ANTARA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan, sistem keuangan indonesia pada Kuartal I 2025 tetap stabil, meski di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump. Dalam konferensi pers daring, Kamis (24/4), Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, memasuki kuartal 2 2025, risiko pelemahan ekonomi global terpantau masih tinggi sehingga perlu terus diantisipasi. (Sanya Dinda Susanti/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Category: Antaranews.com
-
OJk sambut baik rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih
Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan.
Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyambut baik gagasan dan rencana terkait pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Kami menyambut dengan baik gagasan dan rencana untuk Koperasi Merah Putih itu. Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan,” ujar Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, di Jakarta, Kamis.
Dia mengharapkan pula program ini dapat memperkuat ekosistem yang sangat dibutuhkan bagi UMKM untuk selalu bertumbuh secara berkelanjutan.
Mengenai wacana pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), OJK disebut akan terus memantau langkah-langkah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank-bank dimaksud dengan mengupayakan hal terbaik dengan menjamin prinsip manajemen risiko dan tata kelola.
“Karena dengan itulah, maka penyaluran pembiayaan tadi akan benar-benar dapat mencapai sasarannya. Tentu kami juga siap memberikan dan mendukung program itu untuk hal-hal lain yang diperlukan,” ujar Mahendra pula.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.
Budi menyebutkan setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, dengan pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kopdes Merah Putih juga disebut memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2 ribu triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.
Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi, dan jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun hingga Rp2 ribu triliun.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Unilever Indonesia menerapkan strategi hadapi pelemahan rupiah
Dampak dari fluktuasi nilai tukar tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, dan kuncinya adalah mengelola waktu serta biaya dengan cara yang bijak.
Jakarta (ANTARA) – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menerapkan beberapa strategi bisnis dalam menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Perseroan mengandalkan strategi lindung nilai (hedging), pemanfaatan ekspor sebagai bentuk lindung nilai alami (natural hedge), serta kerja sama kontraktual dengan pemasok, agar mendapatkan kepastian dalam aspek biaya. Selain itu, perusahaan juga menjalankan program efisiensi biaya serta penyesuaian harga produk pada tingkat merek dan kategori tertentu.
“Dampak dari fluktuasi nilai tukar tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, dan kuncinya adalah mengelola waktu serta biaya dengan cara yang bijak. Beberapa strategi yang kami terapkan baik itu hedging, kerja sama kontraktual, ekspor, maupun natural hedge merupakan langkah-langkah yang kami jalankan untuk menghadapi tantangan tersebut.” ujar Direktur Keuangan Unilever Indonesia Neeraj Lal dalam paparan kinerja keuangan kuartal I-2025, di Jakarta, Kamis.
Neeraj mengungkapkan bahwa perusahaan menghadapi dua bentuk dampak dari pelemahan nilai tukar, yakni eksposur langsung dari impor bahan baku, serta eksposur tidak langsung dari harga komoditas dan bahan kemasan.
“Dampak langsung yang kami alami relatif kecil, sementara dampak yang lebih besar justru berasal dari eksposur tidak langsung dalam bisnis kami,” ujarnya pula.
Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menambahkan, progres penerapan strategi mitigasi sejauh ini tercermin dalam kinerja marjin kotor (gross margin) Perseroan yang mengalami peningkatan menjadi 48,2 persen pada kuartal I-2025, naik dari 44,5 persen pada kuartal sebelumnya, dan 45,5 persen pada kuartal III-2024.
Menurutnya, kenaikan ini menandakan keberhasilan kombinasi strategi efisiensi dan penyesuaian harga dalam menjaga profitabilitas perusahaan di tengah gejolak perekonomian global.
Sebagaimana diketahui, pelemahan rupiah tercatat mencapai Rp16.882 per dolar AS pada Kamis (24/4), seiring pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menenangkan pasar terkait kepemimpinan The Fed dan peluang pelonggaran tarif terhadap China.
Adapun Unilever Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,2 triliun pada kuartal I-2025, terkoreksi 14,6 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, laba bersih Perseroan meningkat signifikan sebesar 244,7 persen (qtq) dibandingkan kuartal IV-2024.
Dalam laporan kinerja keuangannya, Unilever Indonesia membukukan penjualan bersih sebesar Rp9,5 triliun, dengan penjualan domestik tumbuh 21,6 persen dibandingkan kuartal IV-2024, meski masih terkoreksi 6,6 persen secara tahunan.
Marjin laba sebelum pajak juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 1.054 basis poin dibandingkan kuartal sebelumnya, mencapai 16,8 persen.
Marjin kotor naik menjadi 48,2 persen, sementara porsi belanja iklan dan promosi meningkat menjadi 9,2 persen dari total penjualan bersih.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Cara KPI awasi tayangan (1)
ANTARA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) jadi lembaga yang berperan mengawasi berbagai tayangan TV dan radio. Tak jarang, ada tayangan yang melanggar aturan perlu ditindak hingga diberi sanksi. Bagaimana sebetulnya tugas KPI ini dijalankan?
(Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty) -
Revisi RUU Penyiaran dari sisi KPI (2)
ANTARA – Teknologi terus maju, jangan sampai regulasi masih jalan di tempat. Itulah garis besar pendapat KPI terkait revisi RUU Penyiaran. Menurut Ketua KPI Ubaidillah, penyesuaian regulasi diperlukan agar kewenangan lembaga itu juga menyasar tayangan digital.
(Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty) -
TV, radio bertahan di era media baru (3)
Kamis, 24 April 2025 11:58 WIB
ANTARA – Kebiasaan baru masyarakat mengonsumsi informasi dari platform digital jadi tantangan bagi industri TV dan radio—media konvensional. Apa yang mesti dilakukan supaya tetap relevan? Bagaimana cara agar tetap bertahan?(Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)
-
Menaker: Pengantar kerja harus tingkatkan pemahaman keuangan digital
Tugas mereka bukan hanya menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, mereka juga mendukung pelaku UMKM serta TKM
Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya pemahaman para pengantar kerja terhadap keuangan digital yang terus berkembang.
Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Menaker menilai pengetahuan keuangan digital ini diyakini akan meningkatkan kemampuan para pengantar kerja dalam memberikan dukungan lebih efektif kepada penerima layanan konseling, terutama mereka yang tertarik pada pekerjaan selain pekerjaan formal.
“Akses yang lebih luas terhadap keuangan digital dan pembayaran upah secara digital tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan bisnis bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi dan manajemen keuangan yang pada akhirnya memperkuat perlindungan hak-hak mereka,” ujar Yassierli.
Lebih lanjut, Yassierli menegaskan pengantar kerja memainkan peran penting dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, dengan meningkatkan kualitas penempatan kerja dan mendorong kesempatan kerja yang inklusif.
“Tugas mereka bukan hanya menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, mereka juga mendukung pelaku UMKM serta TKM,” kata dia.
Yassierli menambahkan, dukungan pelaku UMKM juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam Asta Cita untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengembangkan kewirausahaan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi UMKM.
Di sisi lain, Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Darmawansyah berharap para pekerja mandiri untuk aktif mengadopsi digitalisasi guna mendorong pertumbuhan bisnis, memperluas inklusi keuangan dan mempromosikan pekerjaan layak.
Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyatakan pihaknya akan terus mendukung Kemnaker dalam memperkuat peran penting para pengantar kerja.
“Dukungan ini memungkinkan mereka untuk membantu TKM dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas usahanya serta mempercepat pertumbuhan melalui digitalisasi,” kata Singh.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -
Unilever Indonesia catat laba bersih Rp1,2 triliun pada kuartal I 2025
Jakarta (ANTARA) – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,2 triliun pada kuartal I 2025, terkoreksi 14,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, laba bersih perseroan meningkat signifikan sebesar 244,7 persen (qtq) dibandingkan kuartal IV 2024.
“Meskipun hasil kuartal pertama kami masih terkoreksi dibandingkan tahun sebelumnya, kami berhasil mencatatkan peningkatan kuartal ke kuartal (qtq) dalam hal pertumbuhan dan profitabilitas. Kinerja ini mencerminkan hasil dari inisiatif tegas dan tepat sasaran yang dilakukan perseroan untuk mengatasi tantangan operasional,” kata Presiden Direktur Unilever Benjie Yap dalam paparan laporan kinerja keuangan Unilever Indonesia di Jakarta, Kamis.
Dalam paparannya, Unilever Indonesia membukukan penjualan bersih Rp9,5 triliun, dengan penjualan domestik tumbuh 21,6 persen dibandingkan kuartal IV 2024, meski masih terkoreksi 6,6 persen secara tahunan.
Marjin laba sebelum pajak juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 1.054 basis poin dibandingkan kuartal sebelumnya, mencapai 16,8 persen.
Marjin kotor naik menjadi 48,2 persen, sementara porsi belanja iklan dan promosi meningkat menjadi 9,2 persen dari total penjualan bersih, menandakan fokus kuat pada penguatan merek dan keterlibatan konsumen.
“Kami telah membuat kemajuan dalam mengurangi stok pelanggan, menstabilkan harga pada kanal penjualan kami dan meningkatkan profitabilitas mitra distributor kami, serta memberikan tingkat layanan pelanggan yang lebih baik. Kemajuan ini memberikan fondasi yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan di masa depan,” jelas Benjie.
Ia menjelaskan, salah satu pendorong kinerja kuartalan adalah keberhasilan strategi transformasi go-to-market dan penguatan portofolio produk.
Pada kuartal I tahun ini, Unilever meluncurkan kembali sejumlah merek utama seperti Clear, Sunlight, dan Royco dengan pendekatan 6P.
Pendekatan perseroan 6P berfokus pada produk (product), dengan menyediakan manfaat yang unggul; harga (price) dengan menerapkan harga yang kompetitif; tempat (place), yang memastikan ketersediaan produk secara luas; promosi (promotion) dengan melaksanakan kampanye yang berdampak besar; preposisi (preposition) dengan mempertajam posisi merek, dan pengemasan (pack) melalui peningkatan presentasi produk.
Untuk menjangkau lebih banyak konsumen, lanjutnya, perusahaan juga meluncurkan produk inovatif di berbagai segmen.
Di segmen value, perseroan meluncurkan produk Rinso ukuran baru seharga Rp500 dan Glow & Lovely DermaGlow Multivitamin Cream dalam kemasan mini dengan efikasi pencerah kulit 40 kali lebih baik.
Sementara itu, di segmen premium, Unilever menghadirkan Dove Pro-Ceramide Serum Body Wash, LUX Peaceful Galaxy, dan Closeup White Now.
Perseroan juga memanfaatkan momen hari raya untuk meningkatkan konsumsi produk makanan.
“Merek makanan ikonik kami yaitu Bango mengedepankan hidangan utama hari raya ‘Semur’ dan mempromosikannya melalui eksekusi offline yang kuat, termasuk visibilitas di toko, menggandeng komunitas, dan mengadakan roadshow Food Truck Jajanan Bango,” sebut Benjie.
Lebih lanjut, ke depannya Unilever Indonesia akan terus melanjutkan strategi pengaturan ulang (reset), dengan fokus pada penguatan merek utama, distribusi yang lebih luas, efisiensi biaya, dan disiplin dalam eksekusi pasar.
“Didukung oleh investasi yang berkelanjutan, peningkatan belanja digital, distribusi yang lebih luas; perluasan dan perbaikan cakupan toko, serta eksekusi pasar yang lebih disiplin. Kami juga akan terus berfokus pada program pengaturan ulang biaya untuk melindungi marjin laba kotor,” paparnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Kemendag: Kebijakan inklusif perkuat peran perempuan dalam perdagangan
Kami juga melibatkan asosiasi perempuan dalam konsultasi kebijakan, serta mendorong manajemen berbasis talenta yang lebih inklusif terhadap pegawai perempuan
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna memperkuat peran perempuan dalam sektor perdagangan.
Dalam kegiatan Gambir Trade Talk 18 di Jakarta, Kamis, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Rusmin Amin yang mewakili Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, mengatakan Kemendag berkomitmen memperkuat peran perempuan melalui reformasi kebijakan perdagangan, peningkatan representasi dalam pemimpinan, perluasan akses finansial, dan pelatihan berbasis digital.
“Kami juga melibatkan asosiasi perempuan dalam konsultasi kebijakan, serta mendorong manajemen berbasis talenta yang lebih inklusif terhadap pegawai perempuan. Kita tahu, membangun ekosistem yang setara tidak mudah,” ujar Rusmin.
Rusmin menjelaskan, guna mendorong peran perempuan dalam sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama International Trade Center (ITC), telah melakukan pemetaan SheTrades Outlook Indonesia untuk mengidentifikasi kebijakan, undang-undang, maupun program yang mendorong partisipasi perempuan dalam perekonomian dan perdagangan.
Pemetaan ini terdiri dari enam pilar yakni kebijakan perdagangan, lingkungan bisnis, rangka hukum dan regulasi, akses keterampilan, akses keuangan, serta pekerjaan dan masyarakat.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa masih diperlukan dorongan lebih untuk pemberdayaan perempuan pada aspek kebijakan perdagangan. Pentingnya pemilihan data perdagangan berbasis gender, juga perlu menjadi perhatian khusus.
“Selain persoalan struktural seperti kebijakan dan data, para perempuan pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan seperti peran ganda yang dijalankan, akses terbatas pelatihan dan teknologi, hambatan pendanaan, ketergantungan dalam pengambilan keputusan, jebakan skala usaha kecil, serta pencatatan keuangan yang belum tertib,” kata Rusmin.
Lebih lanjut, Rusmin menyampaikan, saat ini peran strategis perempuan dalam sektor ekonomi memiliki kontribusi yang signifikan, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data, 99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan estimasi potensi nilai bisnis yang mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025. Selain itu, sekitar 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan.
Dominasi perempuan terlihat pada sektor-sektor seperti fesyen, kuliner, kecantikan, dan kerajinan. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita memiliki peran vital bagi perekonomian Indonesia yang berbasis partisipasi masyarakat.
“Pemerintah, khususnya dalam ini Kementerian Perdagangan, tidak pernah secara sistem memberikan hambatan berbasis gender, sehingga semua pegawai di Kementerian Perdagangan berhak untuk berkompetisi berdasarkan kinerja,” ucap Rusmin.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -
Bappenas dan BPK kolaborasi susun VNR SDGs 2025
Kami ingin memastikan laporan ini mencerminkan kondisi nyata, sekaligus mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melakukan kolaborasi strategis dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka penyusunan Voluntary National Review (VNR) Sustainable Development Goals (SDGs) 2025.
Pertemuan ini juga membahas peran pengawasan BPK terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
“Kolaborasi lintas institusi sangat penting untuk memastikan kualitas VNR Indonesia 2025. Kami ingin memastikan laporan ini mencerminkan kondisi nyata, sekaligus mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sebagai laporan sukarela yang disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam high-level political forum (HLPF) di New York, Amerika Serikat (AS), VNR disebut mencerminkan kemajuan, tantangan, dan capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional.
Tahun ini, Indonesia dinyatakan bakal menyampaikan laporan VNR keempat, setelah sudah melaporkan pada 2017, 2019, dan 2021.
VNR 2025 akan menyoroti lima tujuan utama, yakni Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Tujuan 5: Kesetaraan Gender, Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 14: Ekosistem Lautan, dan Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Capaian dari 12 TPB/SDGs lainnya tetap dianalisis secara ringkas.
Menurut Febrian, keterlibatan BPK terkait VNR ini penting. Rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK sebelumnya telah diintegrasikan Kementerian PPN/Bappenas ke dalam laporan VNR 2025, khususnya dalam Bab III tentang Enabling Environment.
Dia mengungkapkan bahwa pemeriksaan kinerja BPK atas pelaksanaan TPB/SDGs pada 2018, 2019, dan 2023 telah memberikan kontribusi berarti terhadap perbaikan kebijakan.
“Sebagai bentuk kolaborasi lanjutan, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pelibatan BPK untuk memberi masukan terhadap draf laporan. Kami percaya sinergi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum global dan memastikan implementasi TPB/SDGs berjalan sesuai arah hingga 2030,” ucapnya.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025