Category: Antaranews.com

  • KPU: Pasangan Joncik-Arifai raih suara terbanyak pada PSU Empat Lawang

    KPU: Pasangan Joncik-Arifai raih suara terbanyak pada PSU Empat Lawang

    Empat Lawang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Joncik Muhammad-Arifai meraih meraih suara terbanyak pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Empat Lawang 2024.

    Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang Eskan Budiman di Empat Lawang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan perolehan suara PSU Pilkada Empat Lawang.

    Dari penetapan tersebut, paslon nomor urut 02 Joncik Muhammad-Arifai mendapatkan suara terbanyak dari pesaingnya palson 01 Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati.

    “Paslon nomor urut 01 Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati mendapatkan 52.021 suara, sedangkan, paslon 02 Joncik Muhammad-Arifai mendapatkan 80.639 suara,” katanya.

    Ia menjelaskan pihaknya tinggal menunggu tahapan berikutnya.

    “Kami menunggu tahapan berikutnya, apakah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak,serta menunggu jadwal register dibuka MK. Jika tidak ada gugatan, kami kan menetapkan paslon peraih suara terbanyak sebagai bupati/wakil bupati,” jelasnya.

    Dalam PSU Empat Lawang, jumlah DPT yang dipakai berdasarkan pemilih saat Pilkada serentak 2024, jumlahnya sebanyak 257.020 pemilih. Mereka yang menyalurkan hak suaranya sebanyak 134.313 pemilih.

    Kemudian, daftar pemilih pindahan sebanyak 22 pemilih dan daftar pemilih tambahan 370 pemilih, sehingga total B1, B2 dan B3 sebanyak 134.705 pemilih.

    “Untuk jumlah suara sah sebanyak 132.660 surat suara, tidak sah 2.045 surat suara. Keseluruhan suara sah dan tidak sah sebanyak 134.705 surat suara,” kata Eskan.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pencarian pendaki yang hilang di Gunung Merbabu

    Pencarian pendaki yang hilang di Gunung Merbabu

    Selasa, 22 April 2025 19:17 WIB

    Relawan berkoordinasi menentukan titik lokasi pencarian seorang pendaki Gunung Merbabu yang hilang di Ngadirojo, Gladagsari, Boyolali, Selasa (22/4/2025). Berdasarkan data Posko Pencarian Basecamp Timboa, seorang pendaki Gunung Merbabu bernama Sugeng Parwoto (50) dilaporkan hilang pada Sabtu (19/4). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/YU

    Relawan berkoordinasi untuk pencarian seorangh pendaki Gunung Merbabu yang hilang di Ngadirojo, Gladagsari, Boyolali, Selasa (22/4/2025). Berdasarkan data Posko Berdasarkan data Posko Pencarian Basecamp Timboa, seorang pendaki Gunung Merbabu bernama Sugeng Parwoto (50) dilaporkan hilang pada Sabtu (19/4). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/YU

  • PPP belum putuskan dukungan pada Pilpres 2029, tunggu hasil muktamar

    PPP belum putuskan dukungan pada Pilpres 2029, tunggu hasil muktamar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan bahwa partainya belum memutuskan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.

    “Kita baru akan muktamar di bulan September nanti, sehingga memang kami belum bisa menjawab apapun soal itu, karena kepengurusan baru yang nantinya akan menjawab,” kata Romy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia mengakui bahwa konsolidasi nasional partainya terlambat dibandingkan partai lain. Oleh karena itu, keputusan terkait dukungan pilpres akan menjadi wewenang kepengurusan baru yang terbentuk setelah muktamar.

    Romy menegaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban pasti saat ini, mengingat posisinya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan belum tentu berlanjut setelah muktamar.

    Mengenai sikap partai lain yang sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo meski pemerintahan baru berjalan enam bulan, Romy menyatakan bahwa setiap partai memiliki independensi dalam mengambil keputusan.

    “Kita menghormati apa yang disampaikan oleh Partai Amanat Nasional, karena memang kan salah satu partai yang sudah selesai melakukan konsolidasi nasionalnya. Tapi bagi kami di PPP, kami fokus untuk menyelesaikan proses konsolidasi yang sekarang masih berjalan, dan dipuncaki dengan muktamar nanti bulan September,” pungkas dia.

    Diberitakan sebelumnya bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya siap memberikan dukungan kepada Prabowo pada pencalonan Pilpres 2029.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara,” kata Zulhas dalam acara Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN di Jakarta, Minggu (20/4).

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Partai Golkar akan mendukung kembali Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 jika Prabowo ingin menjadi Presiden selama dua periode.

    Adapun Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tak mau tergesa-gesa untuk melabuhkan arah politiknya untuk Pilpres Tahun 2029, karena waktunya masih lama.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sultan HB X: Pemindahan Gedung DPRD DIY demi menata wajah Kota Yogya

    Sultan HB X: Pemindahan Gedung DPRD DIY demi menata wajah Kota Yogya

    Suara rakyat kini tidak hanya mengalir dari mimbar atau pojok jalan, tetapi berseliweran di ruang maya.

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa pemindahan Gedung DPRD DIY dari kawasan Malioboro ke Jalan Kenari merupakan bagian dari penataan wajah Kota Yogyakarta agar lebih representatif dan fungsional.

    “Bukan semata urusan teknis, melainkan sebuah langkah untuk turut menata wajah kota, memberi ruang yang lebih representatif bagi kerja-kerja legislasi, sekaligus menyelaraskan demokrasi dengan dinamika tata ruang perkotaan,” ujar Sultan saat peletakan batu pertama pembangunan gedung baru DPRD DIY di Yogyakarta, Jumat.

    Sultan menuturkan bahwa gedung lama DPRD DIY yang berlokasi di kawasan Malioboro telah menjadi saksi sejarah perjalanan demokrasi di Yogyakarta. Namun, perkembangan zaman dan kebutuhan kelembagaan menuntut hadirnya ruang baru yang lebih adaptif dan terbuka.

    Gubernur DIY berharap gedung baru lima lantai yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp293,8 miliar itu dapat menjadi “rumah demokrasi kerakyatan” yang tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga memiliki jendela lebar terhadap aspirasi publik.

    Sultan juga mendorong DPRD DIY untuk mulai membuka kanal digital seperti data engagement platform dan media analytics yang mampu menangkap dan merespons suara masyarakat dengan cara baru.

    “Suara rakyat kini tidak hanya mengalir dari mimbar atau pojok jalan, tetapi berseliweran di ruang maya,” tutur Ngarsa Dalem.

    Menanggapi dampak efisiensi anggaran terhadap pembangunan, Sultan menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung pada kebijakan dan pengelolaan daerah masing-masing.

    “Kalau pusat itu ‘kan APBN. Kalau kita ada APBN dan ada APBD. Ya, kalau kita menggunakan APBD, soal efisiensi ‘kan tergantung pada daerah itu sendiri,” ujar Sultan.

    Lebih jauh Sultan menaruh harapan agar gedung DPRD yang baru bisa menjadi “Prabayasa Demokrasi”, yakni ruang mulia penjaga aspirasi, lentera kebijakan, dan simbol nilai keadaban.

    Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merepresentasikan rumah rakyat yang lebih fungsional, inklusif, dan selaras dengan semangat zaman.

    “Gedung ini adalah simbol demokrasi daerah, tempat bertemunya ide, dialog, dan aspirasi yang mewakili beragam kepentingan masyarakat,” ucap Nuryadi.

    Dijelaskan pula bahwa desain Gedung DPRD DIY dirancang dengan pendekatan holistik, memadukan aspek fisik, filosofi keistimewaan Yogyakarta, serta tata ruang yang mendukung transparansi dan partisipasi publik.

    Nuryadi turut mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pembangunan dengan target selesai pada bulan Desember 2026.

    “Insyaallah, gedung ini tidak hanya akan menjadi monumen pembangunan, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan gedung baru sejak 2020 melalui kajian kawasan oleh Dinas PUP-ESDM DIY.

    Pandemi COVID-19 sempat menghambat proses tersebut. Namun, kata dia, kembali dilanjutkan pada tahun 2022 dengan penyusunan detail engineering design (DED), serta studi analisis dampak lingkungan (amdal) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin) pada tahun 2023.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), daerah wajib merealisasikannya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan mendorong kepala daerah untuk menyusun program dukungan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya melestarikan bahasa nasional tersebut sebagai identitas sekaligus bentuk kedaulatan bangsa.

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan kesiapannya mendukung penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas di berbagai daerah.

    “Kami sepakat dengan topik ini. Dan otomatis kami akan sama-sama menyosialisasikan kepada pemegang otoritas yang ada di kewilayahan (kepala daerah),” kata Tito pada Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Jumat.

    Menurut Tito, saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan, di sejumlah daerah tidak sedikit masyarakat yang hanya memahami bahasa daerah setempat.

    Mendagri mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya akan membantu menyiapkan sistem penganggaran agar pemerintah daerah (pemda) dapat menyusun program dukungan tersebut.

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tito menegaskan bahwa daerah wajib merealisasikannya.

    Hal ini nantinya, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menyusun petunjuk teknis dari program dukungan tersebut.

    Ia menilai upaya mendorong penggunaan bahasa Indonesia dapat berbasis pada pendekatan penghargaan. Oleh karena itu, beberapa program dukungan dapat berupa pelaksanaan berbagai lomba yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia.

    Tak hanya itu, Tito juga mengusulkan agar daerah yang berprestasi dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia diberi penghargaan.

    “Bila perlu ke Menteri Keuangan meminta insentif fiskal untuk daerah-daerah yang berprestasi untuk menjaga kelestarian dan mengintensifkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kedaulatan dan bahasa resmi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pimpinan Komite III DPD RI Jelita Donal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Subandi, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Moratorium DOB tak berlaku untuk usulkan daerah istimewa

    Mendagri: Moratorium DOB tak berlaku untuk usulkan daerah istimewa

    Kalau daerah istimewa itu, harus ada dasar hukumnya, mengubah undang-undang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak berlaku untuk usulan menjadikan suatu wilayah sebagai daerah istimewa.

    “Moratorium itu untuk DOB, daerah otonomi baru. Jadi, tidak ada pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota baru. Akan tetapi, kalau masalah daerah istimewa, itu ‘kan silakan saja usulannya diajukan,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat, ketika merespons usulan agar Kota Surakarta di Jawa Tengah mendapatkan status daerah istimewa.

    Mendagri mengatakan bahwa penetapan status daerah istimewa bukan hanya menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan juga memerlukan proses legislasi yang melibatkan DPR RI karena harusmelalui perubahan undang-undang.

    “Kalau daerah istimewa itu, harus ada dasar hukumnya, mengubah undang-undang. Otomatis akan melibatkan DPR. Kami akan kaji alasannya apa untuk menjadikan daerah istimewa,” ujarnya.

    Tito menegaskan bahwa Kemendagri bersikap terbuka terhadap usulan dari daerah mana pun selama ada argumentasi dan kriteria yang jelas. Setelah dikajian oleh Kemendagri, usulan itu bisa dibawa ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

    “Kalau melihat kriterianya masuk, ya kami akan naikkan ke DPR RI. Karena itu ‘kan pembentukan satu daerah, yang didasarkan pada undang-undang. Setiap daerah itu ada undang-undangnya,” jelas Tito.

    Usulan agar Surakarta menjadi daerah istimewa sebelumnya mencuat dari sejumlah tokoh masyarakat dan politikus lokal dengan argumentasi historis dan budaya yang kuat.

    Kendati demikian, Tito menekankan bahwa prosesnya tidak bisa secara sepihak, tetapi melalui jalur konstitusional yang ketat.

    Sejak 2014, Pemerintah memberlakukan moratorium DOB, yaitu penghentian sementara pemekaran wilayah. Adapun tujuannya untuk mengendalikan anggaran dan mengevaluasi efektivitas daerah-daerah baru yang sudah terbentuk sebelumnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI berpeluang bangun kerja sama pertahanan siber dengan Jepang

    TNI berpeluang bangun kerja sama pertahanan siber dengan Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya berpeluang membangun kerja sama dengan militer Jepang atau Japan Self Defense Force (JSDF) di bidang pertahanan siber.

    Hal tersebut dikatakan Kristomei setelah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar pertemuan dengan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Kristomei mengatakan salah satu bentuk kerja sama yang mungkin akan dilakukan yakni pertukaran prajurit dan teknologi militer guna mempelajari metode pertahanan siber ala militer Jepang.

    Menurut Kristomei, saat ini TNI tengah gencar membangun pertahanan siber guna menangkal serangan siber asing.

    Karenanya, TNI merasa perlu belajar dari beberapa negara yang dianggap maju di bidang teknologi siber, salah satunya Jepang.

    “Tidak hanya Jepang, tapi kita juga belajar dari negara-negara lain. Sehingga kita ada perbandingan, ada evaluasi agar kita bisa menghasilkan suatu institusi yang memang kapabilitasnya memperkuat pertahanan siber,” kata Kristomei.

    Selain untuk memperkuat pertahanan siber, Kristomei mengatakan kerja sama ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan militer antara Indonesia dan Jepang.

    Dengan adanya kegiatan ini, Kristomei berharap kekuatan pertahanan dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang semakin menguat.

    Sebelumnya, wacana kerja sama bidang pertahanan siber sempat dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahan Jepang Nakatani Gen di kantor Kementerian Pertahanan awal Januari lalu.

    “Siber prinsipnya disampaikan tadi oleh dua delegasi adalah tantangan global bersama,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas saat jumpa pers usai pertemuan dua tokoh tersebut berlangsung.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan secara rinci soal kerjasama bidang siber yang akan dibangun antara Jepang dan Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Foto pilihan pekan kedua April 2025

    Foto pilihan pekan kedua April 2025

    Senin, 14 April 2025 09:28 WIB

    Simpatisan dari Aqsa Working Group berunjuk rasa mengecam kekerasan Israel terhadap warga Gaza, Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (11/4/2025). Mereka mengecam serangan Israel di wilayah Gaza, Palestina, yang sejak 18 Maret 2025 mengakibatkan korban lebih dari 1.500 orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

    Sejumlah tukang ojek mengangkut barang di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4/2025). Tarif jasa ojek dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 126 kilometer tersebut mencapai Rp700 ribu per orang dan barang rata-rata sebesar Rp5.000 per kilogram akibat akses jalan yang rusak parah. ANTARA FOTO/Arnas Padda/Spt.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (depan) didampingi sejumlah pembalap sepeda mencoba lintasan Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Pramono mengusulkan agar Jakpro selaku pengelola mengembangkan area sekitar Velodrome untuk meningkatkan pendapatan sehingga biaya operasional dapat tertutupi. ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) melintas di depan pasukan jajar kehormatan setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4/2025). Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turki sebagai kunjungan balasan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Lukisan almarhumah Titiek Puspa diletakan di atas bangku saat prosesi pemakamannya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). Penyanyi legendaris Indonesia itu meninggal pada usia 87 tahun akibat pendarahan di otak. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt.

    Warga melihat bangkai gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) yang mati di area persawahan Desa Alue Jang, Kecamatan Pasie Raya, Aceh Jaya, Aceh, Rabu (9/4/2025). Gajah jantan yang diperkirakan berusia 20 tahun tersebut ditemukan warga mati, diduga akibat tersengat arus listrik penghalau hama babi. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/Spt.

    Petugas menunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 69,5 poin atau 0,41 persen menjadi Rp16.891 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.822 per dolar AS. ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/Spt.

    Pedagang memperlihatkan perhiasan emas di salah satu tempat penjualan emas kawasan Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (11/4/2025). Menurut pedagang emas di Aceh, harga perhiasan emas sejak dua pekan terakhir mengalami kenaikan akibat situasi global yang tidak stabil dari Rp5.400.000 per mayam atau 3,3 gram menjadi Rp5.850.000 per mayam untuk emas murni kadar 99 persen, begitu juga emas Antam naik menjadi Rp2.025.000 per gram dari harga semula Rp1.820.000 per gram. ANTARA FOTO/Khalis Surry/Spt.

    Wartawan memotret sejumlah mobil yang disita terkait kasus dugaan suap di PN Jakpus di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (13/4/2025). Kejaksaan Agung menyita beberapa unit mobil, sepeda motor mewah serta sepeda dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

    Warga naik perahu saat mengikuti prosesi Pesta Lomban di perairan Pelabuhan Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Senin (7/4/2025). Pesta Lomban yang digelar sepekan setelah Idul Fitri itu diikuti ribuan nelayan dengan melarung sesaji berupa kepala kerbau serta hasil bumi ke tengah laut, sebagai bentuk syukur dan harapan para nelayan kepada Tuhan atas rezeki tangkapan ikan yang melimpah serta keselamatan saat melaut. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/Spt.

  • BI: Kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan I 2025

    BI: Kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan I 2025

    Jakarta (ANTARA) – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) menunjukkan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan I 2025.

    “Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang tetap positif sebesar 7,63 persen,” kata Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat.

    Kinerja sejumlah lapangan usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi yaitu LU jasa keuangan (SBT 1,90 persen) diikuti LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,78 persen) serta LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor (SBT 1,50 persen).

    Hal ini sejalan dengan musim panen pada daerah lumbung pangan nasional serta peningkatan aktivitas pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

    Selanjutnya, kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 73,25 persen, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang sebesar 72,91 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (73,60 persen).

    Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum juga tetap dalam kondisi baik, khususnya pada aspek likuiditas dan rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah.

    Berdasarkan survei BI, responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan II 2025 meningkat dengan SBT sebesar 15,35 persen.

    Kegiatan usaha diprakirakan meningkat terutama bersumber dari LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 2,20 persen).

    Hal ini sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih mendukung, ketersediaan sarana produksi dan kapasitas penyimpanan, serta permintaan yang terjaga.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani ungkap hasil pertemuan dengan Menkeu AS

    Sri Mulyani ungkap hasil pertemuan dengan Menkeu AS

    posisi AS tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.

    Dalam pertemuan tersebut, selain membahas hubungan bilateral Indonesia-AS, kedua belah pihak juga menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring di Jakarta, Jumat.

    Posisi AS dalam institusi global tersebut menjadi penting untuk dicermati karena dapat berdampak pada struktur perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia.

    Dalam memahami sudut pandang AS, Sri Mulyani mengatakan bahwa Negeri Paman Sam itu saat ini tengah mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.

    Dalam konteks itulah, lanjut Menkeu, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.

    Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi negosiasi tarif resiprokal yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

    “Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa proposal yang disampaikan Indonesia melalui tim delegasi telah mendapat pengakuan sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner.

    Pemerintah AS disebut memberikan apresiasi terhadap respons aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

    Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025.

    Proses ini menandai masuknya Indonesia ke fase awal negosiasi tarif, menjadikannya salah satu dari 20 negara pertama yang masuk ke tahap tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025