Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • KSAL akui Indonesia belum punya sensor bawah laut

    KSAL akui Indonesia belum punya sensor bawah laut

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki sensor keamanan bawah laut dan pengadaan alat tersebut baru diajukan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

    “Jadi harusnya ada fixed sonar yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dengan tidak adanya sensor bawah laut, dia menilai bahwa pendeteksian kapal selam asing merupakan kelemahan.

    Menurut dia, kapal selam yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak bisa termonitor.

    Dia mengatakan bahwa saat ini TNI AL tengah mengembangkan Sistem Pusat Komando Pengendalian (Sispuskodal) tahap satu untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

    Dari Sispuskodal itu, menurut dia, pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen dan pengawasan pesisir dan perairan teritorial sudah mencapai 30 persen.

    Namun, dia mengatakan bahwa pengawasan bawah laut masih 0 persen.

    Dalam pengembangan Sispuskodal, dia mengatakan TNI AL masih bekerja sama dengan negara Singapura yang memiliki kecanggihan.

    Menurut dia, negara tersebut memiliki Information Fusion Center (IFC) yang paling moderen.

    “Dan kita menempatkan ILO (international liaison officer) di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengaku khawatir dengan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki sensor bawah laut.

    Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki perairan seluas 65 persen dari total luas NKRI.

    Maka, menurut dia, negara akan rawan bila diserang secara bawah laut.

    Dia mengatakan bahwa ancaman bawah laut sangat luar biasa.

    “Katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Semahal apapun kalau itu penting, apalagi ikut menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak,” kata Elita kepada KSAL.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Esensi revisi UU Ormas percepat proses likuidasi pembubaran ormas

    MPR: Esensi revisi UU Ormas percepat proses likuidasi pembubaran ormas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa esensi dari wacana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ialah untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran ormas.

    “Esensi daripada Undang-Undang Ormas yang baru direvisi itu kan untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran ormas,” kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Eddy menekankan bahwa pemerintah mengantongi kewenangan untuk membubarkan ormas yang dinilai mengganggu ketertiban umum di tengah masyarakat.

    “Soal pembubaran ormas kan sudah ada, ormas yang kemudian mengganggu ketertiban umum itu bisa dibubarkan,” ujarnya.

    Untuk itu, ia menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Ormas sebagai respons pengawasan atas maraknya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di tanah air.

    “Saya kira itu kan kewenangannya pemerintah dan kalau memang pemerintah merasa bahwa perlu ada penguatan dari aspek pengawasan ormasnya, ya tentu kami akan mendukung karena kita perlu pengawasan,” ucapnya.

    Eddy mengaku gembira dan menyambut iktikad baik pemerintah merevisi UU Ormas, sebagaimana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

    “Menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Ormas untuk memperkuat aspek pengawasannya,” katanya.

    Di sisi lain, ia mengatakan UU Ormas pun tidak apa-apa jika tak direvisi asalkan pengawasan dan penegakan hukum atas tindakan premanisme oleh ormas-ormas mampu dilakukan secara konsekuen.

    “Jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu,” tegasnya.

    Menurut Eddy, hal penting di lapangan adalah pengawasan dan penegakan hukumnya bisa dilaksanakan secara konsekuen.

    Sebelumnya, pada Jumat (25/4), Mendagri Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan sejumlah ormas di tanah air.

    Menurut Tito, revisi ini menjadi penting agar pengawasan terhadap ormas semakin ketat dan akuntabel.

    “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta.

    Mendagri mengatakan salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Aksi premanisme di pabrik BYD, satu dari banyaknya gangguan ormas

    MPR: Aksi premanisme di pabrik BYD, satu dari banyaknya gangguan ormas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu dari banyaknya gangguan aksi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di tanah air.

    “BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bahkan, kata dia, BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan melainkan, namun proses pembangunannya sudah diganggu oleh aksi premanisme oleh ormas.

    “BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.

    Dia menyebut aksi premanisme oleh ormas juga marak terjadi ketika jelang Hari Raya Idul Fitri, yang menagih paksa tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat.

    “Kita lihat yang rame di media sosial menjelang Idul Fitri kemarin banyak ormas yang kemudian meminta THR, memaksa, meminta THR bahkan melakukan pengerusakan, gangguan dan lain-lain,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menegaskan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di tanah air.

    “Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” katanya.

    Eddy mengungkapkan bahwa kabar adanya gangguan dari ormas berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu disampaikannya saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Kunjungan saya ke China seminggu yang lalu, di mana saya juga di antaranya mengunjungi pabrik produsen mobil BYD dan di sana saya sampaikan bahwa investasi itu di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme,” ucap dia.

    Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh Eddy ke publik melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Minggu (20/4).

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAL: Sinergi harus dilakukan karena TNI AL tak bisa jaga semua perairan

    KSAL: Sinergi harus dilakukan karena TNI AL tak bisa jaga semua perairan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa sinergi antarlembaga harus dilakukan untuk menangani masalah keamanan laut karena TNI AL tidak mungkin bisa menjaga seluruh perairan Indonesia.

    Ali mengatakan bahwa ego sektoral masih ada di antara lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di laut, namun TNI AL sudah mencoba mengikis pelan-pelan sikap ego sektoral itu dengan menggelar pertemuan-pertemuan di pangkalan TNI AL.

    “Memang harus sinergi, jadi kita harus sinergi kalau kita sinergi maka mungkin permasalahan luas laut ini bisa ter-cover,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut ia, TNI AL tidak mungkin bisa menjaga seluruh perairan karena saat ini kondisi sejumlah kapal yang dimiliki usianya sudah tua dan juga adanya pembatasan bahan bakar yang mengganggu operasional.

    Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut KSAL, ada delapan kategori pelanggaran paling dominan yang ditangani TNI AL. Pelanggaran-pelanggaran itu, di antaranya terkait pelayaran, kehutanan, penyelundupan narkoba dan barang-barang terlarang, migas, keimigrasian, kepabeanan, dan pertambangan.

    “Hampir tiap minggu, kita berhasil menangkap penyelundupan, baik itu narkoba, baby lobster, garmen atau istilahnya ball press. Kemudian masalah keimigrasian, illegal migrant, terutama Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura,” katanya.

    Secara umum, Ali menjelaskan bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan pelayaran, kehutanan, kepabeanan, cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pelanggaran terkait perikanan, narkoba, migas, kepabeanan, dan pertambangan, menunjukkan tren peningkatan.

    Untuk pelanggaran soal perikanan dan pelayaran, TNI AL bertindak selaku penyidik. Namun, pelanggaran-pelanggaran kategori lainnya dilimpahkan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lembaga lain yang berwenang.

    “Jadi, kita selalu kerja sama, berusaha bekerja sama,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan setibanya di Turki

    Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan setibanya di Turki

    Kamis, 10 April 2025 07:32 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjalan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4/2025). Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turki itu sebagai kunjungan balasan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjalan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4/2025). Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turki itu sebagai kunjungan balasan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Dubes Indonesia untuk Turki Achmad Rizal Purnama (kiri) menyapa mahasiswa dan warga Indonesia yang menyambutnya di Ankara, Turki, Rabu (9/4/2025). Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turki itu sebagai kunjungan balasan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjalan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4/2025). Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turki itu sebagai kunjungan balasan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

  • Wakil menteri CPC/China tegaskan undangan jurnalis bukan propaganda

    Wakil menteri CPC/China tegaskan undangan jurnalis bukan propaganda

    media diundang karena pihaknya ingin media mengetahui secara langsung situasi dan kondisi China

    Beijing (ANTARA) – Wakil Menteri Departemen Internasional Partai Komunis China (CPC) Sun llaiyan menegaskan kehadiran jurnalis menghadiri Seminar Untuk Pemimpin Organisasi Media bukan merupakan bentuk propaganda.

    “Saya ingin dekat dengan media. Ini bukan merupakan propaganda CPC,” ujar Sun saat menerima delegasi media dan bagian humas partai politik sejumlah negara di Beijing, Minggu.

    Sun menceritakan kenapa dirinya mengundang media karena pihaknya ingin media mengetahui secara langsung situasi dan kondisi China.

    “Departemen internasional ingin melakukan pertukaran informasi dengan pihak media dan partai. Membangun relasi itu penting,” katanya.

    Dia mengatakan partai penting untuk membangun relasi dan sangat penting membangun komunikasi secara dekat dengan warga.

    “Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan semua media dan semua partai politik termasuk dengan rombongan kali ini,” katanya.

    Dia mengatakan membangun komunikasi dengan media sangat terutama menghadapi situasi internasional sekarang ini.

    Sun meyakinkan kepada peserta bahwa China sekarang merupakan China baru yang telah berubah.

    “Masyarakat media dapat bekerja bersama dalam ide-ide baru. Bukan propaganda. Kami yakin anda semua peduli dengan situasi saat ini,” katanya.

    Dia juga memahami bahwa media saat ini menghadapi kecerdasan buatan (Ai), globalisasi dan sosial media serta media tradisional menghadapi situasi yang sangat sulit.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Propaganda Partai Rakyat Kamboja, Pov Sotheara mengatakan kunjungan kali ini merupakan kesempatan yang sangat penting melihat pertumbuhan ekonomi China, keterbukaan China dan perkembangan internasional.

    Pada hari pertama di Beijing selain bertemu dengan wakil menteri rombongan mengunjungi the Palace Museum, Dashilan Historical and Cultural District kemudian mengunjungi Sungai Liangma.

    Pewarta: Agus Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Integritas wajib ditanamkan di lembaga pendidikan

    Wakil Ketua MPR: Integritas wajib ditanamkan di lembaga pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa nilai-nilai integritas wajib ditanamkan di setiap lembaga pendidikan guna membangun karakter anak bangsa.

    “Salah satu nilai-nilai untuk membangun karakter anak bangsa adalah integritas. Seharusnya, faktor penegakan integritas menjadi salah satu nilai penting yang harus ditanamkan dan dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan,” kata Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dikemukakan oleh Rerie bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengeluarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 pada satuan pendidikan.

    Salah satu temuannya adalah sebanyak 22,13 persen satuan pendidikan terindikasi melakukan kecurangan dalam akreditasi sekolah.

    Menurutnya, temuan soal adanya sejumlah lembaga pendidikan yang berbuat curang demi mendongkrak akreditasi sekolah harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk perbaikan kualitas.

    Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemangku kebijakan di setiap lembaga pendidikan.

    Lembaga pendidikan sebagai institusi yang bertugas menanamkan nilai-nilai luhur, kata dia, harus dikelola berdasarkan nilai-nilai luhur, termasuk menegakkan integritas di dalamnya.

    Dirinya pun mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat konsisten meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di tanah air.

    “Sehingga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan berdaya saing di masa depan,” uiarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan putra daerah Tegal berharap Kota dan Kabupaten Tegal berkembang menjadi daerah maju serupa Jepang hingga China bagi negara Indonesia.

    “Kalau yang sekarang ini semangatnya bukan Jepang-nya Indonesia, mungkin Tegal harus menjadi China-nya Indonesia,” kata Muzani saat memberikan pidato sambutan dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut hal tersebut bukannya tak mungkin dilakukan sebab masyarakat Tegal mampu memproduksi produk dengan kualitas serupa pada saat negara itu mengalami kemajuan teknologi pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an.

    “Itu adalah negara yang sangat maju, dengan teknologi yang luar biasa, dan teknologi itu kemudian membanjiri ke Indonesia, semua barang Jepang ada di depan mata kita, tapi orang Tegal bisa memproduksi yang hampir serupa dengan teknologi yang ada di Jepang,” ucapnya.

    Dia memuji pula bahwa masyarakat Tegal unggul dalam bidang pendidikan. Menurut dia, banyak masyarakat Tegal yang sukses merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi dan bekerja.

    “Itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kita di Tegal luar biasa,” katanya.

    Hingga akhirnya, lanjut dia, masyarakat Tegal yang merantau ke Jakarta itu menduduki posisi-posisi strategis di jabatan publik sampai dengan pemerintahan, salah satunya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

    Dia pun optimistis Tegal mampu berkembang pesat seperti Jepang dan China sebab masyarakatnya dinilai ulet dan pekerja keras.

    “Kenapa itu memungkinkan dilakukan? Karena sesungguhnya orang Tegal itu orangnya telaten, orangnya sabar, orangnya ulet, orangnya keras, tapi kadang-kadang susah diatur,” ujarnya sambil berkelakar.

    Dia berharap dengan modal keuletan dan ketekunan yang dimiliki oleh masyarakatnya dalam bekerja maka dapat menjadi modal agar Tegal menjadi kota dan kabupaten yang kuat.

    “Kalau Tegal menjadi kabupaten dan kota yang kuat maka Insyaallah perekonomian masyarakatnya tambah kuat,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamen Imipas Silmy Karim berpesan kepada masyarakat Tegal untuk mengedepankan pendidikan agar dapat meneruskan kisah sukses yang telah diraih oleh para putra daerah Tegal terdahulu.

    “Untuk meneruskan keberhasilan daripada senior-senior kita maupun yang saat ini. Untuk kita kedepankan yang namanya pendidikan untuk anak cucu kita karena pendidikan itu akan membawa yang namanya terbukanya kesempatan,” kata Silmy yang hadir langsung dalam kesempatan itu.

    Selain pendidikan, dia juga mengingatkan pentingnya merawat jejaring sosial atau silaturahim untuk saling memberikan dukungan dan penguatan antarsesama masyarakat Tegal dalam meraih sukses.

    “Jadi dua hal itu yang saya rasa sangat penting dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kita semua agar kita bisa membangun masa depan keluarga besar Tegal itu menjadi lebih baik lagi,” paparnya.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat yang berasal dari Tegal lainnya, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan, hingga para kepala daerah Tegal dan sekitarnya, serta para tokoh daerah Tegal.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua MPR harap Tegal jadi Jepang hingga China-nya Indonesia

    Ketua MPR minta kepala daerah Tegal bantu UMKM masyarakatnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta kepada kepala daerah Kota dan Kabupaten Tegal untuk membantu masyarakatnya dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Saya minta kepada bupati kepada walikota untuk memperhatikan, membantu, UMKM supaya orang Tegal tidak semua pergi ke sawah, supaya orang Tegal tidak semua pergi merantau, supaya orang Tegal tidak semuanya jadi pegawai, tapi dia UMKM,” kata Muzani.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato sambutan dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut dukungan tersebut dibutuhkan karena sektor UMKM di Tegal bergeliat lantaran dimotori oleh kecocokan dengan karakteristik masyarakatnya dalam menjalankan usaha secara mandiri.

    “Di Tegal yang unggul adalah saya sampaikan yang unggul adalah UMKM karena orangnya mandiri, orangnya ulet, orangnya maunya merdeka, maka UMKM di Tegal menonjol,” ucapnya.

    Dia optimistis UMKM mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Tegal hingga menyekolahkan anaknya.

    Dia juga menyinggung perihal kisah sukses usaha warung tegal alias warteg yang banyak dijalankan oleh masyarakat Tegal yang merantau ke Jakarta.

    Dia menyebut bahkan warteg yang identik dengan harganya yang terjangkau itu menjadi penopang masyarakat ibu kota dalam memenuhi urusan perut sehari-hari.

    “Itu sebabnya Jakarta orangnya perutnya kenyang, badannya sehat, pikirannya waras, angger mangane telat (kalau makannya telat), regane larang (harganya mahal), orang Jakarta mungkin produktivitasnya terganggu,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menilai warteg menjadi kontribusi masyarakat Tegal bagi tanah air lantaran mampu memenuhi urusan perut masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang memegang denyut perekonomian nasional untuk dapat berproduksi.

    “Itu sebabnya warteg terkenal dengan ekonomi masyarakat bawah dan itulah kontribusi kita dalam kehidupan bernegara dan perekonomian di tingkat nasional,” katanya.

    Dia menggarisbawahi pula bahwa kuliner Tegal menjadi bidang yang pantas untuk diunggulkan sehingga mampu mendatangkan ekonomi bagi warganya.

    “Di Jakarta, Tegal tetap mengukuhkan dirinya sebagai daerah yang berbasis pada warteg. Warteg sekarang ini sudah menjamur, bagus, dan bisa diterima dengan baik, harganya tetap terjangkau, sajian yang disajikan adalah masakan-masakan tradisional Tegal,” ucap dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat yang berasal dari Tegal lainnya, di antaranya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan, hingga para kepala daerah Tegal dan sekitarnya, serta para tokoh daerah Tegal.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas tegaskan penguatan kolaborasi lahirkan ketahanan daerah

    Lemhannas tegaskan penguatan kolaborasi lahirkan ketahanan daerah

    Jadilah pemimpin yang mampu menerjemahkan semua perintah gubernurnya. Ini tentu akan mempercepat upaya perwujudan ketahanan daerah

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan penguatan pada langkah kolaborasi melahirkan ketahanan daerah yang mampu menghadapi segala tantangan pada era disrupsi.

    Ace di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu, menyampaikan setiap pejabat publik perlu merapatkan barisan dalam menjalankan segala kebijakan yang dari gubernur, termasuk di Jawa Timur.

    “Jadilah pemimpin yang mampu menerjemahkan semua perintah gubernurnya. Ini tentu akan mempercepat upaya perwujudan ketahanan daerah,” kata Ace.

    Ace menyebut bahwa jika ketahanan daerah terbentuk dan semakin menguat, maka akan berdampak pada sistem ketahanan di tingkat nasional.

    “Teruslah berkarya menjaga ketahanan nasional di Jawa Timur demi terwujudnya Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Soal kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ace menyebut Khofifah mampu memberikan respon cepat terhadap setiap kebijakan dari pusat, yang diterjemahkan melalui berbagai langkah strategis.

    Salah satu contohnya, yakni pelaksanaan Jatim Retret 2025 yang diselenggarakan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dalam rangka memperkuat koordinasi, kebersamaan, kolaborasi bagi masing-masing pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dia berharap setelah agenda ini, para kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro bisa menyelaraskan antara kinerja dan langkah yang telah diinisiasi oleh gubernur.

    “Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun visi dan kolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan di Jawa Timur searah dengan pemerintah pusat,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan peran penting seluruh perangkat daerah guna memperkuat ketahanan daerah dalam konstelasi ketahanan nasional.

    “Ketahanan nasional merupakan cerminan dari ketahanan daerah. Artinya, ketahanan nasional akan tercipta ketika seluruh daerahnya memiliki ketahanan yang baik. Di sini peran penting seluruh perangkat daerah,” kata Khofifah.

    Berdasarkan data dari Lemhannas, kata dia, Jawa Timur memiliki berbagai potensi salah satunya jumlah penduduk terbanyak kedua nasional sebanyak 41,81 juta orang dan 71,65 persennya merupakan penduduk usia produktif, yaitu 15 – 64 tahun.

    Kondisi ini menjadikan Provinsi Jawa Timur masih pada posisi bonus demografi.

    Selain itu, wilayah setempat juga menyumbang 25,23 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka itu merupakan PDRB terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Khofifah pun meminta kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Jawa Timur bisa bekerja ekstra guna memaksimalkan potensi yang ada.

    “Ketika potensi-potensi itu bisa dimaksimalkan ketahanan daerah akan tercapai. Ketika ketahanan daerah Jawa Timur goyah, maka dampaknya pun akan terasa se-Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025