Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Ini lima misi pembangunan Jakarta dari Pramono

    Ini lima misi pembangunan Jakarta dari Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan lima misi utama yang menjadi panduan pembangunan Jakarta di masa mendatang.

    Hal ini dia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pertama, mewujudkan warga megapolitan yang sejahtera dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kesetaraan gender serta menciptakan warga yang tangguh, kompetitif, berdaya dan berbudaya.

    Kedua, menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi inovatif dengan akses merata, melalui pengembangan ekonomi berbasis inovasi, peningkatan kesempatan kerja serta jaminan kesejahteraan tenaga kerja.

    Ketiga, membangun manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk menghadirkan layanan publik yang optimal melalui reformasi birokrasi, transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan. “Sehingga Jakarta ditargetkan menjadi kota yang andal, efisien dan transparan,” katanya.

    Keempat, mewujudkan ruang kota berkelanjutan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk menciptakan kota layak huni, termasuk peningkatan akses air bersih yang terjangkau serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

    Kelima, pembangunan konektivitas kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, dengan mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai lokasi.

    “Peningkatan kualitas, kuantitas layanan transportasi publik serta menumbuhkan berbagai destinasi menarik dan peremajaan kawasan,” kata dia.

    Pramono mengatakan saat ini Jakarta sedang bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global, pascapenetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

    Selain itu, Jakarta sedang menyiapkan peta jalan untuk masuk ke dalam 20 besar kota global dunia.

    Adapun fokus utama transformasi ini mencakup aspek bisnis dan ekonomi, masyarakat dan tenaga kerja, pariwisata, lingkungan berkelanjutan, infrastruktur dan mobilitas, litbang dan inovasi serta tata kelola kelembagaan dan pembiayaan.

    “Penyusunan RPJMD bukan sekadar melanjutkan pekerjaan yang telah ada, melainkan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat,” ujar Pramono.

    Dia kemudian menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Jakarta, antara lain daya tarik investasi yang masih rendah, kerumitan dalam berbisnis, performa akademis serta kualitas SDM yang belum kompetitif secara global.

    Selain itu, layanan dasar perkotaan juga masih perlu ditingkatkan.

    Pramono lalu menekankan pentingnya percepatan cakupan layanan infrastruktur sebagai modal penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan juga menjadi perhatian utama guna menciptakan distribusi ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih adil.

    “Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui layanan dasar perkotaan yang menyeluruh tetap menjadi prioritas utama yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan: Realisasi investasi Triwulan I/2025 capai Rp465,2 triliun, naik 15,9 persen

    Rosan: Realisasi investasi Triwulan I/2025 capai Rp465,2 triliun, naik 15,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan realisasi investasi Triwulan I/2025 mencapai Rp465,2 triliun, naik 15,9 persen year-on-year dibandingkan dengan realisasi Triwulan I/2024 sebesar Rp401,5 triliun.

    Rosan menyebut realisasi investasi Triwulan I/2025 itu sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI.

    “Alhamdulilah investasi pada triwulan pertama ini sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami, dari total target investasi di tahun 2025 ini sebesar Rp1.905,6 triliun. Pada triwulan pertama ini investasi yang sudah masuk dan direalisasikan dan dikeluarkan adalah Rp465,2 triliun, atau kurang lebih 24,4 persen,” kata Rosan saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.

    Dalam paparannya yang juga disampaikan di hadapan wartawan, realisasi sebesar Rp465,2 triliun itu terdiri atas penanaman modal asing (PMA) Rp230,4 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp234,8 triliun.

    Dari dalam negeri, investasi terbesar diperoleh dari luar Pulau Jawa sebesar Rp235,9 triliun atau setara 50,9 persen dari total realisasi investasi Triwulan I/2025, sementara dari Pulau Jawa sebesar Rp229,3 triliun, atau 49,3 persen.

    “Ini angka yang sangat menggembirakan. Ini menunjukkan juga keyakinan, juga confidence dari baik dunia internasional maupun dalam negeri dalam rangka berinvestasi ke Indonesia ini tetap terjaga karena kita ketahui bersama investasi itu long term commitment, komitmen jangka panjang,” kata Menteri Investasi.

    Rosan melanjutkan komitmen jangka panjang para penanam modal itu tumbuh karena mereka percaya kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mereka melihat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo ini kestabilan (terjaga, red.),” sambung Rosan.

    Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menekankan pencapaian penting lainnya dari realisasi investasi Triwulan I/2025 ialah penyerapan tenaga kerja dalam periode 3 bulan terakhir.

    “Yang paling penting penyerapan dari tenaga kerjanya. Jadi dari triwulan pertama ini penyerapan untuk tenaga kerja yang dihasilkan dari investasi yang Rp465,2 triliun itu adalah 594.104 orang, atau peningkatan 8,5 persen dari tahun sebelumnya,” kata Rosan.

    Rosan mengumumkan realisasi investasi Triwulan I/2025 setelah melaporkan pencapaian itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana, Rabu sore.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serikat buruh dorong pembentukan Satgas PHK

    Serikat buruh dorong pembentukan Satgas PHK

    Jakarta (ANTARA) – Serikat buruh dari dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    Hal itu dikatakan Ketua Umum KSBSI Johannes Dartha Pakpahan dalam pembukaan Kongres ke-8 di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    “Usulan konkret adalah pembentukan satgas PHK, sebuah satuan tugas yang bertugas mengantisipasi, menyelidiki, dan menangani potensi maupun dampak dari PHK,” kata Johannes.

    Hal ini merespons ancaman PHK besar-besaran yang mengkhawatirkan sektor industri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang setidaknya sekitar 50 ribu pekerja.

    Sehingga, kata dia, Satgas PHK ini menjadi strategi untuk melindungi hak dan masa depan para pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Satgas PHK juga dinilai menjadi upaya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan, sesuai dengan semangat perlindungan pekerja yang digaungkan dalam prinsip-prinsip internasional.

    “Angka ini kemungkinan akan terus meningkat jika praktik penetapan tarif global yang ekstrem tidak segera dihentikan,” ujar Johannes.

    Hal serupa dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal. Menurut Said, Satgas PHK ini bertugas mendampingi pekerja saat terjadi PHK, sekaligus menjadi upaya untuk memitigasi terjadinya PHK.

    “Sebelum PHK dilakukan, harus ada pemeriksaan menyeluruh. Jangan sampai PHK dilakukan secara gegabah,” kata Iqbal.

    Tiga fokus utama dari Satgas PHK. Pertama, pencegahan PHK dimana satgas ini harus terlibat sejak awal ketika perusahaan mulai menunjukkan indikasi akan melakukan PHK.

    Satgas PHK harus memverifikasi alasan yang diberikan dan mendorong perusahaan mencari solusi alternatif. Kedua, penjaminan hak pekerja, yakni memastikan semua hak pekerja dibayarkan sesuai hukum, mulai dari pesangon, penggantian hak cuti, hingga jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Ketiga, penyediaan informasi kerja baru, yakni Satgas PHK diharapkan menjadi penghubung antara pekerja yang terdampak dan peluang kerja baru, misalnya melalui sistem aplikasi digital.

    “Aplikasi ini bisa menyajikan informasi real-time tentang lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri atau perikanan,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku dua hari sebelumnya dia telah bertemu sejumlah tokoh penting seperti Profesor Submidasgo, Menseskab Pratikno dan Kapolri untuk mendapatkan penguatan hukum melalui instruksi presiden (inpres).

    Iqbal juga membicarakan terkait mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja.

    “Kalau pesangon dibayar di bawah upah minimum atau tidak dibayar sama sekali, itu ada unsur pidananya. Maka penting satgas ini juga dilengkapi dengan payung hukum yang kuat,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Rupiah yang stabil beri kepercayaan investor untuk masuk ke RI

    BI: Rupiah yang stabil beri kepercayaan investor untuk masuk ke RI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah yang stabil akan memberikan kepercayaan (confidence) bagi investor asing untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.

    “Setidaknya, mereka (investor asing) masuk dulu di portfolio investment,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Data BI bahwa aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat net inflows 1,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows 2,8 miliar dolar AS akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS.

    Namun, perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada Surat Berharga Negara (SBN), sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.

    “Sampai di akhir Maret ini, SBN dan SRBI itu kami sudah melihat inflow. Dan bahkan lelang kemarin, SBN hari Selasa kemarin dan hari Kamis lalu, SRBI hari Rabu lalu, kami juga melihat inflow dari asing sudah masuk, sehingga ini tentunya akan menjadi penguat untuk rupiah dengan suplai dolar yang bertambah,” kata Destry.

    BI kini memiliki kombinasi instrumen untuk intervensi yang lebih lengkap.

    Tidak hanya triple intervention pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder tetapi juga intervensi di pasar off-shore non delivery forward (NDF).

    “Di mana kami (di pasar off-shore) akan standby 24 jam karena market-nya juga 24 jam di Hong Kong, kemudian di Eropa, dan juga di Amerika,” ujar Destry.

    BI memastikan tetap berada di market untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah serta menjaga kecukupan likuiditas melalui pembelian dari SBN di pasar sekunder.

    Adapun sejak awal 2025 hingga 22 April 2025, BI telah membeli SBN dengan total Rp80,98 triliun sejak awal 2025 hingga 22 April 2025.

    Pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder Rp54,98 triliun serta pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah Rp26,00 triliun.

    Nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12 persen point to point (ptp) ketimbang dengan level akhir Februari 2025.

    BI mencatat bahwa tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar off-shore pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pada 7 April 2025, BI pun melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global.

    Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur 8 April 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakpro pastikan JIS layak untuk pertandingan Persija pada Mei 2025

    Jakpro pastikan JIS layak untuk pertandingan Persija pada Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku pengelola Jakarta International Stadium menyatakan stadion bertaraf internasional tersebut dipastikan layak untuk pertandingan “home” Persija Jakarta di kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia Liga 1 pada Mei 2025.

    “Saat ini kami lakukan persiapan agar JIS layak menggelar dua pertandingan Persija Jakarta pada bulan Mei 2025 dengan standar kelayakan pertandingan profesional,” kata Vice President of Jakarta Internasional Stadium (JIS), Shinta Syamsul Arif di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, pelaksanaan pertandingan tim berjuluk “Macan Kemayoran” pada 27 April 2025 digelar di Stadion Pakansari, Bogor, dan tidak digelar di JIS Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Keputusan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara manajemen Persija Jakarta dan pengelola JIS, dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis.

    Termasuk di dalamnya adalah aspek keselamatan, kenyamanan, kesiapan lapangan (playable) serta optimalisasi perawatan stadion demi menjaga kualitas pertandingan dan performa terbaik para pemain.

    Pihaknya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada PT Melania Citra Permata (Mecima Pro) yang telah menyepakati pemindahan venue konser DAY 6 untuk mengakomodasi kebutuhan teknis dan operasional kedua acara tanpa mengorbankan standar penyelenggaraan masing-masing.

    Ia menegaskan, sikap profesional dan kolaboratif ini menjadi bagian penting dalam mendukung operasional stadion yang multifungsi sesuai standar penyelenggaraan acara profesional.

    Hal ini akan membuat JIS dapat terus dioptimalkan sebagai stadion kebanggaan bersama yang siap digunakan secara berkelanjutan untuk pertandingan sepak bola maupun konser berskala nasional dan internasional, tanpa kendala dalam pengaturan jadwal dan operasional.

    “Kami memahami betul harapan besar masyarakat untuk dapat menikmati pertandingan Persija Jakarta maupun konser-konser besar di Jakarta International Stadium,” kata dia

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Maruarar berikan gajinya selama jadi advisor untuk bantu soal Meikarta

    Maruarar berikan gajinya selama jadi advisor untuk bantu soal Meikarta

    Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

    Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

    “Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini,” kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

    Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

    Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

    Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

    Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

    Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

    Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

    Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebagian besar pasien Tuberkulosis usia produktif

    Sebagian besar pasien Tuberkulosis usia produktif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Profesor Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan bahwa sebagian besar pasien Tuberkulosis merupakan usia produktif, yakni usia 45-54 tahun yang merupakan pekerja di berbagai tempat.

    Karena itu, menurut Tjandra, pencegahan dan penanganan Tuberkulosis (TB) di tempat kerja merupakan hal penting. Upaya ini bisa dimulai dari komitmen pimpinan perusahaan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata terprogram.

    “Kegiatan yang dilakukan di tempat kerja dapat berupa edukasi dan penyuluhan kesehatan, skrining, pendampingan pengobatan, dan lainnya,” ujar dia saat menjadi pembicara pada peringatan Hari Tuberkulosis sedunia di Jakarta Selatan, Rabu.

    Tjandra mengatakan, ada dua pendekatan kerja sama yang dapat dilakukan, yaitu antara perusahaan tempat kerja dengan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan kerja.

    Selain itu kerja sama perusahaan tempat kerja, pemerintah dan organisasi masyarakat, seperti organisasi profesi kesehatan dan juga organisasi lainnya, seperti Pramuka.

    Dia kemudian menyoroti anggapan adanya pasien TB di tempat kerja akan merugikan perusahaan. Dia mengatakan anggapan ini salah.

    “TB merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dengan tuntas dan obatnya telah tersedia tanpa dipungut biaya,” katanya.

    Kalau ada pekerja yang mengidap TB, kalau disembuhkan maka bukan hanya bermanfaat bagi pekerjanya tetapi juga akan meningkatkan produktifitas kerjanya. “Pada gilirannya juga akan meningkatkan produktifitas perusahaan,” kata dia.

    Tjandra mengingatkan sumber daya manusia (SDM) adalah aset penting dalam suatu perusahaan. Karena itu tentu perlu mendapat pelayanan kesehatan yang baik pula, termasuk penemuan dan pengobatan tuberkulosis kalau sekiranya ada, seperti juga penyakit-penyakit lainnya.

    Dia lalu mengusulkan Puskesmas memiliki daftar perusahaan dan tempat kerja di wilayah masing-masing. Dinas Kesehatan DKI Jakarta, bisa membahas peran puskesmas untuk ikut menjaga kesehatan pekerja, termasuk dalam penyakit Tuberkulosis.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri meluncurkan “Sekolah Peduli Inflasi” di wilayah setempat sebagai upaya mengedukasi dan menggerakkan partisipasi generasi muda dalam pengendalian inflasi.

    Wali Kota Madiun Maidi mengatakan untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat sekaligus pelajar.

    “Jadi ini hebat. Saya terima kasih sekali kepada BI yang sampai turun ke anak sekolah untuk mengantisipasi inflasi. Pelajar juga harus diberikan edukasi untuk mengendalikan inflasi. Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi daerah,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu.

    Menurutnya, kegiatan Sekolah Peduli Inflasi dari BI tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, salah satunya dengan melakukan urban farming. Apalagi Kota Madiun adalah daerah yang memiliki lahan pertanian terbatas.

    “Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi, termasuk harus tahu bagaimana menanggulanginya. Kalau barang langka dan jadi mahal, maka keberadaan barang harus ditambah. Dengan menanam sendiri, maka bisa ikut mengurangi permintaan pasar sehingga bisa menekan inflasi,” katanya.

    Adapun, sekolah peduli inflasi merupakan program yang memadukan dua aspek yakni partisipasi aktif dan edukasi siswa dengan tujuan untuk mendorong pengendalian inflasi dari sisi bahan komoditas pangan, salah satunya dengan budi daya urban farming.

    Melalui Sekolah Peduli Inflasi, BI menyasar sekolah tingkat SMP sederajat untuk menanam bibit tanaman yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, salah satunya bibit tanaman cabai serta tomat.

    Bibit tersebut nantinya harus dirawat di masing-masing sekolah. Penilaian akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Terdapat juga pendampingan secara berkala dan penilaian yang dilakukan adalah dari aspek perawatan tanaman, inovasi, dan kreativitas.

    Dengan begitu, diharapkan pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, melalui komoditas tanaman yang ditanam di masing-masing sekolah.

    Kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kepala BPS Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, kepala OPD, jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, perwakilan siswa SMP, dan undangan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin perkuat layanan jasa lewat kerja sama dengan Rheinland

    Kemenperin perkuat layanan jasa lewat kerja sama dengan Rheinland

    Kami menyakini kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku industri nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk kepatuhan terhadap standar internasional dan akses pasar global

    Jakarta (ANTARA) – Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan kerja sama dengan TÜV Rheinland Indonesia, perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi guna meningkatkan pelayanan jasa industri.

    “Kami menyakini kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku industri nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk kepatuhan terhadap standar internasional dan akses pasar global,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, bentuk kerja sama yang disepakati kedua pihak adalah pelaksanaan pendampingan dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Sejak 2023, BSPJI menjadi salah satu unit verifikator TKDN sebagai bagian dari verifikator BSKJI Kemenperin. TÜV Rheinland Indonesia mengapresiasi terhadap komitmen BSPJI Jakarta atas upayanya mewujudkan kemajuan TKDN.

    Direktur Utama TÜV Rheinland Indonesia, I Nyoman Susila menyambut baik sinergi ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh agenda pengembangan industri nasional.

    “Kami bangga dapat bekerja sama dengan Kemenperin dalam memperluas akses layanan yang andal, profesional, dan sesuai standar global bagi industri di Indonesia. Kerja sama ini adalah bentuk kontribusi nyata kami dalam pembangunan industri yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.

    Kepala BSPJI Jakarta, Marzuki Marnala Sinambela menambahkan, kolaborasi ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih efektif dan lebih semangat dalam memberikan layanan yang unggul dan berkualitas kepada para pelaku industri di tanah air.

    “Melalui kolaborasi ini, kami berharap terciptanya sinergi di antara sektor pemerintah dan lembaga internasional dalam menciptakan layanan industri yang efisien, transparan, dan berstandar tinggi, demi mendukung pertumbuhan industri nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

    Saat ini, BSPJI Jakarta memiliki layanan jasa industri, antara lain berupa layanan sertifikasi, layanan jasa konsultansi dan pelatihan, serta jasa laboratorium kalibrasi dan verifikasi TKDN.

    Layanan sertifikasi yang dimiliki antara lain sertifikasi produk SNI, sistem manajemen mutu, industri hijau, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sertifikasi hemat energi, dan sertifikasi halal.

    “Untuk 2025, BSPJI Jakarta memiliki rencana melakukan penambahan layanan yang dimiliki dengan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Inspeksi,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perlu aturan terkait kewajiban menyediakan lahan parkir bagi pertokoan

    Perlu aturan terkait kewajiban menyediakan lahan parkir bagi pertokoan

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengingatkan perlunya aturan terkait kewajiban bagi pertokoan, pusat kuliner dan juga pemilik mobil agar bisa menyediakan tempat parkir yang memadai.

    “Tempat usaha banyak yang tidak memiliki lahan parkir. Mereka parkir di sekitar wilayah komersial dan ini mengganggu kenyamanan warga di sekitarnya,” kata Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Brando Susanto di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, selain tempat usaha pemerintah juga perlu mengatur terkait kewajiban pemilik kendaraan memiliki lahan parkir karena ini bisa menyebabkan banyak parkir sembarangan atau liar.

    Ia menjelaskan, saat ini banyak pemilik usaha yang memiliki tempat usaha namun tidak memiliki lahan parkir sehingga mereka parkir di bahu jalan. Hal itu menjadi semrawut.

    Brando mengusulkan agar aturan terkait lahan parkir di tempat usaha perlu ditegakkan supaya para pengusaha ini tidak sembarangan.

    “Banyak pemilik ruko yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan melebihi lahan parkir yang dimiliki sehingga parkir sembarangan dan dilakukan di pinggir jalan,” ujarnya.

    Brando mengatakan bahwa dengan adanya penataan lahan parkir oleh Pemprov DKI selain memberikan kenyamanan juga dapat menambah pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD).

    Sebelumnya, Pansus DPRD DKI Jakarta menyatakan PAD dari sektor parkir masih belum tergarap maksimal dan bahkan terdapat kebocoran karena potensi yang dimiliki begitu besar bila dibandingkan pemasukannya.

    “Potensinya besar, terutama di jalan karena itu ada retribusi,” kata anggota Pansus Perparkiran Taufik Zoelkifli.

    Taufik mengatakan bahwa dari hitungan yang dimiliki oleh Wakil Ketua Pansus Perparkiran potensi bisa didapatkan Pemprov DKI melalui PAD sektor parkir terutama di pinggir jalan bisa mencapai lebih dari Rp600 miliar.

    Jumlah tersebut bisa berkali-kali lipat dari pendapatan yang saat ini diperoleh oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI yang pada 2024 hanya mendapatkan Rp8,9 miliar.

    Untuk itu, DPRD memperhatikan masalah perparkiran di Jakarta, khususnya yang berada di jalan mengingat potensinya begitu besar tetapi belum tergarap maksimal.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025