Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Banjarmasin (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong agar Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan segera mengembangkan wisata religi tepi sungai sebagai ikon pariwisata ke depan.

    “Potensi wisata religi di Banjarmasin ini sangat luar biasa,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis.

    Bima Arya didampingi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan Wakilnya Ananda dalam kunjungan kerja di Banjarmasin menyempatkan diri untuk menikmati wisata susur Sungai Martapura.

    “Dari beberapa titik yang kami susuri di sepanjang Sungai Martapura bersama Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota, terlihat potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata nasional,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, Bima Arya menyerahkan kepada wali kota untuk membentuk tim khusus yang bertugas memetakan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan wisata religi.

    Dia menekankan tentang pentingnya identifikasi kawasan permukiman yang bisa ditransformasikan, terutama karena banyak rumah warga yang menghadap langsung ke sungai.

    “Harus dipetakan juga warganya, alasannya seperti apa, dan tentu dilakukan dengan koordinasi semua pemangku kebijakan, termasuk BUMN dan BUMD yang memiliki aset di kawasan itu,” ucapnya.

    Bima Arya juga melihat sejumlah aset milik pemerintah maupun nonpemerintah yang berpotensi dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan wisata religi.

    Dia pun membandingkan Banjarmasin dengan konsep wisata sungai di Bangkok Thailand.

    “Kalau di Bangkok itu dari kuil ke kuil melalui sungai , saya membayangkan di Banjarmasin ini bisa dari masjid ke masjid melalui sungai. Masjid-masjid yang berada di tepi sungai punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat,” katanya.

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan untuk pengembangan ini, dan berharap Pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti dengan berkonsultasi dan menjemput berbagai peluang yang ada.

    “Kami ingin melihat Banjarmasin menjadi kota yang membanggakan di Indonesia, terutama dalam penataan kawasan sungai,” ujar Bima Arya.

    Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebutkan, lokasi yang dikunjungi Wamendagri dari objek wisata Siring Menara Pandang, dan perjalanan berakhir di Kubah Habib Basirih.

    Selain itu, ujar dia, seluruh objek wisata yang dilalui dalam rute juga diperkenalkan kepada Wamendagri.

    “Hari ini kita mendampingi pak Wamendagri, beliau merespon positif perkembangan wisata di Kota Banjarmasin, kita juga akan merespon apa saja yang beliau sarankan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo Petikemas catat kenaikan arus kontainer 6,57 persen triwulan I

    Pelindo Petikemas catat kenaikan arus kontainer 6,57 persen triwulan I

    Dari jumlah tersebut, arus peti kemas internasional tumbuh sekitar 14,83 persen sementara peti kemas domestik tumbuh 3,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama 2024

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat pertumbuhan arus peti kemas sebesar 6,57 persen pada triwulan I-2025 yaitu sebanyak 3,15 juta TEUs dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 2,96 juta TEUs.

    Corporate Secretary Pelindo Petikemas Widyaswendra mengatakan arus peti kemas tersebut terdiri dari peti kemas internasional sebanyak 1,02 juta TEUs dan peti kemas domestik sebanyak 2,13 juta TEUs.

    “Dari jumlah tersebut, arus peti kemas internasional tumbuh sekitar 14,83 persen sementara peti kemas domestik tumbuh 3,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama 2024,” katanya di Surabaya, Kamis.

    Pertumbuhan arus peti kemas internasional dipicu oleh sejumlah faktor di antaranya peningkatan kunjungan kapal internasional pada TPS Surabaya yang semula direncanakan sebanyak 239 kunjungan terealisasi sebanyak 249 kunjungan kapal.

    Faktor lain adalah peningkatan arus peti kemas di TPK Semarang yang terdapat tambahan tujuh kunjungan kapal pada periode Januari hingga Maret 2025 serta adanya peningkatan peti kemas tujuan ekspor seperti ke Amerika Serikat sebesar 28 persen, Korea 21 persen, dan Jepang 15 persen.

    “Kami mencatat secara keseluruhan peti kemas ekspor tumbuh 15,93 persen dan peti kemas impor tumbuh sebesar 12,3 persen,” ujarnya.

    Sedangkan untuk peningkatan arus peti kemas domestik dipicu oleh permintaan barang kebutuhan pokok yang meningkat pada bulan puasa dan Idul Fitri.

    Sementara itu, pertumbuhan throughput di terminal pada triwulan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri dan jasa logistik di hulunya.

    Bisnis logistik dan forwarding di Jawa Tengah dan sekitarnya, misalnya, mengalami pertumbuhan signifikan yakni sebesar 20 persen selama triwulan I lantaran sektor industri di wilayah tersebut mengalami peningkatan pesat.

    Hal serupa terjadi di Jawa Timur yakni industri logistik menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan pada kuartal pertama tahun ini.

    Ketua ALFI Jawa Timur Sebastian Wibisono mengatakan, aktivitas di sejumlah terminal peti kemas termasuk Pelabuhan Tanjung Perak meningkat signifikan seiring dengan pertumbuhan sektor logistik dan forwarding di wilayah tersebut.

    “Pertumbuhan ini terjadi baik di segmen logistik ekspor-impor maupun domestik. Kami melihat lonjakan yang cukup merata,” kata Wibisono.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi sebut persoalan pabrik BYD di Subang akibat calo tanah

    Dedi Mulyadi sebut persoalan pabrik BYD di Subang akibat calo tanah

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa persoalan pembangunan pabrik mobil listrik asal China BYD di Subang Jabar bukan masalah premanisme namun calo tanah.

    “Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi yang dikutip di Bandung, Kamis.

    Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    Soal isu premanisme, Dedi mengatakan hal itu adalah berita lama, dan kini kondisinya telah berbeda dan telah sangat berbeda.

    Ia pun menilai bahwa aksi premanisme ormas (organisasi kemasyarakatan) dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

    Pasalnya, sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ucapnya.

    Progres pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik, termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian.

    “Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala,” katanya.

    Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi.

    “Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar,” tuturnya.

    Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas itu. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagram dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Infinity 2.0 dukung pendanaan industri kreatif secara pentaheliks

    OJK Infinity 2.0 dukung pendanaan industri kreatif secara pentaheliks

    Keberadaan pusat inovasi OJK ini bertujuan untuk menjadi episentrum menjawab tantangan dan dinamika inovasi keuangan digital di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk industri kreatif dengan konsep kolaborasi pentaheliks melalui platform OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity) 2.0.

    OJK bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kedutaan Besar Swiss di Indonesia meluncurkan platform tersebut, di Jakarta, Kamis.

    “Keberadaan pusat inovasi OJK ini bertujuan untuk menjadi episentrum menjawab tantangan dan dinamika inovasi keuangan digital di Indonesia,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi.

    Ia menyampaikan bahwa OJK Infinity 2.0 dirancang untuk berperan sebagai akselerator bagi para pelaku dan inovator di bidang ITSK; pusat pertukaran ide, riset, dan pengembangan; serta wadah perumusan kebijakan dan pembentukan standar bersama.

    Agar dapat memenuhi tujuan tersebut, ia mengatakan bahwa OJK Infinity 2.0 melibatkan para pelaku usaha dan stakeholders dari berbagai elemen dengan pendekatan pentaheliks.

    Hasan menuturkan bahwa konsep tersebut mengedepankan sinergi antara pemerintah selaku pembuat kebijakan; pelaku usaha sebagai inovator dan penggerak pasar; akademisi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset; media sebagai saluran literasi publik; serta masyarakat sebagai konsumen dan penerima manfaat.

    Ia mengatakan bahwa konsep pentaheliks tersebut diwujudkan dalam sejumlah inisiatif dan program kerja.

    “Dan untuk tahun 2025 ini, OJK Infinity 2.0 telah dan akan menjalankan berbagai program utama yang bersifat strategis dan berdampak nasional, seperti yang pertama, pengembangan skema pendanaan industri kreatif, seperti game, musik, film, dan animasi berbasis Web3 bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif,” ujarnya.

    Hasan menyatakan bahwa inisiatif lainnya adalah penyelenggaraan kompetisi “Infinity Hackathon” dengan tema pengembangan blockchain di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Blockchain Indonesia.

    Selain itu, pihaknya juga tengah menjalankan program digitalisasi industri sapi perah bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) dan Asosiasi Fintech Indonesia, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Swiss melalui Kedutaan Besar Swiss di Indonesia.

    Peluncuran OJK Infinity 2.0 hari ini juga disertai dengan pemilihan perdana “Beyond Infinity”, media publlikasi dan komunikasi OJK Infinity 2.0 untuk seluruh pemangku kepentingan.

    “Dan pada edisi perdana ini, topik yang kami angkat adalah terkait keamanan siber yang tentu topik yang relevan untuk terus kita kedepankan di tengah-tengah semakin meningkatnya ancaman dan serangan siber di sektor keuangan,” ujar Hasan.

    OJK Infinity 2.0 merupakan revitalisasi dari platform OJK Infinity yang telah dirilis pada 20 Agustus 2018.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani hitung anggaran tambahan FLPP menjadi 350 ribu unit

    Sri Mulyani hitung anggaran tambahan FLPP menjadi 350 ribu unit

    Data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung anggaran untuk tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diajukan menjadi 350 ribu unit.

    Hingga sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,7 triliun untuk 220 ribu unit.

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, realisasi per 24 April telah terbangun 70,8 ribu unit rumah yang utamanya diakses oleh MBR.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR.

    “Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi,” ujar Ara, di Jakarta, Senin (21/4).

    Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

    Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 triliun.

    Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP bahwa semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada, termasuk PNS, non-PNS, dan orang-orang berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).

    BP Tapera pun melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Petugas Pemantauan yang berjumlah total 39 orang, yang terdiri dari 30 orang Petugas Lapangan, 5 orang Petugas Verifikasi, dan 4 orang Petugas Administrasi dan Konfirmasi.

    Bimbingan teknis ini fokus untuk meningkatkan keterhunian dan kondisi rumah siap huni rumah FLPP dan Tapera tahun 2025.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan hunian yang layak, dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan, sarana prasarana, serta fasilitas umum yang dibangunnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP ungkap Permen PKP 5/2025 tentang Kriteria MBR sudah jalan

    Menteri PKP ungkap Permen PKP 5/2025 tentang Kriteria MBR sudah jalan

    Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

    “Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan,” ujar Ara dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.

    Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

    Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

    Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

    Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

    a. Umum:

    Tidak Kawin: Rp8.500.000

    Kawin: Rp10.000.000

    b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

    Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

    a. Umum:

    Tidak Kawin: Rp9.000.000

    Kawin: Rp11.000.000

    b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

    Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

    a. Umum:

    Tidak Kawin: Rp10.500.000

    Kawin: Rp12.000.000

    b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

    Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

    a. Umum:

    Tidak Kawin: Rp12.000.000

    Kawin: Rp14.000.000

    b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

    Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

    Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

    Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

    “Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan,” katanya pula.

    Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

    Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

    “Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum,” kata Supratman Andi Agtas.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga sebut negosiasi teknis soal tarif AS dimulai dua pekan lagi

    Airlangga sebut negosiasi teknis soal tarif AS dimulai dua pekan lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, negosiasi tingkat teknis soal tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) akan dimulai dua pekan ke depan.

    “Kedua belah pihak sepakat untuk segera membahas isu-isu teknis dalam perundingan yang rencananya akan dimulai pembahasan substansi teknis dalam waktu dua pekan mendatang,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hasil perundingan tingkat teknis tersebut akan dituangkan dalam suatu kerangka kerja sama (framework agreement) yang nantinya akan memuat hal-hal yang bakal disepakati kedua belah pihak.

    Dalam pertemuan teknis lanjut saat ini, telah dilakukan penandatanganan Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, regarding the Treatment of Information Related to Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment and Economic Security.

    Dengan ditandatanganinya dokumen ini, secara resmi mulai dilakukan proses negosiasi tingkat teknis untuk membahas posisi kedua negara dalam isu tarif resiprokal AS.

    Adapun sebagai tindak lanjut dari pertemuan Airlangga dengan Ambassador Jamieson Greer dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick yang telah mulai sejak Jumat lalu (18/4), maka pada hari Rabu (23/4) telah dilakukan pertemuan teknis lanjutan antara Tim Teknis RI dengan Tim Teknis USTR.

    Pada pertemuan teknis sebelumnya telah mulai dibahas kesepakatan mengenai format, mekanisme dan jadwal negosiasi, dengan target waktu 60 hari untuk penyelesaian pembahasan isu-isu teknis, sehingga masih ada waktu 30 hari dari 90 hari masa penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan.

    Selain itu, juga telah dimulai pembahasan dan pendalaman atas penawaran dan permintaan dari Indonesia, dan tahapan dari proses negosiasi.

    Pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia, dan menyusun dokumen kerja (working document) yang memuat cakupan dan substansi negosiasi.

    Kedua Tim Teknis akan bergerak cepat untuk membahas berbagai isu dengan target maksimal selesai sebelum jangka waktu 90 hari yang telah ditetapkan dan diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 9 April 2025 yang lalu.

    Berbagai komponen substansi yang akan dibicarakan kedua tim teknis mencakup antara lain akses pasar dan National Tariff Estimate (NTE).

    Pihak USTR juga menekankan pentingnya paket final sebagai bahan pertimbangan Trump sebagai penentu akhir keputusan.

    Pemerintah RI segera menindaklanjuti dengan penunjukan Tim Negosiasi yang akan melakukan perundingan, dan mempersiapkan semua dokumen serta akses informasi yang berhubungan dengan perundingan tersebut.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gandeng DANA, PINTU gelar edukasi kripto untuk kalangan profesional

    Gandeng DANA, PINTU gelar edukasi kripto untuk kalangan profesional

    Jakarta (ANTARA) – Aplikasi investasi kripto PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar program literasi dan edukasi mengenai aset kripto dan teknologi blockchain untuk kalangan profesional melalui Pintu Goes to Office, berkolaborasi dengan PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA).

    “Setelah sukses menggelar Pintu Goes to Office pertama pada Maret 2025, kami kembali menghadirkan program edukasi dan literasi kali ini di kantor DANA,” kata Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Timo mengatakan, kolaborasi dan partisipasi aktif guna mendorong peningkatan kesadaran dan penetrasi aset kripto menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung kemajuan industri aset kripto di Indonesia.

    Menurutnya, potensi aset kripto masih sangat besar. Oleh sebab itu, PINTU akan melanjutkan program edukasi dan literasi yang diharapkan dapat memberikan informasi menyeluruh tentang aset kripto, potensi, dan risikonya.

    Timo pun mengapresiasi DANA yang telah memberikan kesempatan bagi PINTU untuk berbagi wawasan dan pengetahuan seputar aset kripto dan teknologi blockchain yang saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat luas.

    Sementara itu, Director of Communications DANA Indonesia Olavina Harahap berharap, kolaborasi edukasi antar-industri tekfin yang inovatif bisa terus berjalan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, diskusi mengenai aset kripto menjadi pembahasan yang menarik sekaligus menambah pengetahuan lebih dalam mengenai instrumen investasi kripto yang masih relatif baru namun terus mengalami perkembangan positif.

    “Kami mendukung penuh program edukasi dan literasi yang dilakukan oleh PINTU. Sesuai dengan visi kami, edukasi adalah bagian dari upaya yang kami untuk terus meningkatkan literasi dan menyejahterakan keuangan masyarakat Indonesia,” kata Olavina.

    Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transaksi aset kripto pada Januari 2025 mencapai Rp44,07 triliun. Sementara itu, pasar industri fintech Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 20,93 miliar dolar AS atau sekitar Rp341,1 triliun.

    Menurut perusahaan, tingginya potensi dan volume transaksi di kedua sektor ini mencerminkan masa depan yang menjanjikan bagi industri kripto dan fintech di Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan reaktivasi rel kereta Banjar – Pangandaran dibanding lainnya, adalah yang paling rasional saat ini dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.

    “Yang paling rasional dan bisa dilaksanakan, tahap pertama adalah Banjar-Pangandaran. Ya kurang lebih Rp3,2 triliun,” kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

    Reaktivasi jalur kereta adalah mimpi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski saat ini keadaan fiskal daerah diakuinya belum memungkinkan.

    Target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bisa mereaktivasi jalur kereta Cipatat-Padalarang, Bandung-Ciwidey, jalur Garut (Cikajang), termasuk Banjar-Pangandaran dengan proyeksi kebutuhan dana Rp20 triliun.

    “Terkait nilai pembiayaan Rp20 triliun ini akan dilakukan sekarang atau ke depan minimal kan kita sudah punya mimpi. Siapa tahu, keuangan pemerintah pusat ke depan semakin sehingga Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan mampu alokasikan dana untuk Jabar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan akan mendahulukan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional.

    “Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan jadi multi aspek yang harus kita pertimbangkan, tapi tetap akan dikaji DED-nya,” ujarnya.

    Pengkajian itu akan diikuti dengan kajian anggaran dari jumlahnya, termasuk sumber pendanaannya.

    “Alternatif anggarannya yang pertama tentu kita harapkan dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya. Kemudian nanti tentu di dalamnya juga bagaimana kapasitas fiskal kita untuk ikut juga memastikan pembangunan reaktivasi bisa berjalan optimal,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Guru Besar UI: Akuntansi instrumen memperjuangkan hak-hak pekerja

    Guru Besar UI: Akuntansi instrumen memperjuangkan hak-hak pekerja

    Depok (ANTARA) – Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Prof. Desi Adhariani menyatakan ilmu akuntansi sebagai instrumen untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.

    “Akuntansi tidak lagi sekadar alat pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan masyarakat yang terdampak,” kata Desi Adhariani di Kampus UI Depok, Kamis.

    Desi menguraikan bahwa dimensi sosial dalam Environmental, Social, and Governance (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola/ESG) sering kali terabaikan dibandingkan aspek lingkungan dan tata kelola, padahal aspek sosial mencakup isu-isu krusial seperti hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan yang adil, etika bisnis, pengembangan komunitas, serta pengelolaan dampak sosial-lingkungan.

    “Untuk itu, perlu dikembangkan Social Accountability Framework (SAF), sebuah kerangka yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola, mengukur, dan mengomunikasikan tanggung jawab sosialnya secara strategis dan berdampak,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa SAF dibangun di atas 5 (lima) prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, responsibilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

    Framework ini juga dilengkapi dengan empat mekanisme implementasi: tata kelola dan kebijakan sosial, pelibatan pemangku kepentingan, sistem pelaporan sosial yang terintegrasi, dan audit sosial independen.

    SAF juga mencakup sistem evaluasi kinerja sosial melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, termasuk pendekatan seperti Social Return on Investment (SROI) dan well-being valuation.

    Lebih lanjut, Prof. Desi menyoroti pentingnya penguatan tata kelola yang human-oriented, kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi terhadap konteks lokal dan global dalam mengimplementasikan SAF.

    Ia juga mengangkat isu perbudakan modern (modern slavery) sebagai contoh nyata dari isu sosial yang memerlukan perhatian lebih dalam praktik sosial dan pelaporan perusahaan.

    Desi sebagai akademisi aktif dalam bidang akuntansi keberlanjutan, Prof. Desi telah banyak berkontribusi dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pelaporan keberlanjutan, akuntabilitas sosial, dan tata kelola perusahaan.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025