.

    “Status ‘cukup informatif’ adalah langkah awal yang baik, dan kami berharap ke depan Kelurahan Malaka Jaya dapat naik tingkat menjadi ‘informatif’,” katanya.

    KI DKI Jakarta akan terus melaksanakan program visitasi dan pendampingan terhadap badan publik lainnya guna memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Sekretaris Kelurahan Malaka Jaya, Nasori menyambut baik hasil E-Monev 2024 dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari KI DKI Jakarta.

    Rekomendasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pelayanan informasi kepada masyarakat. “Kami siap tindak lanjuti agar ke depan dapat memberikan layanan informasi publik yang lebih baik,” ungkap Nasori.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakbar targetkan 1.210 warga ikut pelatihan berbasis kompetensi

    Jakbar targetkan 1.210 warga ikut pelatihan berbasis kompetensi

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat menargetkan sebanyak 1.210 warga menjadi peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi tahun 2025.

    Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PPKD Jakarta Barat, Agus Susanto saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin, menyebutkan, program itu terbuka bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta maupun pendatang baru yang telah tertib administrasi kependudukan (adminduk).

    Pihaknya menyediakan dua jenis pelatihan, yakni reguler dan berbasis Mobile Training Unit (MTU). “Untuk pelatihan reguler, kami membuka 13 bidang kejuruan dengan total kuota 810 peserta,” katanya.

    Selain kejuruan reguler, PPKD Jakarta Barat (Jakbar) juga menyediakan tiga pelatihan khusus, yakni perawat lansia, data analis, dan desain.

    “Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan di sektor-sektor spesifik yang saat ini banyak dibutuhkan,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya juga menyelenggarakan pelatihan berbasis MTU yang beroperasi secara bergiliran (mobile) sesuai permintaan wilayah. MTU ini menyediakan sembilan jenis pelatihan dengan target 400 peserta sepanjang tahun 2025.

    “Untuk pelatihan reguler, durasinya rata-rata 45 hari dengan kuota 20 orang per jurusan. Sedangkan pelatihan MTU berlangsung selama 20 hari dengan 10 peserta per jurusan,” ujar Agus.

    Agus mengatakan program pelatihan ini juga terbuka bagi pendatang yang ingin memiliki keahlian dan sertifikasi kerja. Namun wajib tertib adminduk terlebih dahulu.

    “Sesuai arahan Pemprov DKI Jakarta, pendatang yang ingin mengikuti pelatihan wajib membawa surat pindah dari daerah asal, yang dapat diurus di loket-loket pelayanan Dukcapil hingga menghasilkan KTP atau KK domisili DKI,” ujarnya.

    Pihaknya berharap melalui program pelatihan ini semakin banyak warga yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bursa kerja gelombang dua di kecamatan di Jakarta Timur pada 19-20 Mei

    Bursa kerja gelombang dua di kecamatan di Jakarta Timur pada 19-20 Mei

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar bursa kerja (job fair) gelombang dua tingkat kecamatan di wilayah tersebut pada 19-20 Mei 2025.

    “Rencana ‘job fair’ gelombang dua di kecamatan Jakarta Timur dilaksanakan Senin sampai Selasa, 19-20 Mei 2025,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin.

    Bursa kerja akan digelar di GOR Ciracas untuk warga di Kecamatan Cipayung, Pasar Rebo, Makasar, Kramat Jati dan Ciracas. Sedangkan GOR Pulogadung untuk warga di Kecamatan Cakung, Matraman, Jatinegara, Duren Sawit, dan Pulogadung.

    Iin berharap bursa kerja di tingkat kecamatan dapat membantu warga pencari kerja di Jakarta Timur, karena kegiatan diadakan sesuai domisili masyarakat.

    “Silakan yang mau lamar kerjaan. Ini kita udah duluan untuk mendapat memiliki data awal,” ujar Iin.

    Iin menyebutkan, pihaknya mulai mempersiapkan data pencari kerja di tingkat kecamatan pada 2025 untuk menekan angka pengangguran di wilayah setempat.

    Proses pendataan warga pencari kerja ini sebagaimana dalam surat edaran Plt Wali Kota Jakarta Timur nomor e-225/PU terkait hal pendataan pencari kerja tahun 2025 dengan proses pengumpulan data hingga 24 April 2025.

    Iin menyebutkan, proses pendataan warga yang dilakukan melalui masing-masing ketua RW di 65 kelurahan se-Jakarta Timur ini mendata pencari kerja berusia 18-60 tahun.

    “Buat saya, itu saya perlu data itu karena nanti kalau ada ‘job fair’, saya bisa sampaikan kepada para pengusaha yang nanti bergabung di ‘job fair’ bahwa kami tuh rilnya masih sekian orang yang di wilayah kecamatan ini yang butuh kerjaan,” katanya.

    Sebelumnya, bursa kerja gelombang pertama di Jakarta Timur bertema “Bersama Jakarta Timur, Bersinar Karirmu” sudah berlangsung di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu (26/2).

    Bursa kerja berlangsung selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis (27/2) pukul 10.00-16.00 WIB menyasar warga Kecamatan Makasar, Cipayung, Ciracas dan Pasar Rebo. Bursa kerja ini menyediakan 2.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan swasta dan tiga balai latihan kerja.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi salurkan bantuan sembako kepada sopir truk angkutan barang

    Polisi salurkan bantuan sembako kepada sopir truk angkutan barang

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyalurkan bantuan paket sembako kepada sopir truk peti kemas di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai bentuk solidaritas sosial.

    “Bantuan sosial yang dilakukan merupakan bagian dari upaya jajarannya dalam memperkuat kepedulian sosial serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat terutama sopir,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan, bantuan sosial ini secara rutin dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang ada di kawasan pelabuhan.

    Selain dalam kondisi saat ini pasca kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, bantuan sosial dilaksanakan setiap seminggu sekali terutama hari Jumat yang menyasar masyarakat tidak mampu, seperti sopir, buruh, anak yatim-piatu, petugas kebersihan dan pemulung.

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok akan terus melaksanakan program kemanusiaan sebagai bagian dari tugas Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

    Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu mereka yang membutuhkan. “Ini adalah bentuk nyata komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok terhadap masyarakat,” kata Kapolres.

    Menurut dia, dengan kegiatan bantuan sosial tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    “Bakti sosial ini juga salah satu bentuk kepedulian Polri untuk berbagi kepada masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kegotongroyongan dan mempererat hubungan tali silaturahmi,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI buka lowongan 10 ribu tenaga halal dengan gaji di atas Rp4 juta

    DKI buka lowongan 10 ribu tenaga halal dengan gaji di atas Rp4 juta

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka lowongan kerja bagi 10.000 tenaga halal dengan penghasilan sekitar Rp4,5 -10 juta per bulan.

    “Kadin DKI Jakarta hadir sebagai penggerak, membuka 10 ribu peluang kerja di bidang halal. InshaAllah penghasilan bisa mencapai Rp4,5-10 juta per bulan,” ujar Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan, pembukaan lowongan tersebut menjadi upaya Kadin DKI untuk memperkuat ekosistem ekonomi halal di tanah air. Terlebih, mengingat proyeksi ekonomi halal di Indonesia yang besar.

    Diana merujuk data menyatakan bahwa ekspor produksi halal di Indonesia pada tahun 2024 menembus 41,4 miliar dolar AS. Sementara itu, “State of the Global Islamic Economy Report” menyebutkan bahwa belanja konsumen Muslim global diproyeksikan mencapai 2,8 triliun dolar AS pada tahun 2025.

    “Ini potensi yang luar biasa dan harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja halal yang berkualitas dan siap kerja,” kata dia.

    Karena itu, dia berharap pembukaan lowongan kerja bagi tenaga halal dapat menjadi jalan terbuka bagi masyarakat untuk tumbuh bersama industri halal dan menjadi bagian dari solusi ekonomi umat yang lebih adil dan berkelanjutan.

    “Dengan semangat dan kerja sama yang kuat, industri halal akan menjadi motor baru penggerak ekonomi nasional. Dan juga untuk warga Jakarta akan menjadi pelaku utamanya,” ujar dia.

    Adapun lowongan yang dimaksud, yakni profesi pendamping proses produk halal (PPPH/P3H).

    Konsultan halal Kartina H. Djahamad mengatakan, profesi tersebut bertugas melakukan verifikasi dan validasi dari pernyataan halal pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman agar dapat mengikuti program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

    Adapun syarat untuk menjadi P3H, yakni WNI, wajib Muslim yang dibuktikan dengan KTP dan minimal pendidikan SMA/sederajat. Calon pelamar perlu mempersiapkan dokumen dalam bentuk foto kopi, yakni KTP, pas foto, Ijazah SMA, NPWP (jika ada) dan buku tabungan halaman muka.

    “Peluang dan kesempatan ini untuk siapa saja, laki-laki atau perempuan, selagi dia punya KTP, berapapun usianya, selagi mampu mendampingi pelaku usaha, lalu mampu mendampingi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halalnya,” kata dia.

    Kartina mengemukakan dari setiap sertifikat halal yang terbit, P3H akan mendapatkan kompensasi Rp150 ribu. Sementara satu pelaku usaha bisa maksimal mengajukan tiga sertifikat halal.

    “Setiap hari bisa submit 10 data pelaku usaha, luar biasa tambahan pendapatan Rp1,5 juta per hari,” ujar dia.

    Dia menambahkan, saat ini terdapat sebanyak 65 juta UMKM di Indonesia, 14 juta di antaranya merupakan pelaku usaha makanan dan minuman. Lalu, dari 14 juta pelaku usaha tersebut, saat ini baru tersertifikasi sekitar 2 juta.

    “Artinya ada 12 juta pelaku usaha yang wajib disertifikasi. InshaAllah pekerjaan ini berkesinambungan, karena Indonesia mau menuju atau menjadi pusat produksi halal dunia,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemacetan di Tanjung Priok merupakan kegagalan sinkronisasi instansi

    Kemacetan di Tanjung Priok merupakan kegagalan sinkronisasi instansi

    Jakarta (ANTARA) –

    Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menilai kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (16/4) dan Kamis (17/4) merupakan kegagalan sinkronisasi antarinstansi.

    “Kemacetan ini sudah berlangsung lama dan dampaknya sangat nyata bagi kami pekerja harian serta tidak ada kompensasi untuk hari kerja yang hilang,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, para sopir truk peti kemas juga terdampak ekonomi akibat kejadian luar biasa tersebut karena kehilangan waktu dan hanya bisa menunggu.

    Subhan menegaskan bahwa kemacetan tersebut menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan imateril seperti terhambatnya alur ekspor-impor, biaya logistik melonjak drastis dan efisiensi industri menurun.

    “Bahkan bisa saja menggerus kepercayaan global atas sistem pelabuhan nasional,” kata dia.

    Ia mengatakan, dampak yang dirasakan sopir truk dan armada logistik seperti kehilangan waktu, pendapatan dan peningkatan risiko keselamatan kerja.

    “Tidak adanya dukungan moril, finansial, atau asuransi sosial dari pengusaha menambah beban mereka,” kata dia.

    Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah yang bertempat tinggal di Tanjung Priok menjelaskan, pihak terdampak dapat mengajukan “class action” sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

    Menurut dia, rasionalisasi dari “class action” karena ada sejumlah peristiwa, kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak.

    Rumah Demokrasi menyampaikan bahwa syarat untuk “class action” berupa kerugian yang diderita oleh sekelompok orang/masyarakat. “Inilah yang disebut ‘class action’,” kata dia.

    Kerugian publik dalam horor macet secara nyata terlihat akibat kelalaian/kesalahan pihak lain.

    Ia menambahkan ada tenaga medis yang mendorong pasien di ranjang dengan infus di tangan untuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Koja pada saat kemacetan. Pada saat itu jalur kendaraan yang nyaris tertutup aksesnya dengan kemacetan lalu lintas.

    Ia mengharapkan pelayanan kesehatan untuk kondisi darurat tetap diperhatikan meskipun di tengah kemacetan lalu lintas. Kalau ini diabaikan, maka mereka yang terdampak dapat bersama- sama melakukan “class action”.

    “Kami akan melakukan upaya menegakkan hak- hak warga Jakarta Utara untuk menyampaikan pandangannya agar tidak terkena dampak yang lebih luas,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi ungkap kasus laman judol di sebuah warkop di Jakarta Barat

    Polisi ungkap kasus laman judol di sebuah warkop di Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus markas judi online yang berkedok warung kopi di kawasan Jakarta Barat.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh Unit 2 Subdit Tahbang/Resmob menemukan website judi online gulalislot69.top// pada awal bulan April 2025.

    “Dengan modus operandi mengadakan situs website untuk perjudian online disertai dengan nomor tujuan deposit rekening atas nama SBU dan atas nama JPM,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ade Ary menjelaskan pihaknya sempat melakukan pemeriksaan di Jalan H Joan Nomor 2 (Asrama Pakujaya) RT 005/RW 003, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.

    “Namun tidak ditemukan para pelaku tersebut sehingga anggota kembali melakukan penyelidikan,” katanya.

    Selanjutnya tim melakukan patroli dan observasi. Kemudian tim mendapat informasi dari masyarakat terkait pelaku.

    “Tim Opsnal Unit 2 Subdit 3 Tahbang/Resmob berhasil mengamankan pelaku yang bernama SBU dan JPM di Jalan Prima I RT 9/RW 11, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,” kata Ade Ary.

    Ade Ary menambahkan kedua pelaku memiliki perannya masing-masing. Pelaku SBU berperan sebagai admin yang menjalankan laman (website) slot “scamming”.

    Sedangkan pelaku JPM berperan sebagai penyedia dan pengurus website slot “scamming”.

    “Kemudian untuk pelaku beserta barang bukti dibawa ke Subdit 3 Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

    Kepolisian juga mengamankan dua rekening atas nama kedua pelaku, satu unit laptop dan tiga unit ponsel dari tangan para pelaku.

    Keduanya dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (situs slot scamming).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Kebon Sayur demo di Balai Kota, tuntut hentikan penggusuran

    Warga Kebon Sayur demo di Balai Kota, tuntut hentikan penggusuran

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat, melakukan demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, untuk meminta penghentian penggusuran dan perusakan lingkungan di wilayahnya.

    Warga membawa beberapa poster yang antara lain bertuliskan “Tanah Air Beta Tanah Air Mafia” dan “Stop Penggusuran dan Perusak Lingkungan di Wilayah Kebon Sayur”.

    “Tolong keluarkan alat berat di Kebon Sayur! Lakukan sengketa tanah terhadap yang mengaku-ngaku! Warga Kebon Sayur bukan untuk dicoba!,” kata seorang orator dari atas mobil komando di depan Balai Kota Jakarta, Senin.

    Aparat Kepolisian dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga membentuk barikade di depan pintu masuk Balai Kota.

    Akibat demo tersebut, arus lalu lintas di sekitar Balai Kota sempat mengalami kemacetan sebab massa menutup hampir separuh badan jalan.

    Ketua Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur Kapuk, M Andreas mengatakan, sejak awal Maret 2025, warga terusik oleh keberadaan alat berat dan truk pengangkut tanah yang masuk ke wilayah mereka tanpa izin resmi.

    “Aktivitas itu dijaga oleh sekelompok orang yang diduga preman bayaran dan telah menggusur rumah serta lapak usaha milik warga,” kata Andreas.

    Andreas mengatakan, penggusuran tersebut diduga dilakukan atas perintah seseorang yang mengklaim memiliki tanah seluas 21,5 hektare berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188/PK/Pdt/2019.

    Namun, menurut dia, wilayah tersebut telah dihuni oleh sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) selama lebih dari 20 tahun.

    “Aktivitas penggusuran tersebut atas perintah seseorang sesuai dengan nama yang terpampang dalam papan nama yang terpasang di pintu gerbang masuk perkampungan warga sebagai seseorang yang mengklaim tanah seluas 21,5 hektare,” kata dia.

    Menurut Andreas, tidak ada sosok SHA yang pernah muncul ke publik maupun menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

    Bahkan pemerintah Kelurahan Kapuk menyatakan tidak menerima pemberitahuan terkait aktivitas alat berat itu.

    Ia juga mengungkapkan bahwa warga telah beberapa kali mencoba menghentikan aktivitas alat berat, tetapi kerap mendapat intimidasi dari pihak yang diduga sebagai preman.

    Pada 17 Maret 2025, warga juga sempat melakukan aksi dan audiensi dengan pihak Wali Kota Jakarta Barat, yang saat itu berjanji akan melakukan observasi dan menindak aktivitas ilegal jika terbukti tidak berizin. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan lanjutan.

    Dalam aksi di Balai Kota Jakarta, warga dan aliansi yang tergabung, seperti AGRA, SPHP, PEMBARU, FMN dan GMNI Jakarta Selatan, menyampaikan empat tuntutan utama.

    Yaitu penghentian penggusuran, pengeluaran alat berat dari lingkungan warga, ganti rugi atas bangunan yang telah digusur serta penerbitan sertifikat tanah untuk warga Kebon Sayur dan Kapuk Pulo.

    “Kami meminta kepada pihak gubernur untuk membantu, mendukung dan mengatensikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional agar menerbitkan sertifikat tanah untuk warga Kebon Sayur dan Kapuk Pulo, Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bakal ada wisata Pulau Kucing di Kepulauan Seribu 

    Bakal ada wisata Pulau Kucing di Kepulauan Seribu 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mematangkan persiapan untuk mewujudkan wisata Pulau Kucing yang akan dibuat di salah satu pulau di wilayah tersebut.

    “Kami diberi keleluasaan untuk memilih pulau mana yang akan ditunjuk sebagai wisata Pulau Kucing dan sedang melakukan kajian untuk menetapkan pulau mana yang ditunjuk,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, Kepulauan Seribu di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pihaknya telah mengunjungi Pulau Onrust, Pulau Cipir dan Pulau Rambut. “Kini kami mengunjungi Pulau Tidung Kecil yang langsung di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta,” kata dia.

    Fadjar menilai, Pulau Kucing akan dikelola secara profesional dengan mengutamakan kesehatan, perawatan dan kebutuhan lainnya sehingga bisa dinikmati wisatawan.

    “Kita bisa melihat secara langsung dan memetakan lokasi mana untuk vegetasi kucing, yang bersamaan dengan kegiatan lain,” kata dia.

    Ia menambahkan, kehadiran Pulau Kucing juga bisa menyerap tenaga kerja masyarakat Kepulauan Seribu.

    Sementara itu, pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona menilai Pulau Tidung Kecil sangat luas dan cocok untuk dijadikan wisata Pulau Kucing.

    Dia melihat potensi yang ada di Pulau Tidung Kecil dengan pasir putih dan vegetasi baik. Selain itu pulau ini sangat rekomendasi dan bisa menjadi banyak acuan pembenahan untuk pemecahan konflik sosial terhadap kucing.

    Ia menambahkan, wisata Pulau Kucing akan melibatkan dokter dan menyediakan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan kucing.

    Selain itu, Pulau Kucing juga menjadi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

    “Namun terpenting tidak akan mengganggu keberadaan Pulau Tidung Kecil yang telah dikembangkan sebelumnya,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini aksi pengibaran bendera dan pemasangan prasasti bawah laut di area bangkai kapal Amerika USAT Liberty

    Begini aksi pengibaran bendera dan pemasangan prasasti bawah laut di area bangkai kapal Amerika USAT Liberty

    Kamis, 17 April 2025 11:17 WIB

    Prajurit TNI Angkatan Laut bersama perwakilan Duta Besar Amerika untuk Indonesia dan perwakilan Marinir Amerika memasang prasasti dan melakukan pengibaran bendera Indonesia serta Amerika di area bangkai kapal Amerika USAT Liberty di perairan Tulamben, Desa Tulamben, Kubu, Bali, Kamis (17/4/2025). Penyelaman dan pemasangan prasasti yang dilaksanakan Naval Historical Diver Dinas Sejarah AL dan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia tersebut digelar sebagai penghormatan terhadap situs sejarah USAT Liberty, pengingat akan kerja sama antarbangsa serta pelestarian warisan budaya bawah laut di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

    Pembawa bendera Merah Putih Lettu Laut (PM) R. Farras Kurniawan (kiri) bersama pembawa bendera Amerika Captain USMC Josh Cambers (kanan) melakukan penyelaman untuk memasang prasasti dan pengibaran bendera Indonesia serta Amerika di area bangkai kapal Amerika USAT Liberty di perairan Tulamben, Desa Tulamben, Kubu, Bali, Kamis (17/4/2025). Penyelaman dan pemasangan prasasti yang dilaksanakan Naval Historical Diver Dinas Sejarah AL dan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia tersebut digelar sebagai penghormatan terhadap situs sejarah USAT Liberty, pengingat akan kerja sama antarbangsa serta pelestarian warisan budaya bawah laut di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

    Perwira Pelaksana Penyelaman Naval Historical Diver Disjarahal Letkol Laut (P) Yudo Ponco (kedua kanan) melakukan salam komando dengan perwakilan Marinir Amerika Captain USMC Josh Cambers (kedua kiri) usai pemasangan prasasti dan pengibaran bendera Indonesia serta Amerika di area bangkai kapal Amerika USAT Liberty di perairan Tulamben, Desa Tulamben, Kubu, Bali, Kamis (17/4/2025). Penyelaman dan pemasangan prasasti yang dilaksanakan Naval Historical Diver Dinas Sejarah AL dan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia tersebut digelar sebagai penghormatan terhadap situs sejarah USAT Liberty, pengingat akan kerja sama antarbangsa serta pelestarian warisan budaya bawah laut di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

    Pembawa bendera Merah Putih Lettu Laut (PM) R. Farras Kurniawan (kanan) bersama pembawa bendera Amerika Captain USMC Josh Cambers (kiri) melakukan penyelaman untuk memasang prasasti dan pengibaran bendera Indonesia serta Amerika di area Kbangkai kapal Amerika USAT Liberty di Perairan Tulamben, Desa Tulamben, Kubu, Bali, Kamis (17/4/2025). Penyelaman dan pemasangan prasasti yang dilaksanakan Naval Historical Diver Dinas Sejarah AL dan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia tersebut digelar sebagai penghormatan terhadap situs sejarah USAT Liberty, pengingat akan kerja sama antarbangsa serta pelestarian warisan budaya bawah laut di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.