Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Analis sorot peluang emiten asuransi umum seiring rendahnya penetrasi

    Analis sorot peluang emiten asuransi umum seiring rendahnya penetrasi

    Seiring dengan ekonomi yang tumbuh, peran asuransi umum semakin kuat dalam pengelolaan risiko

    Jakarta (ANTARA) – Analis NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi menyoroti peluang emiten asuransi umum seiring dengan penetrasi yang masih relatif rendah.

    Menurut Leonardo Lijuwardi, penetrasi asuransi umum di Indonesia masih tergolong rendah (0,53 persen pada 2024, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia/AAUI) jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Namun, tren pertumbuhan premi selalu positif, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

    “Ini menandakan bahwa peluang dan ruang pertumbuhan ke depan masih terbuka lebar. Seiring dengan ekonomi yang tumbuh, peran asuransi umum semakin kuat dalam pengelolaan risiko,” kata Leonardo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan prospek asuransi umum di Indonesia juga didukung dengan tren pertumbuhan populasi Indonesia yang masih positif. Hal ini juga menjadi faktor yang membuat industri asuransi umum menarik.

    Data AAUI menunjukkan bahwa hingga akhir 2024 terdapat 72 perusahaan asuransi umum yang beroperasi di Indonesia. Angka ini relatif stabil sejak tahun 2022. Sementara itu, terdapat belasan perusahaan asuransi umum yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Dengan penetrasi yang masih rendah, emiten asuransi umum dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan meskipun secara skala tidak seragam.

    Dia pun berpendapat emiten asuransi umum yang sahamnya diperdagangkan di BEI juga menarik untuk dipantau karena secara valuasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan emiten jasa keuangan lain.

    Sebagai contoh, Tugu Insurance (TUGU) yang merupakan anak usaha Pertamina Grup rasio price to book value (PBV) 0,3 kali atau di bawah 1 kali, artinya diperdagangkan di bawah modalnya.

    Di sisi lain, mengacu pada laporan keuangan tahun 2024, total premi bruto konsolidasi TUGU mencapai Rp8,5 triliun atau naik 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Menurut Leonardo, diversifikasi ke asuransi umum yang bagi dividen dan valuasi murah seperti TUGU bisa menjadi salah satu strategi investasi.

    Sebagai catatan, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa aset industri asuransi meningkat 1,03 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp1.141,71 triliun pada Februari 2025.

    Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan aset asuransi komersil sebesar 1,15 persen yoy menjadi Rp920,25 triliun.

    Pendapatan premi asuransi komersil pada periode Januari-Februari 2025 tercatat sebesar Rp60,27 triliun, atau menurun 0,94 persen yoy.

    Pendapatan tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 5,16 persen yoy menjadi Rp32,35 triliun serta premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 7,17 persen yoy menjadi Rp27,91 triliun.

    Walaupun terdapat penurunan pendapatan secara tahunan, Ogi menyatakan bahwa secara umum permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid.

    “Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi menunjukkan Risk-Based Capital (RBC) yang secara agregat masih baik, masing masing 466,40 persen dan 317,88 persen, masih di atas threshold (ketentuan ambang batas) sebesar 120 persen,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah mencapai 90,9 persen.

    Menhub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, mengatakan angka tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan lembaga survei Litbang Kompas.

    “Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 bekerjasama dengan Litbang Kompas diperoleh total kepuasan sebesar 90,9 persen,” kata Menhub.

    Menurutnya, angka tersebut menunjukkan mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dari kategori moda, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkutan pribadi tercatat sebesar 91,3 persen dan terhadap angkutan umum sebesar 90,5 persen menurut hasil survei yang telah dilakukan.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap program mudik gratis sebesar 92,1 persen, menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memfasilitasi mudik yang aman dan terjangkau.

    Sementara itu, kebijakan diskon harga tiket angkutan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 95 persen, menjadi bukti bahwa masyarakat merespons positif program keringanan biaya perjalanan.

    Dalam aspek kebijakan lalu lintas, kepuasan terhadap rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama masa mudik dan balik Lebaran 2025 juga mencapai angka signifikan sebesar 92,1 persen.

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan juga melakukan survei lanjutan yang menunjukkan secara umum tingkat kepuasan masyarakat selama masa Lebaran 2025 sebesar 93,6 persen.

    Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap aspek keamanan perjalanan selama masa Lebaran mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 96,1 persen, menggambarkan keberhasilan menjaga ketertiban.

    Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap keselamatan transportasi secara umum tercatat mencapai 95,8 persen, membuktikan efektivitas pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi di berbagai moda.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kenyamanan transportasi secara umum sebesar 94,5 persen, menandakan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dinikmati para pengguna jasa transportasi selama musim mudik.

    Untuk mewujudkan Angkutan Lebaran 2025 yang aman dan lancar, Menhub mengaku juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi bersama lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PMK, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.

    “Kemudian kami mengadakan raker lintas sektoran di sektor transportasi, koordinasi dengan Sekretaris Kabinet, Wamen BUMN dan BUMN Sektor Transportasi dan terakhir kami melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama,” ujar Menhub.

    Menhub juga mengaku memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah selama persiapan maupun pelaksanaan Angkutan Lebaran 2025.

    “Di antaranya dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Lampung, serta terakhir kami melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan,” kata Menhub pula.

    Kementerian Perhubungan mencatat, realisasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi se-Indonesia pada masa Lebaran 2025 mencapai sekitar 154,6 juta orang, turun 4,69 persen dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebanyak 162,2 juta orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport setor Rp7,73 triliun bagian pemerintah atas laba 2024

    Freeport setor Rp7,73 triliun bagian pemerintah atas laba 2024

    merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun bagian pemerintah pusat dan daerah atas keuntungan bersih perusahaan tahun 2024, dan bagian daerah diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

    “Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dana sekitar Rp7,73 triliun terbagi untuk pemerintah pusat Rp3,1 triliun dan pemerintah daerah Rp4,63 triliun.

    Tony merinci dana ke daerah terbagi untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah sekitar Rp1,16 triliun dan Pemerintah Kabupaten Mimika sekitar Rp1,92 triliun.

    Sementara itu, untuk kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing Rp221,2 miliar, sehingga total tujuh kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah menerima sekitar Rp1,55 triliun.

    Pada tahun 2024, secara keseluruhan penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen dan pungutan lainnya mencapai lebih dari 4,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp79 triliun.

    Angka tersebut termasuk kontribusi ke daerah mencapai lebih dari Rp11,5 triliun.

    Tony menambahkan PTFI juga terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui beragam program investasi sosial.

    Pada 2024, nilai investasi sosial PTFI mencapai lebih dari Rp2 triliun dan akan terus bertambah sekitar 100 juta dolar AS atau Rp1,5 triliun per tahun sampai dengan 2041.

    “Kami percaya, tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” kata Tony.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo Solusi Logistik menggelar Program PELOPOR

    Pelindo Solusi Logistik menggelar Program PELOPOR

    Kesuksesan program ini dapat memperluas jangkauan PELOPOR ke lebih banyak wilayah dan semakin meningkatkan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya perlindungan serta keselamatan kerja.

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) sebagai subholding BUMN Kepelabuhanan Pelindo, menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan (K3L) melalui program Pelindo Zero Accident Port (PELOPOR) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah operasi grup perusahaan.

    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo Solusi Logistik Retno Soelistianti mengungkapkan, program PELOPOR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian TKBM terhadap pentingnya keselamatan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, dan pada akhirnya dapat mewujudkan Pelindo Zero Accident Port.

    “Penerapan budaya HSSE (Health, Safety, Security & Environment) menjadi tanggung jawab seluruh elemen, baik internal perusahaan maupun mitra yang bekerja di wilayah operasi. Hal ini yang melatarbelakangi perusahaan menggelar program PELOPOR,” kata Retno Soelistianti dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan, program tersebut mencakup kegiatan pemberian edukasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pemberian bantuan alat pelindung diri (APD), serta alat pemeriksaan kesehatan TKBM.

    Kegiatan ini berlangsung di Lapangan LC002 PT Multi Terminal Indonesia Cabang Banjarmasin dan menyasar TKBM mitra kerja PT Multi Terminal Indonesia. Sebelumnya, program serupa telah sukses dilaksanakan di Pelabuhan Makassar pada Oktober 2024.

    Retno Soelistianti mengatakan, program PELOPOR menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada SDGs ke-8 yaitu Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

    “Kami berharap kesuksesan program ini dapat memperluas jangkauan PELOPOR ke lebih banyak wilayah dan semakin meningkatkan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya perlindungan serta keselamatan kerja. Kami senang bahwa inisiasi ini mendapat dukungan dari seluruh entitas Pelindo Group yang ada di Banjarmasin dan kami harap bersama bisa diwujudkan pelabuhan tanpa kecelakaan kerja,” kata Retno.

    Kepala Bidang Status Hukum & Sertifikasi Kapal Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin Adi Affandi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen PT Pelindo Solusi Logistik dan seluruh bagian dari Pelindo Group di wilayah Banjarmasin.

    Dedikasi ini, katanya lagi, telah berkontribusi dalam mendukung transformasi pelabuhan termasuk program K3 ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong terciptanya pelabuhan yang modern serta berdaya saing tinggi.

    “Semoga kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendukung kelancaran operasional pelabuhan serta meningkatkan kesejahteraan TKBM,” katanya pula.

    Adi Affandi menambahkan, pihaknya berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan kondusif bagi seluruh pihak.

    “Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan harmoni dalam kolaborasi operasional, dengan tujuan menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan utama yang siap menghadapi tantangan global, dengan langkah-langkah seperti transformasi logistik, digitalisasi pelabuhan, dan peningkatan daya saing ekonomi,” katanya.

    Acara ini turut dihadiri oleh Division Head Operasi Pelindo Regional 3 Capt Johanes Wahyu H, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Ghusnul Ramadhan, Dewan Pimpinan Wilayah ALFI/ILFA Kalimantan Selatan, serta sejumlah mitra kerja perusahaan di wilayah Banjarmasin.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan total nilai investasi sebanyak Rp132 triliun dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan digunakan untuk membangun jalan hingga hunian.

    “Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” kata Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

    Basuki menjelaskan bahwa KPBU tersebut tidak hanya berasal dari investor dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

    Selain investasi dengan skema KPBU, terdapat investasi yang murni berasal dari swasta yang akan digunakan untuk membangun hunian dan hotel, serta makanan dan minuman, yang sudah mulai dikerjakan pada April ini.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.

    Melalui besarnya nilai investasi yang masuk ke IKN, Basuki menyatakan optimisme bahwa proyek pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai target, karena kegiatan pembangunan fisik telah memiliki perencanaan.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut Ketua OIKN menyampaikan bahwa persiapan untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat pemerintah lainnya di bidang legislatif dan yudikatif, juga terus dikebut. Pada 1 Maret, sebanyak 500 orang ASN telah menetap di IKN dan akan menyusul sekitar 582 orang lagi pada Juni mendatang.

    “Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” kata dia pula.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aprisindo butuh dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke Uni Eropa

    Aprisindo butuh dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke Uni Eropa

    Rabu, 23 April 2025 12:27 WIB

    Perajin menyelesaikan pembuatan sepatu di Sentra Produksi Sepatu Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke pasar potensial di Uni Eropa guna mengantisipasi dampak pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.

    Perajin menyelesaikan pembuatan sepatu di Sentra Produksi Sepatu Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke pasar potensial di Uni Eropa guna mengantisipasi dampak pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.

  • Blokir anggaran IKN Rp10 triliun telah dibuka, pembangunan dilanjutkan

    Blokir anggaran IKN Rp10 triliun telah dibuka, pembangunan dilanjutkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai sekitar Rp10 triliun lebih telah dibuka dan pekerjaan untuk membangun infrastruktur segera dilanjutkan.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring mengenai pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8), yang akan diadakan di IKN pada 1–3 Agustus 2025.

    “Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki.

    Basuki menyampaikan bahwa pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

    Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun lima tower rusun tambahan yang akan digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

    Lebih lanjut Basuki mengatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ucapnya.

    Otorita IKN, sambungnya, juga akan memulai pekerjaan tender untuk menata kawasan Sepaku agar tidak kumuh. Setelah penandatangan kontrak tender-tender tersebut, OIKN, akan akan melanjutkan pelelangan tender untuk membangun lembaga yudisial dan legislatif.

    Selain itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total Rp132 triliun yang berasal dari investor dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia dan China.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegasnya.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM Maman Abdurrahman calon tunggal ketua umum IKA Trisakti

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman calon tunggal ketua umum IKA Trisakti

    RUA ini diharapkan menjadi sarana konsolidasi intelektual dan kontribusi konkret alumni dalam menjawab tantangan bangsa di berbagai sektor.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman resmi menjadi calon tunggal ketua umum (ketum) Ikatan Alumni (IKA) Trisakti periode 2025-2029.

    Dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, dengan ini maka Menteri Maman akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang masa jabatannya sebagai Ketum IKA Trisakti akan berakhir pada tahun ini.

    Ketua Panita Pengarah/Steering Committee (SC) Rapat Umum Anggota IKA Trisakti Syafaat Perdana mengatakan pihaknya telah melakukan penetapan tersebut dilakukan setelah menutup masa pengembalian berkas pada 19 April 2025, dan melaksanakan verifikasi berkas pada 20 April 2025.

    Ia mengatakan, dari sana hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh ketentuan administratif dan dukungan anggota tetap, yaitu Maman Abdurrahman.

    Syafaat memastikan proses seleksi dilakukan oleh SC secara independen dan profesional, mencakup pengecekan dokumen, validasi dukungan, serta kesesuaian dengan tata tertib organisasi.

    Hingga batas akhir masa verifikasi, Maman Abdurrahman tercatat sebagai satu-satunya bakal calon yang memenuhi seluruh syarat pencalonan secara sah dan lengkap.

    “Kami melaksanakan proses ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Penetapan calon dilakukan melalui evaluasi menyeluruh demi menjaga kredibilitas forum RUA IKA Trisakti sebagai forum tertinggi dalam organisasi,” ujar Syafaat.

    Calon resmi yang telah ditetapkan selanjutnya akan menyampaikan pemaparan visi dan misi dalam Rapat Umum Anggota IKA Trisakti yang akan diselenggarakan pada Jumat (26/4), di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel.

    Syafaat mengatakan, RUA IKA Trisakti tahun ini akan menjadi momen strategis, karena dihadiri oleh perwakilan dari seluruh elemen alumni Trisakti, yang terdiri dari sembilan Ikatan Alumni Fakultas di Universitas Trisakti, lima Ikatan Alumni Sekolah Tinggi, dan 1 Ikatan Alumni Pascasarjana.

    Mengangkat tema “Connect and Collaborate for Sustainability” RUA IKA Trisakti menunjukkan komitmen alumni dalam memperkuat jejaring dan berkolaborasi mendukung kelembagaan Satuan Pendidikan Trisakti yang berkelanjutan, termasuk mendorong proses transformasi Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH).

    Kolaborasi lintas disiplin ilmu ini menegaskan peran IKA Trisakti sebagai wadah strategis yang tidak hanya menghasilkan pemimpin alumni yang berkualitas, tetapi juga menjadi forum yang melahirkan gagasan dan solusi dari Alumni Trisakti untuk Indonesia.

    “RUA ini diharapkan menjadi sarana konsolidasi intelektual dan kontribusi konkret alumni dalam menjawab tantangan bangsa di berbagai sektor,” kata Syafaat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia pertimbangkan ekspor beras jika cadangan dalam negeri cukup

    Indonesia pertimbangkan ekspor beras jika cadangan dalam negeri cukup

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia (RI) pada Selasa (22/4) mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan akan mempertimbangkan untuk mengekspor beras jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Indonesia dapat mengekspor beras selama cadangan pangan dalam negeri mencukupi dan produksinya melimpah.

    “Kalau cadangan pangan kita siap dan produksi melimpah, misalnya mencapai 32 juta ton, kenapa tidak?” kata Arief kepada awak media saat ditemui di Jakarta.

    Untuk bisa dianggap cukup, Arief mengatakan pemerintah harus menyimpan setidaknya 1 juta ton beras sebagai stok cadangan. “Itu bergantung pada presiden, karena keputusan untuk ekspor atau impor harus datang dari presiden,” imbuhnya.

    Baru-baru ini, Kementerian Pertanian RI melaporkan surplus produksi beras dalam negeri di tengah krisis pangan yang melanda beberapa negara. Menurut Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, surplus beras diperkirakan akan mencapai sekitar 2,8 hingga 3 juta ton per April tahun ini.

    Diskusi mengenai ekspor beras ini muncul sebagai respons terhadap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 membuka peluang percepatan pensiun PLTU dengan tetap mempertimbangkan keandalan sistem ketenagalistrikan, biaya listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Permen tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan itu menjadi dasar hukum penting yang akan memandu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Tidak lama setelah penerbitan Permen ESDM No. 10/2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menandatangani keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW.

    “Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal,” katanya.

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 112/2022 pasal 3. Permen ESDM ini mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU untuk mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu strateginya adalah percepatan pensiun PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria, serta pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022.

    Terkait keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW, Fabby mengatakan PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), di bawah supervisi pemerintah, masih harus merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti kapasitas PLTU yang dihentikan. Selain itu, diperlukan penguatan jaringan listrik untuk mengintegrasikan masuknya pembangkit energi terbarukan, terutama yang bersifat variabel (variable renewable energy, VRE). Tanpa langkah-langkah ini, rencana pensiun dini PLTU berisiko batal karena potensi kekurangan pasokan listrik pada 2035.

    Fabby berharap pengalaman selama tiga tahun mempersiapkan pensiun dini PLTU Cirebon I dapat menjadi bahan pelajaran berharga dan meningkatkan keyakinan PLN, pemerintah dan listrik swasta untuk mengkaji kemungkinan pengakhiran operasi PLTU lainnya di masa mendatang.

    Menurut kajian IESR, untuk mendukung upaya mitigasi krisis iklim agar suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celcius, sebanyak 72 PLTU batu bara dengan total kapasitas 43,4 GW perlu dipensiunkan pada periode 2022–2045. Pada periode 2025–2030, IESR merekomendasikan penghentian operasional terhadap 18 PLTU berkapasitas total 9,2 GW, terdiri dari 8 PLTU milik PLN (5 GW) dan 10 PLTU milik pembangkit swasta (4,2 GW).

    Dalam Permen tersebut, pemerintah juga sangat mempertimbangkan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri dalam mempercepat pengakhiran operasional PLTU batu bara. IESR memperkirakan biaya pensiun dini PLTU mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga tahun 2030 dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050. Meski biaya awal pensiun PLTU tergolong besar, kata Fabby, manfaat jangka panjangnya dari penurunan biaya kesehatan, dan subsidi PLTU mencapai 96 miliar dolar AS pada 2050.

    “Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik. Ini serupa dengan memindahkan dana dari kantong kiri ke kanan,” kata Fabby.

    Fabby juga menjelaskan, sembari menunggu masa pensiun PLTU, pengoperasian PLTU secara fleksibel dapat dilakukan untuk mendukung integrasi energi terbarukan, khususnya surya dan angin. Pendekatan ini akan mengubah sistem operasi tenaga listrik, di mana PLTU akan beroperasi mengikuti pola pembangkit intermiten, dalam batas teknis yang aman bagi sistem. Dengan cara ini, kata dia, penetrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan dapat meningkat secara signifikan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025