Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Menggali makna di balik monolog Gibran

    Menggali makna di balik monolog Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Sejak dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka lebih sering tampil “di balik layar”, menjalankan tugas-tugas administratif dan kunjungan lapangan, ketimbang berpidato atau menyampaikan gagasan di muka publik.

    Selama kurang lebih enam bulan, aktivitas harian Gibran lebih banyak dihabiskan untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendatangi lokasi musibah, memastikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), maupun hadir ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan teknologi kecerdasan artifisial (AI).

    Meskipun aktivitasnya sejalan dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, gaya komunikasi Gibran dinilai minim “suara”.

    Dalam perkembangannnya, pola komunikasi Gibran berubah pada pekan-pekan terakhir. Ia tiba-tiba aktif mengunggah video monolog di platform media sosial YouTube melalui akun (@GibranTV).

    Langkah ini memantik perbincangan publik tentang perubahan strategi komunikasi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia tersebut.

    Lewat format video monolog berdurasi antara lima hingga enam menit, pria 37 tahun itu berbicara langsung di hadapan kamera, tanpa moderator maupun lawan bicara.

    Gibran mencoba menyajikan komunikasi baru yang lebih personal, terstruktur, dan seolah mendobrak ketertutupan gaya penyampaian pesannya selama ini.

    Video pertama monolog Gibran diunggah pada 19 April 2025. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik itu Gibran berbicara tentang puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 dengan 208 juta angkatan kerja produktif. Gibran meminta masyarakat untuk adaptif, terus meningkatkan kemampuan, dan berani mengambil peluang global.

    Tiga hari setelahnya, Gibran mengunggah video monolog kedua yang mengangkat tema prestasi Timnas U-17 menembus Piala Dunia U-17 2025 di Qatar. Dalam video 5 menit 11 detik itu, Gibran menyemangati generasi muda agar memiliki “mental baja” dan tidak takut menghadapi tantangan.

    Paling anyar, Gibran mengangkat tema hilirisasi yang dibagi dalam dua video, masing-masing diunggah pada 25 dan 20 April. Dalam video itu, Gibran menjelaskan bagaimana hilirisasi, -mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, bisa menjadi pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Seiring kemunculan video-video monolognya, muncul sebuah pertanyaan besar, apa sebenarnya tujuan Gibran?

    Sasar generasi muda

    Sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah bangsa, Gibran memang menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Tidak seperti pejabat pada umumnya yang cenderung formal, Gibran justru aktif mendekatkan diri dengan generasi muda melalui cara-cara yang kreatif dan kekinian.

    Dirinya kerap membuat konten video pendek di Instagram maupun TikTok dengan gaya nyeleneh dan santai, namun tetap diselingi pesan-pesan motivasi untuk anak muda. Konten-konten seperti ini langsung viral dan mendapat ribuan komentar dari warganet, terutama kalangan Gen Z.

    Selain aktif di media sosial, Gibran juga gencar melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan kampus untuk memperkenalkan teknologi kecerdasan artifisial (AI).

    Berkaca dari hal tersebut, dapat dimaknai bahwa Gibran memang membangun kedekatan seorang pemimpin muda yang akrab dengan dunia digital.

    Dengan memilih platform, seperti YouTube, Instagram, maupun TikTok, dia sengaja menargetkan audiens yang selama ini mungkin kurang tersentuh oleh komunikasi politik konvensional.

    Video monolog Gibran yang mengangkat isu soal angkatan muda produktif maupun prestasi timnas sepak bola muda, menunjukkan upayanya membangun kedekatan emosional dengan generasi muda, segmen audiens yang selama ini memang menjadi sasaran utamanya.

    Ada juga kemungkinan bahwa Gibran sedang mencoba mengisi ruang kosong dalam komunikasi pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas dan terkadang blak-blakan, sementara dia hadir dengan pendekatan lebih kalem, santai, namun tetap berbasis data.

    Dua gaya yang berbeda ini bisa saling melengkapi. Prabowo menarik untuk kalangan profesional, sementara Gibran menyasar demografi yang mungkin kurang terpikat oleh gaya politik konvensional.

    Dengan kata lain, monolog-monolog ini bisa menjadi cara Gibran untuk memperluas basis dukungan ke kalangan yang selama ini apolitis atau skeptis terhadap pemerintah.

    Jernihkan informasi

    Hadirnya video-video monolog Gibran bukan sekadar perubahan strategi komunikasi, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam memastikan masyarakat menerima informasi yang transparan, terstruktur, dan langsung dari sumber resmi.

    Dengan menjelaskan isu-isu kompleks, seperti bonus demografi, prestasi generasi muda, hingga hilirisasi ekonomi melalui platform digital, Gibran memangkas risiko distorsi informasi yang kerap terjadi.

    Pemilihan format monolog tanpa moderator memungkinkan pesan-pesan kebijakan pemerintah disampaikan secara utuh, tanpa potongan atau interpretasi pihak ketiga.

    Hal ini penting dalam konteks era digital, di mana hoaks, misinformasi, dan disinformasi semakin marak. Dengan berbicara langsung, Gibran memberikan ruang bagi publik untuk mendengar penjelasan kebijakan pemerintah secara lengkap, disertai data dan argumen yang sistematis.

    Di tengah banjirnya informasi yang tidak terverifikasi, kehadiran konten terstruktur dari sumber resmi, dalam hal ini pemerintah, menjadi oase yang dibutuhkan masyarakat.

    Langkah ini dapat menjadi tameng bagi masyarakat dari paparan hoaks dan narasi manipulatif. Gibran, dengan memanfaatkan platform yang akrab bagi generasi muda, mencoba menciptakan ruang dialog yang inklusif.

    Jika konsisten, pola komunikasi seperti ini dapat menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, sekaligus menginspirasi pejabat negara lainnya untuk lebih kreatif dalam menyampaikan kebijakan.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Tulungagung bentuk Satgas Internal untuk perangi rokok ilegal

    Polres Tulungagung bentuk Satgas Internal untuk perangi rokok ilegal

    Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Kepolisian Resort Tulungagung, Jawa Timur, Senin membentuk satuan tugas internal untuk memperkuat peran kepolisian dalam upaya pemberantasan rokok ilegal guna menanggulangi maraknya peredaran produk tembakau tanpa pita cukai resmi di daerah itu.

    Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan bentuk komitmen Polres untuk lebih aktif dalam pengawasan dan penindakan peredaran rokok ilegal.

    “Secara karakteristik, Tulungagung memang bukan daerah produksi rokok ilegal. Tapi justru rokok ilegal banyak beredar di sini. Ini membuat kami prihatin,” kata Kapolres Taat usai memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal di Mapolres Tulungagung, Senin.

    Satgas yang dibentuk terdiri dari personel Polres dan Polsek jajaran. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan instansi terkait yang selama ini lebih dominan dalam penanganan kasus rokok ilegal, seperti Satpol PP dan Bea Cukai.

    Dalam rakor tersebut, Polres juga menggandeng sejumlah instansi, antara lain Kantor Bea Cukai Blitar, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.

    Taat mengungkapkan, dari hasil pembahasan, diketahui bahwa Tulungagung memiliki potensi signifikan dalam sektor industri hasil tembakau. Kabupaten ini tercatat memiliki 53 perusahaan rokok aktif, dengan kontribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima pemda mencapai lebih dari Rp40 miliar per tahun.

    Namun di sisi lain, peredaran rokok ilegal justru berisiko menggerus potensi penerimaan negara dari sektor tersebut.

    Staf Ahli Pertama Kantor Bea Cukai Blitar, Herlambang Wicaksono menjelaskan, Tulungagung bukanlah daerah produksi rokok ilegal, melainkan daerah distribusi dan pemasaran.

    “Rokok ilegal ini umumnya berasal dari luar daerah, seperti Malang dan Kediri, lalu masuk ke Tulungagung untuk dipasarkan. Ini sangat merugikan, karena kita punya banyak industri rokok legal yang menyumbang penerimaan negara,” kata Herlambang.

    Menurutnya, peredaran rokok ilegal bukan hanya soal pelanggaran pajak dan cukai, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen. Produk ilegal tersebut tidak terjamin kualitas maupun keamanannya.

    Ia menambahkan, pemberantasan rokok ilegal juga merupakan bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha legal yang selama ini taat aturan serta berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo: Mudik Lebaran tahun ini terbaik sepanjang sejarah

    Prabowo: Mudik Lebaran tahun ini terbaik sepanjang sejarah

    ini keberanian ambil keputusan. Oke saya ambil tanggung jawab, silakan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2025 berjalan lancar dan menjadi yang terbaik sepanjang sejarah.

    “Mudik Lebaran berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita sekarang adalah terbaik sepanjang sejarah,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet bertema “Enam Bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih” di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Menurut Prabowo, angka kecelakaan selama mudik Lebaran tahun ini tercatat terendah sepanjang masa dengan penurunan mencapai 30 persen, sementara jumlah pemudik justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Presiden juga menanggapi adanya anggapan dari sebagian kelompok yang menyebut mudik Lebaran tahun ini berkurang.

    Prabowo menegaskan bahwa kelancaran mudik justru menunjukkan keberhasilan pengendalian, bukan penurunan minat masyarakat.

    Kepala Negara juga mengapresiasi para jajarannya, seperti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang memberikan saran kepada dirinya tentang work from everywhere (bekerja dari mana saja).

    “Pak, bisa enggak kita laksanakan work from everywhere ini? Baru juga ini, saya kira di dunia ada work from everywhere? Orang Indonesia kalau kreatif boleh juga,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan kebijakan ini memungkinkan masyarakat pulang kampung lebih awal sebelum masa libur resmi dimulai.

    Prabowo pun mengambil tanggung jawab atas kebijakan tersebut. “Tapi, ini keberanian ambil keputusan. Oke saya ambil tanggung jawab, silakan,” ucap Kepala Negara.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan. Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden tegaskan aset negara di GBK Kemayoran dikelola Danantara

    Presiden tegaskan aset negara di GBK Kemayoran dikelola Danantara

    Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Kita kaya luar biasa. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tanah-tanah negara di Kawasan GBK Senayan dan di Kemayoran, Jakarta, keduanya bakal dikelola sebagai aset negara oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Presiden Prabowo menyebut tanah negara di Kawasan GBK Senayan nilainya dapat mencapai 30 miliar dolar AS, sedang tanah negara seluas kurang lebih 400 hektare di Kemayoran nilainya dapat mencapai 40 miliar dolar AS.

    “Nanti (tanah negara di Kemayoran, red.) itu pun kita akan serahkan, dikelola Danantara,” kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden menyebut besaran nilai aset-aset yang dikelola negara dapat mencapai angka 1 triliun dolar AS lebih, terlebih jika mengikutsertakan tanah-tanah milik negara di kawasan GBK Senayan, dan di Kemayoran. Sejauh ini, aset-aset yang dikelola negara, Presiden menyebut jumlahnya 982 miliar dolar AS.

    Presiden pun optimistis nilai itu dapat terus bertambah. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan jajarannya termasuk Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk teliti melacak, mengkaji, dan mendata kembali aset-aset negara terutama yang konsesi hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya telah habis masa berlakunya.

    “Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Kita kaya luar biasa. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat Sidang Kabinet Paripurna.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo sampaikan keberhasilan pemerintah jaga stabilitas harga pangan

    Prabowo sampaikan keberhasilan pemerintah jaga stabilitas harga pangan

    Di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Ini pekerjaan saudara-saudara sekalian, yang di lapangan kalian, yang mengecek harga kalian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pangan pada momen-momen yang biasanya rentan terhadap kenaikan harga, seperti akhir tahun, Natal, dan Lebaran.

    “Pemerintah yang saya pimpin, saudara-saudara, berhasil menjaga stabilitas harga pangan di saat-saat yang selalu harga pangan kurang bisa dikendalikan, akhir tahun, Natal, dan Lebaran,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait enam bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Menurutnya, stok pangan tetap tersedia dan harga terkendali berkat kerja keras para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di lapangan.

    Prabowo juga menceritakan pengalamannya sebagai anak dari mantan Menteri Perdagangan Soemitro Djojohadikusumo yang pernah menghadapi tantangan serupa dalam menjaga pasokan pangan.

    Dia bercerita tentang bagaimana pada masa lalu, Pemerintah harus turun tangan secara langsung, termasuk menunggu kapal di dermaga, untuk memastikan ketersediaan bahan pokok.

    “Pemerintah waktu itu mau intervensi karena krisis pangan harga-harga juga menjulang, sehingga pemerintah intervensi, pemerintah bertindak menjamin di hari-hari kritis bahan-bahan tersedia,” kata Presiden.

    Menurutnya, keberhasilan saat ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu bertindak efektif dalam menjamin stabilitas pangan, terutama di hari-hari kritis yang sering memicu gejolak harga.

    “Di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Ini pekerjaan saudara-saudara sekalian, yang di lapangan kalian, yang mengecek harga kalian,” kata Kepala Negara.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu Maluku: MK tolak permohonan PHPU oleh Amus-Hamsah

    Bawaslu Maluku: MK tolak permohonan PHPU oleh Amus-Hamsah

    Ambon (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan, Amus Besan-Hamsah Buton.

    “Putusan nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu dibacakan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidangnya, hari ini (5/5). Intinya, MK menolak permohonan pemohon. Dengan demikian, Surat Keputusan (SK) KPU Buru Selatan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara Ulang (PSSU) dinyatakan sah itu tetap berlaku,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Senin.

    Penolakan ini sekaligus menegaskan bahwa hasil pemilu di Kabupaten Buru Selatan telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun sebelumnya sempat diwarnai sengketa dan pelaksanaan PSU serta PSSU di sejumlah TPS.

    Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, permohonan pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formal karena ketidakjelasan dalilnya.

    Permohonan yang diajukan meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025, khususnya terkait hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Namun, Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak disertai dengan petitum yang lengkap.

    Pemohon hanya meminta pembatalan hasil perolehan suara tanpa mengajukan langkah lanjutan seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS).

    Menurut Mahkamah, hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih warga di TPS yang bersangkutan. Lebih lanjut, Mahkamah juga menemukan adanya pengulangan permohonan (redundansi) dalam petitum angka 5, Pemohon mencantumkan hasil PSU TPS 02 Desa Debowae dua kali.

    Redundansi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai maksud sebenarnya dari Pemohon, serta berpotensi menyebabkan suara dihitung dua kali.

    Sementara Ketua KPU Buru Walid Aziz mengatakan, dengan ditolaknya permohonan hasil PSU oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, KPU Kabupaten Buru akan segera menetapkan Ikram Umasugi-Sudarmo sebagai Bupati dan Wakil terpilih.

    “Sesuai ketentuan, penetapan tersebut akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah KPU menerima salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi,” ucap Walid.

    Sebelumnya, perkara ini diajukan oleh pasangan calon Amus Besan dan Hamza Buton melalui gugatan Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Mereka menduga adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024 yang berdampak pada perolehan suara mereka.

    Dalam gugatannya, pemohon menuding terjadi penggelembungan suara sebanyak enam suara dalam Formulir C.Hasil-Salinan. Selain itu, Ketua KPU Buru diketahui mencoblos di TPS 21, meski namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut bantah Prabowo tegur Panglima TNI soal mutasi Letjen Kunto

    Luhut bantah Prabowo tegur Panglima TNI soal mutasi Letjen Kunto

    “Enggak ada, saya tahu itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Jenderal TNI (Purn) (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan anak Wapres Ke-6 Try Sutrisno.

    Luhut tidak setuju dengan anggapan yang menyebut mutasi perwira tinggi TNI terbaru bersifat politis, apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Enggak ada, saya tahu itu,” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Luhut kemudian menjelaskan kebijakan mutasi yang kemudian direvisi oleh Panglima TNI lumrah terjadi.

    “Enggak ada gitu-gituan (unsur politis, red.). (Revisi) itu bisa saja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” sambung Luhut.

    Terkait usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Luhut mengingatkan para purnawirawan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

    “Kita itu harus kompak. Begitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu,” kata Luhut Binsar.

    “Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” sambung Luhut.

    Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Delapan pernyataan sikap itu, diantaranya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran kepada MPR.

    Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan ada juga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Beberapa hari setelah pernyataan sikap itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep/554/IV/2025 yang memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD pada 29 April 2025. Letjen Kunto merupakan anak Try Sutrisno.

    Namun, keputusan itu kemudian dianulir sehari setelahnya pada 30 April 2025 sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025. Dalam SK terbaru itu, Panglima TNI kembali menugaskan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • E-Voting pilkades di 1.910 desa jadi landasan digitalisasi pemilu

    E-Voting pilkades di 1.910 desa jadi landasan digitalisasi pemilu

    ANTARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendata terdapat 1.910 desa yang telah sukses melaksanakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Wamendagri Bima Arya dalam rapat kerja bersama komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5), menyebut hal itu bisa menjadi landasan pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres dilakukan secara digital. (Cahya Sari/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Prabowo beri kelonggaran wartawan simak Sidang Kabinet: Ini demokratis

    Prabowo beri kelonggaran wartawan simak Sidang Kabinet: Ini demokratis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampak memberi kelonggaran waktu bagi para wartawan Istana Kepresidenan untuk menyimak arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, dan menyebutnya sebagai tindakan yang demokratis.

    Dalam beberapa kesempatan sebelumnya pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo hanya memberikan waktu wartawan untuk menyimak sekitar 20 menit pertama dari seluruh arahannya kepada para anggota Kabinet Merah Putih.

    Namun pada Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini, wartawan diberi kesempatan untuk menyimak arahan dari Presiden hingga durasi satu jam lebih 15 menit.

    Awalnya Presiden tampak lupa waktu berbicara secara terbuka kepada anggota kabinet di hadapan para media peliput pada 20 menit pertama pidatonya.

    “Ini kebablasan, kok wartawan terus di sini, tapi kita demokratis,” kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Kemudian, Kepala Negara melakukan voting kepada para anggota Kabinet untuk mengizinkan wartawan lebih lama menyimak arahan.

    “Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah lima menit di sini. Oke, demokrasi,” tanya Prabowo kepada anggota Kabinet.

    Para menteri, kepala lembaga/badan, hingga wakil menteri dan staf khusus Presiden pun serempak mengangkat tangan mereka dan menyetujui awak media untuk lebih lama meliput.

    “Enggak apa-apa karena ini sesuatu yang baik, bahwa saya bisa dikatakan saya adalah di sini sebagai manajer tim. Kalau tim saya berhasil saya harus memuji dong,” kata Presiden.

    Kemudian, Presiden pun melanjutkan arahannya. Satu jam kemudian, Kepala Negara kembali teringat bahwa masih ada media yang meliput.

    Presiden kemudian kembali memberi kelonggaran, meskipun tahu sudah lebih dari lima menit waktu yang diberikan.

    “Ini wartawan kok lebih dari 5 menit ya. Demokrasi bagaimana? Boleh terus atau tidak? Boleh, nanti kalau bagian saya marah-marahin menteri, nah kalian keluar. Saya ini ibarat kepala sekolah, murid saya berprestasi ya bagaimana dong, yang nakal-nakal tegur,” kata Prabowo berkelakar.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan, yang membahas tentang enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden tegaskan aset negara di GBK Kemayoran dikelola Danantara

    Presiden perintahkan Menteri ATR teliti lacak konsesi aset-aset negara

    Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk teliti melacak konsesi aset-aset negara, terutama yang hak guna usaha dan hak guna bangunannya telah habis masa berlakunya.

    Presiden mengingatkan jajarannya jangan sampai ada aset-aset negara yang tidak terlacak, dan akhirnya tidak kembali dikuasai negara setelah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya habis.

    “Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kemudian menyinggung tanah-tanah negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan di Kemayoran, Jakarta, yang nilainya miliaran dolar AS.

    “Kita baru sadar, ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, nilainya 25 miliar dolar (AS) 10 tahun lalu. Jadi, sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar (dolar AS),” kata Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden yakin nilai aset-aset yang dapat dikelola negara jumlahnya dapat menembus 1 triliun dolar AS, terlebih jika aset-aset negara yang konsesinya sudah habis kembali dikelola negara.

    Presiden menyebut saat ini aset-aset yang dikelola negara jumlahnya 982 miliar dolar AS

    “(Aset) 982 (miliar dolar AS) tambah 30 (miliar dolar AS) kita sudah tembus 1 triliun dolar AS. Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan,” kata Presiden.

    Oleh karena itu, tidak hanya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi juga kepada menteri-menteri lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mengkaji, mendata, dan melacak kembali aset-aset negara yang berada di bawah kekuasaan kementeriannya.

    “Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri. Ganti tiga kali presiden bisa diapakan, banyak aset negara itu hilang tidak jelas,” ujar Presiden mengungkap kekhawatirannya.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025