Category: Antaranews.com

  • Yaman butuh waktu 11 tahun laporan pemalsuan akta sampai di Pengadilan

    Yaman butuh waktu 11 tahun laporan pemalsuan akta sampai di Pengadilan

    Proses penyidikan panjang yang melelahkan

    Jakarta (ANTARA) –

    Seorang warga Rorotan Jakarta Utara, Yaman membutuhkan waktu 11 tahun agar laporan polisi terkait dugaan pemalsuan akta otentik tanah seluas dua hektare ditindaklanjuti dan baru diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada April 2025.

    “Saya hanya ingin keadilan dan ingin tanah milik kakek saya kembali kepada keluarga kami,” kata Yaman di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan laporan polisi yang dibuat sejak tahun 2014 baru masuk proses Pengadilan pada April 2025. Dia terus berjuang hak atas tanah warisan kakeknya di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Yaman merupakan cucu dari almarhum Asmat bin Pungut, pemilik sah lahan seluas dua hektare (ha) yang kini menjadi sengketa. Dia melaporkan dugaan pemalsuan akta otentik ke Polres Jakarta Utara.

    Dia menduga adanya keterlibatan oknum polisi dan petugas pertanahan dalam persoalan ini sehingga laporan yang dibuatnya sejak tahun 2014 lambat menindaklanjutinya.

    “Proses penyidikan panjang yang melelahkan,” kata dia.

    Ia menerangkan, dari laporan polisi yang dibuatnya, petugas Kepolisian menetapkan seorang tersangka berinisial TS yang saat ini sudah duduk di kursi terdakwa pada sidang yang digelar Kamis (17/4).

    Pada saat sidang, dua saksi dari pihak pelapor dihadirkan, yakni pria bernama Sugiarto dan Abdullah.

    Sugiarto adalah penyewa lahan dari keluarga ahli waris. Dia mengenal TS sejak pernah dilaporkan dalam kasus serupa.

    “Saya cuma penyewa dan saya pernah dituduh menyerobot, tapi saya buktikan tidak bersalah,” katanya.

    Ia menyewa lahan itu untuk keperluan parkir alat berat milik perusahaannya.

    Sementara saksi kedua, Abdullah yang selama ini menggarap lahan tersebut juga merasa heran namanya muncul dalam berita acara perkara.

    “Saya tak kenal TS dan juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Tapi tiba-tiba saya dimintai keterangan seolah terlibat,” kata dia.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rico Sudibyo memilih tidak berkomentar soal keterangan para saksi usai persidangan.

    “Maaf, saya tidak bisa memberi pernyataan. Nanti biar Kajari saja,” kata dia.

    Sementara itu, pihak TS membantah seluruh keterangan saksi. Bahkan mereka mempertanyakan keabsahan identitas Abdullah sebagai saksi dalam berita acara pemeriksaan.

    Yaman terus menunggu keadilan dari proses hukum yang masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara

    “Ini bukan hanya soal tanah. Ini soal hak dan harga diri keluarga kami. Saya ingin cucu-cucu saya tahu bahwa kami tidak tinggal diam,” kata Yaman menegaskan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan, total pergerakan angkutan Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah mencapai 154,62 juta atau 54,89 persen dari populasi penduduk Indonesia.

    “Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta,” kata Menhub saat menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi pada Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025, di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Adapun rinciannya moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepeningan terkait, serta operator transportasi terkait.

    Menhub menegaskan, koordinasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025.

    “Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub.

    Dudy menambahkan, berdasarkan survei Litbang Kompas, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9 persen dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas.

    Adapun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6 persen.

    Menurut Menhub, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025.

    Selain itu, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya 10 landasan kebijakan berupa Keputusan Menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Xi sebut perang dagang rusak hak-kepentingan sah semua negara

    Xi sebut perang dagang rusak hak-kepentingan sah semua negara

    Beijing (ANTARA) – Presiden China Xi Jinping pada Rabu mengatakan bahwa perang tarif dan dagang merusak hak dan kepentingan sah semua negara, merugikan sistem perdagangan multilateral, dan berdampak pada tatanan ekonomi dunia.

    Saat menggelar pembicaraan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang sedang berkunjung, Xi menuturkan bahwa China siap bekerja sama dengan Azerbaijan untuk mempertahankan sistem internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai inti dan tatanan internasional yang didasarkan pada hukum internasional, dengan secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah negara masing-masing, serta membela kesetaraan dan keadilan internasional.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Area HBKB bakal dijadikan panggung pertunjukan kolosal pada Juni 2025

    Area HBKB bakal dijadikan panggung pertunjukan kolosal pada Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau “Car Free Day” (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, akan dijadikan panggung untuk pertunjukan kolosal pada Juni 2025 atau bertepatan dengan HUT Jakarta.

    “Gubernur dan Wagub menginginkan CFD itu menjadi panggung yang besar. Misalnya di Bundaran HI itu akan ada pergelaran-pergelaran tradisional,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Moch. Miftahulloh Tamary dalam acara daring bertema “Pemajuan Budaya Betawi”, Rabu.

    Dia mengatakan, sekitar 1.000 orang akan tampil dalam pergelaran kolosal dan tradisional Juni mendatang.

    “Ini berkaitan dengan bulan ulang tahunnya Jakarta. Itu menjadi titik untuk menuju 500 tahun Jakarta. Ada kurang lebih seribu orang yang akan menampilkan kegiatan tradisional,” kata dia.

    Namun, Miftahulloh belum bersedia memberikan informasi lebih rinci terkait pertunjukan di area HBKB tersebut.

    Kemudian, selain membahas singkat tentang kegiatan pada Juni, Miftahulloh juga membocorkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menjadi tuan rumah festival folklore internasional.

    Dia menambahkan, Jakarta saat ini menuju usia 500 tahun atau lima abad dan Pemprov DKI Jakarta menginginkan budaya Betawi menjadi tuan rumah di Jakarta.

    Ini, sambung Miftahulloh, tidak terlepas dari pergelaran. Karena itu, akan banyak kegiatan-kegiatan ataupun tampilan-tampilan yang akan diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI menyiapkan kegiatan Lebaran Betawi pada 25 April-27 April 2025 di Monumen Nasional, Jakarta. Miftahulloh mengatakan selain kuliner, pengunjung juga akan dihibur dengan pawai dan pergelaran atau pertunjukan kesenian.

    Dia menjanjikan acara berlangsung semarak terlebih diadakan untuk menyongsong 500 tahun atau lima abad Kota Jakarta.

    “Menuju 500 tahun Jakarta dan juga kota global, kami tidak hanya mengundang masyarakat Jakarta saja, tetapi juga kedutaan-kedutaan ASEAN untuk ikut hadir dan berkontribusi,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo ungkap penyebab kemacetan Priok usai evaluasi internal

    Pelindo ungkap penyebab kemacetan Priok usai evaluasi internal

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelindo menemukan penyebab utama kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara usai melakukan evaluasi internal menyusul penumpukan kendaraan.

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono di Jakarta, Rabu menyatakan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan Terminal NPCT1 di Tanjung Priok melayani pelanggan melebihi kapasitas ideal operasional sehingga menyebabkan kemacetan.

    “Berdasarkan hasil investigasi yang cukup detail, disimpulkan bahwa permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah akibat kecerobohan dan ketidakcermatan NPCT1 dalam melakukan perencanaan operasi,” kata Arif.

    Dia juga menegaskan jika kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pembatasan angkutan pada saat Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    Arif menambahkan bahwa lonjakan aktivitas tersebut sebagai kombinasi dari adanya tiga kapal yang sandar bersama-sama di NPCT1, peningkatan kepadatan lapangan (Yard Occupancy Ratio/YOR) melebihi ambang normal.

    Pada saat yang sama, alat bongkar muat di lapangan juga harus melayani receiving dan delivery truk peti kemas melebihi kapasitas peralatan.

    Untuk terminal peti kemas internasional yang lain, seperti Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja (KOJA), Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3, tidak ada permasalahan apapun.

    Untuk menurunkan kepadatan di NPCT1, Pelindo bersama otoritas terkait melakukan pemindahan sandaran ke terminal lain untuk kapal yang akan melakukan kegiatan bongkar sehingga tingkat kepadatan lapangan peti kemas lebih cepat turun.

    “Selain itu, kami meningkatkan pengawasan terhadap proses keluar masuk barang untuk memastikan situasi normal terus terjaga,” lanjut Arif.

    Ia menuturkan bahwa pada Jumat (18/4) malam secara perlahan kemacetan sudah dapat dikendalikan dan kembali normal sepenuhnya pada Sabtu(19/4) dini hari.

    “Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kejadian tersebut, dan kami terus melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Arif.

    Arif melanjutkan bahwa karena penyebab permasalahan sudah diketahui dengan detail maka solusi penyelesaiannya pun dapat diambil dengan baik. Langkah pertama adalah saat kejadian memindahkan kapal sebagian ke terminal lain.

    Selanjutnya ke depan NPCT1 diminta untuk mengurangi jumlah kapal yang ada. Di samping, itu ada inisiatif lain untuk melakukan pembatasan truk atau pengendalian truk, yaitu dengan penerapan TBS dan juga akan mendorong penerapan dual move operation untuk angkutan pelabuhan.

    Sistem tersebut dinilai dapat mengurangi trafik karena truk akan membawa peti kemas saat datang maupun meninggalkan terminal di Tanjung Priok, sehingga konsep dual move itu lebih efisien termasuk mengurangi biaya karena ada penghematan bahan bakar.

    Sedangkan untuk solusi jangka panjang, pihaknya telah menyiapkan pembangunan jalan baru, yaitu New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan secara langsung New Priok Terminal ke jalan tol pelabuhan.

    “Jalan ini akan mendukung kelancaran pergerakan barang dari dan menuju kawasan industri, termasuk kawasan industri Cikarang, Cibitung, dan kawasan lainnya, ke Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Arif.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan konsumen memiliki hak untuk memilih metode pembayaran yang disukai, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang belakangan disebut dipermasalahkan oleh Amerika Serikat (AS).

    “Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang,” kata Budihardjo saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Namun, Budihardjo mengatakan penyedia layanan produk dan jasa juga harus menyiapkan berbagai opsi pembayaran konsumen seperti pembayaran uang tunai, kartu debit, kartu kredit, hingga QRIS.

    Menurut dia, tak hanya memudahkan konsumen, metode pembayaran utamanya dengan sistem nontunai (cashless) dan digital juga menguntungkan pemilik usaha karena tergolong lebih aman.

    “Retail itu ada (menyediakan opsi) kartu kredit, debit, dan sekarang sudah zaman digital. Yang jelas, mau QRIS mau apa pun, itu prinsipnya selama bisa membantu retailer untuk memudahkan penjualan dan mengamankan (transaksi dan penghitungan),” ujar Budihardjo.

    “Pembayaran digital itu pasti aman. Termasuk kami lihat QRIS itu sangat mudah (digunakan). Setiap orang ada handphone, handphone itu bisa scan, jadi sekarang tidak usah bawa dompet lagi,” katanya lagi.

    Sebelumnya, AS melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyampaikan keluhan terhadap QRIS. Mereka menilai pihak asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

    Keluhan itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis USTR pada 31 Maret 2025.

    Di dalamnya disebutkan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) internasional tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan atau menjelaskan cara sistem pembayaran mereka dapat diintegrasikan dengan kebijakan QRIS yang berlaku di Indonesia.

    Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah menanggapi kritik dari AS tersebut. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut, kerja sama dengan negara lain, termasuk dalam sistem pembayaran cepat lintas batas seperti QRIS, sepenuhnya tergantung pada kesiapan masing-masing negara.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • KI DKI hadirkan Cak Lontong pada diskusi keterbukaan informasi

    KI DKI hadirkan Cak Lontong pada diskusi keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan sejumlah tokoh di antaranya Cak Lontong pada diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) Program Coaching Clinic Keterbukaan Informasi Publik.

    Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa “coaching clinic” merupakan terobosan KI DKI untuk mengakselerasi peningkatan kualitas tata kelola layanan informasi publik badan publik di Jakarta.

    “Ini terobosan yang kami lakukan untuk mempercepat badan publik di Jakarta agar dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya,” kata Harry.

    Menurut dia, peluncuran ini akan dikemas dalam bentuk FGD yang menghadirkan berbagai narasumber seperti Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi dan Komedian Cak Lontong.

    Harry mengatakan bahwa program coaching clinic muncul dari hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) tahunan yang dilakukan KI DKI Jakarta terhadap badan publik.

    Berdasarkan laporan tersebut, kata Harry, jumlah badan publik yang masih berada dalam kategori kurang dan tidak informatif cukup dominan.

    Harry menjelaskan, berdasarkan laporan E-Monev Tahun 2024, dari total 519 badan publik yang menjadi peserta E-monev, terdapat sebanyak 267 badan publik atau 54 persen yang tidak informatif dan lima badan publik yang kurang informatif.

    “Karena itu, segmen inilah yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan coaching clinic,” katanya.

    Harry menerangkan, di era keterbukaan informasi ini, KI DKI ingin memastikan bahwa badan publik di Jakarta dapat memberikan layanan kebutuhan informasi publik masyarakat secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Kami ingin memastikan bahwa badan publik siap. Karena ketika masyarakat makin teredukasi, tapi badan publik belum siap, akan ada ribuan sengketa informasi yang muncul. Dan itu merepotkan badan publik,” ujarnya.

    Harry berharap, badan publik yang mengikuti “coaching clinic” dapat melakukan transformasi besar dari awalnya berstatus kurang dan tidak informatif menjadi badan publik informatif.

    Harry menambahkan, peluncuran “coaching clinic” bukan hanya hajatan KI DKI Jakarta, tapi melibatkan banyak pihak. Hal itu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah tugas bersama.

    “Kami ingin menyampaikan harapan baru bahwa keterbukaan informasi adalah kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab Komisi Informasi,” kata Harry.

    Peluncuran kegiatan yang digelar KI DKI Jakarta dilaksanakan pada Kamis (24/4) pukul 09.00-12.00 WIB di Jakarta Crative Hub Lantai 2, Jalan Kebon Melati 5 Nomor 20, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu, membukukan nilai transaksi sebesar Rp460,75 miliar.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa capaian ini menunjukkan ketahanan dan kekuatan sektor perdagangan Jatim di tengah perlambatan ekonomi global.

    “Kami memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dari Jatim dan Maluku, baik trader maupun buyer. Tujuannya memperluas potensi perdagangan, perikanan, agribisnis, hingga peluang investasi secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.

    Ia menambahkan, Misi Dagang ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya dan tradisi antardaerah.

    Sejumlah komoditas yang menopang capaian transaksi antara lain hasil perikanan, produk tembakau, telur dan olahan ayam, beras, karkas unggas, pakan ternak, kelapa bulat, kayu log, makanan ringan, serta hasil hutan.

    Khofifah menyebutkan, nilai transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan misi dagang pada Desember 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring ditutupnya kegiatan secara resmi.

    Dari sisi makroekonomi, Provinsi Jatim merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 25,23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa.

    Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp802,45 triliun.

    Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa perdagangan antardaerah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Jatim. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jatim mencatatkan surplus perdagangan tertinggi mencapai Rp209 triliun.

    “Ini berkat kolaborasi yang baik antara Jatim dan provinsi mitra, termasuk Maluku,” katanya.

    Tercatat, total nilai perdagangan Jatim dengan Maluku pada 2023 mencapai Rp3,01 triliun, terdiri atas nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 triliun dan muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Maluku mengalami defisit Rp310 miliar.

    Khofifah menyebutkan, Maluku menyuplai sejumlah komoditas penting seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet, alkohol, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jatim banyak memasok truk, beras, obat-obatan, daging beku, tepung, gula, kendaraan bermotor, dan produk olahan lainnya ke Maluku.

    Ia berharap Misi Dagang ini mampu mempererat kerja sama ekonomi dan budaya kedua provinsi serta meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama bidang pendidikan.

    “Kami ingin memperluas akses pendidikan dengan membuka kesempatan bagi siswa-siswi Maluku menimba ilmu di enam SMA Taruna Jatim yang berbasis boarding school dan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta IPDN,” ujarnya.

    Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan kenusantaraan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik pelaksanaan Misi Dagang tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja sama jangka panjang.

    “Satu komoditas bisa memberi nilai, tapi kolaborasi dapat menciptakan masa depan,” ujar Hendrik.

    Kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dan Gubernur Maluku serta Perjanjian Kerja Sama antara perangkat daerah, BUMD, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Priok dipercepat untuk cegah macet

    Bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Priok dipercepat untuk cegah macet

    Jakarta (ANTARA) –

    Bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dipercepat agar kemacetan panjang di pelabuhan tersebut tidak terulang kembali.

    “Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kemacetan horor di sekitar pelabuhan, yakni dengan mempercepat pelayanan aktivitas bongkar-muat di pelabuhan,” kata Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol I.KG. Wijatmika.

    Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), perwakilan pengusaha truk serta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, dari pertemuan itu telah disepakati beberapa poin oleh pihak PT Pelindo, pengusaha truk dan Kepolisian.

    Wijatmika menegaskan satu poin kesepakatan adalah dengan mempercepat pelayanan bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Sudah disepakati beberapa poin yang tentu harapannya bisa dipatuhi aturan-aturan yang ada, termasuk bagaimana percepatan pelayanan ke luar dan masuknya barang,” katanya.

    Ia menilai dengan mempercepat pelayanan bongkar-muat akan dapat mencegah terjadinya penumpukan truk di beberapa titik sekitar pelabuhan yang berdampak pada lalu lintas di kawasan pelabuhan.

    “Sehingga tidak ada penumpukan truk di beberapa titik yang bisa mengganggu fasilitas jalan yang tentunya masyarakat akan terganggu,” kata dia.

    Wijatmika berjanji akan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan terkait untuk memperbaiki manajemen pelabuhan supaya peristiwa itu tidak terulang lagi.

    “Kami akan perbaiki, baik manajemen di dalam area pelabuhan atau luar supaya bisa maksimal melakukan pelayanan,” kata dia.

    Sebelumnya, kemacetan parah terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada Rabu (16/4) hingga Jumat (18/4). Antrean ribuan truk angkutan peti kemas menyerbu kawasan pelabuhan sehingga membuat kemacetan yang mengular hingga delapan kilometer.

    PT Pelindo menyatakan kemacetan itu disebabkan karena aktivitas keluar-masuknya kontainer di pelabuhan meningkat yang biasanya hanya ada sekitar 2.500 truk yang keluar dan masuk pelabuhan.

    Tapi, pada hari tersebut truk trailer yang keluar dan masuk pelabuhan mencapai 4.000 unit.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo ajak perang lawan sampah lewat Gerakan Indonesia Asri

    Presiden Prabowo ajak perang lawan sampah lewat Gerakan Indonesia Asri

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4), mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperang melawan sampah melalui Gerakan Indonesia Asri. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan demi mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik. (Suci Nurhaliza/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)