Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Kapuspen TNI tegaskan mutasi jabatan murni kebutuhan organisasi

    Kapuspen TNI tegaskan mutasi jabatan murni kebutuhan organisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa seluruh proses mutasi jabatan di lingkungan TNI murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan pergiliran dinas (tour of duty).

    Kristomei dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan mutasi prajurit, termasuk penyesuaian rencana mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    “Setiap keputusan dilakukan secara profesional, objektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI,” demikian Kapuspen.

    Dijelaskannya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menetapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

    Dengan penyesuaian tersebut, Letjen Kunto, yang merupakan putra wakil presiden keenam RI Try Sutrisno, tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

    Menurut Kapuspen, perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, kata dia, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI dalam rangkaian rotasi dimaksud.

    “Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (2/5) malam, Kapuspen telah membenarkan bahwa Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya batal dimutasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025.

    Artinya, Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya yang pada awalnya terkena mutasi/rotasi sebagaimana ditetapkan dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 kembali mengisi jabatan mereka semula.

    “Ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini sehingga diputuskanlah sekarang untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya,” ujar dia.

    Kapuspen pun menegaskan bahwa kebijakan terbaru Panglima TNI itu tidak terkait dengan adanya isu-isu lain yang saat ini berkembang, termasuk terkait dengan sikap Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yang merupakan ayah dari Letjen Kunto.

    “Tidak ada kaitan dengan hal lain,” tegas Kristomei.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi dedikasi para guru dalam mendidik anak bangsa hingga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti peran kecerdasan artifisial (AI) dalam mengatasi kemacetan arus mudik Lebaran dan mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di KRL.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Selengkapnya klik di sini.

    2.Wapres Gibran sebut AI berperan urai kemacetan hingga deteksi copet

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa teknologi kecerdasan artifisial (AI) turut berperan dalam mengurai kemacetan saat arus mudik Lebaran hingga mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di kereta rel listrik (KRL).

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Wamendagri nilai anak bermasalah masuk ke barak perlu libatkan pakar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak TNI perlu melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan bahwa stabilitas ASEAN tidak terganggu dengan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini dengan menjunjung nilai-nilai dasar netralitas dan persatuan.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terpopuler, kurikulum AI dan Roy Suryo diselidiki soal ijazah Jokowi

    Terpopuler, kurikulum AI dan Roy Suryo diselidiki soal ijazah Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler Sabtu pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari kurikulum AI akan masuk di tahun ajaran baru sekolah hingga Roy Suryo diselidiki terkait laporan ijazah palsu Jokowi. Berikut rangkuman beritanya :

    1. Wapres Gibran: Kurikulum AI akan masuk di tahun ajaran baru sekolah

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa kurikulum kecerdasan buatan (AI) akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru di berbagai jenjang pendidikan. Baca laporan lengkapnya di sini.

    2. Polisi selidiki Roy Suryo yang dilaporkan terkait ijazah palsu Jokowi

    Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki Roy Suryo yang dilaporkan terkait pernyataannya yang menyebut ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) palsu. Baca laporan selengkapnya di sini.

    3. Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Baca laporan selengkapnya di sini.

    4. Krisis Kashmir, Pakistan siap terima warganya yang kembali dari India

    Pakistan nyatakan siap menerima warga negaranya yang kembali dari India melalui perbatasan, yang ditutup setelah serangan mematikan bulan lalu di Kashmir. Baca laporan selengkapnya di sini.

    5. Satu truk diduga rem blong tabrak sejumlah pengendara di Batam

    Kecelakaan lalu lintas melibatkan satu truk yang mengalami rem blong menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Simpang Tiban Centre, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat. Baca laporan selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan masalah-masalah pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas seluruh tenaga pendidik di Tanah Air.

    “Terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

    “Terima kasih para guru. Selamat berjuang, dan saya akan monitor terus masalah pendidikan ini. Saya kira kalau ditanya setiap undangan ke sekolah, setiap undangan ke kampus, setiap undangan lembaga pendidikan, setiap undangan yang berurusan dengan pendidikan itu saya prioritaskan,” kata Presiden di penghujung pidatonya.

    Presiden, dalam pidato yang sama, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk kebangkitan bangsa. Hal ini mengingat pendidikan merupakan kunci dari majunya bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar dalam APBN. Namun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bertanya kembali apakah anggaran besar untuk pendidikan itu telah tepat sasaran.

    Alasannya, Presiden melanjutkan masih banyak sekolah yang bangunannya rusak dan tidak layak. Selain itu, juga menyoroti satu bangunan sekolah yang hanya punya satu toilet.

    Presiden menegaskan bahwa perbaikan sekolah-sekolah yang rusak bakal terus menjadi prioritasnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepala-kepala daerah untuk ikut turun mengecek dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah di daerahnya yang bangunannya rusak dan tidak layak.

    “Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah (diperbaiki), selanjutnya kita tambah perbaikan-perbaikan itu,” sambung Presiden.

    Peringatan Hardiknas 2025 tersebut dihadiri perwakilan guru dan perwakilan murid-murid dari SDN Cimahpar 5 Bogor, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendorong agar gerakan lingkungan “zero waste” yang berbasis masyarakat atau komunitas menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional.

    “Kami di MPR RI siap mendorong agar gerakan seperti ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, di mana kampung itu dikenal sebagai pionir gerakan “zero waste” berbasis komunitas.

    “Kampung Cibunut bukan hanya inspirasi, tapi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah,” ucapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, legislator itu meninjau langsung berbagai aktivitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan warga yang menjadikan kampung tersebut sebagai model lingkungan bersih dan mandiri.

    Eddy yang melihat langsung proses pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, hingga bank sampah itu pun kemudian memberikan apresiasinya atas inisiatif warga Kampung Cibunut Berwarna.

    “Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan warga di Kampung Cibunut. Mereka tidak menunggu bantuan besar dari pemerintah, tapi memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan komunitas,” ujarnya

    Menurut dia, pendekatan yang dilakukan warga di kampung tersebut bukan hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga pada ekonomi lokal dan kesadaran kolektif masyarakat.

    “Kampung Cibunut membuktikan bahwa solusi krisis sampah tidak harus mahal atau bergantung pada teknologi tinggi, yang paling penting adalah kemauan, kepemimpinan, dan partisipasi warga,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Untuk itu, dia menyampaikan bahwa inisiatif warga seperti itu bukan hanya sebagai program lingkungan semata, melainkan harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional, serta menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

    “Zero waste tidak bisa hanya menjadi jargon. Harus jadi gerakan nasional yang didukung dengan regulasi, insentif, dan pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan di Cibunut harus diperluas ke kota-kota lain di Indonesia,” tutur dia.

    aca juga: Menteri LH-Mendag kolaborasi dorong revitalisasi kebersihan pasar

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Pelepasan calon haji BIJB perlu skema praktis dan efisien

    DPR: Pelepasan calon haji BIJB perlu skema praktis dan efisien

    Jadi, masih harus mencari skema yang baik untuk pelayanan jemaah.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memandang perlu skema yang praktis dan efisien dalam pelaksanaan pemberangkatan calon anggota jemaah haji di Bandara Intemasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati agar mereka tidak lelah menunggu lama.

    “Jemaah jangan sampai lelah menunggu, mulai berangkat dari embarkasi sampai ke bandara naik pesawat. Itu semua dibikin praktis,” kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Cucun mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan waktu untuk simulasi pemberangkatan jemaah di tiap embarkasi, pasalnya di Bandara Kertajati mengalami kenaikan jumlah anggota jemaah dari tahun sebelumnya.

    Menurut dia, bandara yang setiap harinya beroperasi normal akan terbiasa untuk mengangkut banyak orang.

    Namun, dia mengatakan bahwa Bandara Kertajati merupakan bandara yang baru memulai kembali penerbangan.

    “Jadi, masih harus mencari skema yang baik untuk pelayanan jemaah,” kata dia.

    Wakil rakyat ini berpesan jangan sampai ada aktivitas berlebih untuk jemaah yang akan terbang seperti hand and carry, duduk menunggu boarding hingga lebih dari 2 jam, dan masalah lain sebagainya.

    “Tadi kami sudah berikan saran kepada PPIH Jawa Barat agar segera mengevaluasi hal ini dan juga kepada pihak terkait, mudah-mudahan kloter berikutnya berjalan dengan lancar,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR berkomitmen kawal otsus Papua saat mengunjungi Timika

    Komisi II DPR berkomitmen kawal otsus Papua saat mengunjungi Timika

    Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berkomitmen mengawal otonomi khusus (otsus) daerah otonomi baru (DOB) Papua saat berkunjung ke Timika, Papua Tengah.

    Meskipun pencapaian belum maksimal, dia mengatakan bahwa penetapan Papua Tengah sebagai provinsi baru sangat diapresiasi oleh masyarakat. Selama 3 tahun terakhir sejak penetapannya sebagai DOB, ada kemajuan signifikan, terutama dalam hal keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat.

    “Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka. Ke depan, ayo kita sama-sama pastikan Papua Tengah ini berhasil mewujudkan harapan masyarakat yang ingin maju, adil, dan sejahtera!” kata Zulfikar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Zulfikar mengemukakan bahwa masyarakat melalui berbagai elemen seperti eksekutif, legislatif, serta lembaga adat menyampaikan harapan besar terhadap peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

    Melalui Panja Evaluasi DOB, menurut dia, Komisi II DPR hadir untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat.

    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur kelembagaan di Papua Tengah, salah satunya adalah mendorong pembentukan kantor wilayah ATR/BPN sendiri di provinsi tersebut.

    “Kami meminta Kementerian ATR/BPN segera mewujudkan kantor pertanahan di kabupaten/kota yang belum memilikinya, termasuk memastikan Papua Tengah punya kanwil ATR/BPN sendiri,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program pembangunan yang sedang berjalan sangat penting.

    Oleh karena itu, wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini berharap evaluasi itu dapat mendorong kebijakan yang lebih berdampak.

    “Kita melihat itu biasa saja dan mudah-mudahan aspirasi tersebut didengar oleh pemerintah pusat, terutama Presiden, agar pelaksanaan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zulfikar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo luncurkan empat program pendidikan di SD Bogor saat Hardiknas

    Prabowo luncurkan empat program pendidikan di SD Bogor saat Hardiknas

    Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil

    Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, saat Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan Negara.

    “Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari coklat dan kacamata hitam itu tiba di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor sekitar pukul 14.20 WIB.

    Di sepanjang jalan menuju SDN Cimahpar 5, Presiden Prabowo dari atap kendaraan dinasnya, Maung putih Garuda, terlihat menyapa sambil melambaikan tangan kepada warga sekitar yang menyambut dan memanggil namanya.

    Saat tiba di lokasi, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memasuki salah satu ruangan kelas untuk sejenak mengikuti pelajaran terdigitalisasi melalui sistem “smart classroom”.

    Presiden kemudian menuju lokasi acara untuk meluncurkan empat paket program strategis di bidang pendidikan.

    Keempat program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan renovasi sekolah ditargetkan dapat menyasar hingga 10.440 sekolah pada akhir 2025 dengan total anggaran sekitar Rp16,9 triliun.

    Selain peluncuran rehabilitasi sekolah, Presiden juga mencanangkan program transfer bantuan langsung untuk guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan.

    Kemudian, Presiden juga memberikan bantuan dana pendidikan untuk guru yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana atau setara D4 sebesar Rp3 juta per semester.

    Adapun dalam peringatan Hardiknas ini, Presiden Prabowo didampingi Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknop, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lestari: Wujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara

    Lestari: Wujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara

    Semangat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua harus terus digelorakan dan direalisasikan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa semangat untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara harus terus terwujud dalam setiap kebijakan di sektor pendidikan.

    “Peringatan Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan agar setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, seperti yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara,” kata Lestari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikan Lestari dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei. Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

    Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

    Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 9,22 tahun atau lulus kelas 9 SMP atau sederajat.

    Sementara itu, pada tahun ini Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun bagi setiap anak bangsa.

    Menurut Lestari, Hari Pendidikan Nasional diperingati untuk menghormati perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam menentang kebijakan pendidikan pada masa kolonial yang hanya mengutamakan kelompok masyarakat tertentu saja.

    Ki Hajar Dewantara lantas mendirikan Taman Siswa, organisasi pendidikan yang menekankan pada prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pendidikan.

    Tujuannya, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan berkualitas kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

    Rerie menilai semangat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua harus terus digelorakan dan direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing pada masa depan.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II itu mendorong agar kebijakan di sektor pendidikan yang berlaku saat ini bisa diterapkan dengan baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

    Wakil rakyat ini berharap pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk melahirkan anak bangsa yang berdaya saing melalui ketersediaan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah komit wujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi

    Pemerintah komit wujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi.

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Ribka membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

    Dia menekankan bahwa peringatan Hardiknas bukan semata seremonial, tetapi momentum reflektif untuk memperkuat dedikasi, komitmen, dan semangat pelayanan negara di bidang pendidikan.

    “Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak atas pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara,” kata Ribka.

    Ribka menambahkan negara tidak boleh membiarkan adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik karena latar belakang agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, gender, maupun lokasi geografis.

    “Pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil setiap individu baik sebagai warga pribadi maupun warga negara,” ujarnya.

    Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa.

    “Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual,” terangnya.

    Apalagi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.

    Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil serta makmur. Melalui pendidikan, Presiden berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan.

    “Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,” ungkap Ribka.

    Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban.

    Guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah sosok orang tua yang senantiasa mendampingi murid dalam suka dan duka serta memandu mereka meraih cita-cita luhur.

    Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa.

    “Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Semoga Tuhan meridai,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025