Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya penguatan pelayanan, pengawasan, pembinaan, pendataan, hingga pengampunan bagi warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, khususnya Malaysia.

    Ia juga menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia yang berjumlah lebih dari 2,5 juta orang. Dengan tingginya jumlah WNI di Malaysia tersebut, Edhie Baskoro bersama rombongan delegasi sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan, pengawasan, dan pembinaan secara optimal bagi mereka.

    “Kita dengar sekitar dua juta orang WNI di Malaysia ya pak. Berarti opportunity (peluang) kita di Malaysia semakin tinggi. Jumlah pekerja migran Indonesia juga sangat banyak. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melakukan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan, hingga pengampunan bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja (legal) di negara ini. Mereka wajib dilindungi termasuk para keluarga mereka,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Ibas ketika bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Selasa (29/4).

    Sejumlah anggota DPR, MPR, dan DPD RI juga hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Cellica Nurrachadiana, ⁠Rinto Subekti Suparmin, Achmad, Hindun Anisah, Firman Soebagyo, dan Ujang Bey.

    Ibas bersama delegasi juga menekankan pentingnya pendataan yang baik bagi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hal ini akan membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang mungkin belum terselesaikan.

    “Perlu menyelesaikan dari hulu. Harus diselesaikan secara komprehensif,” tambah anggota DPR RI Cellica Nurrachadina, yang menjadi salah satu anggota delegasi.

    Ibas melanjutkan bahwa Malaysia adalah negara yang memiliki daya tarik bagi tenaga kerja Indonesia sehingga KBRI bersama pemerintah perlu memberikan perhatian besar dan bekerja lebih keras dalam melindungi dan mengayomi WNI. Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini juga isu mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi. Termasuk jangan sampai ada lagi, penahanan paspor pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah tangga oleh majikan mereka, yang melanggar peraturan,” kata Ibas.

    Pada kesempatan itu, Ibas juga menegaskan pentingnya penguatan keamanan perbatasan untuk mencegah perdagangan ilegal dan narkotika antarnegara.

    “Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan KBRI, tren transaksi narkoba semakin meningkat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah kasus dan kuantitas barangnya juga meningkat. Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa pekerja migran sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” katanya.

    “Sehingga kami mendesak dan mendorong adanya penguatan jalur lintas di perbatasan negara-negara, di laut dan daratan NKRI kita. Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia. Patroli Bakamla (Badan Keamanan Laut), Bea Cukai, TNI, POLRI, hingga BIN,” tambah Ibas.

    Pada kesempatan itu, sebagai pimpinan MPR RI, Edhie Baskoro dan delegasi, juga menyampaikan pentingnya pembumian konstitusi untuk WNI di Malaysia agar mereka memahami hak dan kewajibannya.

    “Kami juga ingin memberikan dukungan kepada Pak Dubes dan KBRI di Malaysia ini untuk terus menjalankan tugas dan amanahnya. Buat rasa aman, nyaman, dan maju agar mereka terus menjadi bagian dalam mengharumkan Merah Putih,” tambah Ibas.

    Di akhir sambutannya, Ibas berharap KBRI Malaysia bisa terus bekerja dengan sepenuh hati dengan kolaborasi untuk menjadi rumah bagi warga di perantauan.

    “Karena KBRI adalah tempat mengabdi untuk bangsa, melayani dengan hati. KBRI adalah tempat berkarya untuk bangsa, rumah bagi warga di rantau,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil risetnya terkait kinerja Kabinet Merah Putih, dan menghasilkan penilaian bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masuk ke dalam 10 besar menteri terbaik Prabowo.

    Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menjelaskan riset tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi enam bulan masa kerja kabinet Prabowo sejak pelantikan pada Oktober 2024.

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,” kata Ali Noer saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.

    Dari riset tersebut, dia mengatakan ada 10 menteri dengan performa tertinggi. Menurut dia, 10 menteri itu dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

    “Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif,” kata dia.

    Dia menilai bahwa performa sepuluh menteri tersebut mencerminkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program kerja serta merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

    Dia menjelaskan riset IndoStrategi ini dilaksanakan pada 17 Maret hingga 25 April 2025, dengan menggunakan metodologi purposive sampling.

    Selain itu, riset tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 ahli yang terpilih sesuai bidang dan kepakarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Riset itu, menurut dia, juga diperkuat dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar, serta kajian media dan riset lain yang relevan.

    Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi:

    1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), dengan skor 4,20;

    2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dengan skor 4,15;

    3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), dengan skor 4,09;

    4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum), dengan skor 4,08;

    5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama), dengan skor 4,07;

    6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dengan skor 4,03;

    7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dengan skor 3,96;

    8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dengan skor 3,89;

    9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), dengan skor 3,88;

    10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara), dengan skor 3,69.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Prabowo minta perencanaan sekolah rakyat matang dan tepat sasaran

    Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan sekolah rakyat di 53 titik direncanakan secara matang dan tepat sasaran.

    “Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang dan perencanaannya baik sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik,” ujar Saifullah saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Ditegaskan bahwa perencanaan tersebut harus dilakukan dengan matang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa.

    Selain 53 titik awal, kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, terdapat kemungkinan penambahan lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan survei terhadap beberapa titik tambahan yang berpotensi masuk dalam program tahun ini.

    Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat untuk keluarga miskin, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem atau berada di Desil 1.

    “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan ya, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” kata Gus Ipul.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di 200 titik pada tahun ini.

    Lokasi-lokasi tersebut, kata dia, berada di kabupaten, kota, atau provinsi yang memenuhi syarat seperti ketersediaan lahan, basis kemiskinan, dan terpenuhinya kebutuhan pendukung lainnya.

    “Sesuai dengan arahan Presiden untuk membangun sekolah rakyat pada tahun ini pula di 200 titik. Di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Babel minta buruh tidak anarkis peringati “May Day”

    Gubernur Babel minta buruh tidak anarkis peringati “May Day”

    “Mari kita damai-damai saja, karena kondisi sekarang tidak dalam baik-baik saja,”

    Pangkalpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meminta masyarakat buruh tidak melakukan aksi anarkis dalam memperingati “May Day” atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Kamis (1/5).

    “Mari kita damai-damai saja, karena kondisi sekarang tidak dalam baik-baik saja,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Rabu.

    Ia prihatin aksi demo masyarakat secara besar-besaran menolak penambangan bijih timah di Laut Beriga Kabupaten Bangka Tengah pada Selasa (29/4) di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung cukup anarkis dan banyak provokatornya.

    “Kita tidak ingin seperti kemarin. Demo boleh tetapi tidak dengan anarkis dan tidak boleh ada provokator,” katanya.

    Ia menyatakan aspirasi para demonstrasi menolak tambang timah di Laut Beriga ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin tambang tersebut.

    “Kita sudah sampaikan ke menteri, karena ini bukan kewenangan saya untuk mencabut izin usaha penambangan ini,” katanya.

    Ia berharap para buruh melakukan hal-hal yang akan merugikan masyarakat dan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan berlaku.

    “Para buruh damai-damai saja lah. Mungkin di sini banyak buruh yang dipecat dan perusahaan tersebut memecat pekerjanya tentu ada alasan juga, misalnya pekerja tidak masuk kerja, tidak hadir, malas dan melanggar aturan perusahaan tersebut,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PANRB-LAN perkuat widyaiswara dalam pengembangan ASN

    Kementerian PANRB-LAN perkuat widyaiswara dalam pengembangan ASN

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkomitmen memperkuat transformasi peran widyaiswara dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

    Hal ini disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Kepala LAN Muhammad Taufiq dan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

    “Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, serta menegaskan kembali komitmen kita dalam membangun ekosistem pembelajaran ASN yang kolaboratif dan berkelanjutan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa widyaiswara memiliki peran sentral dalam mendorong ASN Indonesia menjadi ASN pembelajar.

    “Perubahan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama. ASN harus menjadi pembelajar aktif, dan widyaiswara hadir sebagai penggeraknya. Sudah seharusnya kita menerapkan pergeseran prinsip dari pelatihan (training) menuju pembelajaran (learning) yang bermakna,” ujarnya.​​​​

    Rini juga menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama membangun kualitas pembinaan JF Widyaiswara dalam pengembangan kapasitas pembelajaran.

    “Kita tidak hanya ingin mencetak ASN yang kompeten, tetapi juga yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Di sinilah peran strategis Widyaiswara sebagai katalis perubahan birokrasi,” ucap Rini.

    Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto turut menambahkan bahwa pengembangan kompetensi widyaiswara harus mencakup aspek substansi, metodologi, dan evaluasi, serta diimbangi dengan pendekatan formasi yang bijak dan berkeadilan.

    “Pembinaan karier fungsional harus tetap terjaga, dengan keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up,” tambah Purwadi.

    Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu) yang menekankan pembelajaran berorientasi kebutuhan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

    Kementerian PANRB juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2024 sebagai fondasi peningkatan peran jabatan fungsional (JF) Widyaiswara di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

    Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq juga menambahkan bahwa LAN saat ini telah melaksanakan langkah-langkah konkret dalam penguatan pembinaan widyaiswara.

    “Penguatan widyaiswara bukan sekadar pengisian formasi, tapi menciptakan SDM pembelajar yang mampu mentransformasi birokrasi dari dalam,” jelas Taufiq.

    Upaya LAN yang dimaksud mencakup pembaruan sistem seleksi, penyusunan skema sertifikasi kompetensi, dan pengembangan berkelanjutan melalui platform Community of Practice (CoP) dan microlearning.

    Kolaborasi dengan organisasi profesi seperti APWI juga dipandang sebagai elemen penting untuk memperkuat jejaring pembelajaran, etika profesi, hingga publikasi ilmiah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dubes: Prabowo berbela sungkawa atas serangan teror di India

    Dubes: Prabowo berbela sungkawa atas serangan teror di India

    Jakarta (ANTARA) – Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas serangan teror yang terjadi di India.

    Pernyataan ini disampaikan usai dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    “Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa, keprihatinan, serta pandangannya tentang serangan teror di India,” ujar Chakravorty.

    enurut Chakravorty, Prabowo mengatakan bahwa aksi teror tersebut tidak mencerminkan ajaran Islam yang dianut di Indonesia.

    Sebagai pemimpin negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Presiden disebut sangat terkejut dengan kekejaman serangan yang menargetkan wisatawan tak bersalah.

    “Dia sangat tersentuh dengan kekejaman serangan itu, bagaimana turis tak bersalah dibunuh tanpa ampun hanya karena agama mereka. Jadi saya memberi briefing tentang situasi terkini, sejarah hubungan kami, dan juga menindaklanjuti kunjungannya ke India,” ujarnya.

    Selain menyampaikan duka cita, pertemuan tersebut juga membahas tentang kerja sama di bidang investasi, digitalisasi, dan perdagangan. Delegasi Indonesia sebelumnya telah berkunjung ke India untuk membahas kolaborasi di sektor digital.

    “Banyak bidang yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat besar dalam kerja sama India – Indonesia. Kami membahas isu perdagangan, Danantara, berbagai topik didiskusikan. Pertemuan ini cukup mendetail,” pungkas dia.

    Diketahui, Presiden Prabowo telah menyampaikan keprihatinan atas serangan teroris yang menargetkan warga sipil di Pahalgam, India.

    “Indonesia mengutuk keras tindakan keji ini dan mendukung rakyat dan Pemerintah India dalam menolak segala bentuk terorisme,” kata Prabowo dalam unggahan pada akun media sosial X @prabowo, Kamis (25/4).

    Prabowo mengatakan kekejaman seperti itu tidak dapat dibenarkan-apa pun motifnya, waktunya, tempatnya, atau pelakunya.

    “Belasungkawa dan simpati yang terdalam saya sampaikan kepada keluarga korban, dan saya mendoakan agar semua yang terluka segera pulih,” kata dia.

    Pada Selasa (22/4), kelompok bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan ke arah wisatawan di wilayah Kashmir yang dikelola India sehingga menewaskan setidaknya 26 orang tewas.

    Insiden penembakan terjadi di kawasan Baisaran, Pahalgam, sebuah tujuan wisata populer di wilayah selatan Kashmir. Wilayah Himalaya diklaim baik oleh India maupun Pakistan tetapi dikuasai sebagian-sebagian oleh masing-masing negara.

    Wilayah itu telah lama dilanda siklus kekerasan sejak pecahnya pemberontakan bersenjata anti-India pada 1989, tetapi serangan terhadap wisatawan tergolong jarang terjadi.

    India menyebut serangan tersebut sebagai “serangan teror” oleh kelompok dengan jaringan “lintas batas”, sehingga menuduh Pakistan mempunyai andil dalam aksi tersebut.

    Namun, Islamabad membantah terlibat dalam serangan, lantas menyatakan “prihatin” dan berbelasungkawa terhadap keluarga korban.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kehadiran Prabowo di May Day momentum keberpihakan perjuangan buruh

    Kehadiran Prabowo di May Day momentum keberpihakan perjuangan buruh

    Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), sebagai momentum keberpihakan pada perjuangan kaum buruh.

    Untuk diketahui, Roundtable 98 Cipayung merupakan gerakan mahasiswa 1998 dari berbagai kampus dan kota serta mantan aktivis kelompok Cipayung.

    “Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden RI yang hadir pada peringatan May Day, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” kata Haris Rusly Moti, salah satu anggota Roundtable 98 Cipayung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Bagi pihaknya, peristiwa ini adalah momentum dalam mempersatukan rakyat mencapai Indonesia maju, modern, adil, dan sejahtera

    Presiden Prabowo, lanjut dia, sangat tanggap untuk merespons situasi saat ini dan telah menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi kaum buruh untuk bersama-sama menjawab tantangan guncangan ekonomi global.

    “Keputusan untuk membentuk Satgas Perlindungan PHK adalah jawaban komprehensif pemerintah untuk perlindungan optimal pekerja Indonesia dari ancaman PHK, tetapi juga sekaligus tindakan untuk melindungi industri nasional agar dapat bertahan dari hantaman krisis,” kata Haris.

    Roundtable 98 Cipayung, kata Haris, juga mengapresiasi terhadap kedewasaan pimpinan seluruh serikat pekerja yang telah menyadari pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi guncangan geopolitik dan ketidakpastian global.

    Seruan pimpinan serikat pekerja kepada seluruh kaum buruh untuk bersatu dan bekerja sama sesama kaum buruh serta antara kaum buruh dan pemerintah dalam memperingati May Day, menurut dia, merupakan langkah tepat yang patut mendapat apresiasi.

    “Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional,” ujarnya.

    Roundtable 98 Cipayung juga memercayai kaum buruh di seluruh Indonesia yang memperingati May Day akan menyelenggarakan dengan cara-cara yang damai, kreatif, terpimpin, dan terorganisasi.

    Haris mengatakan bahwa pihaknya juga meyakini perjuangan kaum buruh sejalan dengan kehendak dari pemerintahan Prabowo untuk mengubah nasib kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.

    “Oleh karena itu, kami yakin kepala daerah akan merespons positif peringatan May Day sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” kata Haris.

    Selain itu, Roundtable 98 Cipayung juga meyakini personel Polri maupun TNI yang ditugaskan untuk mengawal peringatan May Day menggunakan cara cara persuasif dan humanis.

    “Kami sangat tekankan agar jangan sampai ada respons yang mengarah pada tindakan kekerasan dan represif,” katanya.

    Ia berkata, “Kami tekankan agar petugas keamanan tetap mengedepankan cara-cara dialogis dalam mengatasi setiap dinamika yang berkembang pada saat berlangsung peringatan May Day di berbagai daerah.”

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berpidato saat menghadiri peringatan May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

    “Bapak Presiden langsung merespons, dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja/buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri buka kegiatan rakernis gabungan seluruh divisi Polri

    Kapolri buka kegiatan rakernis gabungan seluruh divisi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan rapat kerja teknis (rakernis) gabungan seluruh jajaran divisi Mabes Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu.

    Dilansir dari keterangan resmi, kegiatan rakernis tersebut diikuti satuan Divisi Hukum, Divisi Humas, Divisi TIK, hingga Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri hingga para kapolda dan kapolres secara daring.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolri turut menandatangani dan meresmikan program renovasi dan pembangunan Gedung Divisi Humas Polri Extension.

    Lebih lanjut, Kapolri juga menerima cetak biru atau blueprint Divisi Humas Polri yang berisi dokumen rancangan strategis yang disusun akademisi, praktisi, dan tenaga ahli beserta para pendiri Humas Polri.

    Cetak biru pertama di antara satuan kerja Polri itu berisi rencana jangka panjang Divisi Humas Polri hingga 20 tahun ke depan.

    Cetak biru tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan komunikasi Polri di era modern sesuai visi dan misi Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII rapat dengan Menteri UMKM bahas penghapusan piutang macet

    Komisi VII rapat dengan Menteri UMKM bahas penghapusan piutang macet

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman guna membahas evaluasi pelaksanaan penghapusan piutang macet kepada UMKM.

    “Materinya tadi itu ya, soal penghapusan piutang macet pada UMKM dan tentu hal-hal tadi yang saya sampaikan, hal-hal teknis lain yang menjadi tugas fungsi daripada Kementerian UMKM,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat membuka jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Komisi VII DPR RI dalam rapat tersebut hendak mengetahui secara detail terkait kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

    Selain itu, dia menyebut Komisi VII DPR RI hendak meminta penjelasan dan klarifikasi Menteri UMKM terkait kepastian tidak adanya agunan tambahan bagi UMKM yang mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta, yang menjadi kesimpulan rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM sebelumnya.

    “(Saat rapat) Kami mendapatkan penjelasan resmi dari Pak Menteri, sebagai perwakilan pemerintah, dengan dinyatakan bahwa kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan KUR Rp100 juta atau lebih kecil dari Rp100 juta maka tidak diperlukan jaminan atau agunan. Benar nggak kira-kira?” tuturnya.

    Namun pada implementasinya, kata dia, pelaku UMKM yang hendak mengajukan KUR di bawah Rp100 juta ke bank-bank tetap saja mendapatkan persyaratan agunan tambahan.

    “Bukan hanya agunannya yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit. Mereka yang datang (ke bank) itu malah tidak dapat (KUR), administrasinya sulit, dan biasanya malah justru kata mereka di bank-bank, justru yang dapat (KUR) itu orang itu juga,” katanya.

    Saleh pun mengatakan dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI juga hendak mendapatkan penjelasan terkait strategi Kementerian UMKM dalam mengembangkan UMKM tanah air di tengah ketidakpastian global saat ini.

    “Kalau misalnya tadi UMKM kita ini tidak bisa dikembangkan, kita tidak bisa jual di luar negeri dengan pasar yang seperti ini, tentu harus ada strategi yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam rangka bagaimana supaya UMKM kita ini tetap bisa establish, bisa bertahan, dan bisa tetap dibuka, malah lebih luas lagi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jenderal Agus Subiyanto ungkap sudah punya kandidat isi jabatan Wakil Panglima

    Jenderal Agus Subiyanto ungkap sudah punya kandidat isi jabatan Wakil Panglima

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki kandidat perwira tinggi yang akan mengisi jabatan Wakil Panglima TNI.

    Ia menjelaskan bahwa dalam keorganisasian TNI sudah ada aturan yang memungkinkan adanya jabatan Wakil Panglima TNI, namun sejauh ini jabatan tersebut belum ada yang mengisi.

    “Nanti ada beberapa kandidat yang disiapkan,” kata Agus usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Agus mengatakan bahwa saat ini sudah banyak perwira tinggi TNI yang mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut, demi membantu program-program Panglima dan program pemerintah.

    Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa perwira tinggi yang akan menjadi Wakil Panglima TNI memiliki pangkat bintang empat.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan pengisian jabatan Wakil Panglima TNI merupakan kewenangan dari Panglima TNI.

    “Nah, itu urusan Panglima sama Presiden,” katanya.

    Aturan mengenai jabatan Wakil Panglima TNI sudah diatur sejak tahun 2019, saat kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

    Lalu pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) dinyatakan bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

    Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

    Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025