Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Menko perkuat hubungan diplomatik dengan negara korban asap karhutla

    Menko perkuat hubungan diplomatik dengan negara korban asap karhutla

    Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

    “Langganan komplain itu ya Singapura dengan Malaysia. Terakhir tambah lagi Filipina. Kita terus lakukan komunikasi tidak sampai pada gugatan hukum,” kata Budi Gunawan saat ditemui usai menggelar apel Satgas Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa.

    Menurut Budi, asap yang disebabkan karhutla di Indonesia cukup mengganggu aktivitas masyarakat di negara-negara tersebut.

    Mayoritas asap tersebut berasal dari beberapa wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Tengah, hingga Jambi.

    Oleh karena itu, Budi dan seluruh instansi di bawah naungan Satgas Karhutla saat ini tengah mempersiapkan upaya mitigasi kebakaran hutan di daerah tersebut.

    Upaya mitigasi dilakukan satgas sebelum wilayah-wilayah rawan karhutla itu memasuki musim kemarau panjang.

    “Kita lakukan modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut,” kata pria yang akrab disapa BG ini.

    Selain itu, BG juga mengajak pemerintah daerah, masyarakat, hingga pihak perusahaan swasta untuk bahu-membahu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

    BG sendiri mengaku pemerintah negara yang menjadi korban asap karhutla Indonesia juga turut menawarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran.

    “Akan tetapi, kita yakin dengan kemampuan kita sendiri, kita mampu. Insyaallah belajar dari pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 yang sukses,” kata BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Fraksi Gerindra DPR ajak publik percaya kekuatan ekonomi Indonesia

    Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengajak pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat untuk percaya pada kekuatan ekonomi Indonesia dan menghindari pembentukan opini yang berdasarkan pada informasi parsial dan tidak objektif.

    “Fraksi Gerindra mengajak agar kita semua tetap percaya terhadap fundamental perekonomian nasional yang on the right track, bahkan di tengah ketidakpastian global. Situasi ini justru dapat menjadi momentum strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Budisatrio juga menekankan pentingnya agar masyarakat mengakses data dan informasi yang akurat, objektif, dan menyeluruh sehingga dapat menilai keadaan perekonomian nasional secara komprehensif dan berbasis fakta.

    Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus memperkuat perekonomian nasional dengan berbagai kebijakan.

    “Kami menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong reformasi struktural dan meningkatkan kemudahan berinvestasi melalui langkah-langkah seperti deregulasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan industri nasional,” tegasnya.

    Selain itu, Budisatrio juga menyampaikan apresiasi atas capaian positif kinerja investasi nasional pada kuartal pertama 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Capaian ini meningkat 16 persen secara tahunan (year-on-year) dan memberikan dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 594.104 orang.

    Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menjanjikan dan mampu menjaga tren pertumbuhan ekonominya.

    “Kami di Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga momentum ini,” kata dia

    Selain itu, Budisatrio juga menyoroti rebound positif pasar modal Indonesia dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 12 persen sampai hari ini dari titik terendah sebelumnya pascaeskalasi perang dagang Amerika Serikat.

    “Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemulihan pasar modal terbaik di dunia saat ini,” ujarnya.

    Budisatrio menegaskan bahwa langkah reformasi dan penguatan industri harus terus diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi semakin berkelanjutan.

    Dalam keterangannya, dia menekankan pentingnya menjaga optimisme kolektif di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    “Optimisme harus terus dijaga dengan tetap waspada dan bekerja keras. Ekonomi Indonesia memerlukan kepercayaan kolektif dari seluruh rakyatnya untuk terus tumbuh dan berkembang,” tutur Budisatrio.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

    “Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

    “Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

    Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

    Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

    “Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

    Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

    “Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

    Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

    Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya sektor pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada para peserta didik selaku generasi penerus bangsa untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    “Sektor pendidikan yang bertugas mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh di masa depan, harus mampu menanamkan nilai-nilai integritas kepada setiap anak bangsa yang sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang mengungkapkan skor SPI Pendidikan 2024 mengalami penurunan dari 73,7 menjadi 69,50.

    Dalam survei tersebut, kasus menyontek masih ditemukan pada 78 persen sekolah dan 98 persen kampus. Selain itu, masih ada 30 persen guru atau dosen dan 18 persen pimpinan satuan pendidikan yang menganggap gratifikasi dari siswa atau wali murid sebagai hal lumrah.

    Menurut dia, hasil survei tersebut harus segera ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah nyata agar generasi penerus bangsa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Dia menyebut nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, dan adil sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap anak bangsa.

    Dia pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah mampu membangun dan merealisasikan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai integritas kepada peserta didik.

    “Tentu saja, upaya memberi teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas itu merupakan bagian penting untuk dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan di tanah air,” tuturnya.

    Dia berharap pula penegakan nilai-nilai integritas bagi setiap anak bangsa menjadi prioritas pada sistem pendidikan nasional yang diterapkan.

    “Sehingga, di masa depan setiap anak bangsa memiliki kemampuan untuk menjawab setiap tantangan yang datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berguna untuk menjaring aparatur negara yang kompeten dan berintegritas, serta mengajak peserta untuk berkompetisi secara sehat.

    “Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat,” kata Rini Widyantini saat meninjau seleksi kompetensi PPPK di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Selasa, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Melalui seleksi PPPK ini, kata dia, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN untuk mengabdi di birokrasi

    Kanreg I BKN Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian seleksi PPPK pada tanggal 22 April hingga 10 Mei 2025. Sebanyak 7.886 peserta mengikuti rangkaian seleksi ini.

    Untuk menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, menurut dia, tahap seleksi adalah momen yang menentukan.

    Menteri PANRB lantas mengajak peserta seleksi untuk percaya pada kemampuan sendiri, berkompetensi secara sehat, serta menjaga kejujuran dalam tiap tahap seleksi.

    Bagi Rini, keberhasilan peserta bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tetapi tentang sikap, semangat, dan integritas yang ditunjukkan peserta hari ini. Seleksi ini adalah sebagai cermin komitmen untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

    Kepada peserta, Menteri PANRB menyampaikan bahwa yang terpenting adalah menunjukkan dedikasi, kejujuran, dan semangat pantang menyerah.

    “Semoga dari tempat ini lahir aparatur-aparatur yang siap membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta,” ujarnya.

    Peserta seleksi PPPK Tahap II ini tetap menggunakan computer assisted test (CAT) seperti rekrutmen CASN sebelumnya. CAT menutup segala celah yang memungkinkan adanya kecurangan dengan nilai yang bisa dilihat secara real-time.

    Rini mengapresiasi kepada panitia dan seluruh jajaran BKN karena telah mempersiapkan seleksi ini dengan baik.

    “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan jajaran BKN yang telah bekerja keras mempersiapkan seleksi ini dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Dengan adanya seleksi ini, dia berharap mampu memenuhi kuota formasi. Seleksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan pengangkatan CASN pada tahun anggaran 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar AS, bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya meneladani empati, dialog, hingga inklusivitas dari sosok Paus Fransiskus dalam mengupayakan perdamaian dunia, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

    “Paus ini empati dan moralnya itu sangat diutamakan dan terus mendorong nilai-nilai kemanusiaan untuk bagaimana menyelesaikannya, dan selalu mengedepankan dialog dan inklusi,” kata Dave Laksono.

    Hal itu disampaikannya dalam sebuah dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Gong Bapak Suci untuk Perdamaian Israel-Palestina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dave Laksono menyebutkan salah satu kunci diplomasi ialah tetap terbukanya proses dialog. Dalam hal ini, DPR RI berperan menjembatani dan mendorong forum-forum multilateral agar proses perdamaian tetap hidup.

    “Kami terus berkomunikasi dan juga terus mendorong baik dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk terus menyuarakan hal-hal perdamaian dan terus menarik para pemain internasional untuk bisa duduk bisa mencari solusinya,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan proses dialog tersebut harus dapat merangkul semua pihak secara inklusif sebab konflik di kawasan seperti Timur Tengah akan berdampak langsung pada kehidupan global.

    “Karena setiap ada konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina atau Israel, akan berdampak pada perdagangan global,” ucapnya.

    Lebih lanjut dia menyoroti peran Paus Fransiskus yang terus mengadvokasikan perdamaian selama masa hidupnya patut dijadikan teladan oleh masyarakat dunia.

    “Bagaimana advokasi yang beliau sampaikan itu semangatnya untuk bisa berjalan terus walaupun beliau sudah meninggalkan kita,” tuturnya

    Wakil rakyat ini lantas menyoroti nilai kesederhanaan, keadilan, dan empati yang didorong Paus sebagai fondasi penting dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk keteguhan Paus dalam menjaga kesederhanaannya hingga akhir hayat.

    Ia mengatakan bahwa Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar Amerika Serikat (AS), bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana Toyota Zenix, yang tergolong bukan kendaraan mewah.

    “Di sisa-sisa terakhir hidupnya walaupun dengan keterbatasan fisiknya, beliau tetap setia terhadap sumpahnya, sumpahnya untuk tetap hidup sederhana,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa hanya dengan kekuatan simboliknya yang dimilikinya, Paus mampu menyuarakan perdamaian lintas negara di dunia.

    “Walaupun dengan tantangannya, dengan keterbatasan fisik, walaupun juga kekuatan politiknya sebenarnya Vatikan ‘kan kekuatan politiknya lebih daripada kekuatan agama, kekuatan simbolik,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

    Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

    pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi. Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi P

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk lebih hati-hati dalam rencana membuka moratorium pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

    “Membuka moratorium bukan semata menghilangkan masalah, namun akan membuka potensi masalah kembali jika pemerintah tidak matang,” kata Eem dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2011, menurut dia, ada sekitar 185 ribu PMI berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Fakta itu, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan dan sistem migrasi tenaga kerja Indonesia yang masih memiliki celah besar.

    Dia mengatakan banyak sekali kasus terjadi pada pekerja sektor domestik di luar negeri, khususnya para pekerja perempuan yang mengalami perlakuan tidak adil, seperti halnya pelecehan seksual atau tindakan kekerasan lainnya.

    Dia mengatakan pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi

    “Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia,” kata dia.

    Menurut dia, pembukaan moratorium khusus untuk pekerja perempuan perlu dipertimbangkan kembali. Kecuali, kata dia, jika hukum yang akan diberlakukan adalah hukum yang disepakati atau hukum internasional.

    Dia menambahkan, pemerintah perlu mengupayakan jalur diplomasi yang jelas demi menciptakan kesepakatan yang lebih melindungi para PMI. Tanpa pembenahan yang serius, menurut dia, penghapusan moratorium justru hanya akan mengulang pola lama.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR minta Kemendagri buat peraturan guna bubarkan BUMD sakit

    Komisi II DPR minta Kemendagri buat peraturan guna bubarkan BUMD sakit

    Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya, benefitnya dalam bentuk profit tidak pernah hadir.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur mengenai pembubaran bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kondisinya tidak sehat.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa peraturan itu bakal berisi tentang pengawasan dan pembinaan BUMD yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan peraturan itu, pembubaran BUMD yang tidak sehat bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

    “Di dalamnya, kewenangan untuk pemerintah pusat membubarkan BUMD jika nyata-nyata BUMD itu tidak sehat,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sejumlah pemerintah daerah ada yang memiliki BUMD dengan kondisi yang baik dan bisa menunjang kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, ada BUMD di daerah yang justru menjadi beban bagi pemerintah daerah karena tidak menghasilkan keuntungan.

    “Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya, benefitnya dalam bentuk profit tidak pernah hadir,” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini.

    Untuk itu, dia mengusulkan ke Kemendagri agar permendagri itu juga bisa mengatur adanya holding bagi BUMD. Kelak BUMD tidak hanya akan beroperasi di daerahnya saja, tetapi juga beroperasi di daerah lain.

    Selain itu, dia ingin agar pembentukan holding BUMD itu bisa mendukung BUMD di daerah lainnya untuk memaksimalkan potensi yang ada.

    “Bisa di-support oleh holding BUMD ini untuk kemudian bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerah di tempat masing-masing,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BG sebut aksi premanisme berkedok ormas harus ditindak tegas

    BG sebut aksi premanisme berkedok ormas harus ditindak tegas

    Kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya

    Riau (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) harus ditindak tegas oleh seluruh aparat hukum.

    “Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan,” kata pria yang akrab disapa BG saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa.

    Menurut BG, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena karena kerap melalukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan.

    Aparat, lanjut BG, harus mengambil tindakan tegas terlebih ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.

    BG mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut.

    Hasil dari rapat tersebut, yakni Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.

    “Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua,” kata BG.

    BG juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

    “Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya,” tegas BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Dalam pertemuan itu, soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025